Bupati Fikri Minta Penjelasan Insentif Nakes RSUD RL Nunggak
REJANG LEBONG- Bupati Rejang Lebong H. M Fikri Thobari SE, MAP akan berkomunikasi dengan pihak managemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rejang Lebong.
Hal tersebut terkait belum terbayarkannya insentif pelayanan yang menjadi hak tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Rejang Lebong tersebut. "Kita akan berkoordinasi segera dengan Plt. Rumah Sakit terkait prihal insentif itu," sampai Bupati Fikri, Senin, 14 April 2025.
Terkait...
Jaksa Tetapkan 8 Tersangka KN Rp 11 Miliar Mark Up Pembebasan Lahan Pemkab Seluma
SELUMA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011. Hasil audit dari kantor akuntan publik (KAP) mengungkapkan bahwa total kerugian negara mencapai sekitar Rp11 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dewan Kembali Panggil Manajemen RSUD HD
BENGKULU SELATAN- DPRD Bengkulu Selatan kembali memanggil Manajemen RSUD HD Manna Senin, 14 April 2025. Pemanggilan ini menanggapi persoalan rumah sakit yang memiliki beberapa masalah setelah sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Bengkulu Selatan. Dalam sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Bengkulu Se-latan, Senin pagi, 14 April 2025, terdapat beberapa persoalan ditemukan oleh dewan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Matriks Perbandingan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Matriks Perbandingan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
selengkapnya...
Pemkab Segera Rampungkan Legalitas Aset
MUKOMUKO- Dari 90 bidang aset tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko yang bermasalah. Hingga saat ini masih menyisakan tiga bidang tanah lagi yang dinyatakan masih bermasalah. Tanah tersebut tercatat sebagai aset milik Pemkab Mukomuko, namun diklaim dan dikuasai oleh oknum masyarakat.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Gedung Terbengkalai di BS Semakin Rusak
BENGKULU SELATAN- Aset terbengkalai di Bengkulu Selatan (BS) berupa gedung, tahun 2025 ini belum mampu diperbaiki oleh Pemkab Bengkulu Selatan. Bahkan gedung-gedung tersebut semakin rusak dan tidak memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat Bengkulu Selatan. Beberapa gedung dan bangunan milik Pemkab Bengkulu Selatan yang saat ini terbengkalai yakni Hotel Duta Beach, gedung ex Dinas Pertanian, gedung Dekranasda, lapangan tenis,...
10 Parpol Bakal Terima Total Rp 1,1 Miliar
MUKOMUKO- Berdasarkan hasil pembahasan efisiensi anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko. Saat ini ada sekitar Rp605 juta anggaran yang telah dipangkas. Sedangkan anggaran Bantuan partai politik (Banpol) tidak terkena efisiensi. Hal ini dibenarkan Kepala Kesbangpol Mukomuko Ali Muchsin, S.Pd., M.AP.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pemkot Akan Kelola Pantai Panjang
KOTA BENGKULU- Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Bengkulu jika menerima hibah Mess Pemda Provinsi dan Pantai Panjang. Pantai Panjang sempat menjadi kewenangan Pemkot Bengkulu sebelum diambil alih Gubernur Bengkulu terdahulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Terdakwa Eks Direktur RSUD HD Nyatakan Tidak Kembalikan Kerugian Negara
BENGKULU SELATAN- Mantan Direktur RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna Bengkulu Selatan Dr. Debi Purnomo, M.KM melalui Penasihat Hukum (PH)nya menyatakan tidak akan mengembalikan Kerugian Negara (KN) pada perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana makan minum pasien.
Sumber Berita:Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Inspektorat Temukan Kelebihan Bayar Proyek Pembukaan Jalan
BENGKULU SELATAN- Inspektorat Bengkulu Selatan menemukan adanya kelebihan bayar proyek pembukaan badan jalan Desa Tanjung Alam, Kecamatan Kedurang tahun 2024. Oleh sebab itu, minggu ini Inspektorat akan mengekspos kerugian negara dari proyek tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Empat Saksi Meringankan Bantahan Proyek Puskeswan Total Loss dan Gagal Konstruksi
BENGKULU TENGAH- Saksi meringankan dari terdakwa yang terseret perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pekerjaan peningkatan dan pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) memberikan keterangan berbeda,
Hal tersebut terungkap pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Rabu, 5 Maret 2025.
Sumber Berita: Rakyat...
JPU Nyatakan Banding Putusan 5 Terdakwa Tipikor Pasar Inpres Bintuhan
KAUR- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur menyatakan banding terhadap putusan pengadilan dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022. Banding tersebut diawali dengan pengiriman pemberitahuan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.
