Hindari Temuan BPK, Sekolah Harus Tertib Kelola Dana BOSP
BENGKULU TENGAH- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar sosialisasi integritar markas SIPD terkait perencanaan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP), Rabu 23 Oktober 2024. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs.Tomi Marisi,M.Si mengungkapkan, dalam kegiatan ini pihaknya mengingatkan kepada seluruh kepala SD untuk perencanaan penyusunan dan BOSP tahun 2025 lebih fokus ke nilai rapor pendidikan di...
Usai Tersangka Tukar Guling Ditetapkan Lahan Kawasan Sembayat 19 Hektar Disita Jaksa
SELUMA- Dengan Telah Ditetapkanya 4 Tersangka Kasus tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma Tahun 2008, Saat Ini Jaksa Kejari Seluma akan segera melakukan penyitaan terhadap lahan 19 hektare yang berada di kawasan kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Bapenda Segera Pasang 50 Tapping Box
KOTA BENGKULU- Dalam Waktu dekat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu akan memasang 50 unit tapping box. Tapping box tersebut merupakan bantuan dari Bank Bengkulu, untuk memantau pajak di objek pajak potensial. Hal tersebut dibenarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Dr. Nurlia Dewi,SH,MH. Ia mengatakan bahwa sebelumnya Bapenda Kota Bengkulu sudah mengajukan 100 tapping box pada...
Berkas Perkara 3 Tsk Dilimpahkan ke Pengadilan
PROVINSI BENGKULU- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Selasa 22 Oktober 2024 melimpahkan berkas 3 tersangka korupsi proyek pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Hal ini disampaikan Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu Arief Wirawan,SH ,MH. Iya sudah kita daftarkan, split tiga berkas dan kemungkinan sidang akan dilakukan minggu...
DAK Fisik Jalan Tahun 2025 Rp 31 Miliar
BENGKULU TENGAH- Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025 mendapatkan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 31 miliar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Tengah, Febrian Fatahillah,ST,MT melalui Plt Kabid Bina Marga Erfa Ovetri, ST. ia menjelaskan DAK fisik sebesar Rp 31 Miliar untuk pembangunan jalan Kabupaten.
Sumber Berita:...
Perda Permukiman Kumuh Tunggu Bapemperda
MUKOMUKO- Pascadibentuk beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD Mukomuko mulai menjalankan tugas, merampungkan rapat pembahasan Rencana Pengaturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.Ketua Komisi II DPRD Mukomuko, Alfian,S.E mengatakan pembahasan Raperda bersama dengan dinas teknis Pemkab Mukomuko membahas seluruh isi raperda lebih teliti.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
SIPD Jadi Kambing Hitam Serapan APBD Rendah
KEPAHIANG- Sistem Informasi Pemerintah Daerah dituding jadi pemicu rendahnya serapan APBD 2024 Kabupaten Kepahiang. SIPD yang jadi kambing hitam itu mayoritas di OPD lingkungan Pemkab Kepahiang dengan catatan rapor merah serapan anggaran sesuai hasil Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) periode 1 Januari-14 Oktober 2024.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Knowledge Sharing Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Bersama BPS Provinsi Bengkulu
Bengkulu, 21 Oktober 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka Knowledge Sharing bertema "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)". Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi dan langkah-langkah yang telah diterapkan oleh BPK yang sebelumnya berhasil meraih predikat WBK...
Sempat Mangkir, Tsk Korupsi Pasar Inpres Kembali Dipanggil
KAUR- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur hari ini, kembali akan melakukan pemanggilan terhadap IN (51) salah satu tersangka korupsi pembangunan pasar Inpres Bintuhan tahun anggaran 2022.IN sebelumnya sempat dipanggil bersama para tersangka yang lainnya, namun dia tidak datang alias mangkir.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
7 Terdakwa Korupsi RSUD Mukomuko Dituntut Hari Ini
MUKOMUKO- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko akan menuntut tujuh terdakwa tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko hari ini. Sidang beragendakan pembacaan surat tuntutan JPU akan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu dengan ketua Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
305 Data Kepesertaan Jamkesda Kaur Bakal Dicoret, Ini Alasannya
KAUR- Pemerintah Kabupaten Kaur, baru-baru ini mencatat ada 305 data peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selama ini dibiayai pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak valid dan akan segera dicoret. Sebenarnya dalam pendataan yang dilakukan total ada sebanyak 8.005 data peserta JKN dan Jamkesda yang tidak valid.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jaksa Pelajari Berkas Tersangka Korupsi Rehabilitasi Puskeswan Benteng
BENGKULU TENGAH- Berkas Perkara 10 tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan fisik rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Hal tersebut dibenarkan Dirreskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol I Wayan Riko Setiawan, SIK melalui Kasubdit Tipikor, Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti SIK.
Sumber Berita: Rakyat...
