Konferensi Pers Terkait Pemberitaan Media Massa Bengkulu
Senin, 14 Februari 2011. Pada hari ini bertempat di ruang Pers Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu diadakan konferensi pers terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa yang beredar di Provinsi Bengkulu. Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu BPK RI Ade Iwan Ruswana yang didampingi oleh Kasubbag Hukum dan Humas Awaluddin dan dihadiri oleh beberapa...
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Sebagai Pilot Project Pengembangan e-Audit
Jum’at, 11 Februari 2011. Sesuai mandat BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara (UU No.15/2006) terutama terkait kewenangan BPK untuk memperoleh data dan informasi, maka pimpinan BPK menetapkan kebijakan tahun 2009-2014 untuk mengembangkan system e-Audit BPK yang akan mendukung kegiatan pelaksanaan pemeriksaan BPK sehingga menjadi lebih efisien dan efektif.
Konsep pengembangan system e-Audit ini telah mendapat dukungan yang kuat dari...
Diklat Uji Petik Pemeriksaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Rabu, 9 Februari 2011. Untuk meningkatkan kemampuan para auditor dalam menghadapai pemeriksaan interim dan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2010 yang akan segera berlangsung, maka atas kerjasama antara BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Pusdiklat BPK RI diadakanlah Diklat Uji Petik Pemeriksaan yang diadakan di ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Diklat tersebut dilaksanakan pada...
Penyerahan LHP Pelaksanaan MTQN, Pilkada, dan Belanja Daerah TA 2010
Selasa, 1 Februari 2011. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (1), salah satu tugas BPK adalah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, pada hari ini bertempat di ruang auditorium Kantor BPK RI...
Peresmian Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Senin, 24 Januari 2010. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke III, pasal 23G ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Setelah 2 tahun 3 bulan pembukaan dan peresmian BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu oleh Wakil Ketua BPK pada waktu itu Abdullah Zainie (Alm.) dan menempati eks...
Kegiatan Donor Darah BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Kamis, 20 Januari 2011. Bertempat di Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Jl. Adam Malik KM. 8 dilaksanakan kegiatan Donor Darah atas kerjasama BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPK RI ke-64 dan Peresmian gedung kantor baru yang akan dilaksanakan pada tanggal...
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun BPK RI ke-64
Senin, 17 Januari 2011. Upacara peringatan hari ulang tahun BPK RI ke-64 menjadi upacara pertama BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di gedung kantor baru. Upacara berlangsung di halaman depan gedung kantor dan dimulai pada pukul 08.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ade Iwan Ruswana sebagai inspektur upacara.
Dalam pidato Ketua BPK RI Hadi Purnomo yang dibacakan...
5 Kali Addendum Jembatan Muara II
Senin, 18 Oktober 2010 12:38:09. BENGKULU, BE- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) RI memastikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek pembangunan Jembatan Muara II mencapai Rp 7,4 M. Mesti demikian, berulang kali Gubernur Bengkulu H Agusrin M Najamudin melontarkan keinginannya agar pembangunan Jembatan Muara II terus dilanjutkan.
Sikapi keinginan Gubernur tersebut, dalam laporan Dinas Pekerjaan...
Setoran Stiker MTQN Nyangkut
Senin, 18 Oktober 2010 12:40:01. BENGKULU, BE-MTQN 2010 di Kota Bengkulu diakui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terselenggara dengan baik dan sukses. Bahkan Presiden pun memuji pelaksanaan MTQN.
Namun sayangnya, dibalik suksesnya penyelenggaran, tersisa persoalan. Hingga saat ini berapa nilai setoran hasil penjualan stiker MTQN 2010 belum diketahui pasti.
Padahal sejak 11 Oktober kemarin, auditor dari...
