Masih Analisa Dugaan Pemotongan UP
BENGKULU - Pengaduan yang disampaikan Rofik Somantri, SH ke Polda Bengkulu terkait dugaan pemotongan Upah Pungut (UP) untuk kado pernikahan anak dari Ridwan Mukti yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, sampai kini masih dalam pendalaman penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Eks Kades Karya Pelita Bakal Jadi Tersangka
ARGA MAKMUR - Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) selangkah lagi akan menetapkan siapa tersangka terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD) Karya Pelita 2017. Jaksa sudah memegang hasil perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat yang menyebutkan adanya hampir Rp 500 juta DD yang hilang.
Sumber: Rakyat bengkulu
Usai Diperiksa Polda, Saksi OTT Bungkam
BENGKULU - Penyidik Subdit Polda Bengkulu, terus menggeber penyidikan terkait dugaan korupsi pengelolaan dana pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu Tengah (Benteng). Kemarin (8/2) dua saksi yakni Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Benteng, Syafrida dan Kasubbag Kepegawaian Dinkes Benteng, Errahman, datang ke Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Husni Thamrin Dituntut Rendah
BENGKULU - Sidang korupsi proyek pembangunan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu kemarin (8/2), dengan agenda pembacaan tuntutan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Hadapi BPK, Bupati Kumpulkan Kepala OPD
SELUMA - Untuk menghadapi auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan melakukan audit, Bupati Seluma, H. Bundra Jaya, SH, MH menggelar rapat tertutup di ruang rapat bupati.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Kejar WTP, Invetarisir Ulang Lahan Pemkot
BENGKULU - DPRD Kota Bengkulu meminta bila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu ingin meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebaiknya kembali melakukan invetarisir ulang keseluruhan lahan tanah milik Pemkot.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Bupati Larang Pejabat DL
BENTENG, BE - Pemeriksaan penggunaan anggaran 2018 lalu oleh tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu kembali dilakukan. Pada awal bulan Februari 2019 ini, tim auditor BPK memeriksa penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) di lingkungan Pemda Bengkulu Tengah (Benteng).
Sumber: Bengkulu Ekspress
OPD Dituntut Lengkapi SPJ
RBI, KEPAHIANG - Bupati bersama tim dan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, Rabu (6/2) melakukan entry meeting (Pertemuan awal) dalam rangka pemeriksaan internal penggunaan APBD 2018 di Kabupaten Kepahiang.
Sumber: Radar Bengkulu
APBD Kepahiang 2018 Diaudit
KEPAHIANG, BE - Kepala OPD, bendaharawan, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK serta bendahara barang untuk mempersiapkan segala sesuatu sesuai yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, seperti surat pertanggung jawaban (SPJ).
Sumber: Bengkulu Ekspress
Plt Bupati Pantau Audit BPK Lewat WA
KOTA MANNA - Plt Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi, SE, MM, kemarin (6/2) menerima tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mendukung BPK dalam melakukan pemeriksaan serta tidak ada yang ditutup-tutupi.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Dewan Dorong Usut Proyek Tandon
BENGKULU - Aparat penegak hukum diminta untuk mengungkapkan dugaan kesalahan yang terjadi pada proyek pembangunan tandon air di eks lokalisasi 2017 lalu. Sehingga tahu penyebab proyek yang didanai oleh APBD Provinsi Bengkulu senilai Rp 342 juta tersebut bisa gagal total.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Polda Segera Periksa Bupati Kepahiang
BENGKULU - Terkait indikasi penggunaan mobil dinas oleh Bupati Kepahiang, Dr.Ir Hidayatullah Sjahid, MM saat deklarasi tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada 13 januari 2019, resmi d iranah hukum.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Aset Dinas Belum Tuntas
KOTA MANNA - Penataan aset berupa kendaraan dinas hingga kini masih belum tuntas, terlebih tunggakan pajak. Sekda Bengkulu Selatan, Yudi Satria, SE, MM akan melakukan pemindahan berupa penarikan secara paksa bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih belum mengembalikan aset Dinas di beberapa OPD teknis se-Kabupaten BS.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Mantan Plt Kadinkes Tsk, Belum Ditahan
BENGKULU - Setelah sederet pemeriksaan tersangka yakni bendahara Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah (Benteng) berinisial FG, penyidik Polda Bengkulu menemukan cukup bukti keterlibatan Eks Plt Kadinkes Benteng, MW.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Dilema Blacklist Perusahaan
BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terkesan menghadapi dilema untuk memberikan blacklist terhadap perusahan yang mengalami wanprestasi tahun anggran 2018 lalu. Sebab, kesalahan sehingga terjadinya pemutusan kontrak itu bukan berasal dari rekanan saja.