Mantan Unsur Pimpinan DPRD Mukomuko Belum Juga Kembalikan Mobnas
MUKOMUKO- Meski Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dua kali menyurati mantan unsur pimpinan DPRD Mukomuko periode 2019-2024 agar mengembalikan mobil dinas (mobnas) yang selama menjabat ke daerah. Hingga kemarin, 20 Oktober 2024 3 unit mobil tersebut tak kunjung juga dikembalikan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Sekda Minta Inspektorat Panggil Oknum Camat Terlibat Politik Praktis
REJANG LEBONG- Perkara dugaan keterlibatan salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AM, yang merupakan salah satu camat di wilayah Rejang Lebong, sebagai tim pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk Pilkada Rejang Lebong 2024 terus bergulir. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST secara tegas meminta Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan pemanggilan...
Dugaan Korupsi Dana BOK, Ini Yang Diperiksa Kejari
BENGKULU SELATAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan memastikan menuntaskan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis tahun 2023.
Saat ini ada 11 saksi yang diperiksa tim pidana khusus (Pidsus) Kejari Bengkulu Selatan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kejati Selidiki Dugaan Kebocoran PAD Mega Mall
KOTA BENGKULU- Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap dugaan kebocoran Penghasilan Asli Daerah (PAD) Mega Mall. Setidaknya ada 15 orang yang masuk daftar bakal dilakukan pemanggilan untuk diperiksa. Terpantau pada Rabu, 9 Oktober 2024, Kejati Bengkulu sudah memanggil 3 orang dari mantan pejabat Pemerintah Kota Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pembangunan Alun-alun Butuh Anggaran Rp40 M
MUKOMUKO- Pemerintah Kabupaten Mukomuko berencana membangun alun-alun di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko. Lokasi tidak jauh dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Mukomuko. Pjs Bupati Mukomuko M. Rizon S.Hut M.Si mengatakan rencana pembangunan alun-alun yang ditaksir menghabiskan anggaran Rp40 miliar lebih sudah sejak beberapa tahun lalu. Karena Kabupaten Mukomuko belum memiliki alun-alun yang menjadi pusat dari seluruh kegiatan.
Sumber Berita:...
Ungkap Dalang Pemotongan Dana PIP!
BENGKULU SELATAN- Dalang dugaan pemotongan Program Indonesia Pintar (PIP) harus segera diungkap. Pihak jaksa masih menunggu laporan resmi dari Disdikbud Bengkulu Selatan. Kejari Bengkulu Selatan Nurul Hidayah,S.H.,M.H. melalui Kasi Intel Hendra Catur Putra,S.H.,M.H mengatakan masih menunggu pihak Disdikbud Bengkulu Selatan melengkapi bukti laporan terkait isu pemotongan dana PIP oleh oknum.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
PUPR Tetapkan Pembangunan Jalan Hotmix 2025, DAK Naik
MUKOMUKO- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko sudah menetapkan ruas jalan di sejumlah lokasi yang akan dihotmix pada tahun 2025. Pembangunan tersebut dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Mukomuko Apriansyah ST, MT. Tidak hanya menetapkan lokasi, pengambilan sampel badan jalan yang akan dibangun serta pengungkuran aktual juga dilakukan untuk menjadi dasar...
Bukti Dugaan Pemotongan PIP Sudah di Kejari Jaksa Puldata dan Pulbaket
BENGKULU SELATAN- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bengkulu Selatan memastikan seluruh bukti dugaan pemotongan dan politisasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan.
Disdikbud Bengkulu Selatan meyakini telah memiliki bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan dugaan pemotongan bantuan PIP yang disinyalir diakukan oleh oknum yang memiliki kepentingan Pilkada.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Ada Dugaan SPJ Fiktif dan Pemalsuan Tanda Tangan
BENGKULU SELATAN- Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan telah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Puskesmas Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis. Beberapa fakta mulai terungkap, salah satunya modus dugaan korupsi tersebut. Kajari Bengkulu Selatan Nurul Hidayah, SH, MH melalui Kasi Pidsus Andi Setiawan, SH MH mengatakan dalam perkara dana BOK tahun 2023 tersebut terungkap modus dengan sengaja...
Banding Jaksa Dikabulkan, 3 Terdakwa Dibebankan Uang Pengganti Rp271 Juta
SELUMA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma terima putusan banding 3 terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021. Tiga terdakwa meliputi mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021, Rahmat Efendi Tanjung, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021 M. Husni serta mantan Analisis Tata Usaha Setwan...
Mendagri Tito Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan cara kreatif dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Upaya tersebut diperlukan agar pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat.
“Di sinilah teman-teman kepala daerah, kita berharap tidak hanya menjadi birokrat minded, tapi juga menjadi entrepreneur minded, karena memerlukan kreativitas dan inovasi,” ujar Mendagri dalam siaran persnya.
Hal tersebut dikatakan...
Bapenda Bengkulu Segera Luncurkan Aplikasi Permudah Bayar Pajak
Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, segera meluncurkan aplikasi guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
"Rencananya, kita luncurkan aplikasi bayar pajak itu di bulan depan (Oktober). Nanti, bisa diunduh atau diinstal melalui handphone pintar masyarakat," kata Kepala Bapenda Kota Bengkulu Nurlia Dewi di Bengkulu, Selasa.
Dengan adanya aplikasi tersebut, nantinya masyarakat tidak perlu...