Kadis PU Dicecar 100 Pertanyaan Sebagai Tersangka Jembatan Muara II
Minggu, 17 Oktober 2010 20:56:38. BENGKULU – Kepala Dinas Pekerjaan umum (Kadis PU) Provinsi Bengkulu Ir. Zulkarnain Muin, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi pengerjaan proyek pembangunan jembatan Muara II senilai Rp 10 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun 2007. Pemeriksaan terhadap Zulkarnain berlangsung hingga malam hari. Seyogyanya, pemeriksaan Zulkarnain dilanjutkan Sabtu...
Tsk Muara II Bisa Nambah, Kadis PU Belum Ditahan
Sabtu, 16 Oktober 2010 20:32:10. BENGKULU – Jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Jembatan Muara II senilai Rp 10 miliar kemungkinan bisa bertambah. Hal ini tergantung hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Polda Bengkulu. Sebelumnya, Polda telah menetapkan 3 orang tersangka yakni Kadis PU Provinsi Ir. Zulkarnain Muin, kontraktor proyek berinisial RW...
Jembatan Muara II Rugikan Negara Rp 7,4 M
Jumat, 15 Oktober 2010 09:32:44. BENGKULU, BE-Kerugian negara yang timbul akibat dari proyek pembangunan jembatan Muara I dan 2 sangatlah besar. Dari hasil audit BPK RI yang disampaikan kepada penyidik Dit Reskrim Polda Bengkulu, kerugian negara mencapai Rp 7,4 M.
Pasca turunnya hasil audit, Dit Reskrim akan melakukan penetapan tersangka. Sejauh ini penyelidikan yang dilakukan sudah mengarah ketiga tersangka.
Hanya saja...
Pisah Sambut Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu
Selasa, 12 Oktober 2010. Hari ini, bertempat di ruang serbaguna BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu diadakan Acara Pisah Sambut Kepala Sekretariat Perwakilan dalam rangka melepas kepergian bapak Sjarief Hidajatuloh, SH. sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan lama yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan menyambut kedatangan Kepala Sekretariat Perwakilan yang baru yaitu...
BPK: Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Makin Baik
Jakarta, Selasa (12 Oktober 2010) – Kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan meski masih ditemukan sejumlah kelemahan. Ketua BPK RI Hadi Poernomo menghargai pemerintah yang bekerja keras memperbaiki tata kelola keuangan negara.
“Perbaikan yang telah dilakukan antara lain di bidang penyusunan sistem akuntansi, teknologi informasi, penyediaan tenaga bidang...
Disclaimer, Raport Merah Bup di TA 2009
Minggu, 10 Oktober 2010 20:50:18. KEPAHIANG - Lima fraksi di DPRD Kepahiang, mayoritas menyoroti predikat disclaimer (tidak memberikan pendapat,red) dari BPK RI terhadap LHP APBD 2009. Sorotan ini disampaikan dalam Paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009, kemarin. Catatan lima fraksi di DPRD ini sendiri, sebagai indikator lemahnya pengawasan laporan keuangan selama TA...
16 Poin, Rekomendasi Pansus Audit BPK RI
Kamis, 19 Agustus 2010 16:01:17. KEPAHIANG – Pansus Audit BPK di DPRD Kepahiang merekomendasikan 16 poin pada bupati dan jajarannya. Ini terkait catatan buram dua kali beruntun (TA 2008 dan 2009) penilaian BPK RI Perwakilan Bengkulu menyematkan Kepahiang dengan predikat disclaimer(tidak memberikan pendapat,red). Diantaranya, melaksanakan sesuai rekomendasi BPK-RI tepat waktu sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku dan tembusannya disampaikan kepada...
Rp 501 Juta Bantuan Parpol Tanpa LPJ
Minggu, 15 Agustus 2010 17:01:34. KEPAHIANG – Tak hanya dinas atau instansi saja yang menjadi sorotan BPK. Lembaga pemeriksa keuangan ini juga menemukan dana bantuan Parpol TA 2009 sebesar Rp 501.090.033, tak memenuhi prodesur administrasi keuangan yang benar, karena tak disertai Laporan pertanggungjawaban lengkap. Keterangan ini disampaikan Anggota DPRD Kepahiang Maryadi kemarin. Dari total alokasi bantuan Parpol yang dianggarkan...