Sumber: Rakyat Bengkulu
ULP Belum Terima Usulan Blacklist
PELABAI - Kendati sudah diputus kontrak, 4 perusahaan pelaksana pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebong tahun 2018 belum dimasukkan ke daftar hitam (Blacklist).
Sumber: Rakyat Bengkulu
Usulkan Hapus Tunggakan Dana Bergulir Koperasi
KEPAHIANG - Sejak tahun 2006-2010 dana bergulir kopersi untuk se Kabupaten Kepahiang senilai Rp 650 juta, selalu menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sumber: Rakyat Bengkulu
Tornas Bakal Ditarik Paksa
BENTENG, BE - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupeten Bengkulu Tengah (Benteng) masih melakukan pendapatan terhadap keberadaan aset berupa motor dinas (Tornas) yang tersebar diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sumber: Bengkulu Ekspress
Proyek Gagal Di Eks Lokalisasi
SAAT ini kondisi aset milik Pemda Provinsi yang dibangun dengan kontrak perjanjian 602.1/SPK/1982/APBD/2017 tersebut sangat memprihatinkan. Aset tersebut terbengkalai lantran tidak diperhatikan. Apalagi tandon air ini tidak bisa digunakan sama sekali.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Pemprov Blacklist Perusahaan Kontraktor
RBI, BENGKULU- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu menetapkan sansi terhadap perusahaan bermasalah. Pihaknya ingin seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memberikan sanki terhadap perusahaan kontraktor yang bermasalah karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja tahun 2018 lalu.
Sumber: Radar Bengkulu
4 Tsk Korupsi Masih Buron
BENGKULU- Hingga kini, 4 tersangka tindak pidana korupsi masih menjadi buronan jaksa. keempatnya sudah lama ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) yakni Zulkarnain Muin mantan Kadis PU (kini PUPR, red) Provinsi Bengkulu terkait kasus korupsi proyek lampu jalan tahun 2009 dengan kerugian negara sebesar Rp 8 miliar, Jimi Bastari mantan Dirut PT. Raja Persada dengan kasus penyelewengan kas PDAM...