Sumber Berita:Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
JPU Tuntut 4 Tahun Penjara, PH Murman: Pledio Minta Bebas
SELUMA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menuntut tinggi terdakwa yang terseret dalam perkara Tipikor Tukar Guling Lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Tuntutan tersebut diberikan sebab hal memberatkan terdakwa ada yang residivis.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Warisan Utang Kegiatan Fisik 2024 Jadi Sorotan
SELUMA- Warisan utang pembayaran kegiatan di tahun anggaran 2024 dari pimpinan sebelumnya terus menghantui Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE, MM. Terbaru pada Rabu 5 Maret 2025 sejumlah kontraktor kegiatan fisik mendatangi Kantor Bupati Seluma untuk menanyakan kejelasan status hak mereka yang belum dibayarkan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kejari Panggil Ahli Forensik Periksa Bukti Digital Korupsi Setwan Kaur
KAUR- Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur panggil ahli forensik untuk menganalisa bukti digital kasus dugaan tindakan pidana korupsi kegiatan perjalanan dinas Sekretariat DPRD (Setwan) Kaur tahun anggaran 2023. Saat ini bukti visual yang didapatkan dari pemeriksaan para saksi sebelumnya masih dalam analisa ahli.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Gubernur Instruksikan Inspektorat Audit Dana Komite dan BOS
PROVINSI BENGKULU- Banyak menerima keluhan pungutan uang pembangunan sekolah, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, SE meminta Inspektorat agar melakukan audit dana komite dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Mereka masuk ke SMA sederajat itu dimintai uang bangunan sampai Rp10-20 juta dan seterusnya. Dan itu sangat memberatkan orang tua wali murid," kata Helmi melalui postingan akun Tik-tok pribadinya.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita...
Pihak Travel Bisa Jadi Tersangka Perjalanan Dinas Setwan Kaur
KAUR- Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pihak travel atau pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan perjalan dinas di Sekretariat DPRD (Setwan) Kaur tahun anggaran 2023 yang menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
KN Rp 804 Juta Tipikor DD Punguk Pedaro Belum Pulih
LEBONG- Harapan terdakwa mantan Kepala Desa (Kades) Puguk Pedaro, Suardi Tabrani dan mantan Bendahara, Yudi Dinata divonis ringan atas perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) dengan Kerugian Negara (KN) Rp804 juta nampaknya sulit. Hal tersebut lantaran, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong dengan tegas menyatakan tetap pada tuntutan pasca dua terdakwa menyampaikan...
Telusuri Sisa Motor Dinas Belum Diketahui Penggunaanya
REJANG LEBONG- Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong terkait proses pencarian sepeda motor dinas yang belum ditemukan.
Dari total 61 unit motor dinas yang sebelumnya tidak diketahui penggunaannya, hingga saat ini baru 31 unit yang berhasil ditemukan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Diduga Perbup Pembebasan Lahan Bermasalah Kejari Seluma Temui Ahli Kemendagri
SELUMA- Penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma pada tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 memasuki tahap akhir. Terbaru, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma bersama jaksa penyidik mendatangi tim ahli Kemendagri untuk mengusut kasus tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Makan Minum Pasien saat Ramadhan Ikut Dikorupsi Total Terima Fee Rp126 Juta, Aset Terdakwa Mulai Ditelusuri Jaksa
BENGKULU SELATAN- Aset terdakwa mantan Direktur RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna Bengkulu Selatan, Dr. Debi Purnomo, M.KM mulai ditelusuri Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan. Pasalnya, hingga memasuki sidang pembuktian perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana makan minum pasien RSUD HD Manna Bengkulu Selatan, terdakwa Debi belum berupaya memulihkan dengan menyicil kerugian negara dalam perkara ini yang mencapai Rp330 juta.
Sumber...
Menanti Penetapan Tersangka Korupsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatana
LEBONG- Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan Rp1,1 miliar. Padahal, saat ini Penyidik Pidsus Kejari Lebong sudah mengantongi cukup alat bukti yang sudah menjurus ke para tersangka dalam kasus ini.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pemkab Kaur Terima Pengembalian KN Rp6,5 Miliar
KAUR- Di tahun 2024 yang lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaur menerima pengembalian Kerugian Negara (KN) Rp6,5 miliar dari beberapa OPD. Adapun rinciannya adalah dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari keuangan daerah sebesar Rp2,5 miliar dan juga pengembalian atas perjalanan dinas Rp3,5 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BPK Sampaikan Tujuh Pokok Hasil Pemeriksaan Kepada Plt. Gubernur
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlangsung pada Semester II 2024...
Komisi I Deadline 3 Hari untuk Sekwan Beberkan Utang Perjalanan Dinas ASN
PROVINSI BENGKULU- Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mengultimatum Sekwan untuk membeberkan kejelasan belum dibayarnya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Ini setelah Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengan perwakilan ASN Setwan Provinsi Bengkulu dan Sekwan Erlangga, Senin 3 Februari 2025.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Wakil Rakyat Di Pusaran Korupsi Perjalanan Dinas
KAUR- Oknum wakil rakyat atau anggota DPRD Kaur periode 2019-2024 berada di pusaran korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kaur tahun 2023. Saat ini dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas tahun 2023 di Kabupaten Kaur sudah masuk ke tahapan penyidikan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BPK Mulai Audit Laporan Keuangan
BENGKULU SELATAN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan untuk tahun anggaran 2024. Dengan adanya audit dari BPK tersebut, Inspektorat Bengkulu Selatan berharap Bengkulu Selatan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Miliaran SPJ Fiktif di Kantor Wakil Rakyat
KAUR- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kaur menemukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kaur. Di kantor wakil rakyat itu pula ditemukan modus mencatut 37 nama tenaga honorer. Hingga negara dirugikan miliaran rupiah. Berikut laporan khusus minggu ini. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur memastikan bakal memanggil anggota DPRD Kaur yang menjabat di tahun 2023. Mereka bakal...
