SELUMA – Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas nota pengantar / penjelasan Bupati Seluma terhadap Raperda Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanan APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021. Sejumlah catatan dan rekomendasi disampaikan oleh setiap fraksi. Namun untuk pembahasan di tingkat sampai anggota DPRD Seluma saat ini, belum menerima naskah LHP BPK sehingga tidak bisa melakukan pembahasan. DPRD meminta setiap LKPj Bupati harus dilampirkan catatan dari BPK terkait dinas yang terjadi penyimpangan. Karena meskipun telah diaudit BPK masih ada OPD yang penyimpangan. Pandangan umum Fraksi Nasdem menyoroti terkait anggaran operasional yang ada di dinas pelayanan dan dinas pendapatan karena sejak pembangunan infrastruktur OPD ini terkesan diabaikan karena hampir di OPD anggaran di pangkas habis – habisan.
Sumber : Rakyat Bengkulu