Putus Kontrak Dua Kontraktor Jembatan
PELABAI - Daftar perusahaan yang bakal di-blacklist karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Lebong, terus bertambah. Desember 2018, PT. Bumi Putri Silampari selaku pelaksana pembangunan Pasar Modern Muara Aman senilai Rp 16,2 miliar dan CV. Najwa Konstruksi kontraktor pembangunan Kawasan Tertip Lalilintas (KTL) senilai Rp 1,15 miliar dipitus kontrak.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Jaksa Tahan Eks Kepala SMKN 6
SELUMA- Setelah pelimpahan tahap dua dari Jaksa Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, mantan Kepala SMKN 6 Seluma Freddy Efrimal, M.Pd, ditahan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Tertibkan Aset Tak Bergerak
LEBONG, BE - Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong akan melakukan penertiban terhadap aset tak bergerak yang telah dibangun, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dan akan dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidanginya.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Bangunan Nganggur, Diserahkan ke OPD
PELABAI - Tidak hanya aset bergerak, tahun ini Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong juga akan menertibkan sejumlah aset tak bergerak. Khususnya aset bangunan yang fisiknya telah selesai, namun belum terkelola maksimal.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Yakin Polda Usut Tuntas Kasus Pemotongan UP
BENGKULU - Pengamat Hukum Pidana Unihaz, Nediyanto, SH, MH yakin ada pelanggaran dari indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus pemotongan insentif upah pungut (UP) pajak yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Dispenda Provinsi Bengkulu Heru Susanto.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Dugaan Korupsi Dana Bantuan Kemenpora Naik ke Penyidikan
KOTA BINTUHAN - Setelah sekitar 10 bulan penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan dari Kemenpora tahun 2017 dan 2018 di Kaur, awal Januari 2019 Polres meningkatkan kasus dari penyelidikan jadi penyidikan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Tersangkut Kasus Penyelewengan, Desa tetap Bisa Cairkan DD
KEPAHIANG- Kendati pernah terkait kasus penyelewengan Dana Desa (DD) pada tahun sebelumnya, namun pemerintah tetap memastikan tahun ini tidak ada pemangkasan DD terhadap desa-desa yang pernah bermasalah dengan hukum terkait DD sebelumnya.
Sumber: Rakyat Bengkulu
DD 16 Desa Diaudit
KEPAHIANG, BE - Tidak seluruh desa diaudit dalam penyerapan Dana Desa (DD) tahun 2018.Dari total 105 desa di Kabupaten Kepahiang, Inspektorat Daerah (Ipda) hanya mengaudit penyerapan DD untuk 16 desa yang diterapkan sebagai contoh.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Gedung PGRI Segera Diperbaiki
BENGKUUL, BE - Perusakan gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu mendapatkan respon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang(PUPR) kota. Dalam waktu dekat, Dinas PU akan memperbaiki gedung tersebut agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Proyek Tandon DKP Harus Diungkap!
BENGKULU - Rusaknya aset tandon air senilai Rp 103.738.000 (kondisi fisik baru 35 persen), menjadi kecurigaan ada yang salah dari proses pembangunannya. Sehingga ini harus diungkap. Apalagi polisi sudah memulai menyelidiki kasus tersebut.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Gub dan Plt Bupati BS Disanksi Administrasi
BENGKULU - Temuan dugaan penggunaaan monas oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Plt Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi, tidak terdapat unsur pidana pemilu. Dugaan penggunaan mobnas tersebut saat deklarasi tim pemenangan daerah pasangan capres-cawapres Jokowidodo-Ma'aruf Amin pada Minggu (13/1) lalu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Hanya Satu Kontraktor Diblacklist
BENGKULU, BE - Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk memblacklist pihak ketiga atau kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dipertanyakan. Pasalnya, dari sejumlah pekerjaan yang tidak selesai 100 persen hingga 31 Desember tahun 2018 lalu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu mencatat hanya ada satu kontraktor yang masuk usulan blacklist.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Terdakwa Kasus Dugaan Suap Fee Proyek Infrastruktur Bengkulu Selatan Tahun 2018
Terdakwa perkara suap fee proyek yang terjaring OTT KPK Dirwan Mahmud menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan JPU KPK di Pengadilan Tipikor PN Bengkulu. Bupati Bengkulu Selatan non aktif, Dirwan Mahmud membacakan nota pembelaannya dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Kamis siang (17/1).
Selengkapnya....
Temukan BPK RI akan pilihkan KE APH
KOTA MANNA,RB-Temuan BPK Tahun 2006 lalu termyata masih tercatat diinspektorat kabupaten bengkulu selatan bahkan temuan BPK RI Tersebut akan kembali dilimpahkan ke aparat penegak hukum.