OPD Diminta Segera Sampaikan Data Randis Yang Dilelang
LEBONG- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong diminta segera menyampaikan data kendaraan dinas (Randis) yang akan masuk daftar lelang 2025. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak OPD yang belum menyampaikan data Randis yang akan dilelang 2025. "Baru beberapa OPD yang sudah menyampaikan data Randis yang akan dilelang. Untuk OPD yang belum kita minta segera sampaikan, ujar...
37 Honorer Dicatut, Perjalanan Dinas Fiktif
KAUR- Meskipun sudah ada dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2025, pengadaan alat permainan edukatif (APE) untuk 23 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kaur sampai dengan saat ini belum berjalan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaur sejauh ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pengadaan Alat Permainan Rp 1.1 M Untuk 23 PAUD
KAUR- Meskipun sudah ada dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2025, pengadaan alat permainan edukatif (APE) untuk 23 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kaur sampai dengan saat ini belum berjalan.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaur sejauh ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
PH Minta Kejari Seluma Tetapkan Saksi Terlibat Tukar Guling Lahan Jadi Tsk
SELUMA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma sudah menyita 40 sertifikat tanah yang menjadi objek perkara tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma dari para penerima. Untuk para penerima yang tanahnya sudah disita sudah diperiksa sebagai saksi. Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Sopian Siregar, SH, MKn sebut hal itu tidak menghapus pidana meski sudah mereka kembalikan.
Sumber Berita: Rakyat...
Kejari Terus Lakukan Pemanggilan Saksi
KAUR- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur hingga saat masih menunggu hasil penghitungan ulang kerugian negara (KN) dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD (Setwan) Kaur tahun 2023. Sembari menunggu hasil tersebut, Kejari Kaur masih terus melakukan pemanggilan terhadap saksi saksi mengetahui tentang aliran anggaran perjalanan dinas fiktif di tahun 2023 tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kejari Mesti Transparan Usut Pasar Ajai Siang
LEBONG- Pengusutan dugaan korupsi revitalisasi Pasar Ajai Tahun Anggaran 2023 di Desa Ajai Siang, Kecamatan Topos oleh Kejari Lebong, masih berlangsung. Hanya saja sejauh ini belum ada perkembangan signifikan dari pengusutan yang dilakukan jaksa atas pembangunan gedung pasar senilai Rp2,7 miliar yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2023 itu.
Sumber Berita: Rakyat...
Ada Aliran fee Rp38 Juta, PH: Patut Jadi Tersangka
BENGKULU TENGAH- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mendatangkan 9 saksi dalam sidang lanjutan perkara perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jaksa Terus Dalami Perjalanan Dinas DPRD Kaur
KAUR- Inspektorat Kaur selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur juga bergerak. Sampai de- ngan saat ini masih terus berupaya memulihkan kerugian negara (KN) yang ditimbulkan dari kegiatan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD kaur tahun 2023 dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Bendahara dan PPTK TP PKK Lebong Diperiksa Jaksa
LEBONG- Penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana Tim Peng- gerak Pemberdayaan dan Kesejah- teraan Keluarga (TP PKK) Tahun Anggaran (TA) 2019 terus berlanjut. Selasa, 21 Januari 2025, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong memeriksa Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana TP-PKK 2019.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Buat Lebih Terang Perkara Tukar Guling Lahan Seluma, JPU Siapkan 3 Saksi Ini
SELUMA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma panggil tiga saksi guna kuatkan dakwaan perkara tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Saksi tersebut adalah mantan Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Seluma baik itu dari Pemkab maupun dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas di Seluma.
Saksi fakta tersebut dipanggil guna kuatkan dakwaaan untuk empat terdakwa yang terseret dalam...
Masalah Mess Pemda Lebong di Bandung Tak Kunjung Kelar
LEBONG- Masalah mess milik Pemerintah Daerah (Pemda) Lebong yang berada di Bandung, Jawa Barat, sepertinya tak kunjung kelar. Akibatnya, rencana Pemda Lebong melelang mess ini untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), tak kunjung terealisasi dalam beberapa tahun ini. Termasuk tahun ini mess yang awalnya dibangun untuk warga Lebong menimba ilmu di Bandung itu juga terancam gagal dilelang.
Sumber Berita: Rakyat...
Rugikan Negara Rp2.6 Miliar, Satu Terdakwa Tipikor Pasar Inpres Dituntut 1,5 Tahun
KAUR- Ada yang menarik dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur terhadap 7 terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022. JPU menuntut enam terdakwa sama dengan pidana penjara selama 3,5 tahun. Sementara terhadap satu terdakwa hanya 1,5 tahun.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita selengkapnya)
Buru TGR Setwan Kepahiang, Eks Dewan Jalani Pemeriksaan
KEPAHIANG- Dari catatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kepahiang, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di Sekretariat DPRD (Setwan) Kepahiang baru mencapai Rp755.129.590. Dari nilai tersebut, pengembalian TGR yang dilakukan di Setwan masih terbilang kecil. Informasi diperoleh, nilai temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di lingkungan Setwan Kepahiang nilainya menembus...
