Perda Bengkulu Tengah 2002 – 4
Perda nomor 4 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU), Areal untuk Pemukiman Transmigrasi, Kawasan Hutan yang Berubah Peruntukan, Tukar Menukar Kawasan Hutan dan yang Dipinjam Pakai Untuk Kegiatan Diluar Bidang Kehutanan
Perda Kota Bengkulu 2011 – 13
Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Perda Kota Bengkulu 2012 – 7
Perda nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Perda Kota Bengkulu 2011 – 7
Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Perda Kota Bengkulu 2012 – 6
Perda nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota
Perda Kota Bengkulu 2011 – 6
Perda nomor 6 tahun 2011 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
Perda Kota Bengkulu 2011 – 5
Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu
Perda Kota Bengkulu 2011 – 3
Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kota Bengkulu nomor 23 tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu
Perda Kota Bengkulu 2011 – 2
Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu
Perda Kota Bengkulu 2011 – 1
Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu
BPK RI dan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepakati Cara Mengakses Data
Bengkulu. Kamis (27 September 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 11 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi Bengkulu tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, Erwin, S.H., M.Hum., dengan para...
Perda Mukomuko 2011 – 26
Perda nomor 26 tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko
Perda Mukomuko 2011 – 25
Perda nomor 25 tahun 2011 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah
Perda Mukomuko 2011 – 24
Perda nomor 24 tahun 2011 tentang Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu
Perda Mukomuko 2011 – 23
Perda nomor 23 tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
Perda Mukomuko 2011 – 21
Perda nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda Mukomuko 2011 – 20
Perda nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Perda Mukomuko 2011 – 16
Perda nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Perda Mukomuko 2011 – 11
Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perda Mukomuko 2011 – 10
Perda nomor 10 tahun 2011 tentang Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan
Perda Mukomuko 2011 – 8
Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat
Perda Mukomuko 2011 – 7
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI UANG LEGES
Perda Mukomuko 2011 – 6
Perda nomor 6 tahun 2011 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI HASIL PERKEBUNAN YANG DIANGKUT KELUAR MASUK DAERAH DAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT
Perda Mukomuko 2011 – 5
Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Perda nomor 5 tahun 2011 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI DRUM ASPAL DAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN TENDER
Perda Mukomuko 2011 – 4
Perda nomor 4 tahun 2011 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (IUJK), ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN, REKOMENDASI
DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN, ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN
KETENAGAKERJAAN, ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN, ATAS...
Perda Mukomuko 2011 – 3
Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Pencabutan atas Perda nomor 29 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan Hidup dan atas Perda nomor 7 tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Limbah Cair dari Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya
Perda Mukomuko 2011 – 2
Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pencabutan atas Perda nomor 13 tahun 2005 Retribusi Surat Izin Operasi Pengusaha Bangunan (SIOPB) dan atas Perda nomor 22 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengolahan Sarang Burung Walet
Perda Bengkulu Utara 2002 – 4
Perda nomor 4 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU), Areal untuk Pemukiman Transmigrasi, Kawasan Hutan yang Berubah Peruntukan, Tukar Menukar Kawasan Hutan dan yang Dipinjam Pakai untuk Kegiatan Diluar Bidang Kehutanan
Perda Rejang Lebong 2010 – 7
Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga
Perda Rejang Lebong 2010 – 6
Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di Kab. Rejang Lebong
Perda Rejang Lebong 2010 – 5
Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di Kab. Rejang Lebong
Perda Rejang Lebong 2010 – 4
Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Perda nomor 5 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kab. Rejang Lebong
Perda Rejang Lebong 2009 – 4
Perda nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Perda nomor 27 tahun 2006 tentang Keuangan Desa
Perda Rejang Lebong 2008 – 5
Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kab. Rejang Lebong
Perda Kepahiang 2010 – 20
Perda nomor 20 tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu atas Perda nomor 1 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kab. Kepahiang
Perda Kepahiang 2010 – 19
Perda nomor 19 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Kepahiang
Perda Kepahiang 2010 – 17
Perda nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Kesbangpolinmas Kab. Kepahiang
Perda Kepahiang 2009 – 16
Perda nomor 16 tahun 2009 tentang Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kab. Kepahiang
Perda Bengkulu Selatan 2011 – 7
Perda nomor 7 tahun 2011 tentang RPJPD Kab. Bengkulu Selatan tahun 2005-2025
Perda Bengkulu Selatan 2011 – 9
Perda nomor 9 tahun 2011 tentang RPJMD Kab. Bengkulu Selatan tahun 2010-2015
Perda Bengkulu Selatan 2011 – 8
Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bengkulu Selatan tahun 2011-2031
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 9
Perda nomor 9 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Bengkulu Selatan
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 8
Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Bengkulu Selatan
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 7
Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 6
Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dan Perangkat Daerah Kab. Bengkulu Selatan
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 5
Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kab. Bengkulu Selatan
Tiga Entitas Peroleh Opini WTP Berturut-turut
Jum'at, 8 Juni 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2011 pada tujuh entitas yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Mukomuko pada hari Jum’at, 8 Juni 2012 di Auditorium BPK RI. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK...
