Perda Mukomuko 2011 – 6
Perda nomor 6 tahun 2011 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI HASIL PERKEBUNAN YANG DIANGKUT KELUAR MASUK DAERAH DAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT
Perda Mukomuko 2011 – 5
Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Perda nomor 5 tahun 2011 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI DRUM ASPAL DAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN TENDER
Perda Mukomuko 2011 – 4
Perda nomor 4 tahun 2011 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (IUJK), ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN, REKOMENDASI
DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN, ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN
KETENAGAKERJAAN, ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN, ATAS...
Perda Mukomuko 2011 – 3
Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Pencabutan atas Perda nomor 29 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan Hidup dan atas Perda nomor 7 tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Limbah Cair dari Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya
Perda Mukomuko 2011 – 2
Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pencabutan atas Perda nomor 13 tahun 2005 Retribusi Surat Izin Operasi Pengusaha Bangunan (SIOPB) dan atas Perda nomor 22 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengolahan Sarang Burung Walet
Perda Bengkulu Utara 2002 – 4
Perda nomor 4 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU), Areal untuk Pemukiman Transmigrasi, Kawasan Hutan yang Berubah Peruntukan, Tukar Menukar Kawasan Hutan dan yang Dipinjam Pakai untuk Kegiatan Diluar Bidang Kehutanan
Perda Rejang Lebong 2010 – 7
Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga
Perda Rejang Lebong 2010 – 6
Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di Kab. Rejang Lebong
Perda Rejang Lebong 2010 – 5
Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di Kab. Rejang Lebong
Perda Rejang Lebong 2010 – 4
Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Perda nomor 5 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kab. Rejang Lebong
Perda Rejang Lebong 2009 – 4
Perda nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Perda nomor 27 tahun 2006 tentang Keuangan Desa
Perda Rejang Lebong 2008 – 5
Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kab. Rejang Lebong
Perda Kepahiang 2010 – 20
Perda nomor 20 tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu atas Perda nomor 1 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kab. Kepahiang
Perda Kepahiang 2010 – 19
Perda nomor 19 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Kepahiang
Perda Kepahiang 2010 – 17
Perda nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Kesbangpolinmas Kab. Kepahiang
Perda Kepahiang 2009 – 16
Perda nomor 16 tahun 2009 tentang Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kab. Kepahiang
Perda Bengkulu Selatan 2011 – 7
Perda nomor 7 tahun 2011 tentang RPJPD Kab. Bengkulu Selatan tahun 2005-2025
Perda Bengkulu Selatan 2011 – 9
Perda nomor 9 tahun 2011 tentang RPJMD Kab. Bengkulu Selatan tahun 2010-2015
Perda Bengkulu Selatan 2011 – 8
Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bengkulu Selatan tahun 2011-2031
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 9
Perda nomor 9 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Bengkulu Selatan
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 8
Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Bengkulu Selatan
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 7
Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 6
Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dan Perangkat Daerah Kab. Bengkulu Selatan
Perda Bengkulu Selatan 2010 – 5
Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kab. Bengkulu Selatan
Tiga Entitas Peroleh Opini WTP Berturut-turut
Jum'at, 8 Juni 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2011 pada tujuh entitas yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Mukomuko pada hari Jum’at, 8 Juni 2012 di Auditorium BPK RI. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK...
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Peroleh Opini WTP
Selasa, 5 Juni 2012. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011. Hal tersebut terungkap pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Bengkulu TA 2011 dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Pemberian opini WTP terjadi karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK, ...