Merasa Tak Korupsi Direktur RSUD Manna Enggan Kembalikan KN
BENGKULU SELATAN- Satu orang tersangka korupsi anggaran makan minum pasien RSUD HD Manna tahun 2022, Du tetap bersikukuh tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan oleh Kejari Bengkulu Selatan. Diketahui, Du merupakan Direktur RSUD HD Manna ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran makan minum pasien tahun 2022 bersama dua orang lainnya, yakni Yu dan Vi.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Proyek Air Bersih Mubazir
KAUR- Proyek Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Rp5,1 miliar milik Balai Prasana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu masih bermasalah. Mesikpun perbaikan pipa bocor yang dikerjakan pihak ketiga PT. Riski Utama Jaya Abadi (RUJA) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur diklaim telah selesai, namun proyek air bersih tersebut tidak kunjung dinikmati masyarakat.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
KN Proyek Pasar Inpres Belum Pulih, Kejari Kaur Telusuri Aset Terdakwa
KAUR- Sidang perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 terus bergulir. Namun hingga saat ini kerugian negara (KN) masih menyisakan miliaran rupiah. Terbaru Jaksa penuntut Umum Kejari Kaur mencatat KN yang baru dicicil senilai Rp509 juta dengan belum ada pemulihan secara penuh. Kejari Kaur akan melakukan aset tracing guna memantau aset...
Inspektorat Warning OPD Soal Tindak Lanjut Audit BPK
BENGKULU UTARA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara menjadi peringkat terbaik dalam tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini atas audit pengelolaan APBD 2023 lalu. Namun masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tuntas melaksanakan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Proyek Air Bersih BPPW Hanya Mengalir 1 Jam
KAUR- Perbaikan pipa bocor pembangunan saluran air bersih di Desa bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur yang dikelola oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu sudah di titik bocor yang sempat viral sudah rampung dilakukan oleh pihak kontraktor. Kendati pipa yang bocor telah diperbaiki, namun tetap saja aliran air yang seharusnya sudah maksimal dan bisa dinikmati oleh 59...
Resmi Diputus Kontrak, Proyek Laboratorium Rp4,9 Miliar Tak Tuntas
BENGKULU UTARA- Pekerjaan pembangunan gedung Laboratorium Dinas Kesehatan Bengkulu Utara benar-benar tak tuntas. Dinas Kesehatan sebagai pemilik pekerjaan kemarin juga sudah menerbitkan surat pemutusan kontrak kerja dengan CV Yorakha.
Pantauan RB, pekerjaan banguanan gedung tersebut memang masih sangat jelas belum tuntas dikerjakan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Karut Marut PDAM Tirta Alami Kepahiang
KEPAHIANG- 4 periode kepemimpinan bupati hasil dari pemilihan langsung, PDAM masih saja terbelit persoalan. Praktis, saat ini PDAM hanya tinggal bergantung pada kucuran dana penyertaan modal dari Pemkab Kepahiang. Tercatat, PDAM Kepahiang sempat menikmati kucuran dana Hibah Bantuan Australia (Aus Aid) tahun 2014-2015 yang didukung dana APBD Kabupaten Kepahiang sebesar Rp8 M lebih tahun 2014 dan Rp6 M lebih...
BPK Soroti Tiga Pokok Hasil Pemeriksaan yang Perlu Perhatian
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada satuan kerja (satker) Komisi Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan tersebut...
TPP Dibayarkan Setelah DBH Cair
LEBONG- Ribuan massa dari Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lebong, Senin, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lebong dan Kantor DPRD Lebong, Senin, 23 Desember 2024. Aksi pertama dilaksanakan di depan Kantor Bupati Lebong. Aksi tersebut nyaris saja bentrok.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Honor PPT dan Pengelola Keuangan Segera Dibayar, Tapi Tidak Full
LEBONG- Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Riswan Effendi, MM memastikan honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan honor pengelola keuangan segera dibayarkan. Meski akan dibayarkan, namun riswan tidak bisa menjamin honor PPTK dan honor pengelola keuangan akan dibayar full. "
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tiga Ahli Meringankan Bantahan Keterangan Ahli JPU
BENGKULU TENGAH- Sebanyak tiga saksi ahli meringankan dihadirkan Penasihat Hukum (PH) tiga terdakwa yang terseret perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020.Sidang agenda pemeriksaan saksi meringankan berlangsung Kamis, 12 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, dengan diketuai Mejalis Hakim, Paisol, SH.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Anak Buah Tersandung Dugaan Korupsi Bupati :Sudah Saya Ingatkan
KEPAHIANG- Bupati Kepahiang Dr. Ir. H. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU angkat bicara terkait persoalan hukum yang tengah membelit anak buahnya di Sekretariat DPRD (Setwan). Bupati menyampaikan tak bisa terlalu ikut campur terlalu dalam, karena persoalan di Setwan Kepahiang saat ini sudah ditangani penyidik Kejari Kepahiang.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
MMP Kaur Diresmikan, Pelayanan Harus Lebih Dimaksimalkan
KAUR- Mal Pelayanan Publik (MPP) Kaur diresmikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui aplikasi Zoom serentak se Indonesia, Kamis, 12 Desember 2024. Peresmian MPP dihadiri seluruh Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur, unsur Forkopimda serta pihak lainnya yang juga ikut mengisi stand yang telah disediakan di MPP.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Saksi Kuatkan Dakwaan Jaksa, Tanda Tangan Karena Takut Non Job
SELUMA-Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma kembali digelar, Kamis 12 Desember 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma hadirkan 10 saksi kuatkan dakwaan JPU. Kesepuluh saksi yang dihadirkan yakni mantan Asisten I Pemkab Seluma Syaiful Anwar Dali, mantan Asisten II Pemkab Seluma Herkules Jeraim. Lalu Tarmizi Yunus mantan...