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Peroleh Opini WTP
Selasa, 5 Juni 2012. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011. Hal tersebut terungkap pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Bengkulu TA 2011 dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Pemberian opini WTP terjadi karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK, ...
Warta BPK Edisi 07 – Vol.I Juli 2011
Download Edisi 07 – Vol.I Juli 2011:
Cover
Hal 2-4
Daftar Isi
Hal 6-23
Hal 24-31
Hal 32-44
Hal 45-60
Hal 61-71
Hal 72-79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 06 – Vol.I Juni 2011
Download Edisi 07 – Vol.I Juli 2011:
Cover
Hal 2-4
Daftar Isi
Hal 6-17
Hal 18-29
Hal 30-36
Hal 37-45
Hal 46-61
Hal 62-75
Hal 76-77
Hal 78
Hal 79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 05 – Vol.I Mei 2011
Download Edisi 05 – Vol.I Mei 2011:
Cover
Hal 2-4
Daftar Isi
Hal 6-23
Hal 24-39
Hal 40-45
Hal 46-55
Hal 56-67
Hal 68 – 79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 04 – Vol.I April 2011
Download Edisi 02 – Vol.I Februari 2011:
Cover
Hal 2-13
Hal 14-33
Hal 34-55
Hal 56-79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 03 – Vol.I Maret 2011
Download Edisi 02 – Vol.I Februari 2011:
Cover
Hal 2-20
Hal 21-39
Hal 40-58
Hal 59-77
Hal 78-79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 02 – Vol.I Februari 2011
Download Edisi 02 – Vol.I Februari 2011:
Cover
Halaman 2 – 5
Halaman 6 – 21
Halaman 22 – 39
Halaman 40 – 53
Halaman 54 – 70
Halaman 71 – 79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 01 – Vol.I Januari 2011
Download Warta BPK Edisi 01 – Vol.I Januari 2011:
Cover
Halaman 2 – 5
Halaman 6 – 27
Halaman 28 – 39
Halaman 40 – 53
Halaman 54 – 66
Halaman 67 – 79
Cover Belakang
Majalah Pemeriksa Edisi 124 No. XXX: Kaleidoskop 2010
Download : Majalah Pemeriksa Edisi 124 No. XXX: Kaleidoskop 2010
Majalah Pemeriksa Edisi 121 No. XXX: BPK Dalam Lingkaran Hukum
Download : Majalah Pemeriksa Edisi 121 No. XXX: BPK Dalam Lingkaran Hukum
Majalah Pemeriksa Edisi 120 No. XXIX: Suksesi BPK
Download : Majalah Pemeriksa Edisi 120 No. XXIX: Suksesi BPK
LBHB Demo DPRD & BPK
BENGKULU, BE – LBHB (Lembaga Bantuan Hukum Bengkulu) bakal menggelar demo di DPRD Provinsi dan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Hal ini karena DPRD dan BPK dinilai tidak transparan dalam melakukan ekspos LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK terhadap belanja modal daerah tahun 2011. Hal ini ditegaskan Ketua LBHB Tarmizi Gumay, SH, kemarin. ”Saya mencurigai adanya ketidak beresan dalam melakukan audit, mungkin...