Sumber:Rakyat Bengkulu
Tertibkan Aset, Bentuk Tim Terpadu
LEBONG , BE - Guna memaksimalkan penertiban aset bergerak maupun tidak bergerak sesuai instruksi Bupati Lebong, H Rosjonsyah SIP MSI beberapa bulan lalu, Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong akan membentuk tim terpadu penertiban aset.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Proyek Jalan Kepahiang Rp 31 M Ke Penyidik
BENGKULU - Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu akhirnya meningkatkan pengusutan dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Kepahiang dari penyelidikan ke penyidikan. Itu setelah penyelidikan yang dilakukan mendapati indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pekerjaan proyek jalan dari batas Kota Kepahiang ke simpang kantor Bupati Kepahiang tahun anggaran 2017 itu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Polda Usut Jalan Kepahiang-Sumsel
BENGKULU, BE - Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Bengkulu, sekarang ini sedang mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Sidak Komisi 3 Ke Aset Terbengkalai
RBI, BENGKULU - Satu lagi aset milik Pemerintah Kota Bengkulu yang terbengkalai. Rencananya, bangunan yang berada di wilayah sekitar Kecamatan Muara Bangkahulu itu untuk PGRI Kota.
Sumber: Radar Bengkulu
Pemkot Diminta Tanggung Jawab
BENGKULU, BE - Komisi lll DPRD Kota Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gedung PGRI Kota Bengkulu yang dirusak oleh Orang Tak Dikenal (OTD), kemarin (29/1). Dalam pemantauan tersebut, dewan melihat kondisi gedung sudah rusak parah, dan seolah-olah memang dibiarkan terbengkalai oleh Pemerintah Kota.
Sumber: Bengkulu Ekspress
KN Korupsi Dana Tersisa Rp 400 Juta
BENGKULU, BE - Menjelang sidang tuntutan perkara korupsi tunjangan dana beban kerja yang terjadi di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bengkulu. Para terdakwa semakin banyak mengembalikan kerugian negara.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Warga Eks Padang Bano Datangi Dinas PUPRP
LEBONG, BE - Perwakilan masyarakat eks Kecamatan Padang Bano mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (Dinas PUPRP) Kabupaten Lebong. Tujuan, untuk berkoordinasi masalah penarikan aset Lebong yang saat ini masih dipegang masyarakat Eks Padang Bano.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Lima PNS Belum Kembalikan Tornas
BENTENG, BE - Lima orang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) belum mengembalikan motor dinas (tornas). Padahal, pengembalian aset Pemda Benteng merupakan suatu kewajiban bagi seluruh eks PNS.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Tersangka Suap Auditor Segera Ditetapkan
SELUMA TIMUR, BE - Sedikitnya sebanyak 15 orang saksi telah menjalani pemeriksaan oleh unit tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Seluma. Terkait kasus dugaan upaya suap yang dilakukan Kepala Desa Talang Rami, Kecamatan Seluma Utara kepada auditor Inspektorat Kabupaten Seluma.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Kejari Lidik DD PG
SELUMA TIMUR, BE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seluma, sudah melakukan penyidikan (lidik) terhadap perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana (DD) di Desa PG, Kecamatan Seluma.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Dugaan Suap Benteng, Segera Tetapkan Tersangka Baru
RBI, BENGKULU - Perkara dugaan suap terhadap Anggota DPRD Bengkulu Tengah inisial Ha terus bergulir dalam penyidikan Anggota Tipidkor Polda Bengkulu Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
Sumber: Radar Bengkulu
Aset Tahura Banyak Terbengkalai
BENTENG - Beberapa bangunan yang menjadi aset Taman Hutan Raya (Tahura) ketika masih menjadi milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, banyak yang terbengkalai. Bahkan ada yang sudah rusak.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Hari Ini, Giliran Mantan Kades Tl Rami Diperiksa
SELUMA - Jika tidak ada kendala, Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Seluma akan kembali memeriksa mantan Kepala Desa (Kades) Talang (Tl) Rami, Kecamatan Seluma Utara, Nasirman, hari ini (28/1) pukul 10.00 WIB.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Penataan Aset Akan Dilakukan Secara Bertahap
RBI, BENGKULU - Gubernur Bengkulu, Dr. H, Rohidin Mersyah mengatakan, persoalan aset bukan hanya terjadi di Provinsi Bengkulu. Tetapi juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Karena persoalan aset selalu menjadi pembahasan setiap tahunnya ditingkat Pemerintah Daerah dan DPRD.