Waterpark Bebenah di 2025 dengan Gelontoran DAK
KEPAHIANG- Terakhir dibangun 2021, sejak itu pula tak ada lagi kelanjutan pembangunan kawasan wisata waterpark Kabawetan. Kabar baiknya, mulai Tahun Anggaran (TA) 2025 waterpark kembali berbenah. Dipastikan akan ada kelanjutan pembangunan, di objek wisata yang digadang-gadang menjadi salah satu ikon wisata daerah tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Bendahara Setwan Kepahiang Muncul, Siap Buka-bukaan
KEPAHIANG- Bendahara Sekretariat DPRD (Setwan) Kepahiang, Di yang sempat menghilang saat penggeledahan penyidik akhirnya muncul di Kejari Kepahiang, Rabu 11 Desember 2024 petang. Keterangan Di sangat diperlukan, hingga diharapkan membuka secara jelas ke mana saja aliran dana Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di Setwan sesuai dengan temuan LHP BPK RI.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dewan Surati BPK RI, Minta Audit Investigasi Keuangan Pemkab Lebong
LEBONG- Ratusan massa dari Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lebong, Rabu, 11 Desember 2024 menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lebong dan Kantor DPRD Lebong. Aksi ini berlangsung sejak Pukul 09.00 WIB hingga Pukul 14.22 WIB. Pertama kali, massa menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lebong,
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kunjungan Komisi 8 DPR,BPBD Bengkulu Selatan Paparkan Ini
BENGKULU SELATAN- Mendapat kunjungan Komisi 8 DPR RI, Rabu 11 Desember 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan memaparkan beberapa penanganan bencana daerah. Dalam kesempatan itu, Kepala BPBD Bengkulu Selatan Hen Yepi memaparkan berbagai tantangan dan perkembangan terkait penanganan bencana di wilayah Bengkulu Selatan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Sport Center Rp5 Miliar, Terancam Tidak Selesai
LEBONG-Pembangunan Sport Center Kabupaten Lebong dengan pagu anggaran Rp5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebong Tahun Anggaran (TA) 2024 terancam tidak selesai sesuai kontrak kerja.Pasalnya, terhitung Rabu, 11 Desember 2024 progres pekerjaan tersebut baru 60 persen, sedangkan kontrak kerja berakhir 20 Desember 2024 mendatang. Artinya, pekerjaan tersebut hanya menyisakan kurang lebih 8 hari kalender...
2025, Kejari Lebong Telusuri Semua Kegiatan Terindikasi Korupsi
LEBONG-2025 mendatang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong akan menelusuri semua kegiatan fisik terindikasi adanya pidana korupsi di Kabupaten Lebong. Kajari Lebong, Evi Hasibuan, SH., MH, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Robby Rahditio Dharma, SH., MH mengatakan, di 2024 ini Kejari Lebong sudah cukup banyak menerima laporan dari masyarakat, terkait beberapa kegiatan yang terindikasi korupsi di Kabupaten Lebong.
Sumber Berita : Rakyat...
Dana Pokir Rp2.2 Miliar Untuk Pembangunan JSP Perkebunan
MUKOMUKO- Tahun 2025 mendatang Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Mukomuko dikabarkan mendapat dukungan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Mukomuko sebesar Rp2,2 miliar untuk pembangunan Jalan Sentra Produksi (JSP) perkebunan. Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Pemuda Muhammadiyah (PM) Kabupaten Mukomuko, Saprin Efendi, S.Pd yang juga Ketua Front Pembela Rakyat (FPR) berharap kegiatan fisik dari Pokir dewan yang menggunakan APBD Mukomuko tahun...
Pejabat Setwan Kepahiang Mulai Dipanggil
KEPAHIANG- Satu per satu pejabat di jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kepahiang mulai memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang.
Desas-desus pemanggilan masih terkait dengan upaya penyelidikan sebuah perkara yang tengah dilakukan Pidsus Kejari Kepahiang. Informasi berkembang, pemeriksaan terhadap sederet pejabat terkait dengan indikasi pelanggaran hukum Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan BPK RI di Setwan mencapai Rp11,4 miliar.
Sumber Berita: Rakyat...