Kejati Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara Terkait Jalan Tol Bengkulu
Kota Bengkulu (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi pembangunan jalan tol Bengkulu - Taba Penanjung 2019 hingga 2020.
"Audit belum selesai, masih menunggu, masih terus berproses. Sekali lagi disampaikan masih terus berproses, belum bisa disampaikan," kata Kepala Seksi (Kasi)...
Dikbud Rejang Lebong Segera Bayarkan Tunjangan Profesi Ribuan Guru
Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk ribuan guru yang bertugas di wilayah itu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong Noprianto di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan jumlah TPG yang diterima oleh ribuan guru di Kabupaten Rejang Lebong mulai dari guru TK, SD dan SMP...
RSUD Mukomuko Angsur Utang Warisan Manajemen Rp500 Juta
MUKOMUKO- Banyaknya permasalahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko seperti hutang berasal dari manajemen sebelumnya, membuat manajemen yang sekarang harus bekerja ekstra. Hal tersebut disampaikan Direktur RSUD Mukomuko Syafriadi S.KM.
Ia mengatakan, tidak dapat dipungkiri pelayanaan RSUD Mukomuko masih banyak yang perlu diperbaiki untuk masyarakat.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Sertifikat Mess Pemda Lebong Diproses di BPN Bandung
LEBONG- Penerbitan 4 sertifikat tanah mess Pemda Lebong, sudah diproses oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, 4 sertifikat tanah mess Pemda Lebong yang berada di Bandung sebelumnya telah hilang. Karena, 4 sertifikat tanah itu hilang, membuat Pemda Lebong menjadi terhambat untuk melelang mess Pemda itu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
1,848 Unit Kendaraan Bermotor Nunggak Pajak
LEBONG-Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Samsat Lebong, mencatat per 17 September 2024 masih ada 1.848 unit kendaraan bermotor di Kabupaten Lebong menunggak pajak.
Rinciannya, 74 unit adalah kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. Total tunggakan mencapai Rp 195 juta lebih. Kemudian, 5 unit kendaraan perusahaan, dengan total tunggakan Rp 32 juta dan 1.769 unit kendaraan pribadi dengan total...
Hasil Penyelidikan Dana BOKB Disampaikan ke Inspektorat
LEBONG- Kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lebong Tahun Anggaran (TA) 2022-2023, terus berlanjut.
Selasa, 17 September 2024 tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong menggelar ekspos di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
JPU Bakal Hadirkan 10 JPU ASN Pemkab Mukomuko
MUKOMUKO- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko akan menghadirkan 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Mukomuko, dalam sidang perkara dugaan
korupsi RSUD Mukomuko, Kamis 19 September 2024. Saksi tersebut akan membongkar fakta di balik perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 di RSUD Mukomuko.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BPK on Class : Menginspirasi Siswa MI Asy Syifa Tentang BPK
Bengkulu, 17 September 2024. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Asy Syifa mengadakan kunjungan edukatif ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM. 8 Kota Bengkulu, bersama Kepala Sekolah, Ibu Yesi Desrianti, beserta guru dan wali kelas siswa.
Kegiatan BPK on Class berlangsung di ruang Fatmawati di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Acara ini dibuka oleh Kepala Sekretariat...
Jumat, SK Pemberhentian Rachmat Diserahkan
BENGKULU TENGAH- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Badan Kepega- waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan memberikan surat keputusan (SK) pemberhentian Rachmat Riyanto sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat, 20 September 2024 di Pendopo Kabupaten Bengkulu Tengah.
Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, Apileslipi, S.Kom, M.Si mengatakan, saat ini adminitrasi pensiun dini, termasuk adminitrasi gaji pensiun sudah selesai....
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan ASN Kaur Tembus Rp4 Miliar
KAUR- Tunggakan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin membengkak. Bagaimana tidak, hingga saat ini tunggakan BPJS tersebut sudah mencapai kurang lebih Rp4 miliar. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan ASN Kaur ini di bebankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur sebagai penyedia pekerjaan. Namun kenyataannya, dari tahun ke tahun BPJS kesehatan para ASN Kaur terus menunggak.
Sumber...
SK Pemberhentian Rachmat Segera Diserahkan
BENGKULU TENGAH- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Rachmat Riyanto sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangar Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Tengah, Apileslipi, S.Kom, M.Si menjelaskan SK pemberhentian Sekda saat ini sudah terbit dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
PT HK Disebut Belum Bayar PBB ke Pemkab Bengkulu Tengah
BENGKULU TENGAH- Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Tengah, PT Hutama Karya (HK) selaku pengelola jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung belum membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Kabid PBB dan BPHTB, Febriansyah, A.Ks, MM menjelaskan, besaran PBB jalan tol yang belum dibayar itu sebesar Rp5,1 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita...