Warta BPK Edisi 07 – Vol.I Juli 2011
Download Edisi 07 – Vol.I Juli 2011:
Cover
Hal 2-4
Daftar Isi
Hal 6-23
Hal 24-31
Hal 32-44
Hal 45-60
Hal 61-71
Hal 72-79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 06 – Vol.I Juni 2011
Download Edisi 07 – Vol.I Juli 2011:
Cover
Hal 2-4
Daftar Isi
Hal 6-17
Hal 18-29
Hal 30-36
Hal 37-45
Hal 46-61
Hal 62-75
Hal 76-77
Hal 78
Hal 79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 05 – Vol.I Mei 2011
Download Edisi 05 – Vol.I Mei 2011:
Cover
Hal 2-4
Daftar Isi
Hal 6-23
Hal 24-39
Hal 40-45
Hal 46-55
Hal 56-67
Hal 68 – 79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 04 – Vol.I April 2011
Download Edisi 02 – Vol.I Februari 2011:
Cover
Hal 2-13
Hal 14-33
Hal 34-55
Hal 56-79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 03 – Vol.I Maret 2011
Download Edisi 02 – Vol.I Februari 2011:
Cover
Hal 2-20
Hal 21-39
Hal 40-58
Hal 59-77
Hal 78-79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 02 – Vol.I Februari 2011
Download Edisi 02 – Vol.I Februari 2011:
Cover
Halaman 2 – 5
Halaman 6 – 21
Halaman 22 – 39
Halaman 40 – 53
Halaman 54 – 70
Halaman 71 – 79
Cover Belakang
Warta BPK Edisi 01 – Vol.I Januari 2011
Download Warta BPK Edisi 01 – Vol.I Januari 2011:
Cover
Halaman 2 – 5
Halaman 6 – 27
Halaman 28 – 39
Halaman 40 – 53
Halaman 54 – 66
Halaman 67 – 79
Cover Belakang
Majalah Pemeriksa Edisi 124 No. XXX: Kaleidoskop 2010
Download : Majalah Pemeriksa Edisi 124 No. XXX: Kaleidoskop 2010
Majalah Pemeriksa Edisi 121 No. XXX: BPK Dalam Lingkaran Hukum
Download : Majalah Pemeriksa Edisi 121 No. XXX: BPK Dalam Lingkaran Hukum
Majalah Pemeriksa Edisi 120 No. XXIX: Suksesi BPK
Download : Majalah Pemeriksa Edisi 120 No. XXIX: Suksesi BPK
LBHB Demo DPRD & BPK
BENGKULU, BE – LBHB (Lembaga Bantuan Hukum Bengkulu) bakal menggelar demo di DPRD Provinsi dan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Hal ini karena DPRD dan BPK dinilai tidak transparan dalam melakukan ekspos LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK terhadap belanja modal daerah tahun 2011. Hal ini ditegaskan Ketua LBHB Tarmizi Gumay, SH, kemarin. ”Saya mencurigai adanya ketidak beresan dalam melakukan audit, mungkin...
Tentang Tertawa
Tahukah anda meluapkan perasaan senang dengan tertawa sangat bermanfaat untuk kesehatan. Tertawa dapat melepaskan pemikiran negatif dan stress di dalam tubuh. Dengan menurunnya tingkat stress di dalam diri anda dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh meningkat dan secara alami akan membuat tubuh lebih sehat.
Tahukah anda bila tertawa menghasilkan hormon endorphine yang dapat memberikan rasa tenang dan nyaman untuk tubuh. Banyak...
View Tower dan Mess Pemda Diaudit
BENGKULU, BE – Meski anggaran proyek View Tower dan Mess Pemda masuk dalam APBD 2012, namun untuk melaksanakannya harus dilaksanakan audit dari BPK untuk penggunaan anggaran tahun 2011. Syarat tersebut tercantum didalam klausul APBD 2012 yang ditandatangani bersama. Wakil Ketua II DPRD Provinsi H Ahmad Zakarsi mengatakan audit tersebut wajib dilakukan agar tidak tumpang tindih dalam penggunaan anggaran. ”Kalau tumpang...
BPK Serahkan LHP Semester II TA 2011
Selasa, 17 Januari 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Belanja Daerah, dan dua LHP Pemeriksaan Kinerja di Kantor BPK RI pada 17 Januari 2011. LHP yang diserahkan adalah LHP atas Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun 2011 pada Kab. Mukomuko, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, kab. Lebong, kab. Seluma, dan...
Pidato Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pada Upacara Peringatan HUT ke-65 BPK RI
Kinerja RSUD M. Yunus Belum Efektif
Kamis, 5 Januari 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja pada RSUD Dr. M Yunus Kota Bengkulu di Kantor BPK RI Jln Adam Malik km. 08. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, Erwin S.H., M.Hum, kepada Plt. Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamzah, dengan dihadiri Sekdaprov, Asnawi A Lamat, Ketua Badan Kehormatan DPRD,...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Senin, 3 Oktober 2011. Tepat 46 tahun silam, 30 September 1965, peristiwa pembantaian 7 Jenderal TNI oleh PKI tercatat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan kesigapan TNI G30S/PKI dapat ditumpas, sejak saat itulah tanggal 30 September diperingati sebagai Gerakan Pengkhianatan PKI dan 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila....