Perkuat Dakwaan, Hari Ini JPU Hadirkan 5 Saksi Masyarakat
KAUR- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur akan hadirkan 5 saksi dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) penggunaan Dana Desa (DD) Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hulu (Pagulu) Tahun 2022/2023. Hal tersebut turut dibenarkan Kasi Intelijen Kejari Kaur, Andi Febriana, SH, MH.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
ASN Tuntut Pembayaran TPP 5 Bulan
LEBONG-Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar aksi damai di depan Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Kamis, 5 Desember 2024.Aksi damai itu bertujuan untuk meminta kejelasan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayar selama 5 bulan.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Perkuat Alat Bukti, KPK Geledah Kantor Disnakertrans
PROVINSI BENGKULU- Penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih terus berlangsung. Kemarin, 5 Desember 2024 КРК melakukan penggeledahan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu.
Sumber Berita:Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Sidang Lanjutan Tukar Guling Lahan Pemkab Seluma, JPU Hadirkan 10 Saksi
SELUMA- Untuk memperkuat dakwaan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, Kejaksaan Negeri (Kejari) seluma akan hadirkan 10 saksi. Sebanyak 10 saksi yang bakal dihadirkan akan memberikan keterangan terkait perkara yang menyeret empat terdakwa yakni mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaini Abidin, Mantan Sekda Seluma Mulkan Tajudin dan Mantan...
KPK Periksa 18 Pejabat Pemprov dan Geledah 3 Ruangan
PROVINSI BENGKULU- Proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bengkulu terus berlanjut. Kemarin, 4 Desember 2024, Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah mengatakan ada 2 ruangan dalam kondisi disegel KPK dan dilakukan penggeledahan.
Namun apapun yang dilakukan KPK dalam penyidikan Plt Gubernur Bengkulu menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. "Iya itu tugas KPK. tadi (kemarin, red) ruangan yang disegel saja yang digeledah....
Dalami Dugaan Mark Up Lahan, Jaksa Periksa Mantan Bupati
SELUMA-Untuk medalami kasus pembebasan lahan pada tahun anggaran 2009-2011 yang diduga ada unsur mark up harga, pada Rabu 4 Desember 2024 Jaksa penyidik Kejari Seluma memeriksa mantan Bupati Seluma, Murman Effendi dan mantan Kepala Kantah Seluma, Djasran Harahap.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kejati Tugaskan 11 JPU Dalam Sidang Tipikor Proyek Puskeswan Benteng
BENGKULU TENGAH- Sebanyak 11 Jaksa Penuntut Umum (JPU) disiapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk mengawal sidang perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pekerjaan peningkatan dan pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kejari Bidik Revitalisasi Pasar Ajai Siang Rp2.7 M
LEBONG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong membidik kegiatan revitalisasi Pasar Anjai Siang di Desa Anjai Siang Kecamatan Topos. Proyek Revitalisasi pasar ini menggunakan anggaran sejumlah Rp2,7 miliar bersumber dari dana Tugas Pembantu (TP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Eksepsi 2 Terdakwa Tukar Guling Lahan Pemkab Seluma Ditolak
SELUMA-Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan dua terdakwa perkara tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten Seluma. Dua terdakwa yang mengajukan eksepsi pada perkara ini yaitu Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, S.H.,M.H. dan terdakwa Mantan Ketua DPRD Seluma, Hj.Rosnaidi Abidin.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Lengkap 10 Tsk Proyek Puskeswan Benteng Ditahan Kejati
BENGKULU TENGAH- Polda Bengkulu akhirnya melimpahkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan fisik rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) pada Kejati Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Penerima Hibah Rp50.3 M Diingatkan Buat Laporan
BENGKULU SELATAN- Pemkab Bengkulu Selatan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kembali mengingatkan penerima dana hibah tahun 2024 untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPj). Adapun dana hibah yang digelontorkan Pemkab Bengkulu Selatan tahun 2024 terbilang cukup besar. Total mencapai Rp50,3 Miliar. Jumlah tersebut disalurkan ke 50 organisasi atau lembaga di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tarik Semua Mobil Dinas Pakai Plat Pribadi
LEBONG- Wakil Bupati Lebong, Drs.Fahrurrozi, M.Pd menanggapi adanya mobil dinas (Mobnas) yang dipakai Pejabat Eselon III di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong sengaja pakai plat pribadi. Ditegaskan Fahrurrozi, bila itu benar, maka perbuatan oknum tersebut telah menyalahgunakan kendaraan dinas, maka harus ditindak tegas.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jalan Provinsi Ambles Bahayakan Pengendara
LEBONG-Jalan Provinsi Bengkulu, yang berada di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong sudah lama ambles. Kondisi ini cukup membahayakan pengguna jalan yang melintas. Dari pantauan RB di lokasi, bukan hanya satu titik jalan Provinsi di daerah itu ambles, melainkan ada tiga titik, dengan jarak yang tidak terlalu jauh.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Bapenda Optimis, Target PAD Seluma sektor PBB Rp1,8 Miliar tercapai
SELUMA- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Seluma mencatat realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) mencapai Rp1,75 miliar, artinya saat ini tersisa Rp50 juta dari target pajak sektor PBB tahun 2024 ini.