Kejar Target PAD, BKD Sasar Hotel dan Restoran
MUKOMUKO- Dalam upaya mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mukomuko tahun 2024, Badan Keuangan Daerah (BKD) terus lakukan pemantauan potensi pajak dan retribusi. Kabid Pendapatan I BKD Mukomuko, Novtri Syahyadi S.STP mengatakan, sebelumnya bidang pendapatan sudah mendatangi perusahaan-perusahaan berkaitan dengan retribusi parkir.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Penagihan TGR Dewan Kembali ke Inspektorat, Aset Jadi Jaminan
KAUR- Penagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) anggota DPRD Kaur periode 2019-2024 dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang lalu akhirnya kembali dilimpahkan ke pihak pemohon yakni Inspektorat Kaur.
Sebelumnya, pemulihan TGR Dewan ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), berdasarkan surat permohonan dari Inspektorat Kaur untuk dilakukan pemulihan.
Sumber...
Perkara Tipikor RSUD Mukomuko Sudah Hadirkan 23 Saksi
MUKOMUKO- Fakta sidang pembuktian perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko terus bermunculan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mukomuko, Muhammad Try Septiadi, SH mengatakan bahwa berdasarkan sidang yang sudah dilakukan berapa kali ini, sudah menghadirkan sebanyak 23 saksi hingga terungkap adanya mark up. Bahkan pada fakta persidangan yang...
TGR Sekretariat DPRD Kejari Ambil Langkah
KEPAHIANG- Kajari Kepahiang, Asvera Primadona, SH, MH angkat suara terkait tindak lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI di Sekretariat DPRD. Dalam prosesnya, Kejari Kepahiang telah mengembalikan lagi Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan TGR itu, ke Sekretariat DPRD Kepahiang.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Realisasi PAD Pajak Daerah Capai Rp9.9M
BENGKULU TENGAH- Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Tengah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah saat ini sudah mencapai Rp 9,9 miliar. Jumlah tersebut terhitung per 9 September 2024. Kepala BKD Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Kabid Pendapatan, Dessy Aprianti, SH mengatakan wajib pajak sudah berangsur membayarkan kewajiban kepada Pemkab Bengkulu Tengah....
Sudah Terpasang 100 Unit, Bapenda Usulkan 100 Tapping Box Tambahan
KOTA BENGKULU- Saat ini sudah ada 100 unit tapping box yang terpasang di 100 tempat usaha yang ada di Kota Bengkulu. Untuk lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mencegah terjadinya kebocoran, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu kembali mengusulkan pengadaan 100 tapping box tambahan. "Kita targetkan 200 tapping box terpasang," ungkap Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Dr. Nurlia Dewi,...
Hanya 1 Mobnas Bakal Dilelang Khusus Tahun Ini
LEBONG- Tahun ini, hanya 1 unit mobil dinas (Mobnas) yang bakal dilelang menggunakan system khusus. Padahal rencana awalnya ada 3 unit mobnas yang akan dilelang melalui penjualan langsung. 3 unit mobnas itu, adalah mobnas miliki 3 unsur pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Lebong periode 2019-2024. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong memutuskan hanya...
Pastikan TGR Salah Satu Bapaslon Bupati Kepahiang
KEPAHIANG-Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepahiang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3KS) Asuan Toni, bersama dua Komisioner KPU Kepahiang Nurhasan dan lin Gustiawan menyambangi BPK Perwakilan Bengkulu, Senin 9 September 2024.Di sini, Bawaslu Kabupaten Kepahiang menjalankan tugasnya dari sisi pengawasan terkait adanya pengaduan masyarakat terhadap salah satu bakal calon di Pilkada 2024 Kepahiang.Balon yang dimaksud, disebutkan masih memiliki Tuntutan Ganti...
Difasilitasi Pemprov Bengkulu dan BPN Awal Desember, Tapal Batas Bengkulu Selatan dan Kaur Dicek Ulang
KAUR- Tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur akan kembali dicek ulang pada akhir 2024 ini. Pengecekan tapal batas itu tepatnya dilakukan awal Desember 2024 mendatang. Dipilih Desember lantaran November ini ada agenda besar yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Ancang-ancang Tsk Samisake Jilid II Ajukan Prapid
KOTA BENGKULU- Hampir memasuki satu tahun Ketua Koperasi BKM Maju Bersama Kelurahan Rawa Makmur, ER menyandang status tersangka di Jilid II, kasus dugaan korupsi dana bantuan satu miliar satu kelurahan (Samisake) Pemerintah Kota (Pemkot) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu tahun anggaran 2013.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
3 Tsk Dugaan Korupsi BOS MAN 2 Kepahiang Didakwa Besok
KEPAHIANG- Tiga tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni, Am, mantan kepala MAN 2 Kepahiang, EPD, eks bendahara MAN 2 Kераhiang dan Us, eks kepala TU MAN 2 Kepahiang akan jalani sidang perdana besok, 10 September 2024. Hal tersebut dibenarkan Kasi Intelijen Kejari Kepahiang, Nanda Hardika, SH, MH. Ia menyebut, setelah memasukan berkas tiga tersangka ke Pengadilan...