Perda Bengkulu Selatan 2009 – 1
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD TA 2009
Perda Kota Bengkulu 2009 – 1
PERDA KOTA BENGKULU NO. 1 TH 2009 TTG APBD KOTA BENGKULU TA 2009
Penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Bengkulu TA2009 dilaksanakan pada hari Rabu,14 Juli 2010 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang DPRD Provinsi Bengkulu bertepatan dengan diselenggarakannya Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2009 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu dan DPRD Provinsi. Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi,...
Sikap BPK atas Penangkapan Auditor BPK oleh KPK
Jakarta, Rabu (23 Juni 2010) – Mencermati informasi yang BPK dapatkan mengenai telah terjadinya penyimpangan oleh oknum pejabat struktural eselon III Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat berinisial Su, yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari Pejabat Pemkot Bekasi, Pimpinan BPK mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum pemeriksa BPK tersebut. Selanjutnya, BPK...
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 102
Kamis, 20 Mei 2010. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan upacara guna memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 102 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini berlangsung di halaman gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Jl. Pembangunan No. 16 Padang Harapan, Bengkulu. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ade Irwan Ruswana, SE.,MM.,Ak.
Perda Rejang Lebong 2008 – 3
dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, dan unsur pelayanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
download selengkapnya
Perda Rejang Lebong 2008 – 2
dalam rangka melaksanakan otonomi seluas–luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemeritahan Kabupaten Rejang Lebong
Download selengkapnya
Hasil Pengumuman Tes CPNS BPK RI Tahap 2
Hasil Seleksi Tahap 2 (Psikotes) untuk S1 dan D3 akan diumumkan pada minggu ke-4 bulan Februari 2010 melalui website (cpns.bpk.go.id).
Jadwal Ujian Wawancara untuk S1 dan D3 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2010
Informasi peserta seleksi CPNS BPK RI hanya dapat diperoleh melalui website cpns.bpk.go.id, tidak ada surat panggilan untuk calon peserta seleksi CPNS BPK RI.
BPK Audit Sengketa Pajak BUMN
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap melakukan audit terhadap masalah sengketa pajak di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, BPK berhak memeriksa perpajakan BUMN karena sudah menjadi tugas rutin.
"Itu (jumlah tunggakan) tanya ke mereka (BUMN dan Dirjen Pajak) saja, tapi aku akan cek," katanya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2009).
Ia menambahkan, pihaknya...
Terbentur UU PPATK, Audit Century Perlu Perpu Presiden
Jakarta - Presiden perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) untuk mempermudah audit investigatif Bank Century yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, BPK menemui kesulitan melakukan audit lantaran terbentur UU PPATK.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan pemerintah, di DPR, Jakarta, sore ini (3/11/2009).
Ara mengungkapkan...
Syukuran 1 Tahun BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu hari ini genap berusia 1 tahun. Untuk memperingati hari jadinya yang pertama, maka dilaksanakanlah acara syukuran yang bertempat di ruangan serbaguna Gedung Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16 Padang Harapan, Bengkulu.
Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua BPK RI
Pada Senin 26 Oktober 2009, Memenuhi amanat Pasal 16 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak. dan Wakil Ketua BPK RI, Dr. Ir. Herman Widyananda, S.E., M.Si. mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa. di Gedung Mahkamah Agung Jakarta.
Pengucapan sumpah dihadiri oleh para...
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI
21/10/2009 – 21:14
Jakarta, Rabu (21 Oktober 2009) – Sidang Anggota BPK RI yang berlangsung pada Rabu sore (21/10) telah memilih secara sah Ketua dan Wakil Ketua BPK yang baru, yaitu Drs. Hadi Purnomo, Ak. sebagai Ketua BPK dan Dr. Ir. Herman Widyananda, S.E., M.Si. sebagai Wakil Ketua BPK. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tersebut dilaksanakan melalui pemungutan suara secara...
