Sebelumnya TW (Tidak Wajar) Kini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

28/06/2016 – 08:32

img_5945Bengkulu, 24 Juni 2016.BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui Kepala Perwakilan juga sebagai penanggungjawab pemeriksaan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2015 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma kepada Ketua DPRD dan Bupati Seluma. Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma mengacu ketentuan antara lain Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.  Atas pengelolaan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 diantaranya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2015 yang dilaksanakan dalam bulan April s.d. Juni 2016. Pemeriksaan ditujukan untuk menilai dan memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan oleh Tim Reviu BPK Perwakilan memutuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan opini sebelumnya yaitu TW (Tidak Wajar).

Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut melalui penilaian yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada:

  1. kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  2. kecukupan informasi laporan keuangan;
  3. efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan
  4. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam LHP LK Pemkab Seluma TA 2015 adalah temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), antara lain:

  1. Proses Penyusunan APBD TA 2015 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Terdapat Penganggaran dan Realisasi Belanja yang Tidak Tepat;
  2. Pengendalian Intern Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2015 Belum Memadai;
  3. Pemerintah Kabupaten Seluma Belum Sepenuhnya Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Penyusunan Laporan Keuangan Belum Sesuai Ketentuan.

Selain itu, terdapat temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

  1. Realisasi Honorarium PNS pada Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan DPPKAD Belum Sepenuhnya Memperhatikan Asas Kepatutan dan Kewajaran;
  2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Kesehatan Tidak Tertib serta Realisasi Belanja Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap;
  3. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan pada Sembilan SKPD Tidak Sesuai Spesifikasi Dalam Kontrak.

  • Kalender

    June 2017
    M T W T F S S
    « May    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Komentar