Inspektorat Segera Audit Dugaan Korupsi Dana BOKB Lebong
LEBONG- Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, memastikan segera mengaudit dugaan Korupsi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lebong Tahun Anggaran TA 2022-2023.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kabid Keuangan dan Pengadaan RSUD Mukomuko Beberkan Mark Up Pembayaran
MUKOMUKO- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko hadirkan 13 saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko. Sidang berlangsung, Kamis, 5 September 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, dengan Ketua Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Masuk Tahap Akhir Kejari Seluma Tunggu Hasil KJPP Pengusutan Tukar Guling Lahan
SELUMA- Jaksa Kejari Seluma kembali melanjutkan proses pengusutan kasus tukar guling lahan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma dan Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi pada tahun 2008 lalu. Saat ini diakui jaksa pengusutannya sudah memasuki tahap akhir, yakni menunggu hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mengenai objek lahan yang ditukar gulingkan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Panggil Delapan Saksi Baru Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Inpres Bintuhan
KAUR- Usai menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus korupsi belanja gedung dan bangunan revitalisasi Pasar Inpres Bintuhan tahun 2022. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur sampai dengan saat ini terus melakukan pengembangan terkait dengan penyidikan kasus tersebut.Terbaru tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kaur telah melakukan pemanggilan terhadap 8 orang saksi.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Bantuan Hibah Air Limbah di RL Capai Rp1.67 Miliar
REJANG LEBONG- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong menerima bantuan hibah air limbah dari pemerintah pusat sebesar Rp1,67 miliar. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang berada di
perkotaan dan perdesaan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
10 Saksi Kuatkan Dakwaan Perkara Tipikor RSUD Mukomuko
MUKOMUKO- Sebanyak 10 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko pada sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016- 2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko menguatkan dakwaan. Sidang berlangsung, Kamis, 29 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, dengan Ketua Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.
Sumber Berita:...
Anggaran Penanganan Sampah Membengkak
KEPAHIANG- Alokasi anggaran buat operasional armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepahiang dipastikan membengkak. Hal ini disebabkan kebutuhan bahan bakar solar, untuk memenuhi kebutuhan armada pengangkut sampah.
Meski memiliki kelebihan mendapat prioritas kebutuhan BBM di SPBU, tetap saja tak jarang armada truk pengangkut sampah milik DLH tak mendapatkan solar karena keburu habis.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Eksepsi Ditolak, Sidang Perkara Korupsi RSUD Mukomuko Lanjut
MUKOMUKO- Hakim Ketua Agus Hamzah, SH, MH menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) 7 terdakwa perkara dugaan korupsi Anggaran RSUD Mukomuko tahun 2016-2021. Penolakan eksepsi ini disampaikan Agus Hamzah dalam sidang dengan agenda putusan sela perkara tersebut yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Selasa 20 Agustus 2024. Majelis hakim membacakan putusan dengan pertimbangkan bahwa berdasarkan analisis...
Gaji Kades Nunggak, Bakal Dibayar di APBDP
KAUR- Pembayaran gaji para Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Kaur sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus menunggak. Hal ini lantaran anggaran di kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur yang kosong. Oleh karena itu, dalam rapat Paripurna DPRD pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) beberapa waktu yang lalu Bupati Kaur H. Lismidianto SH, MH, meminta agar Tim Anggaran...
Pidsus Kejari Beri Sinyal Usut TGR Sekretariat DPRD
KEPAHIANG- Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepahiang beri sinyal akan kesiapannya mengusut soal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI di Sekretariat DPRD Kepahiang.
Saat ini, Kejari Kepahiang lebih dulu masih berupaya menuntaskan pengembalian TGR di lingkungan Sekretariat DPRD Kepahiang yang secara keseluruhan jumlahnya miliaran rupiah. Diwawancarai, Selasa 20 Agustus 2024 Kasi Pidsus Kejari Kepahiang Febrianto Ali Akbar, SH mengatakan...
Gugatan Prapid Tsk Kontraktor PT Asria Jaya Ditolak
BENGKULU TENGAH-Mejelis Hakim tunggal Muhammad Iman, SH menolak gugatan praperadilan (prapid) Kontraktor PT Asria Jaya, FL. Sidang agenda putusan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu pada Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam persidangan kemarin, Majelis Hakim tunggal menolak gugatan berdasarkan bukti bukti serta saksi yang dihadirkan baik dari pemohon FL serta termohon Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
4 OPD Masuk Radar Kejari Rejang Lebong
REJANG LEBONG- Lingkungan hidup yang terjaga merupakan aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah memiliki peran vital melalui regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas usaha berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan adalah Surat...
Pengembalian TGR Sekretariat DPRD Rp11,4 Harus Tuntas
KEPAHIANG- Sudah ditangani kejaksaan seiring diserahkannya Surat Kuasa Khusus (SKK), Tuntutan Ganti Rugi (TGR) mencapai Rp11,4 miliar di sekretariat DPRD Kepahiang harus tuntas tahun ini juga. Jika berlarut, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian negara yang jauh lebih besar. Apalagi pada bulan ini akan ada pergantian hampir sebagian besar anggota DPRD.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Genjot TLRHP, Inspektorat Bengkulu Bakal Sambangi OPD
PROVINSI BENGKULU- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2023 belum juga usai. Pada semester II tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah menargetkan TLRHP BPK mencapai 75 persen.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
JPU Bantah Dakwaan Tidak Berdasar
MUKOMUKO- Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mukomuko, membantah jika dakwaan mereka terhadap 7 terdakwa dugaan korupsi anggaran RSUD Mukomuko tahun 2016-2021 tidak berdasar. Hal ini disampaikan JPU Agrin Nico, SH, MH dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Selasa, 13 Agustus 2024, dengan agenda Replik atau jawaban atas eksepsi terdakwa.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
.
