BPK Serahkan LHP PDTT 3 Entitas

Selasa, 30 Januari 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Yuan Candra Djaisin menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah masing-masing entitas pemeriksaan yaitu Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Tengah di ruang rapat BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Acara penyerahan LHP dihadiri oleh Plt. Gubernur Bengkulu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten BengkuluĀ  Tengah, Bupati Mukomuko, Bupati Bengkulu Tengah, dan para pejabat di lingkungan Pemda dan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penyerahan LHP, lalu dilanjutkan dengan sambutan berturut-turut oleh Kepala Perwakilan, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu H. Elfi Hamidy Marah Sudin, S.H., M.H., dan sambutan terakhir dari Plt. Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA.

LHP yang diserahkan yaitu:

  1. Pemeriksaan Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 di Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya;
  2. Pemeriksaan Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 di Mukomuko dan Instansi Terkait Lainnya; dan
  3. Pemeriksaan Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2017, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi dan Instansi Terkait Lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan PDTT selama 35 hari pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. PDTT tersebut bertujuan untuk:

  1. Menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang serta Belanja Modal telah dilaksanakan secara memadai; dan
  2. Menguji dan menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang serta Belanja Modal telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Tengah, hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

  1. SPI atas Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tahun 2017 pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu belum memadai;
  2. Dari hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan dari Belanja Modal TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Tengah ditemukan permasalahan ketidakwajaran yang berpotensi kerugian daerah dan berindikasi kerugian daerah;
  3. Hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan dari Belanja Barang TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Tengah ditemukan permasalahan Belanja Barang belum sepenuhnya sesuai ketentuan karena diragukan keterjadiannya, diragukan kewajarannya, tidak seluruhnya dilaksanakan atau tidak sesuai kondisi senyatanya, tidak dapat diakui dan tidak didukung bukti, dan pertanggungjawaban ganda yang berpotensi dan berindikasi merugikan keuangan daerah.

Atas temuan tersebut diatas, secara umum BPK merekomendasikan Kepala Daerah untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan berjenjang terhadap proses perencanaan dan memproses indikasi kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK mengharapkan lembaga perwakilan dapat melakukan pembahasan LHP sesuai kewenangannya. Apabila terdapat kekurangjelasan atas isi materi LHP ini, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka mendapatkan kejelasan materi hasil pemeriksaan dimaksud.