Aset Tanah Pemda Prov Hilang
BENGKULU – Aset tanah milik Pemda Provinsi diketahui banyak yang tidak lagi jelas keberadaannya. Diantaranya, aset tanah pada Dinas Pertanian Provinsi. Sebagaimana hasil audit BPK Perwakilan Bengkulu, disebutkan pengurus barang tidak mengetahui beberapa lokasi tanah milik Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu itu.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi, Drs. H. Inzani Muhammad cukup terkejut dengan kondisi ketidaktahuan Pemda Provinsi atas beberapa lokasi...
Audit BPK, Pemda Kaur Bocor Rp 2 M
BINTUHAN – Realisasi keuangan Pemda Kaur selama empat tahun terakhir ternyata banyak kebocoran. Angkanya cukup fantastis mencapai Rp 2 miliar. Ini dibuktikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan Pemda Kaur wajib mengembalikan duit Rp 2 miliar tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Inspektorat Daerah (Ipda) Kaur H M Yusuf Nurdin, SH melalui Inspektur Pembantu Wilayah II Mursi, S.Pd...
Tanah Perkantoran Lebong Tinggal Tunggu Audit BPK
LEBONG – Pengusutan dugaan korupsi proyek pengadaan tanah perkantoran di Kabupaten Lebong, terus diusut Polda Bengkulu. Bahkan, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Drs. H. Burhanuddin Andi, SH, MH menegaskan, kasus itu tinggal menunggu hasil audit BPK Perwakilan Bengkulu, untuk menghitung kerugian negara.
Pernyataan itu diungkapkan Kapolda disela-sela kunjungannya di Kabupaten Lebong, kemarin. ‘’Masyarakat tidak perlu khawatir dengan proses penyelidikan yang kita...
Mantan DPRD Prov Terancam Dipenjara
BENGKULU – Bukan hanya kelebihan dana honorarium lembur anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada tahun 2005 senilai Rp 5,1 miliar yang belum kunjung ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi periode 2003-2008, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, Ade Iwan Rusnama, SE Ak MM membeberkan masih banyak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DPRD Provinsi...
Konferensi Pers Terkait Pemberitaan Media Massa Bengkulu
Senin, 14 Februari 2011. Pada hari ini bertempat di ruang Pers Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu diadakan konferensi pers terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa yang beredar di Provinsi Bengkulu. Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu BPK RI Ade Iwan Ruswana yang didampingi oleh Kasubbag Hukum dan Humas Awaluddin dan dihadiri oleh beberapa...
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Sebagai Pilot Project Pengembangan e-Audit
Jum’at, 11 Februari 2011. Sesuai mandat BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara (UU No.15/2006) terutama terkait kewenangan BPK untuk memperoleh data dan informasi, maka pimpinan BPK menetapkan kebijakan tahun 2009-2014 untuk mengembangkan system e-Audit BPK yang akan mendukung kegiatan pelaksanaan pemeriksaan BPK sehingga menjadi lebih efisien dan efektif.
Konsep pengembangan system e-Audit ini telah mendapat dukungan yang kuat dari...
Diklat Uji Petik Pemeriksaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Rabu, 9 Februari 2011. Untuk meningkatkan kemampuan para auditor dalam menghadapai pemeriksaan interim dan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2010 yang akan segera berlangsung, maka atas kerjasama antara BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Pusdiklat BPK RI diadakanlah Diklat Uji Petik Pemeriksaan yang diadakan di ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Diklat tersebut dilaksanakan pada...
Penyerahan LHP Pelaksanaan MTQN, Pilkada, dan Belanja Daerah TA 2010
Selasa, 1 Februari 2011. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (1), salah satu tugas BPK adalah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, pada hari ini bertempat di ruang auditorium Kantor BPK RI...