Pembahasan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK
21/10/2009 – 11:11
Jakarta, Selasa (20 Oktober 2009) – Kesembilan Anggota BPK hingga saat ini (Selasa malam) masih membahas Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK di Gedung Umar Wirahadikusumah Kantor Pusat BPK RI.
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI dilakukan untuk memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal...
Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Anggota BPK RI
19/10/2009 – 15:00
Jakarta, Senin (19 Oktober 2009) – Tujuh Anggota BPK yang telah melakukan pengucapan sumpah/janji di Istana Negara, siang ini melaksanakan acara serah terima jabatan dan pisah sambut Anggota BPK di Gedung Umar Wirahadikusumah Kantor Pusat BPK RI. Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan Buku Memori Masa Jabatan BPK RI 2004-2009 oleh Anwar Nasution kepada seluruh Anggota BPK...
Pengucapan Sumpah Anggota BPK RI 2009 – 2014
19/10/2009 – 12:00
Jakarta, Senin (19 Oktober 2009) – Hari ini tujuh Anggota BPK masa jabatan 2009-2014, Hasan Bisri, S.E., M.M, Drs. Hadi Purnomo, Ak., Dr. H. Rizal Djalil, Drs. Moermahadi Soerja Djanegara, Drs. Taufiequrahman Ruki, S.H., Drs. T. Muhamad Nurlif, dan Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., melakukan pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Harifin M. Tumpa dan disaksikan...
40 Tahun, Aset Pemkot Hanya Rp 2,1 T
BENGKULU – Pendataan aset Pemkot tuntas, total aset provinsi mencapai Rp 2,1 triliun. Sayangnya menurut Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bengkulu, Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak nominal aset ini dinilai tidak dapat diyakini kewajarannya alias tidak wajar.
BPK memberikan batasan waktu alias deadline penuntasan pendataan ulang November 2009. Mereka yakin, aset Pemprov yang telah berdiri 40 tahun lebih...
22 Item Keuangan Kaur Janggal
BINTUHAN – Sebanyak 22 item keuangan di Pemkab Kaur dinilai janggal. Hal ini didasari hasil temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI yang tertuang dalam surat No 259/S/XIV/09/2007. Rinciannya, 4 item di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Pajak Penghasilan atas penghasilan rutin pimpinan dan anggota DPRD kurang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 155.514.816,75.
Lalu, pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD...
Pidato Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pada Upacara Peringatan HUT ke-64 Republik Indonesia di Jakarta, 17 Agustus 2009
TKI dan TP Diaudit BPK
Audit rutin ini akan tuntas Juni 2009 mendatang. Audit ini terkait pembaharuan data pembayaran hutang dewan, terutama Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), tunjangan perumahan dan biaya penunjang operasional pimpinan dewan. Hal ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, Ade Iwan Rusmana.
“Kita akan update data-data keuangan yang ada di Sekwan. Tak hanya Sekwan, ini juga untuk seluruh SKPD di jajaran Pemprov. Termasuk...
Keuangan Pemkot Diaudit BPK
BPK meminta lebih fokus mengaudit di bagian keuangan. Soalnya, bagian itu merupakan yang paling tahu soal aliran dana APBD. Disamping tetap menanyakan hal-hal krusial ke Sekkot, dan instansi lainnya.
Sejauh ini, kata Sekkot, hasil audit belum bisa diketahui. Hanya saja, diakuinya pemkot masih memiliki tugas untuk menyelesaikan kekurangan dan kelemaan penggunaan APBD Kota tahun 2007-2008 lalu. Catatan-catatan yang direkomendasikan BPK...
Taman Nasional Kerinci Seblat
Taman Nasional Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar di Sumatra, Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 13,750 km² dan membentang ke empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Taman nasional ini terletak pada koordinat antara 100°31'18"E - 102°44'01"E dan 1°07'13"S - 1°26'14"S.
Taman nasional ini terdiri dari Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki wilayah dataran tertinggi di Sumatra,...
tentang Tahukah anda
Berisi tentang segala sesuatu tentang BPK perwakilan yang perlu diketahui publik sebagai media pembelajaran publik