Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019 Kabupaten Bengkulu Utara Raih WTP Tiga Kali Berturut-Turut

BengkuluHumas BPK

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, tercatat tiga kali berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mendapat opini WTP dari BPK yaitu sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 s.d. TA 2019.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama, pada saat kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bengkulu Utara TA 2019, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Senin, 22 Juni 2020.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, maka BPK memberikan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2019 dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”, jelas Andri Yogama.

Bupati Bengkulu Utara, Mian, dan Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakhara, yang menerima langsung LHP dari Kepala Perwakilan menyambut gembira atas kembali diraihnya opini WTP dari BPK.

“Kami segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyambut gembira opini WTP dari BPK dan akan menjadikan ini sebagai penyemangat kami untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah”, ucap Mian dalam sambutannya.

Sementara itu Ketua DPRD mengapresiasi atas capaian yang kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh opini WTP dari BPK untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dan berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan sehingga tata kelola keuangan di Bengkulu Utara menjadi lebih baik.

“Mempertahankan WTP merupakan sesuatu yang butuh komitmen kuat dan kerja keras semua pihak dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat mempertahankannya. Kami dijajaran DPRD akan terus bekerja sama dengan Pemda terutama dalam hal tupoksi kami yaitu dalam bidang pengawasan”, jelas Sonti.

Meskipun berhasil mempertahankan opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemda yaitu terkait sistem pengendalian dan kepatuhan Pemda terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perwakilan menjelaskan, temuan terkait sistem pengendalian intern masih ditemui antara lain SPI pengelolaan keuangan belum sepenuhnya memadai, penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, permasalahan penatausahaan Aset Lain-Lain belum sepenuhnya ditindaklanjuti, dan ketentuan dalam Peraturan Perpajakan belum sepenuhnya dilaksanakan,

Sementara terkait temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas tidak sesuai senyatanya, realisasi pembayaran Biaya Langsung Personil atas Belanja Pengawasan tidak sesuai ketentuan, pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Reses tidak sesuai ketentuan, terdapat kelebihan pembayaran Paket Pekerjaan, dan denda keterlambatan penyeselaian pekerjaan pembangunan GOR.

Dalam pidatonya, Kepala Perwakilan menyampaikan Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan  pernyataan profesional BPK mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Menutup sambutannya, Kepala Perwakilan meminta kepada Bupati dan jajarannya untuk wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“BPK berharap agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”, tutup Kepala Perwakilan mengakhiri sambutannya. (***/htu)