LKPD TA 2015 Lebong Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian

07/06/2016 – 08:29

Bengkulu, 3 Juni 2016. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui Kepala Perwakilan yang juga sebagai penanggungjawab pemeriksaan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong kepada Ketua DPRD dan Bupati Lebong.

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Lebong mengacu pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.  Atas pengelolaan keuangan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah se-Provinsi Bengkulu TA 2015 diantaranya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2015 yang dilaksanakan dalam bulan April s.d. Mei 2016. Pemeriksaan ditujukan untuk menilai dan memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan oleh Tim Reviu BPK Perwakilan memutuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

img_5073

Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut melalui penilaian yang dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada:

  1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
  3. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan
  4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam LHP LKPD Pemkab Lebong TA 2015 yaitu temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), antara lain:

  1. Penyusunan RKA-SKPD tidak didasarkan kepada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Pemerintah Kabupaten Lebong belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  2. Perencanaan Belanja Barang/Jasa dan Modal TA 2015 Pemkab Lebong tidak didasarkan kepada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  3. Penatausahaan Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Kualitas Informasi Keuangan SKPD belum memadai.

Selain itu, terdapat temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

  1. Pertanggungjawaban Belanja Makan Minum Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah belum didukung bukti yang lengkap;
  2. Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas di Sekretariat DPRD belum didukung bukti yang lengkap;
  3. Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Lapen, Pekerjaan Irigasi, dan Pekerjaan Gedung Bangunan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Spesifikasi.

  • Kalender

    March 2017
    M T W T F S S
    « Jan    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Komentar