Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan nasional. Salah satu isu sentral perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini adalah lemahnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi, sehingga perencanaan pembangunan dapat efektif mendukung pembangunan nasional yang terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan bernegara.
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (ISSN 2460-3937) Volume II Nomor 1 edisi Juni 2016 memiliki lima artikel. Salah satu dari lima artikel pada Jurnal edisi Juni 2016 ini membahas perencanaan pembangunan dengan fokus pada perencanaan pembangunan di daerah. Empat artikel lainnya berkaitan secara tidak langsung dengan perbaikan tata kelola suatu lembaga terhadap perencanaan pembangunan.
Artikel “Perencanaan Pembangunan di Papua dan Bonus Demografi 2020” membahas tentang pentingnya Papua dalam perencanaan pembangunan demografi Indonesia. Hal tersebut bukan hanya karena berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Indonesia secara keseluruhan namun juga instabilitas keamanan terkait separatisme yang masih menjadi isu penting disana. Adanya pembahasan perencanaan pembangunan dengan mengambil sisi demografi sebagai salah satu variabel utama diharapkan dapat menambah bahan rujukan bagi para pemangku kepentingan sehingga kebijakan dan program yang direncanakan benar-benar komprehensif.
Artikel “Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan” mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010 sampai 2014. Artikel “Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris di Kementerian/Lembaga)” meneliti pengaruh antara efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, tingkat kewenangan audit internal, ukuran audit internal, ukuran dan kompleksitas instansi terhadap korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia.
Artikel “Analisis atas Pengakuan Pendapatan Pajak dan Migas Saat Permulaan Implementasi Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Pusat” mengajak pembaca untuk memahami dan memaknai pengakuan pendapatan pada awal implementasi basis akrual. Artikel “Pengelolaan Museum Pemerintah dengan Model Badan Layanan Umum (Suatu Tinjauan)” memberikan gambaran tentang pengelolaan museum pemerintah dengan model pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel.
Semoga artikel-artikel yang kami sajikan pada Jurnal edisi Juni 2016 ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan bernegara.
Selengkapnya dapat di lihat pada website Jurnal BPK di jurnal.bpk.go.id.