Sumber: Radar Bengkulu
Dirwan Belum Putuskan Banding
BENGKULU, BE - Bupati Bengkulu Selatan (BS) nonaktif, Dirwan Mahmud belum memutuskan banding atau menerima vonis yang dijatuhi majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu pada Kamis (24/1) lalu.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Aset Masih Terbengkalai Belum Ditindaklanjuti
BENGKULU - DPRD Kota Bengkulu Pesimis tahun 2019 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Aset Senilai Rp 3,7 Triliun Terancam Hilang
BENGKULU - Aset Milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih banyak yang belum terdata dengan jelas. Terutama aset tanah. Diduga sebagian besar aset berupa tanah ini sudah dikuasi atau digarap masyarakat umum.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Tingkatkan Prestasi, Pertahankan WTP
LEBONG, BE - Bupati Lebong, H Rosjonsyah SIP MSI kembali mengingatkan, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lebong, untuk selalu bekerja bersama dan sebaik mungkin.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Usut Tuntas Kasus Korupsi
BENGKULU - Brigjen. Pol. Drs. Supratman, MH selaku Kapolda Bengkulu yang baru mengatakan siap melanjutkan semua yang sudah dikerjakan oleh Kapolda Bengkulu sebelumnya Brigjen. pol. Coki Manurung, SH M.Hum.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Pemprov Yakin Raih WTP
BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yakin akan kembali menerima opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yakni wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan tahun 2018.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Dugaan Pemotongan UP, Inspektorat Serahkan Ke Polda
KEPALA Inspektorat Provinsi Bengkulu, Massa Siahaan mengatakan, sebagai Inspektur dia menyerahkan sepenuhnya ke Polda Bengkulu terkait dengan pengusutan dugaan pemotongan upah pungut (UP) yang dilaporkan salah seorang ASN Pemprov bengkulu, Rofiq Sumantri.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Dirwan Dihukum 6 Tahun
BENGKULU, BE - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu memberikan hukuman 6 tahun penjara kepada Bupati Bengkulu Selatan (BS) non-aktif Dirwan Mahmud yang terlibat dalam kasus dugaan suap fee proyek insfrastruktur di Bengkulu Selatan tahun 2018 lalu.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Bupati Dirwan Dipenjara 6 Tahun
RBI, BENGKULU - Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nonaktif H Dirwan Mahmud, divonis 6 tahun penjara. Selain itu uang denda Rp 250 juta atau diganti dengan penjara tambahan selama 4 bulan penjara.
Sumber: Radar Bengkulu
Tunggu Instruksi Kajari
LEBONG,BE - Tim Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten Lebong, memastikan telah mempelajari dugaan kasus korusi pembangunan 21 DAM dan 4 embung yang dikerjakan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan) Kabupaten Lebong.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Tak Dirawat, Tiga Mobdes ‘Ditarik’
TAIS, BE - Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Seluma, 'menarik' 3 unit mobil desa (mobdes). Penarikan dilakukan karena penggunaannya tidak merawat mobdes tersebut sehingga kini dalam kondisi rusak.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Polisi Periksa Empat Auditor Inspektorat
SELUMA - Empat auditor Inspektorat Seluma memenuhi panggilan Tim Penyidik Sat Reskrim Polres Seluma, kemarin (24/1). Mereka langsung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Talang Rami, Nasirman.