Tersisa Rp3,3 Miliar Bulan Ini Terakhir Penagihan TGR Dewan Kaur
KAUR- Pemerintah Kabupaten Kaur (Pemkab) Kaur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama seluruh OPD terkait kembali melakukan rapat persiapan terkait kesiapan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan MPP ditargetkan selesai bulan November mendatang. Rapat dilaksanankan di aula kantor Bappeda Kaur, Kamis, 15 Agustus 2024.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jaksa Akan Panggil Mantan Kadis DP2KBP3A
LEBONG- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mencabut gugatan tapal batas dengan Bengkulu Utara di Mahkamah Konstitusi (MK). Perintah itu terutang dalam Surat Kemendagri yang ditandatangani oleh, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. Surat yang ditujukan langsung kepada Bupati Lebong ini, bernomor 100.4.11./3537/SJ perihal Perintah Pencabutan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4...
APBD-P 2024, Bayar Utang BPJS Kesehatan dan Dana Pilkada
KEPAHIANG- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) 2024 Kabupaten Kepahiang akan banyak tersedot untuk membayar utang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang Jono Antoni, S.Sos menyampaikan, konkritnya APBDP TA 2024 yang saat ini sudah tahapan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS hanya di kisaran Rp13...
Jaksa Sebut Gugatan Praperadilan Tsk Tidak Berdasar
BENGKULU TENGAH- Gugatan praperadilan (prapid) yang dilayangkan tersangka FL selaku kontraktor PT Asria Jaya pada pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah yang terseret dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) disebut tidak berdasar hukum. Hal tersebut disampaikan Jaksa Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Lie Putra Setiawan, SH, MH usai sidang perdana gugatan prapid di PN Bengkulu, Kamis, 8 Agustus...
5 OPD di Kepahiang Terapkan Kartu Kredit, Kerja Sama Bank
KEPAHIANG- Pemkab Kepahiang sudah merancang 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pilot project dalam penerapat Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di TA 2024 mendatang. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM menerangkan, 5 OPD tersebut adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Bappeda dan BKD.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp 569 Juta
BENGKULU TENGAH- Berdasarkan data dari UPTD Samsat Bengkulu Tengah, sebanyak 527 kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah belum bayar pajak. Jika di nominalkan dalam bentuk uang, tunggakan pajak kendaraan Pemkab Bengkulu Tengah mencapai Rp 569 juta. Kepala UPTD Samsat Bengkulu Tengah, Ahmad Hendi menjelaskan, data tunggakan pajak kendaraan dinas Pemkab Bengkulu Tengah tersebut per bulan Agustus ini....
Buka-bukaan Kesaksian Perkara Korupsi Retribusi TKA
BENGKULU TENGAH- Sidang lanjutan beragendakan keterangan saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu Tangah (Benteng) heboh saling tuding narapidana dengan saksi. Sidang tersebut dilaskanakan Rabu, 7 Agustus 2024 di Pengadi- lan Negeri Tipikor Bengkulu yang bertindak sebagai ketua majelis, Faisol, SH.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
PH Sebut Dakwaan JPU Harus Batal Demi Hukum
MUKOMUKO- Ketua Tim Penasihat Hukum (PH) 7 terdakwa perkara dugaan korupsi anggaran obat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko, Hotma T. Sihombing, SH mengatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kliennya harus dibatalkan demi hukum. Sebab ada beberapa dakwan JPU yang dinilai tidak sepesifik. Hal tersebut disampaikannya usai membaca eksepsi kliennya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor...
Akui Kesalahan Dokter Punggut Uang Pasien BPJS Bakal Disanksi
MUKOMUKO- Oknum dokter spesialis bedah Surya Darma telah mengakui kesalahannya melakukan pungutan uang tambahan Rp 3,5 juta ke pasien BPJS usai menjalani operasi.
Sekalipun oknum dokter tersebut telah mengakui secara langsung di hadapan anggota DPRD Mukomuko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), tak serta merta persoalan selesai.
Saat ini sang dokter spesialis bedah di RSUD Mukomuko itu, harus siap- siap menerima sanksi....
DPRD Minta Dokter Spesialis Pungut Uang Pasien BPJS Disanksi
MUKOMUKO- Sesuai dengan yang telah diagendakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Mukomuko pada Senin 5 Agustus 2024 melakukan hearing menyikapi persoalan pasien BPJS dipungut uang oleh dokter spesialis bedah RSUD Mukomuko sebesar Rp 3,5 juta. Rapat tertutup dihadiri anggota Komisi III DPRD Mukomuko dan langsung dipimpin Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini SE. Seusai rapat Ali mengatakan bersama Komisi III yang membidangi...