Tentang Tertawa
Tahukah anda meluapkan perasaan senang dengan tertawa sangat bermanfaat untuk kesehatan. Tertawa dapat melepaskan pemikiran negatif dan stress di dalam tubuh. Dengan menurunnya tingkat stress di dalam diri anda dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh meningkat dan secara alami akan membuat tubuh lebih sehat.
Tahukah anda bila tertawa menghasilkan hormon endorphine yang dapat memberikan rasa tenang dan nyaman untuk tubuh. Banyak...
View Tower dan Mess Pemda Diaudit
BENGKULU, BE – Meski anggaran proyek View Tower dan Mess Pemda masuk dalam APBD 2012, namun untuk melaksanakannya harus dilaksanakan audit dari BPK untuk penggunaan anggaran tahun 2011. Syarat tersebut tercantum didalam klausul APBD 2012 yang ditandatangani bersama. Wakil Ketua II DPRD Provinsi H Ahmad Zakarsi mengatakan audit tersebut wajib dilakukan agar tidak tumpang tindih dalam penggunaan anggaran. ”Kalau tumpang...
BPK Serahkan LHP Semester II TA 2011
Selasa, 17 Januari 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Belanja Daerah, dan dua LHP Pemeriksaan Kinerja di Kantor BPK RI pada 17 Januari 2011. LHP yang diserahkan adalah LHP atas Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun 2011 pada Kab. Mukomuko, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, kab. Lebong, kab. Seluma, dan...
Pidato Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pada Upacara Peringatan HUT ke-65 BPK RI
Kinerja RSUD M. Yunus Belum Efektif
Kamis, 5 Januari 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja pada RSUD Dr. M Yunus Kota Bengkulu di Kantor BPK RI Jln Adam Malik km. 08. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, Erwin S.H., M.Hum, kepada Plt. Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamzah, dengan dihadiri Sekdaprov, Asnawi A Lamat, Ketua Badan Kehormatan DPRD,...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Senin, 3 Oktober 2011. Tepat 46 tahun silam, 30 September 1965, peristiwa pembantaian 7 Jenderal TNI oleh PKI tercatat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan kesigapan TNI G30S/PKI dapat ditumpas, sejak saat itulah tanggal 30 September diperingati sebagai Gerakan Pengkhianatan PKI dan 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila....
Aset Tanah Pemda Prov Hilang
BENGKULU – Aset tanah milik Pemda Provinsi diketahui banyak yang tidak lagi jelas keberadaannya. Diantaranya, aset tanah pada Dinas Pertanian Provinsi. Sebagaimana hasil audit BPK Perwakilan Bengkulu, disebutkan pengurus barang tidak mengetahui beberapa lokasi tanah milik Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu itu.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi, Drs. H. Inzani Muhammad cukup terkejut dengan kondisi ketidaktahuan Pemda Provinsi atas beberapa lokasi...
Audit BPK, Pemda Kaur Bocor Rp 2 M
BINTUHAN – Realisasi keuangan Pemda Kaur selama empat tahun terakhir ternyata banyak kebocoran. Angkanya cukup fantastis mencapai Rp 2 miliar. Ini dibuktikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan Pemda Kaur wajib mengembalikan duit Rp 2 miliar tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Inspektorat Daerah (Ipda) Kaur H M Yusuf Nurdin, SH melalui Inspektur Pembantu Wilayah II Mursi, S.Pd...
Tanah Perkantoran Lebong Tinggal Tunggu Audit BPK
LEBONG – Pengusutan dugaan korupsi proyek pengadaan tanah perkantoran di Kabupaten Lebong, terus diusut Polda Bengkulu. Bahkan, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Drs. H. Burhanuddin Andi, SH, MH menegaskan, kasus itu tinggal menunggu hasil audit BPK Perwakilan Bengkulu, untuk menghitung kerugian negara.
Pernyataan itu diungkapkan Kapolda disela-sela kunjungannya di Kabupaten Lebong, kemarin. ‘’Masyarakat tidak perlu khawatir dengan proses penyelidikan yang kita...
Mantan DPRD Prov Terancam Dipenjara
BENGKULU – Bukan hanya kelebihan dana honorarium lembur anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada tahun 2005 senilai Rp 5,1 miliar yang belum kunjung ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi periode 2003-2008, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, Ade Iwan Rusnama, SE Ak MM membeberkan masih banyak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DPRD Provinsi...