Sumber: Rakyat Bengkulu
PH Tolak JPU Bacakan Keterangan Saksi Ahli
BENGKULU - Sidang lanjutan kasus korupsi proyek jalan Desa Nanti Agung, Kabupaten Seluma yang mendudukkan enam terdakwa termasuk salah satunya Ketua DPRD kabupaten Seluma nonaktif, Husni Thamrin, SH, MH, kemarin (24/1) dilanjutkan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Terdakwa BK Kembalikan Rp 200 Juta
BENGKULU, BE - Pengembalian uang kerugian negara (KN) dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja (BK) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015, telah bertambah.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Lagi, Terdakwa Raperda Limbah Kembalikan KN
BENGKULU- Pengembalikan uang kerugian negara (KN) dalam perkara korupsi pembuatan Raperda Air Limbah di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) bertambah. itu setelah terdakwa Azwar Alfian melalui kerabatnya Menyetor Rp 144 Juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, Kemarin (23/1) siang.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Sekda Benteng Diperiksa
BENGKULU, BE- Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Polda Bengkulu, terus mendalami kasus operasi tangan tangan (OTT) oknum anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) berinisial HN.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Rp 300 Juta Uang Korupsi Jembatan Disetor Ke Bank
KOTA BINTUKAN- Kejari Kaur Kemarin siang (23/1) kembali menyerahkan uang pengembalian kerugian Negara atas kasus korupsi proyek Jembatan Air Ilik sebesar Rp 300 Juta ke Bank Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Sidang Dana BK Kota Makin Menarik
RBI< BENGKULU- Persidangan lanjutan kasus dugaan Korupsi dana BK di Kota terus berlanjut. Jaksa penuntut Umum Kejari Bengkulu Rabu (23/1) kemarin batal menghadirkan saksi. Dengan demikian pada Senin (28/1) persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.
Sumber: Radar Bengkulu
Sidang Dana BK Ditunda
BENGKULU, BE - Sidang lanjutan dugaan korupsi dana tunjangan beban kerja (BK) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015 ditunda seharusnya digelar , Rabu (23/1) siang.
Sumber: Bengkulu Ekpress
Semua Kerugian Kasus Raperda Dikembalikan
BENGKULU, BE - Kerugian negara (KN) kasus korupsi penyusunan Raperda Air Limbah di Kabupaten Bengkulu Utara, 2017, akhirnya lunas sudah dikembalikan semuanya. Sebelumnya, total kerugian negara dikembalikan baru Rp 271 juta.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Rehab Lagi, Gelontorkan Rp 3 Miliar
BENGKULU - Nasib gedung Badai Adat yang berada di kawasan Kampung Cina Kelurahan Kebun Keling tampaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu saat ini. Disampaikan Kepala Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) kota, Drs. Riduan, M. Si, gedung Balai Adat tersebut sebelum dimanfaatkan akan dilakukan renovasi keseluruhan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Aset Pemprov Rp 3,5 Triliun, Kot Tidak Mampu Diurus?
RBI, BENGKULU - Bukan hanya bangunan di kawasan Lapangan Golf yang dijadikan bangunan ilegal, namun di kawasan Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu pun diketahui saat ini mulai digarap warga.
Sumber: Radar Bengkulu
OPD Wajib Kembalikan Temuan BPK
BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,885 Miliar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas belanja barang dan belanja modal di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun anggaran 2018 lalu.
Sumber: Bengkulu Ekpress
Masih Ada Yang Ogah Kembalikan Potensi KN
BENGKULU- Temuan potensi kerugian negara (KN) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2017 cukup banyak.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Kepala BPKD Segera Diperiksa
BENGKULU - Dugaan kasus gratifikasi atau pemberian hadiah pesta pernikahan anak (mantan) Gubernur Ridwan Mukti tahun 2016 lalu terus digeber penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Gubernur Telusuri Aset Kabawetan
BENGKULU - Gubernur Bengkulu Dr. drh. Rohidin Mersyah mengatakan akan menelusuri aset Pemda Provinsi atas lahan seluas 2.400 hektare eks kebun teh Kabawetan, Kabupaten Kepahiang.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Keterangan Ahli Beratkan Husni!