Peresmian Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Senin, 24 Januari 2010. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke III, pasal 23G ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Setelah 2 tahun 3 bulan pembukaan dan peresmian BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu oleh Wakil Ketua BPK pada waktu itu Abdullah Zainie (Alm.) dan menempati eks...
Kegiatan Donor Darah BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Kamis, 20 Januari 2011. Bertempat di Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Jl. Adam Malik KM. 8 dilaksanakan kegiatan Donor Darah atas kerjasama BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPK RI ke-64 dan Peresmian gedung kantor baru yang akan dilaksanakan pada tanggal...
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun BPK RI ke-64
Senin, 17 Januari 2011. Upacara peringatan hari ulang tahun BPK RI ke-64 menjadi upacara pertama BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di gedung kantor baru. Upacara berlangsung di halaman depan gedung kantor dan dimulai pada pukul 08.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ade Iwan Ruswana sebagai inspektur upacara.
Dalam pidato Ketua BPK RI Hadi Purnomo yang dibacakan...
5 Kali Addendum Jembatan Muara II
Senin, 18 Oktober 2010 12:38:09. BENGKULU, BE- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) RI memastikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek pembangunan Jembatan Muara II mencapai Rp 7,4 M. Mesti demikian, berulang kali Gubernur Bengkulu H Agusrin M Najamudin melontarkan keinginannya agar pembangunan Jembatan Muara II terus dilanjutkan.
Sikapi keinginan Gubernur tersebut, dalam laporan Dinas Pekerjaan...
Setoran Stiker MTQN Nyangkut
Senin, 18 Oktober 2010 12:40:01. BENGKULU, BE-MTQN 2010 di Kota Bengkulu diakui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terselenggara dengan baik dan sukses. Bahkan Presiden pun memuji pelaksanaan MTQN.
Namun sayangnya, dibalik suksesnya penyelenggaran, tersisa persoalan. Hingga saat ini berapa nilai setoran hasil penjualan stiker MTQN 2010 belum diketahui pasti.
Padahal sejak 11 Oktober kemarin, auditor dari...
Kadis PU Dicecar 100 Pertanyaan Sebagai Tersangka Jembatan Muara II
Minggu, 17 Oktober 2010 20:56:38. BENGKULU – Kepala Dinas Pekerjaan umum (Kadis PU) Provinsi Bengkulu Ir. Zulkarnain Muin, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi pengerjaan proyek pembangunan jembatan Muara II senilai Rp 10 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun 2007. Pemeriksaan terhadap Zulkarnain berlangsung hingga malam hari. Seyogyanya, pemeriksaan Zulkarnain dilanjutkan Sabtu...
Tsk Muara II Bisa Nambah, Kadis PU Belum Ditahan
Sabtu, 16 Oktober 2010 20:32:10. BENGKULU – Jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Jembatan Muara II senilai Rp 10 miliar kemungkinan bisa bertambah. Hal ini tergantung hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Polda Bengkulu. Sebelumnya, Polda telah menetapkan 3 orang tersangka yakni Kadis PU Provinsi Ir. Zulkarnain Muin, kontraktor proyek berinisial RW...
Jembatan Muara II Rugikan Negara Rp 7,4 M
Jumat, 15 Oktober 2010 09:32:44. BENGKULU, BE-Kerugian negara yang timbul akibat dari proyek pembangunan jembatan Muara I dan 2 sangatlah besar. Dari hasil audit BPK RI yang disampaikan kepada penyidik Dit Reskrim Polda Bengkulu, kerugian negara mencapai Rp 7,4 M.
Pasca turunnya hasil audit, Dit Reskrim akan melakukan penetapan tersangka. Sejauh ini penyelidikan yang dilakukan sudah mengarah ketiga tersangka.
Hanya saja...
Pisah Sambut Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu
Selasa, 12 Oktober 2010. Hari ini, bertempat di ruang serbaguna BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu diadakan Acara Pisah Sambut Kepala Sekretariat Perwakilan dalam rangka melepas kepergian bapak Sjarief Hidajatuloh, SH. sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan lama yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan menyambut kedatangan Kepala Sekretariat Perwakilan yang baru yaitu...