Jelang Sidang Perdana Praperadilan Tsk Kontraktor Jembatan Air Taba Terunjam Diperiksa Kejati
BENGKULU TENGAH- Tersangka FL selaku kontraktor PT Asria Jaya pada pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah yang terseret dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi(Kejati) Bengkulu. Penasihat Hukum (PH) FL, Ranggi Setiyadi, SH saat dikonfirmasi RB, Senin, 5 Agustus 2024 membenarkan kliennya menjalani pemeriksaan pertama usai ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu.
Sumber Berita: Rakyat...
Kasus Replanting, Jaksa Sudah Periksa 15 Saksi
BENGKULU SELATAN- Kasus replanting kelapa sawit yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan masih berlanjut. Terbaru, jaksa telah memanggil 15 orang saksi untuk dimintai keterangan. Salah satunya kepala dinas di jajaran Pemkab Bengkulu Selatan. Hingga pertengahan tahun 2024 ini, jaksa Kejari Bengkulu Selatan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus replanting tahun 2023 itu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pekan Ini Sidang Perdana Praperadilan Tsk Proyek Jembatan Taba Terunjam
BENGKULU TENGAH- Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan salah satu tersangka dugaan korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah digelar pekan ini. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu sidang praperadilan tersebut digelar Kamis, 8 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dokter Spesialis, Akan Saya Beberkan
MUKOMUKO- Ulah dokter spesialis yang mencoreng nama RSUD Mukomuko dan profesi dokter yang diduga secara sengaja menyalahgunakan kewenangan dengan meminta uang pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan aktif sebesar Rp 3,5 juta dengan alasan biaya tambahan operasi berbuntut panjang. Selain mendapat kritikan dari berbagai pihak, saat dikonfirmasi dokter Su yang merupakan spesialis bedah membantah atas tuduhan pihak manajemen...
LKPD Molor Terhambat Pihak Ketiga
PROVINSI BENGKULU- Masih terdapat pihak ketiga belum memberikan laporan, walaupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) telah memberikan batas waktu selama 60 hari. Batas waktu oleh BPK tersebut terhitung sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi 2023 disampaikan tepatnya 29 Mei 2024 lalu.
Kendati demikian, diketahui tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
Oknum Dokter Spesialis RSUD Pungut Rp 3,5 Juta Dari Pasien BPJS
MUKOMUKO- Terungkap dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan oknum dokter spesialis di RSUD Mukomuko. Memungut uang tambahan operasi kepada pasien Rp3,5 juta. Pasien harus mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi sang dokter tidak melalui manajemen RSUD. Eka yang berstatus janda warga Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik menceritakan peristiwa yang dialaminya terjadi pada 18 Juli 2024 lalu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Menanti Provinsi Tangani Jalan Lintas Kepahiang-Seberang Musi
KEPAHIANG- Kondisi jalan lintas Kepahiang-Seberang Musi tepatnya di Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang semakin mengkhawatirkan. Jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Kepahiang yang berstatus jalan provinsi tersebut, yang sudah lama longsor, hingga berita ini diturunkan tak kunjung mendapat perhatian. Padahal, akibat longsor yang sudah terjadi sejak Oktober 2023, kondisi badan jalan tinggal menyisakan setengah dari lebar normal.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita...
Persiapan Belum Rampung Lelang Randis Tertunda Lagi
MUKOMUKO- Lelang kendaraan dinas (Randis) yang telah direncanakan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, tertunda lagi. Sebelumnya direncanakan lelang paling lambat akhir tahun 2024 terealisasi, belakangan jadwal diundur di awal tahun 2025.
Itupun tidak menutup kemungkinan lelang randis akan mundur lagi. Sebab sampai 31 Juli 2024, masih belum diketahui jumlah kendaraan yang akan dilelang, dan masih belum bisa dilakukannya penilaian...
Daripada Terbengkalai, 10 Bus Trans Raflesia ke Dishub Provinsi
PROVINSI BENGKULU- 10 unit Bus Trans Rafflesia, Bantuan Kementerian Perhubungan untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu, sudah bertahun-tahun tidak kunjung dimanfaatkan.
Daripada terbengkalai, Pemprov Bengkulu bakal menghibahkan bus tersebut ke pemerintah kabupaten yang menginginkan bus tersebut. Dari 10 unit bus ini, 1 unit sudah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Perkara 4 OPD Bisa Naik Status jadi Penyidikan
REJANG LEBONG- Meski hingga saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong belum mau membeberkan perihal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang saat ini tengah dilidik. Namun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong, Fransesco Tarigan, SH, MH menegaskan pihaknya tidak main-main dalam memproses hukum setiap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di wilayah tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
4 OPD Masuk Radar Kejari Rejang Lebong
REJANG LEBONG- Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong kini tengah gencar melakukan pendalaman sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menjadi sorotan utama penyelidikan ini. Informasi terhimpun RB, sedikitnya ada 4 OPD yang saat ini masuk dalam radar Kejari Rejang Lebong terkait adanya dugaan praktik tipikor.
Sumber Berita:...
