Bidang Tugas Pimpinan

Tugas Pokok dan Fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas pemeriksaan yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu diantaranya meliputi 1 Pemerintah Provinsi Bengkulu, 9 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota Bengkulu, serta BUMD, Lembaga atau Badan terkait, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditama Keuangan Negara (AKN). Kesembilan Kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kaur, Kepahiang, Seluma, Mukomuko dan Bengkulu Tengah.

Untuk melaksanakan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
  2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
  3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
  4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
  5. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
  6. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
  7. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
  8. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
  9. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
  10. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  11. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud;
  12. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK;
  13. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
  14. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V;
  15. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara V.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka masing-masing Sub Auditorat mempunyai cakupan objek pemeriksaan sebagai berikut:

Sub Auditorat Bengkulu I  memiliki cakupan objek pemeriksaan:

  • Pemerintah Provinsi Bengkulu,
  • Pemerintah Kabupaten Kaur,
  • Pemerintah Kabupaten Seluma,
  • Pemerintah Kota Bengkulu,
  • BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Sub Auditorat Bengkulu II memiliki cakupan objek pemeriksaan:

  • Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,
  • Pemerintah Kabupaten¬† Lebong,
  • Pemerintah Kabupaten Muko-Muko,
  • Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan,
  • Pemerintah Kabupaten Kepahiang,
  • Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong,
  • Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
  • BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Sekretariat Perwakilan memiliki tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan;
  2. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan;
  3. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan;
  4. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
  5. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan;
  6. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan; dan
  7. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan.

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Sedangkan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip, layanan pengadaan, administrasi BMN, pengelolaan barang inventaris, barang persediaan, dan sarpras; pemeliharaan gedung, rumah negara, dan kendaraan dinas; pengamanan; pemeliharaan perangkat infrastruktur TI; pemberian bantuan pengguna TI di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan legislasi produk hukum Perwakilan; reviu tulisan hukum, catatan berita, abstraksi, dan matriks peraturan perundang-undangan, untuk menyediakan informasi hukum, pengelolaan JDIH; pemberian konsultasi dan atau pendapat hukum; pemantauan penanganan HP yang diserahkan ke APH; proses penyelesaian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah; pemberian bantuan hukum di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.