Hal dibenarkan Bapenda Seluma, Suparjoh. Atas hal ini ia pun optimis capaian tersebut melebihi target.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tulisan Hukum: Perbandingan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (NonB3) dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi Lingkungan Hidup
Data emisi global 2014 (WRI, 2018) menempatkan Indonesia pada posisi emiter karbon terbesar kelima dengan 2.470 MtCO2e (megaton setara CO2). Dalam komitmen global untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia menargetkan akan mengurangi emisinya dari perkiraan sebesar 2.869 MtCO2e menjadi 2.037 MtCO2e pada 2030 dengan melakukan berbagai tindakan pengelolaan emisi. Komitmen tersebut tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diterima The...
Pemeriksaan 20 Saksi Selesai, Reskrim Cek Fisik DD Bungi
LEBONG- Satuan Reskrim Polres Lebong sudah memeriksa 20 saksi untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) Bungin, Kecamatan Bingin Kuning Tahun Anggaran (TA) 2023. Saksi-saksi yang sudah diperiksa, diantaranya Mantan Pjs Kades Bungin, Perangkat Desa, Badan Pengawas Desa (BPD) hingga masyarakat. "Kalau saksi lebih kurang 20, untuk sementara ini sudah selesai kita periksa," kata Kapolres...
Hari Ini 2 Tipikor DD Gunung Kaya Didakwa
KAUR- Usai pelimpahan berkas kasus tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hulu (Pagulu) Tahun 2022/2023 dua tersangka akan menjalani sidang perdana agenda dakwaan. Kedua tersangka yang turut terseret dalam kasus ini yakni Kepala Desa (Kades) YY (42) dan juga AG (31) yang menjabat sebagai Kepala Keuangan di Pemerintahan Desa (Pemdes) Desa Gunung...
Jalan Desa Cinto Mandi Rusak Berat Sepanjang 5 Kilometer
BENGKULU SELATAN- Jalan menuju Desa Cinto Mandi Kecamatan Pino Raya rusak berat sepanjang 5 kilometer. Saat musim hujan jalan menjadi sulit dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Kerusakan jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tersebut semakin parah, apalagi saat musim hujan saat ini, jalan menjadi berlumpur dan tergenang air.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Eksepsi Terdakwa Tukar Guling Lahan, Sebut Bukti Kabur dan Minta Tinjau Dakwaan
SELUMA- Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, SH, ΜΗ dan mantan Ketua DPRD Seluma, Hj. Rosnaini Abidin menyampaikan keberatannya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma pada 14 November 2024 lalu.
Keduanya dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Inspektorat Terima 24 Laporan, Umumnya Terkait Dana Desa
BENGKULU TENGAH- Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini telah menerima 24 laporan, umumnya terkait dugaan penyalahgunaan dana desa. Sejumlah laporan tersebut, terbanyak yakni sejumlah 22 laporan merupakan pelimpahan dari aparat penegak hukum (APH). Satu 1 laporan merupakan pengaduan masyarakat (Dumas) dan 1 dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Bengkulu Tengah.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
JPU Banding Putusan 7 Terdakwa Tipikor RSUD Mukomuko
MUKOMUKO- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksan Negeri (Kejari) Mukomuko resmi nyatakan banding atas putusan tujuh terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran pengadaan Obat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko yang divonis paling tinggi 1 tahun 4 bulan atau hanya 16 bulan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Rapat Konsultasi BAP DPD RI Bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Bengkulu, 20 November 2024 – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi antara kedua lembaga dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebanyak 13 Anggota BAP DPD RI hadir dipimpin oleh Wakil Ketua II BAP DPD...
Air Sudah 3 Bulan Ngadat, Tagihan PDAM Tak Kurang
KEPAHIANG- Memasuki 3 bulan lebih air bersih yang disuplai PDAM Kabupaten Kepahiang ngadat alias tak mengalir ke rumah-rumah warga di Desa Kutorejo, Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang. Kondisi tersebut jelas sangat merugikan warga yang notabene pelanggan dan sangat bergantung kepada PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dugaan Mark Up Lahan, Jaksa Geledah Pemkab Seluma
SELUMA- Telusuri kasus pembebasan lahan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011 yang diduga ada unsur mark up harga, pada Rabu 13 November 2024 Kejari Seluma menggeledah perkantoran Pemkab Seluma. Penggeledahan ini dilakukan di dua lokasi, Sekretariat Pemkab Seluma dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Ketua MKKS Akui Pernah Terima Uang dari SMPN17
KOTA BENGKULU- Sidang pembuktian dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri (SMPN) 17 Kota Bengkulu berlanjut kemarin di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.
Dengan Ketua Majelis Hakim, Paisol, SH dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menghadirkan 10 saksi.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pencairan Dana Banpol Diproses Pekan Ini
SELUMA- Setelah pengurus Partai Politik (Parpol) diberikan batas waktu melengkapi dan mengajukan berkas pada pekan lalu. Saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma menyatakan akan segera memproses pencairan Dana Bantuan Partai Politik (Banpol).