BENGKULU - Enam terdakwa kasus korupsi proyek jalan Nanti Agung Kabupaten Seluma semakin terpojok, tak terkecuali Husni Tamrin Ketua DPRD Seluma nonaktif, saat mendengar keterangan saksi ahli.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Terima LHP, Gubernur Gelar Rapat Tertutup
RBI, BENGKULU - Gubernur Bengkulu Dr H Rohidi Mersyah kemarim selasa (22/1) sore hari langsung menggelar rapat tertutup bersama seluruh kepala OPD usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Sumber: Radar Bengkulu
Heru: Ya Tidak Apa Apa Silakan Saja
SEMENTARA itu Kepala Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Heru Susanto saat dikonfirmasi terkait diperiksanya Rofiq Sumantri terkait dana UP itu, dia mengaku sudah mengetahuinya.
Sumber: Rakyat Bengkulu
BPK Serahkan LHP Belanja TA 2018 Pada Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu
Bengkulu – Humas BPK
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu hari ini, Selasa (22/01), di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Arif Agus, menyerahkan langsung LHP tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu,...
Proyek Tandon, Rugi
BENGKULU - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu tidak bisa lagi melanjutkan proyek pembangunan tandon air Rp 345,7 juta yang tidak selesai dikerjakan tahun 2017 lalu. Sebab berdasarkan kajian teknis yang didapat oleh DKP dari salah satu perguruan tinggi, pembangunan tidak bisa dilanjutkan lagi karena faktor alam.
Sumber: Rakyat Bengkulu
BPK Serahkan LHP Belanja TA 2018 Pada Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu
Bengkulu – Humas BPK
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu hari ini, Selasa (22/01), di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Arif Agus, menyerahkan langsung LHP tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu,...
Kejari Listrik Proyek Dam Parit
PELABAI - Mencuatnya indikasi penyimpangan di balik pelaksaan pembangunan 21 dam parit dan 4 embung tahun anggaran 2018, juga dilirik Kejaksaan Negeri ( Kejari) Lebong.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Sekwan Dan Plt Kepala DPKAD Benteng Diperiksa
BENGKULU, BE - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Resers Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Bengkulu, kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Dewan (Sekwan) Nurul Iwan dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) Wildo.
Sumber: Bengkulu Ekspress
BPK Audit Dana Desa
BENTENG, BE - Pengawasan penggunaan desa desa (DD) tahun anggaran 2019 semakin diperketat. Seluruh DD yang diterima 142 desa se-Kabupaten Benteng akan di periksa (Audit,red) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Inspektorat Kembali Diperiksa Penyidik
SELUMA - Kasus dugaan penyelewengan dana desa oleh Kades Talang Rami, Nasirman, yang disebutnya untuk menyuap Inspektorat Seluma, status penyusutan naik dari penyelidikan ke penyelidikan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Terdakwa Korupsi Dana BK Kembalikan Setengah Miliar Ke Jaksa
RBI, BENGKULU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu berhasil menyelamatkan kerugian negara. Kali ini yang 'setor' uang kerugian negara berhasil dari Ihsanul Arif alias Itang terdakwa kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015 lalu sebesar 500 juta rupiah.