Empat Titik Jalan Seluma Mulai Dibangun, Total Anggaran Capai Rp8.4 Miliar
SELUMA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma saat ini kembali melanjutkan proses pembangunan infrastruktur. Terbaru Bupati Seluma, Erwin Octavian, SE beserta jajaran pada Senin, 29 Juli 2024 mulai penentuan titik nol pembangunan jalan jenis hotmix di empat titik yang ada di Kabupaten Seluma. Adapun total anggarannya mencapai Rp 8,4 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tujuh Terdakwa Tipikor RSUD Mukomuko Nyatakan Eksepsi
MUKOMUKO- Tujuh terdakwa yang terseret perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko dari tahun 2016-2021 mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Hal tersebut diketahui pasca JPU membacakan dakwaan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Senin, 29 Juli 2024...
Dana Banpol Tidak Ada di APBD Murni, DPRD Minta Jangan Terulang
SELUMA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Dalam hal ini terkait dana bantuan partai politik (Banpol) yang tidak di anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, SH.
Dikatakannya, dana banpol...
Jaksa Akan Panggil Mantan Kadis DP2KBP3A
LEBONG- Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2022-2023, terus didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong. Dalam waktu dekat ini, Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) 2022-2023 akan dipanggil jaksa untuk dimintai keterangan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jalan Tol Wajib Bayar PBB Rp5 M ke Bengkulu Tengah
BENGKULU TENGAH- Jalan tol dan PLTA Musi merupakan 2 objek pajak paling potensial di Bengkulu Tengah. Dua objek pajak tersebut menjadi penyumbang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbesar untuk Bengkulu Tengah. Kepala BKD Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Kabid PBB dan BPHTB, BENTENG - Jalan tol dan PLTA Musi merupakan 2 objek pajak paling potensial di Bengkulu Tengah....
Ini Aset Pemprov yang Akan Ditata Tahun Depan
PROVINSI BENGKULU- Bangunan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu khususnya di Kota Bengkulu akan mulai ditata pada tahun 2025 mendatang.
Diungkapkan, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA bahwa dia membenarkan terdapat beberapa aset di bawah naungan Pemprov Bengkulu di Kota Bengkulu.Hal tersebut telah diperhatikannya sewaktu awal menjabat, seperti Taman Remaja, Mess Pemerintah Daerah (Pemda) dan Lapangan Merdeka.
Sumber...
Modus Korupsi BOS dan Hibah SMK IT AL-Malik Sama
PROVINSI BENGKULU- Pembuktian perkara dugaan korupsi Kendali Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan tahun 2021-2022 yang menyeret terdakwa mantan Kepala Ahmad Soepriadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan menghadirkan saksi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tiga Terdakwa Divonis Bayar Uang Pengganti Capai Rp1,2 Miliar
REJANG LEBONG- Dari empat terdakwa yang terbukti korupsi pada perkara pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020, tiga terdakwa divonis wajib bayar uang pengganti mencapair Rp1,2 miliar lebih. Hal ini diketahui pasca dibacakannya putusan empat terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi, Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dan Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah dan Dirut PT...
Anggaran Rehab Sekolah Rp17.8 Miliar, Ini Daftar Penerima
BENGKULU SELATAN- Sebanyak 16 sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bengkulu Selatan direhab tahun 2024 ini. Total anggaran rehab mencapai Rp17,8 miliar. Umumnya 16 sekolah di Bengkulu Selatan yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Pendidi kan tahun 2024 itu mengalami kerusakan yang cukup serius.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pengelolaan Keuangan Pemkab Kepahiang Jadi Perhatian KPK
KEPAHIANG- Pengelolaan keuangan di Pemkab Kepahiang di tahun 2023 jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak terkecuali anggaran tahun 2023 sejumlah Rp18 miliar di Sekretariat DPRD Kepahiang. Hal ini disampaikan Bupati Kepраhiang Dr. Ir. H. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU didampingi Sekda Kepahiang Dr. Hartono disela-sela
rangkaian kegiatan Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Sistem Penilaian Integritas (SPI) yang dihadiri langsung,...
Tak Cair-cair, Ternyata Dana Banpol Tidak Dianggarkan di APBD 2024
SELUMA- Ternyata anggaran dana bantuan partai politik(Banpol) tidak teranggarkan di APBD 2024. Ini mencuat setelah muncul pertanyaan anggota DPRD Seluma terkait dana banpol yang tahun ini tak kunjung dicairkan. Atas hal ini Wakil Bupati Seluma, Drs. H. Gustianto meminta maaf atas adanya kekeliruan ini. Karena mungkin ada kesalahan oleh TAPD saat melakukan penyusunan anggaran.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dana Banpol Tidak Kunjung Dicairkan DPRD Seluma Minta Kejelasan
SELUMA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma mempertanyakan dana bantuan partai politik (Banpol) yang tidak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Sehingga DPRD Seluma meminta Pemkab Seluma untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Pemkab Seluma diminta memberikan penjelasan pada, Selasa, 23 Juli 2024 dalam Rapat Paripurna beragendakan tanggapan Bupati Seluma terhadap pandangan umum fraksi DPRD Seluma.
Sumber Berita: Rakyat...