Bengkulu Tengah – BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mulai melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020. Rangkaian kegiatan pemeriksaan diawali dengan entry meeting yang dilakukan di Puncak Tahura Hotel, Bengkulu Tengah, Senin (22/02/2021) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Pada kegiatan Entry Meeting tersebut, Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ranni Agriadi, dan Tim Pemeriksa LKPD TA 2020 Kabupaten Bengkulu Tengah diterima oleh Bupati Bengkulu Tengah, Dr. H. Ferry Ramli, S.H., M.H. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD Kabupaten Bengkulu Tengah.
Dalam sambutannya, Ranni Agriadi menyampaikan tujuan pemeriksaan atas LKPD TA 2020 yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diharapkan seluruh OPD dapat segera menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, terutama kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan sebelumnya terkait permasalahan terdahulu.
“Empat kriteria pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan yaitu, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),” jelas Ranni Agriadi.
Dalam pemeriksaan ini, Tim pemeriksa BPK akan melaksanakan tugas pemeriksaan dengan bekal nilai dasar Integritas, Independensi, dan Profesionalisme serta menjunjung Kode Etik Pemeriksa.
Menanggapi sambutan Penanggung Jawab Pemeriksaan, Bupati Bengkulu Tengah menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
“Saya meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk bekerjasama dan memenuhi dokumen yang diminta oleh BPK demi kelancaraan pemeriksaan,” jelas Ferry.
Ferry menambahkan, Pemerintah Bengkulu Tengah dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tahun lalu.
“Opini WTP dari BPK adalah wujud dari pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka kami optimis dan berharap tahun ini dapat mempertahankan opini WTP tersebut,” tutup Ferry.