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Realisasi PAD 2024 Terancam Tak Capai Target
KEPAHIANG- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang di Tahun Anggaran (TA) 2024, sebesar Rp52, 5 miliar terancam tak terealisasi. Menyisakan waktu kurang dari 2 bulan efektif, realisasi PAD masih jauh dari harapan. Dari laporan terakhir yang diterima, per Juli TA 2024 realisasi masih di bawah 30 persen. Tepatnya baru di angka 29 persen,...
Jaksa Siapkan 40 Dokumen Sebagai Bukti Penguat
SELUMA- Sidang pra peradilan yang diajukan oleh eks Bupati Seluma, H.Murman Effendi, SH,MH atas penetapan sebagai tersangka berlanjut, jaksa penyidik Kejari Seluma mengaku telah menyiapkan 40 dokumen yang diklaim sebagai penguat. Bukti tersebut akan ditunjukkan hari ini Rabu 6 November 2024 dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Tais dengan agenda pemeriksaan bukti surat dari para pihak, baik pemohon...
Ini Alasan 7 Terdakwa Tipikor RSUD Mukomuko Minta Bebas dari Tuntutan
MUKOMUKO- Unsur melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama serta mark up dinilai tidak terbukti dalam tuntutan tujuh terdakwa yang terseret dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko. hal tersebut terungkap dalam sidang agenda pembelaan tujuh terdakwa kemarin, 4 November di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu...
Mantan Kadis Perindagkop Kembalikan Uang Dugaan Korupsi
KAUR- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur kembali menerima pengembalian kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pembangunan pasar inpres Bintuhan tahun 2022. Kemarin, 4 November 2024 salah satu tersangka yakni mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disperindagkop) AG yang mengembalikan uang sebesar Rp150 juta.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Taman Santoso Makin Tak Terawat
KEPAHIANG-Kondisi Taman Santoso yang berada di pusat Kabupaten Kepahiang kian menyemak. Sejauh mata memandang rumput liar setinggi lutut orang dewasa mulai memenuhi areal taman yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Kepahiang tersebut.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jaksa Pelajari 10 Berkas Tersangka Dugaan Tipikor Puskeswan Benteng
BENGKULU TENGAH- Berkas Perkara 10 tersangka yang terseret dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan fisik rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) saat ini sedang di teliti Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
Didakwa Rugikan Negara Rp8 Miliar, PH Fokus Pokok Perkara
BENGKULU TENGAH- Perkara dugaan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) pada proyek pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah tahun anggaran 2020 lanjut agenda pembuktian setelah tiga terdakwa tidak eksepsi. Ketiga terdakwa yang didakwa merugikan negara hingga Rp 8 miliar disidang di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1A Bengkulu pada 31 Oktober 2024 yang bertindak sebagai hakim ketua adalah...
Tiga Terdakwa Korupsi BOS MAN 2 Kepahiang Minta Keringanan Hukum
KEPAHIANG- Tidak ada permintaan bebas dari tiga terdakwa yang tuntut 1 tahun 2 bulan dalam perkara korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN 2 Kepahiang sebesar Rp681 juta. Ketiga terdakwa mantan Kepala Sekolah (Kepsek) MAN 2 Kepahiang. Ketiga terdakwa mantan Kepala Sekolah (Kepsek) MAN 2 Kepahiang, Drs. Abdul Munir, Bendahara Sekolah Eka Puspita Dewi dan Ketua TU Ujang Supriadi...
Tunggakan Pajak Randis Tinggi, Samsat Ingatkan
BENGKULU SELATAN- Tunggakan pajak kendaraan dinas (Randis) Pemkab Bengkulu Selatan tercatat masih tinggi. Oleh sebab itu, UPTD PPD Samsat Bengkulu Selatan berharap tunggakan tersebut dapat dilunasi.Tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Bengkulu Selatan bukan hanya di masyarakat umum, mirisnya juga terjadi pada kendaraan dinas pemerintah.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Proyek Dihentikan Sementara, Dinas PUPR Segera Panggil Konsultan
KOTA BENGKULU- Proyek pembangunan rehabilitasi jembatan antara RT 25 Sawah Lebar dengan RT 18 Kebun Tebeng dihentikan sementara. Penghentian pengerjaan proyek itu merupakan hasil mediasi antar warga Kelurahan Sawah Lebar dengan Dinas PUPR Kota Bengkulu. Menindaklanjuti keluhan warga yang memprotes pembangunan/rehab jembatan yang dinilai tidak akan mampu mengatasi banjir ini, Dinas PUPR dalam waktu dekat ini akan segera memanggil...
Siapkan Pembelaan, 7 Terdakwa Dituntut Bayar Uang Pengganti Capai Rp 4,8 Miliar
MUKOMUKO- Tujuh terdakwa yang terseret dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 Rumah sakit umum Daerah (RSUD) Mukomuko akan susun pembelaan. Hal tersebut setelah ketujuh terdakwa yakni mantan Direktur 2016-2020 Dr Tugur Anjastiko, mantan Bendahara Pengeluaran BLUD 2016-2019 Andi Fitriadi, Mantan Kabid pelayanan medis 2017-2021, Harnovi.
Sumber Berita:Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)