BPK: Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Makin Baik
Jakarta, Selasa (12 Oktober 2010) – Kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan meski masih ditemukan sejumlah kelemahan. Ketua BPK RI Hadi Poernomo menghargai pemerintah yang bekerja keras memperbaiki tata kelola keuangan negara.
“Perbaikan yang telah dilakukan antara lain di bidang penyusunan sistem akuntansi, teknologi informasi, penyediaan tenaga bidang...
Disclaimer, Raport Merah Bup di TA 2009
Minggu, 10 Oktober 2010 20:50:18. KEPAHIANG - Lima fraksi di DPRD Kepahiang, mayoritas menyoroti predikat disclaimer (tidak memberikan pendapat,red) dari BPK RI terhadap LHP APBD 2009. Sorotan ini disampaikan dalam Paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009, kemarin. Catatan lima fraksi di DPRD ini sendiri, sebagai indikator lemahnya pengawasan laporan keuangan selama TA...
16 Poin, Rekomendasi Pansus Audit BPK RI
Kamis, 19 Agustus 2010 16:01:17. KEPAHIANG – Pansus Audit BPK di DPRD Kepahiang merekomendasikan 16 poin pada bupati dan jajarannya. Ini terkait catatan buram dua kali beruntun (TA 2008 dan 2009) penilaian BPK RI Perwakilan Bengkulu menyematkan Kepahiang dengan predikat disclaimer(tidak memberikan pendapat,red). Diantaranya, melaksanakan sesuai rekomendasi BPK-RI tepat waktu sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku dan tembusannya disampaikan kepada...
Rp 501 Juta Bantuan Parpol Tanpa LPJ
Minggu, 15 Agustus 2010 17:01:34. KEPAHIANG – Tak hanya dinas atau instansi saja yang menjadi sorotan BPK. Lembaga pemeriksa keuangan ini juga menemukan dana bantuan Parpol TA 2009 sebesar Rp 501.090.033, tak memenuhi prodesur administrasi keuangan yang benar, karena tak disertai Laporan pertanggungjawaban lengkap. Keterangan ini disampaikan Anggota DPRD Kepahiang Maryadi kemarin. Dari total alokasi bantuan Parpol yang dianggarkan...
Perda Bengkulu Selatan 2009 – 1
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD TA 2009
Perda Kota Bengkulu 2009 – 1
PERDA KOTA BENGKULU NO. 1 TH 2009 TTG APBD KOTA BENGKULU TA 2009
Penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Bengkulu TA2009 dilaksanakan pada hari Rabu,14 Juli 2010 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang DPRD Provinsi Bengkulu bertepatan dengan diselenggarakannya Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2009 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu dan DPRD Provinsi. Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi,...
Sikap BPK atas Penangkapan Auditor BPK oleh KPK
Jakarta, Rabu (23 Juni 2010) – Mencermati informasi yang BPK dapatkan mengenai telah terjadinya penyimpangan oleh oknum pejabat struktural eselon III Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat berinisial Su, yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari Pejabat Pemkot Bekasi, Pimpinan BPK mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum pemeriksa BPK tersebut. Selanjutnya, BPK...
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 102
Kamis, 20 Mei 2010. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan upacara guna memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 102 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini berlangsung di halaman gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Jl. Pembangunan No. 16 Padang Harapan, Bengkulu. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ade Irwan Ruswana, SE.,MM.,Ak.
Perda Rejang Lebong 2008 – 3
dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, dan unsur pelayanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
download selengkapnya
Perda Rejang Lebong 2008 – 2
dalam rangka melaksanakan otonomi seluas–luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemeritahan Kabupaten Rejang Lebong
Download selengkapnya
Hasil Pengumuman Tes CPNS BPK RI Tahap 2
Hasil Seleksi Tahap 2 (Psikotes) untuk S1 dan D3 akan diumumkan pada minggu ke-4 bulan Februari 2010 melalui website (cpns.bpk.go.id).
Jadwal Ujian Wawancara untuk S1 dan D3 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2010
Informasi peserta seleksi CPNS BPK RI hanya dapat diperoleh melalui website cpns.bpk.go.id, tidak ada surat panggilan untuk calon peserta seleksi CPNS BPK RI.