Sumber: Radar Bengkulu
Terdakwa Korupsi Sektor Rp 500 Juta Ke Kejari
BENGKULU- Salah satu terdakwa dalam kasus Korupsi dana Beban Kerja (BK) DPPKAD Kota Bengkulu, Ihsanul Arif, mantan Kabid Perbendaharaan DPPKA Kota Bengkulu, menyerahkan uang Rp 500 juta ke Kejari Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Pernyataan LP tahun 2010, Polda Bakal Digugat Lagi
BENGKULU- Kalah dalam praperadilan terkait penetapan uang kontraktor Rp 500 juta, PNS kementerian PUPR, AS yang kini masih dalam penahanan penyidik Polda Bengkulu akan kembali layangkan gugatan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Mantan Kabid Kembalikan Dana BK Rp 500 Juta
BENGKULU, BE- Satu dari empat orang tersangka dugaan korupsi tunjangan dana beban kerja (BK) di dinas pemdapatan pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) kota bengkulu, 2015.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Aset Ambaradul Hambat Pemkot Raih WTP
BENGKULU- Persoalan tidak pernah tercapainya pemerintah kota (Pemkot) Bengkulu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) selama delapan tahun terakhir ini, dinilai ketua badan kehormatan (BK) DPRD kota, Suimi fales,SH, Mh, adalah masalah aset pemkot yang masih terkesan amburadul
Sember: Rakyat Bengkulu
Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Kaur Dan Instansi Terkait Lainnya...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 27/LHP/XVIII.BKL/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018, telah dilakukan:
Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Kaur Dan Instansi Terkait Lainnya Di Bintuhan
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Rp 1,1 M Dana BK Belum Dikembalikan
BENGKULU, BE - Pengembalian kerugian negara dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bengkulu belum ada penambahan.
Sumber: Bengkulu Ekpress
Kepala OPD Siap Diperiksa
BENGKULU - Penyidikan kasus pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dari komisi I, Ha terus digeber penyidik tipidkor dit reskrimsus Polda Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Delapan Tahun Tanpa WTP
BENGKULU - Cukup miris. Sudah delapan tahun terakhir ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tidak pernah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
BPK Serahkan Dua LHP Belanja TA 2018
Bengkulu – Humas BPK
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu hari ini, Jumat (18/01), di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2018 pada dua Pemerintah Kabupaten di Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Arif Agus, menyerahkan langsung LHP tersebut kepada Ketua Dewan...
BPK Serahkan Dua LHP Belanja TA 2018
Bengkulu – Humas BPK
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu hari ini, Jumat (18/01), di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2018 pada dua Pemerintah Kabupaten di Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Arif Agus, menyerahkan langsung LHP tersebut kepada Ketua Dewan...
Tarik Aset Eks Padang Bano
LEBONG, BE - Bupati Lebong H Rosjonsyah Sip MSi, memerintahkan kepada bidang terkait, untuk segera menarik seluruh aset bergerak yang saat ini masih di kuasi masyarakat yang ada di Eks Kecamatan Padang Bano yang saat ini telah menjadi bagian Kabupaten Bengkulu Utara.
Sumber:Bengkulu Ekpress
Rosjoansyah: Tarik Aset Bergerak Eks Padang Bano
PELABAI - Bupati lebong, H. Rosjoansyah, S.IP,M>Si memerintahkan bagian umum dan perlengkapan, sekretariat kabupaten (Setkab) dan bidang perhubungan, dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (PUPRHub) menarik seluruh aset bergerak milik pemkab lebong diwilayah eks kecamatan Padang bano.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Kontraktor KTL Juga Diusulkan Blacklist
PELABAI - Jumlah rekanan pelaksanaan konstruksi yang bakal diusul masuk daftar hitam (blacklist) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lebong bertambah. Awalnya hanya PT. Bumi Putri Silampari selaku rekanan pelaksanaan pekerjaan tahap I pembangunan pasar moderen muara aman senilai Rp 16,3 miliar yang diusul blacklist oleh dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (PUPRHub) kabupaten lebong.
Sumber: Rakyat Bengkulu
CV Najwa Konstruksi Di Putus Kontrak
LEBONG, BE - Hanya selesaikan pekerjaan insfrasrtuktur sebesar 37 persen, CV Najwa konstruksi yang di percaya membangun rambu rambu kawasan tertib lalu lintas (KTL) di putus kontrak dan di usulkan masuk kedalam daftar kontraktor yang di Blacklist.
Sumber: Bengkulu Ekpress