BPK Audit Sengketa Pajak BUMN
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap melakukan audit terhadap masalah sengketa pajak di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, BPK berhak memeriksa perpajakan BUMN karena sudah menjadi tugas rutin.
"Itu (jumlah tunggakan) tanya ke mereka (BUMN dan Dirjen Pajak) saja, tapi aku akan cek," katanya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2009).
Ia menambahkan, pihaknya...
Terbentur UU PPATK, Audit Century Perlu Perpu Presiden
Jakarta - Presiden perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) untuk mempermudah audit investigatif Bank Century yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, BPK menemui kesulitan melakukan audit lantaran terbentur UU PPATK.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan pemerintah, di DPR, Jakarta, sore ini (3/11/2009).
Ara mengungkapkan...
Syukuran 1 Tahun BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu hari ini genap berusia 1 tahun. Untuk memperingati hari jadinya yang pertama, maka dilaksanakanlah acara syukuran yang bertempat di ruangan serbaguna Gedung Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16 Padang Harapan, Bengkulu.
Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua BPK RI
Pada Senin 26 Oktober 2009, Memenuhi amanat Pasal 16 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak. dan Wakil Ketua BPK RI, Dr. Ir. Herman Widyananda, S.E., M.Si. mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa. di Gedung Mahkamah Agung Jakarta.
Pengucapan sumpah dihadiri oleh para...
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI
21/10/2009 – 21:14
Jakarta, Rabu (21 Oktober 2009) – Sidang Anggota BPK RI yang berlangsung pada Rabu sore (21/10) telah memilih secara sah Ketua dan Wakil Ketua BPK yang baru, yaitu Drs. Hadi Purnomo, Ak. sebagai Ketua BPK dan Dr. Ir. Herman Widyananda, S.E., M.Si. sebagai Wakil Ketua BPK. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tersebut dilaksanakan melalui pemungutan suara secara...
Pembahasan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK
21/10/2009 – 11:11
Jakarta, Selasa (20 Oktober 2009) – Kesembilan Anggota BPK hingga saat ini (Selasa malam) masih membahas Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK di Gedung Umar Wirahadikusumah Kantor Pusat BPK RI.
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI dilakukan untuk memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal...
Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Anggota BPK RI
19/10/2009 – 15:00
Jakarta, Senin (19 Oktober 2009) – Tujuh Anggota BPK yang telah melakukan pengucapan sumpah/janji di Istana Negara, siang ini melaksanakan acara serah terima jabatan dan pisah sambut Anggota BPK di Gedung Umar Wirahadikusumah Kantor Pusat BPK RI. Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan Buku Memori Masa Jabatan BPK RI 2004-2009 oleh Anwar Nasution kepada seluruh Anggota BPK...
Pengucapan Sumpah Anggota BPK RI 2009 – 2014
19/10/2009 – 12:00
Jakarta, Senin (19 Oktober 2009) – Hari ini tujuh Anggota BPK masa jabatan 2009-2014, Hasan Bisri, S.E., M.M, Drs. Hadi Purnomo, Ak., Dr. H. Rizal Djalil, Drs. Moermahadi Soerja Djanegara, Drs. Taufiequrahman Ruki, S.H., Drs. T. Muhamad Nurlif, dan Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., melakukan pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Harifin M. Tumpa dan disaksikan...
40 Tahun, Aset Pemkot Hanya Rp 2,1 T
BENGKULU – Pendataan aset Pemkot tuntas, total aset provinsi mencapai Rp 2,1 triliun. Sayangnya menurut Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bengkulu, Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak nominal aset ini dinilai tidak dapat diyakini kewajarannya alias tidak wajar.
BPK memberikan batasan waktu alias deadline penuntasan pendataan ulang November 2009. Mereka yakin, aset Pemprov yang telah berdiri 40 tahun lebih...
22 Item Keuangan Kaur Janggal
BINTUHAN – Sebanyak 22 item keuangan di Pemkab Kaur dinilai janggal. Hal ini didasari hasil temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI yang tertuang dalam surat No 259/S/XIV/09/2007. Rinciannya, 4 item di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Pajak Penghasilan atas penghasilan rutin pimpinan dan anggota DPRD kurang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 155.514.816,75.
Lalu, pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD...