Tunggu Audit BPKP
SELUMA - Kapolres Seluma AKBP. Jeki Rahmat Mustika, S.Ik melalui Kasar Reskrim AKP. Rizka Fadila mengatakan penetapan tersangka korupsi Dana Desa (DD) Maras Bantan, Kecamatan Semidang Alas Maras belum bisa dilakukan. Pihaknya masih menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
29062018-03-Tunggu Audit BPKP
Sumber :Rakyat Bengkulu
Entitas :Kabupaten Seluma
Korupsi Jalan Enggano
BENGKULU, BE - Dari total kergian negara Rp 6,9 miliar kerugian negara kasus korupsi proyek jalan lapen di Kecamatan Enggano tahun 2016 sampai saat ini belum ada penambahan pengebalian uang kerugian negara. Sejauh ini, baru tiga orang penrima yang mengembalikan dengan total Rp 340 juta. Mereka adalah Tamimi Lani (tersangka) selaku PPTK Rp 200 juta, Zulkifli Lubis anggota Pokja...
Jaksa Perpanjang Penahanan Bando
KEPAHIANG - Penahanan salah satu tersangka kasus pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC) yakni mantan Bupati Kepahiang, Dr. Bando Amin C Kader, MM diperpanjag. Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaiudin, SH, MH melalui Kasi Interl, Arya Marsepa, SH saat dikonfirmasi penahanan tersangka tersebut.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
29062018-08-Jaksa Perpanjang Penaanan Bando
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
TSk Lahan TIC Bakal Kembalikan Sisa Kerugian Negara
KEPAHIANG- Kerugian negara sejauh ini memang baru sebesar Rp 1 miliar dikembalikan oleh salah satu tersangka pengadaan lahan Tourist Information Center(TIC), Sapuan. Informasinya dalam waktu dekat ini, tersangka lainnya berencana akan mengembalikan sisa kerugian negara sebesar Rp 2,3 miliar lagi dari total Rp 3,3 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.
Lebih Lanjut Buka Link...
Kasus Dugaan Korupsi Muara Tiga, “Stagnan”
KOTA MANNA- Penyidik dugaan korupsi Dana Desa / Alokasi Dana Desa(ADD) Muara Tiga Kecamatan Kedurang "stagnan" alias jalan ditempat. Pasalnya, hasil audit kerugian negara dari BPKP Bengkulu belum juga turun. Tidak hanya itu, penyidik Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan (BS) juga masih memerlukan keterangan saksi ahli.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
28062018-07-Kasus Dugaan Korupsi Muara Tiga, 'Stagnan'
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas :...
Kejari Ekspose DD Air Kopras ke BPKP
PELABAI-Minggu depan, kejaksaan negeri (kejari) Lebong akan menggelar ekspose ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu terkait dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis tahun anggaran 2016. Jaksa penyidik diminta BPKP memaparkan sejumlah item pekerjaan yang perlu diaudit guna memastikan nilai Kerugian Negara (KN) atas proyek senilai Rp 618,8 Juta itu.
Lebih Lanjut Buka Link...
Koruptor DD Dititip Ke Lapas Malabero
RBI,KEPAHIANG- Koruptor dan desa (DD) Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir, Riduan Siswandi dan Arlianto As, ST,M.Si kemarin (26/6) dititipkan ke Lapas Malabero untuk memudahkan jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor di Kota Bengkulu. Bersamaan itu pula penyidik menyerahkan BB dan berkas perkara pada JPU.
Lebih Lanjut bUka Link Berikut :
27062018-08-Koruptor DD Dititip Ke Lapas Malabero
Sumber : Radar Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Utang Proyek Rp 17,2 M Belum Tuntas
KOTA MANNA - Polemik utang proyek senilai RP 17,2 miliar tahun 2017 belum juga tuntas. Kontraktor sampai saat ini belum mnerima pembayaran atas pekerjaan paket proyek yang anggaran awalnya dari bantuan keuangan provinsi. Sementara pemkab Bengkulu Selatan (BS) masih akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penganggaran.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
27062018-07-Utang Proyek Rp 17,2 M Belum Tuntas
Sumber :Rakyat...
Tsk DD Diserahkan ke JPU
KEPAHIANG, BE - Penyidik Pidsus Kejaksaan Ngeri (Kejadi) Kepahiang menyerahkan tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang sering disebut pelimpahan tahap dua dilaksanakan, pada Selasa (26/6) antara penyidikan dengan JPU Kejari Kepahiang.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
27062018-08-Tsk DD Diserahkan ke JPUpdf
Sumber :...
BKD Rancang Pengalihan Aset
MUKOMUKO, BE - Badan Keuangan Daerah (BKD) melalui Bidang Aset tengah merancang untuk melakukan pengalihan sejumlah aset di daerah tersebut. Pengalihan sejumlah aset di daerh tersebut. Pengalihan itu antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun OPD ke Pemerintahan Desa (Pemdes). Hal ini disampaikan Kepala BKD Kabupaten Mukomuko, Agus Sumarman melalui Kabid Aset, Budiarto ketika dikonfirmasi Bengkulu Ekspress
Lebih Lanjut Buka Link...
Pengalihan Aset
MUKOMUKO - Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko merancang pengalihan sejumlah aset milik Pemkab Mukomuko. Pengalihan direncanakan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dari OPD ke pemerinthan desa (pemdes). Kabid Aset BKD Mukomuko Budiarto mengatakan tujuannya aset dapat dipelihara daan digunakan denga baik.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
27062018-11-Pengalihan Aset
Sumber :Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Mukomuko
Usai Diperiksa, Mantan Kabag Pemerintahan Tak Ditahan
Perkara Korupsi TIC KEPAHIANG - Penyidik Pidsus Kejaksaan Negri (Kejari) Kepahiang melakukan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka dugaan perkara korupsi pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC), Syamsul Yahemi. Ia merupakan mantan Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat proses pengadaan lahan dilaksanakan.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
26062018-08-Usai Diperiksa, Mantan Kabag Pemerintahan Tak Ditahan
Finalisasi Surat Dakawan Tersangka DD Limbur Lama
KEPAHIANG - Saat ini penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang hampir menuntaskan penyusunan surat dawaan untuk dua tersangka dugaan perkara korupsi Dana Desa (DD) Limbur Lama, Kecamatan Bermani Ilir (BI). Kajari Kepahiang, H. Lali Syafiudin, SH, MH mengatakan, tim saat ini sedang mempersiapkan finalisasi surat dakwaan terhadap kedua tersangka.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut"
26062018-08-Finalisasi Surat Dakwaan Tersangka DD Limbur Lama
Tunggu Hasil Audit BPK
Arga Makmur - Hingga kini DPRD belum mengambil keputusan mengenai permintaan dibentuknya Pansus oleh Fraksi Merah Putih soal dana Rp 18 miliar lebih untuk proyek yang tidak tuntas tahun 2017 lalu. Dewan masih menunggu hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
26062018-06-Tunggu Hasil Audit BPK
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas: Kabupaten Bengkulu Utara
Selamatkan uang Negara Rp 1,5 M
KOTA MANNA,BE- Sejak awal 2018 hingga sat ini, Inspektorat BS sudah berhasil menyelamatkan uang negara Rp 1,5 miliar. Dari penyimpangan DD yang dilakukan oknum perangkat desa. "sejak Januari hingga saat ini, kami berhasil mengamankan uang negaera Rp 1,5 miliar" kata kepala inspektorat BS Diah Winarsih, SH kepada BE. mbak Win sapaan akrab kepala inspektorat BS ini mengatakan, dana miliaran...
4 Kades Kemablikan RP 1,5 M
KOTA MANNA- Tempo waktu 4 bulan dalam tahun ini, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) berhasil menyelamatkan uang negara RP 1,5 Miliar. Uang ini berasal dari pengembalian Tuntuan Ganti Rugi (TGR) atau kelebihan bayar dari temuan BPKP Bengkuluu maupun tindaklanjut pengaduan warga ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
25062018-07- 4 Kades Kembalikan RP 1,5 M
Sumber :Rakyat Bengkulu
Entitas: Kabupaten...
Pengembalian KN Belum Bertambah
BENGKULU- Tim penyidik kejaksaan tinggi (Kejati) Bengkulu terus melakukan pengembangan atas perkara korupsi proyek pembangunan jalan lapen kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016. meski demikian hingga saat ini belum ada penambahan pengembalian kerugian negara (KN) atas perkara ini. sejauh ini, baru tiga orang penerima yang mengembalikan kerugian negara dengan total RP 340 Juta.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
25062018-01-...
Baru 2 OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK
KOTA MANNA- Temuan audit BPK Bengkulu baru ditiindaklanjuti 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Kantor Camat Manna dan Dinas Pertanian (Distan) BS. Sedangkan 9 OPD lainnya juga terdapat temuan tuntutan ganti rugi (TGR) hingga kemarin belum ada yang mengembalikan melalui inspektorat BS. "Baru 2 OPD yang menindaklanjuti temuan, kantor camat Mnna dan Distan. Kalau yang lain sam[ai sekarrang belum...
Soroti Predikat WDP
KOTA MANNA- Rapat peripurna terkait Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Bupati Bengkulu Selatan (BS) terhadap APBD 2017 langsung dilanjutkan kembali, sabtu (23/6). Dengan agenda pandangan fraksi-fraksi DPRD atas penyampaian penjelasan Bupati BS atas raperda Lpj APBD Tahun 2017. Ke-7 fraksi menyoroti gagalnya pemerintahan Dirwan Mahmud- Gusnan Mulyadi meraih predikat WTP atas laporan pengelolaan keuangan daerah dari BPK RI Perwaklan Bengkulu....
Temuan BPK Sudah Dituntaskan
BENGKULU- Meskipun waktu 60 hari yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemprov Bengkulu untuk menyelesaikan temuan belum habis, namun masing-masing OPD sudah menyelesaikan temuan itu. Ini disampaikan oleh Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M,MA. "Terakhir kemarin diselesaikan menjelang lebaran kemarin kita rapat bersama dengan seluruh kepala OPD. Kemudian saya buat surat satu persatu ke masing-masing...
Sapuan Kembalikan Kerugian Negara Rp 3,3 M Habis Foya-Foya
KEPAHIANG- Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang berbuah hasil. Kemarin (21/0) siang salah satu tersangka perkara pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC), sapuan menyerahkan uang RP 1 miliar kepada jaksa. Uang dimkasudkan ke dalam kardus berkas diserahkan oleh mantan ajudan Bupati Kepahiang Bando Amin C kader tersebut melalui pengacaranya, Anatasya Pase, SH,Mh didampingi istri...
Kasus ADD/DD Tunggu Saksi Ahli
KOTA MANNA, BE- Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Satreskrim Mapolres Bengkulu Selatan (BS) terus melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Desa Muara Tiga, Kedurang. Saat ini masih menunggu keterangan saksi ahli dari Kementrian desa dan kementrian keuangan . "Untuk kelanjutan pengusutan, kami masih menunggu keterangan saksi ahli dari kementrian desa dan...
Tsk Kembalikan Rp 1 Miliar
KEPAHIANG, BE- Satu dari tiga tersangka dugaan korupsii pengadaan lahan Tourist Informaton Centre (TIC) 2015 akhirnya mengembalikan kerugian negara. Tersangka tersebut ialah Sapuan mantan ajudan Bando amin C Kader yang juga ditetapkan tersangka oleh keajri Kepahiang dalam kasus lahan TIC tiga tahun lalu. Penyerahan uang Rp 1 Miliar diberikan sapuan melalui istri dan kuasa hukumnya, Anatasia Pase SH MH...
Kerugian Negara Diduga 1,4 M
RBI, BENGKULU - Perhitungan kerugian negara pada dugaan kerupsi tunjangan dana Beban Kerja (BK) di lingkungan BPKAD Kota Bengkulu yang dilakukan BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum dapat dipastikan. Kendati demikian, nomonal perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP diprediksi tidak jauh dari perhitungan yang dilakukan penyidik Kejari Bengkulu, yaitu sekitar Rp 1,4 Miliar.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
22062018-02-Kerugian...
Penyelidikan SMKIT Mandeg
BENGKULU - Penyidikan dugaan korupsi pembangunan SMKIT Arsitek di Kelurahan Bentiring Tahun 2016 terkesan jalan di tempat alias mandek. Tim penyidikan Tipikor Polres Bengkulu belum bisa bergerak lebih benyak lntaran terkendendala belum turunnya hasil audit BPKP Provinsi Bengkulu atas besaran kerugian negra.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
22062018-02-Penyelidikan SMKIT Mandeg
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kota Bengkulu
2 ASN dan 1 Kontraktor Bakl Segera Diperiksa
KOTA MANNA - Pasca hasil audit kerugian negara BPKP turun, Sat Reskim Polres Bengkulu Selatan (BS) kembali menggeber kasus dugaan korupsi lampu jalan tenaga surya. Dalam waktu dekat ini penyidik Tipidkor mengagendakan pemangilan 3 orang saksi terkait penyidikan dugaan korupsi proyek senilai Rp 1,3 miliar pada Dinas ESDM dan Kehutanan Kabupaten BS.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
22062018-07-2 ASN dan 1...
Kejati Kebut Kasus TPP Seluma
BENGKULU- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus mendalami dugaan korupsi penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Seluma Tahun 2017. Dana TPP tahun tersebut yang telah dicairkan mencapai Rp 50 miliar, dimana hasil perhitungan sementara penyidik Kejati Bengkulu ada potensi kerugian negara mencapai Rp 12 miliar. Disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Baginda Polin Lmban Gaol, SH, MH melalui Aspisdus...
Tak Kembalikan KN Dituntut Lebih Berat
BENGKULU, BE- Uang kerugian negara dugaan korupsi penyertaan modal antara PT Bengkulu Mandiri (BM) dengan CV Kinal Jaya Putra belum dikembalikan ketiga terdakwa. Jika terdakwa memang tidak ada itikad baik mengembalikan uang kerugian negara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak segan memberikan hukuman lebih berat. karena sesuai dengan undang-undang, tidak mengembalikan uang kerugian negara bisa dijerat dengan pasal 2 UUD...
Kerugian BK Diperiksa Rp 1,4 M
BENGKULU, BE _ Perihitungan kerugian negara pada dugaan korupsi tunjangan dana Beban Pengelolaan Kaeuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu memang belum keluar hasilnya. Meski demikian, nominal perhitungan kerugian negara yang dilakukan penyidik Kejari Bengkulu, yakni sekitar RP 1,4 miliar.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
11062018-02-Kerugian BK Diprediksi Rp 1,4 M
Sumber :...
Tiga Tersangka Korupsi di ASDP Bakal Ditahan
BENGKULU- Tim penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bengkulu terus menggeber penyidikan atas perkara korupsi dana pelayanan jasa penyebrangan dari pelabuhan Pulau Baai Bengkulu ke Pulau Enggano oleh PT ASDP Tahun 2016. Bahkan dalam waktu dekat ini Tim, Penyidik berencana akan memanggil 3 tersangka untuk kemudian dilakukan penahanan.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
09062018-02-Tiga Tersangka Korupsi Di...
Salah Administrasi & Kelebihan Bayar
KEPAHIANG, BE - Pansus DPRD yang mengkaji masalah audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) sudah menyelesaikan pembahasannya. Dalam pemeriksaan Pansus menemukan adanya kesalahan administrasi dan kelebihan pembayaran, hingga mengindikasi kerugian negara dalam penggunan APBD Kabupaten Kepahiang 2017. Temuan tersebut terdapat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena belum menyelesaikan pembayaran atau pengembalian sesuai perintah BPK.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
09062018-08-Salah...
Usai Lebaran, Audit BK Keluar
BENGKULU, BE- Hasil audit kerugian negara dugaan korupsi pembayaran tunjangan dana beban kerja (BK) di Badna Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu,2015, ditargetkan kelauur setelah lebaran Idul Fitri 2018. Saat ini badan Pmeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu masih melakukan klarifikasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan tunjangan dana dari BK.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
08062018-01-Usai Lebaran, Audit...
Masih Targetkan WTP
ARGAMAKMUR- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai melakukan audit di Pemkab Bengkulu Utara (BU) terkait pelaksanaan anggaran tahun 2017. Kini Pemkab BU tinggal menunggu hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Sekda BU,Dr. Haryadi, MM, M.Si menuturkan Pemkab BU sudah melengkapi Semua apa yang dibutuhkan BPK dalam rangka audit dan melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai aturan. Ia menargtekan Pemkab BU meraih predikat...
Pansus Pelajari Hasil Audit BPK
ARGAMAKMUR,BE- Panitia Khusus DPRD Bengkulu Utara (BU) masih menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang baru saja selesai melakukan audit itu akan menjadi salah satu dasar penyelidikan oleh Pansus. "Memang hasilnya audit dari BPK sudah keluar,dengan hasil laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP)," ujar ketua DPRD BU, Aliantor Harahap SE.
Lebih Lanjut buks...
Dituntut Ringan, Vonis Mantan Kadis 1 Tahun
BENGKULU- Majelis Hakim PN Tipikor kemarin (7/6) menjatuhkan vonis 1 tahun 1 bulan dan denda Rp 50 juta subsidiar 1 bulan. Terdakwa korupsi anggaran pengadaan benih kedelai di Dipertan Provinsi Bengkulu tahun 2016, Ir.Evarini, mantan Kadis Pertan Juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 5 juta. Vonis terhadap Evarini ini relatif ringan, hampir tak beda ringannya dengan tuntutan yang disampaikan...
Kontraktor Belum Kembalikan Kelabihan Pembayaran Proyek
KEPAHIANG- Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi pada dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepahiang, terdapat kelebihan pembayran sebesar RP 55 juta kepada pihak rekanan yang mengerjakan pembangunan masjid Agung Kepahiang. Namun, dari hasil rapat yang digelar Pansus DPRD Kepahiang pihak rekanan justru enggan untuk mengemabalikan kelabihan pembayaan tersebut.
Lebih Lanjut buks Link Berikut :
08062018-08-Kontraktor Belum Kembalikan Kelebihan Pembayaran...
BPK Rincikan Penyimpangan
BENGKULU, BE-Sidang perkara korupsi proyek jalan lapen di Kecamatan Enggano berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Rabu (6/6). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan du organisasi, yakni saksi fakta dan saksi ahli. Untuk saksi ahli JPU menghadirkan Direktur PT Zulaika, Falzur Rahman serta Arlin Gunawan saksi ahli BPK RI.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
07062018-01- BPK Rincikan Penyimpangan
Sumber :Bengkulu Ekspress
Entitas : Provinsi...
Pansus Tunggu Hasil Audit BPK
ARGA MAKMUR- Permintaan dibentuknya panitia khusus (pansus) terkait empat proyek gagal atau tidak selesai tehun angggaran 2017, kembali di suarakan daam paripurna DPRD BU. Pimpinan dewan diminta segera membentuk pansus terkait pekerjan tahun 2017 senilai lebih Rp 15 miliar.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
07062018-06-Pansus Tunggu Hasil Audit BPK
Sumber: Rakyat Bengkulu
Entitas: Kabupaten Bengkulu Utara
Tindak Lanjuti Temuan BPK RI
KOTA MANNA, BE - Menindak lanjuti temuan BPK RI, saat ini para kepala organssasi perangkat daerah (OPD) mulai bergerak. Mereka mulai menelusuri serta menghubungi rekanan yang menjadi temuan kelebihan bayar atau volume kurang. Salah satunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir Silusero. Dirinya mengatakan siap menuntaskan temuan BPK RI tepat waktu hingga 28 juli mendatang.
Lebih Lanjut...
Pansus LHP Tunggu RA Eksekutif
RBI, KEPAHIANG- Pansus LHP dprd Kepahiang masih menunggu rencana aksi (RA) eksekurif terkait tindak lanjut temuan Rp 2 mliar terhadap realisasi APBD 2017. Pihak Pansus juga menyayangkan lambannya pihak eksekutif melakukan tindak lanjut terhadap temuan 12 kegiatan itu.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
07062018-08-Pansus LHP Tunggu RA Eksekutif
Sumber : Radar Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Jaksan Dalami Peran Banggar
KEPAHIANG-Oengusutan kasus dugaan lahan Tourist Information Centre (TIC) terus digeber Kejari Kepahiang. Selain memeriksa mantan Bupati Kepahiang, Bandi Amin C Kader, MM dan prmilik lahan Sapuan di Lapas Kelas II A Curup, kemarin jaksa juga melakukan pemeriksaaan terhadap ketua DPRD Kepahiang, H. Badarudinn S.Md.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
06062018-08Jaksa Dalami Peran Banggar
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
2019, BS Harus Bisa WTP
KOTA MANNA, BE- Ketua CPRD Bengkulu Selatan (BS), Yevri Sudianto memberikan apresiasi atas komitmen para kepala organisasi perankat daerah (OPD) untuk menuntaskan temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
"Dengan adanya komitmen ini, tentu warga BS menunggunya, sehingga 2019 predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa kita raih," katanya.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
06062018-07- 2019, BS Harus Bisa WTP
Sumber :...
Pengusutan Dugaan Korupsi Protek Jalan Provinsi Berlanjut
MUKOMUKO-Penyidikan proyek pembangunan jalan provinsi di simpang. Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko terus berlanjut. Proyek dengan nilai kontrak Rp 1,5 miliar itu sedang silakukan audit kerugian negara (KN) oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu. ini dibenrkan Kajari Mukomuko Agus Irawan Yustisianto, SH, MH.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
06062018-11- Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Provinsi Berlanjut
Sumber : Rakyat...
Jaksa Bakal Periksa Mantan Kepala BPBD
CURUP-Penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong (RL) masih terus mendalami penyidikan dugaan korupsi Dana Tak Terduga (DTT) Sekretariat Kabupaten (Setkab) RL Tahun Anggaran (TA) 2011 yang nilainya mencapai Rp 2,5 miliar. Salah satunya penggunaan DTT yang tidak sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan turunnya Perda RL Nomor 05 tahun 2007...
Bawa Mobnas Mudik, Disanksi
BENTENG, BE-Ini perhatian serius bagi para pegawai negeri sipl (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas (Mobnas).
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
06062018-05-Bawa Mobnas Mudik Di Sanksi
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kabupaten Bengkulu Tengah
Laporkan Masalah Aset ke Polisi
TAIS, BE- Banyaknya aset milik Pemerintah Kabupaten Seluma, tidak diketahui wujud dan keberadaanya menjadi sorotan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Seluma. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma Okti Fitriani Spd, Mpd menyerahkan agar Pemkab Seluma melaporkan masalah itu ke polisi.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
06062018-03- Laporkan Masalah Aset Ke Polisi
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kabupaten Seluma
Tuntaskan Masalah aset Tanah
BENGKULU- Pmerintah Kota (Pemkot) yang belum bisa meraih opini wajara tanpa pemgecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) setiap tahunnya, kembali memndapat sorotan berbagai kalangan. Terlebih lagi, tidak dapatnya WTP lantaran faktor masalah aset yang belum tertata dengan b aik. Wakil ketua panitia khusus (Pansus) Aset DPRD Kota, Heri Ifzan, SE menilai, salah satu hasil audit keuangan dari BPK,...
Dua OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK
TAIS,BE- Adanya catatn yang menjadi temuan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap hasil audit pengelolaan keuangan daerah Pmerintah Kabupaten Seluma, 2017, segera ditindaklanjuti. Terutama oleh dinas kelautan perikanan (DKP), serta dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Seluma, yang pekerjaan fisiknya menjadi temuan dan membuata Kbupaten Seluma, gagal mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun...
LHP Masih Dipelajari, Dinas Terkait Dipanggil
KEPAHIANG- Meski sudah dibentuk sejak sabtu (2/6)lalu, namun sejauh ini Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Kepahiang belum langsung melakukan pembahasan ats temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) sesuai dengan laporan hasail keuangan (LHP). Ketua Pansus, Nurrahman Putra, A.Md menngatakan, naggota Pansus baru saja diebrikan masing-masing LHP untuk dipelajari.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
05062018-08-LHP Masih Dipelajari Dinas Terkait Dipanggil
Sumber...
Kelebihan Bayar OPD Diberi Waktu 28 Juni
KOTA MANNA- Pemkab Bengkulu Selatan (BS) menggelar rapat menindaklanjuti temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2017. dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, SE MM, OPD khusunya terdapat temuan kelebihan bayar diberi waktu atau deadline 28 Juni
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
05062018-07-Kelebihan Bayar OPD Diberi Waktu 28 Juni
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Bengkulu Selatan
Kepala OPD Siap Dicopot
KOTA MANNA,BE- Banyakknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap pengelolaan keuangan Bengkulu Selatan (BS), hingga menyebabkan BS kembali gagal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) langsung ditindaklanjuti pelaksana tugas (plt) Bupati BS, Gusnan Mulaydi SE MM. Dirinya langsung mengumpulkan seluruh kepala seluruh kepala OPD, seta menantangnya agar serius menindaklanjuti temuan tersebut.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
05062018-07-Kepala...
Kerugian Proyek Lampu Jalan Sekitar Rp 400 Juta
KOTA MANNA- Setelah menunggu cukup lama hasil audit oleh BPKP Bengkulu terhadap proyek lampu jalan tenaga surya senilai Rp 1,3 miliar, akhirnya keluar. Hasil perhitungan kerugian negara proyek tahun 2016 dibawah OPD saat itu dinas kehutanan dan ESDM KAbupaten Bengklu Selatan ini sekitar RP 400 juta
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
04062018-07- Kerugian Proyek Lampu Jalan Sekitar Rp 400 Juta
sumber...
Tsk DD Air Kopras Masih Terganjal KN
PELABAI- Pengusutan dugaan korupsi pengelolaan dana desa (DD) Air Kopras, kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2016 yang mulai diusut awal 2017, hingga kemarin (3/6) belum juga membuahkan tersangka.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
04062018-10- Tsk DD Air Kopras Masih Terjangkal KN
sumber : Rakyat Bengkulu
entitas : kabupaten lebong
Pemprov Raih Opini WTP
BENGKULU,BE- Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017. opini WTP yang diraih tersebut berdasarkan penyampian wakil kepala BPK Provinsi Bengkulu, Yuan Cnadra Djasin SE MM Ak CPA saat penyerahan Laporan Hasil pemriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD)...
WTP Harus Dipertahankan
BENGKULU,BE- Setalah dua tahun beruturt-turut hilang, akhiranya pemeintah provinsi Bengkulu resmi menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI. Kepala perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Yuan Candra Djasin SE MM Ak CPA mengatakan, opini WTP diberikan, lantaran semua temuan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada auidt keuanagn tahun 2017 telah diselesaikan oleeh pemrov.
Lebih Lanjut Buka...
Jaksa Siap Hadapi Bando
KEPAHIANG- Mnatan BUPATI kepahiang, DR. H. bando Amin C Kader, MM melakukakn perlawanan dengan mengajuka praperadilan tas penetapan tersangka dan penanhanan dirinya oleh kejaksaan negeri (KEJARI) Kepahiang. Namun, hal itu disikapi santai pihak kejaksaan. mereka yakin alat bkti yang penyidik miliki saaat ini sangat kuat dalam gusutan kasus tersebut.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
03062018-08-Jaksa Siap Hadapi Bando(1)
03062018-08-Jaksa Siap Hadapi...
Membahas Temuan BPK, Dewan Bentuk ansus
KEPAHIANG- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah diterima pimpinan DPRD Kepahiang. Menindaklanjuti LHP itu, kemarin (2/6), DPRD Kepahiang menggelar rapat paripurna. Rapat digelar fraksi-fraksi itu, menyetujui kalau pada pembahsan LHP- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dbentuk pansus yang jumlalhnya sebanayak 12 orang.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
03062018-08- Membahas Temuan BPK, Dewan...
F-LSM Datangi Kejati, Minta Usut Kasus Korupsi
RBI, Bengkulu- Sebanyak 25 orang yang mengatasnamakan forum komunikasi lembaga swadaya masyaraka (FLSM) Bnegkulu Kamis, (31/5) demo di depan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Kedatangan mereka menuntut pihak Kejati Bengkulu, agar bisa menuntaskan semua kasus duugaan korupsi yang ada di Bengkulu ini secara transparan dan terbuka.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
02062018-01-F-LSM Datangi Kejati, Minta Usut Kasus Korupsi
Sumber : Radar Bengkulu
Entitas...
BPK Tinggalkan Catatan
BENGKULU- Pmerintah Provinsi Bengkulu kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengcualian dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh H Rohidin Mersyah, M.MA
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
02062018-01- BPK Tinggalkan Catatan
sumber : Rakyat Bengkulu
entitas : Provinsi Bengkulu
Biaya Operasional dan SPPD Jadi Temuan BPK
KEPAHIANG- Tercatat ada 8 organisasi Perangkat daerah (OPD) yang terdapat temuan BPK dengan angka mencapai Rp 800 juta. Sekretaris daerah (Sekda) Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM mengakui adanya temuan biaya operasional dan SPPD pada 8 dinas tersebut.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
02062018-08-Biaya Operasional dan SPPD Jadi Temukan BPK
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Pemprov Dapatkan Predikat Opini WTP dari BPK
KAMIS(31/5) DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyerahan Laporan Hasiik pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan keuangan daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
02062018-01-Pemprov Dapatkan Predikat Opini WTP dari BPK
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Provinsi Bengkulu
Banyak Temuan BPK, Plt Gub Evaluasi OPD
RBI,BENGKULU- Pelaksana Tgas Gubernur Bengkulu, Dr drh H Rohidin Mersyah MMA akan mengevaluasi organisasi pernagkat daerah yang masihh bermasalah. Dimana hasil pemriksaan BPK kemarin, masih adanya beberapa OPD yang belum mengikuti rekomendasi dari BPK.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
02062018-02-Banyak Temuan BPK, Plt ub Evaluasi OPD
Sumber : Radar Bengkulu
Entitas : Kota Bengkulu
WTP Harus Dipertahankan
BENGKULU,BE- Setelah dua tahun berturu-turut hilang, akhirnya pemerintah provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Yuan Candra Djasin SE MM Ak CPA mengatakan, opini WTP diberikan, lantaran semua temuan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada audit keuangan tahun 2017 terlah diselesaikan oleh pemprov.
Lebih Lanjut...
Tanpa RM, Pemprov Sukses Raih WTP
RBI-,BNEGKULU- Tanpa Gubernaur Ridwan Mukti (RM) Pemerintah Provinsi Bengkulu justru berhasil justru berhasil mendapatkan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) ats pengelolaan keuangan daerah tahun Anggaran 2017. Opini, WTP yang diraih tersebut berdasarkan penyampaian Wakil Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Bengkulu terhadap (Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah...
Dewan: Segera Tertibkan Aset Milik Daerah
KOTA MANNA- Untuk kedua kalinya pemerintahan Dirwan Mahmud Gusnan Mulyadi(DG) gagal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kabupaten BS dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu. Hal ini ikut disesalkan DPRD Kabupaten BS.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-07- Dewan Segera Ternitkan Aset Milik Daerah
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Bengkulu Selatan
Diperiksa KPK Gusnan Ditanya Seputar Proyek
BENGKULU- Plt. Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi,SE, MM kemarin (30/5) menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Pemanggilan Gusnan oleh penyidik lembaga antirasuah ini msih terkait kasus dugaan suap Bupati BD non aktif, Dirwan mahmud.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
31052018-01- Gusnan Ditanya Seputar Proyek
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Provinsi Bengkulu
Jaksa Geledah Rumah dan Sita Mobil Tsk
RBI, KEPAHIANG- Tim Penyidik khusus kejari Kepahiang kemarin (30/05) melakukan penggeledahan rumah Tsk TIC Gaet, SY dan S dan melakukan penyitahan beberapa berkas dan barang termasuk mobil milik Tsk. Hal itu dilakukan guna menguatkan dan melengkapi bukti.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-08-Jaksa Geledah Rumah dan Sita Mobil Tsk
Sumber : Radar Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Lebong Kembali Raih WTP
LEBONG, BE- Dua Tahun berturut-turut (2017-2018) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penyerahan laporan hasil pemerisksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota se Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-10-Lebong Kembali Raih WTP
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kabupaten Lebong
Raih WDP, Bupati Kecewa
KEPAHIANG, BE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan APBD 2017. Opini WDP tersebut diserahkan BPK RI Perwakilan Bengku kepada ketua DPRD H Badarudin AMd dan Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayahtullah Sjahid MM Senin (28/5) di Bengkulu.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-08-Raih WDP, Bupati Kecewa
Sumber : Bengkulu...
Pemkab Mukomuko Raih WTP
MUKOMUKO-Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, semakin baik.Ini membutikan Kabupaten Mukomuko, memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan pada 2017.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-11- Pemkab Mukomuko Raih WTP
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kabupaten Mukomuko
Soal Penerimaan WTP, Kepala Daerah Harus Berkomitmen
RBI, BENGKULU- Hari ini Kamis (31/05) Penerimaan Daerah Provinsi Bengkulu akan menerima Laporan Hasil Penilaian (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Bengkulu.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-01-Soal Penerimaan WTP, Kepala Daerah Harus Berkomitmen
Sumber : Radar Bengkulu
Entitas :Provinsi Bengkulu
Jalan Enggano Banyak Kerusakan
BENGKULU, BE - Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lapen Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, 2016, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Rabu pagi (30/5).
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-01-Jalan Enggano Banyak Kerusakan
Sumber: Bengkulu Ekspress
Entitas : Provinsi Bengkulu
Pelajaran Pahit Pemkab Kepahiang
KEPAHIANG- Rihan predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang didapat Pemkab Kepahiang dalam pengelolaan keuangan tahun 2017 menjadi pukulan telak.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-08- Pelajaran Pahit Pemkab Kepahiang
Sumber: Rakyat Bengkulu
Entitas: Kabupaten Kepahiang
Ada Tiga Tsk Korupsi Dana Penyebrangan
BENGKULU-Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bengkulu semakin mengintensifkan penyidikan.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-01-Ada Tiga Tsk Korupsi Dana Penyebrangan
Sumber:Rakyat Bengkulu
Entitas:Provinsi Bengkulu
Bando Tentukan Harga Jurang
KEPAHIANG - Makin terang peran dari masing-masing tersangka pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC) tahun 2015 yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepahiang. Peran mantan Bupati Kepahiang, DR. H. Bando Amin C Kader, MM selaku orang yang menandatangani Surat Keputusan (SK) penentuan harga dan lokasi pengadaaan lahan TIC Kelurahan Dusun Kepahiang yang diketahui jurang.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
31052018-08-Bando Tentukan Harga...
Jaksa Bidik Tsk Baru
KEPAHIANG- Penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC) senilai Rp 3,7 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang thaun 2015 menemui titik terang. Jaksa menetapkan tiga orang tersangka dalal aksus ini, satu diantaranya mantan Bupati Kepahiang, Dr. H. Bando Amin C Kader, MM.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018- 08- Jaksa Bidik Tsk Baru
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Bando CS Diduga Mark-Up Rp 3,3 M
KEPAHIANG-BE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk menuntaskan pengusutan dugaan korupsi pengadaan lahan Tourist Centre (TIC) Kabupaten Kepahiang.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018-08-Bando CS Diduga Mark-Up Rp 3,3 M(1)
30052018-08-Bando CS Diduga Mark-Up Rp 3,3 M(2)
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Mobnas Bupati Menunggak Pajak
BENTENG- Mobil Dinas (mobnas) yang berada di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Benteng informasinya banyak yang menunggak pajak. Bahkan termsuk dengan mobnas BD 1 Y yang biasa ditumpangi Bupati Benteng DR H Ferry Ramli diketahui juga sudah mati pajak 3 bulan.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018-05-Mobnas Bupati Menunggak Pajak
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepahiang Gagal Lagi Dapat WTP
KEPAHIANG- Target mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kembali gagal diraih Pemkab Kepahiang. Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Privinsi Bengkulu, kepahiang lembali mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), persis seperti tahun lalu.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018-08-Kepahiang Gagal Lagi Dapat WTP
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Gagal Raih WTP, Kinerja OPD Dipertanyakan
KOTA MANNA- Tahun ini Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kembali gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) unutk laporan keuangan dari BPK RI Perwakilan Bengkulu. Kabupaten BS sabagai salah satu kabipaten induk hanya mampu merah predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018-07-Gagal Raih WTP, Kinerja OPD Dipertanyakan
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Bengkulu Selatan
Lagi, Lebong Raih WTP
PELABAI- Tahun ini, pemerintah kabupaten (Pemkab) Lebong kembali menoreh prestasi bidang penyusunan dan laporan keuangan. Pemkab Lebong berpeluang dapat dana imbangan senilai Rp 7,5 miliar dalam APBN 2019 karena dari 10 kabupaten/kota se provinsi Bengkulu, hanya Lebong dan Mukomuko yang meriah predikta wajar tanpa pengecualian (WTP).
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018-10-Lagi, Lebong Raih WTP
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Lebong
Pemkot Kembali Gagal WTP
BENGKULU,BE- pemerintah Kota Bengkulu kemabli gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun ini.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018-02- Pemkot Kembali Gagal WTP
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kota Bengkulu
Setelah 2 Tahun, MM Kembali WTP
MUKOMUKO- Meski tidak mudah meraih standar tertinggi opini atas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (LKPDK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pemerintahan Choirul Huda, Sh- Haidir, S.Ip akhirnya, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018-11- Setelah 2 Tahun, MM Kembali WTP
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Mukomuko
Pemprov Optimis Bisa Dapat WTP
BENGKULU - Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mneyelesaikan pemeriksaasn LKPJ dari kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hasil LHP nya, hanya dua kabupaten yang meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
30052018-01- Pemprov Optimis Bisa Dapat WTP
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Provinsi Bengkulu
2 Pemda Raih Opini WTP dan 7 Pemda Raih WDP
Bengkulu – Humas BPK
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Pada Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Kabupaten Kaur, Pemerintah Kabupaten Lebong, dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemeriksaan atas LKPD TA 2017...
2 Pemda Raih Opini WTP dan 7 Pemda Raih WDP
Bengkulu – Humas BPK
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Pada Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Kabupaten Kaur, Pemerintah Kabupaten Lebong, dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemeriksaan atas LKPD TA 2017...
Kepemimpinan Bupati Choirul Huda Meraih Opini WTP dari BPK RI
Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas kepemimpinan Bupati Choirul Huda dan Wakil Bupati Haidir, berjalan baik.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
30052018-11-Kepemimpinan Bupati Choirul Huda Meraih Opini WTP dari BPK RI
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kabupaten Mukomuko
Kerugiaan Negara Belum Dikembalikan
BENGKULU - Kendati telah menahan 3 orang terdakwa kasus dugaan korupsi penuertaan modal PT. Bengkulu Mandiri (BM) kepada CV Kinal Jaya Putra, namun hingga saat ini belum ada satupun dari tiga terdakwa yang mengembalikam kerugian negara mencapai Rp 800 juta dari nilai penyertaan modal Rp 1 miliar.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
28052018-01-Kerugian Negara Belum Dikembalikan
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kota...
Kejati Kumpulkan Alat Bukti Tambahan
BENGKULU - Kejaksaan tinggi (Kejati) Bengkulu terus mengejar penyelidikan tas kasus dugaan korupsi dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Seluma tahun 2017 dungan nilai mencapai Rp 12 miliar ini.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
28052018-02-Kejati Kumpulkan Alat Bukti Tambahan
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kota Bengkulu
Hasil Audit Kasus TIC Sudah Keluar
KEPAHIANG- setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup panjajng, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang dalam waktu dekat ini akan segera menentukan sikap terkait nasib perkara pengadaan lahan untuk pendirian gedung Tourist Information Centre (TIC) yang dibeli senilai Rp 3,7 miliar tersebut.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
28052018-07-Hasil Audit Kasus TIC Sudah Keluar
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Akal Bulus Kejar Proyek
Wakil ketua komisi pemberantasn korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, merasa heran masih adanya kepala daerah (Kada) terjerat kasus suap fee proyek.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
28052018-01-Akal Bulus Kejar Proyek (1)
28052018-01-Akal Bulus Kejar Proyek (2)
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Provinsi Bengkulu
DD di 7 Desa Diduga Bermasalah
TAIS,BE - Pengelolaan dan desa (DD) di tujuh desa di Kabupaten Seluma diduga bermasalah sehingga dilaporkan warganya ke Inspektorat Kabupaten Seluma.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
27052018-08-DD di 7 Desa Diduga Bermasalah
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kabupaten Seluma
SPPD Jadi Temuan BPK
KEPAHIANG,BE - Perjalanan dinas pejabat jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di Kabupaten Kepahiang. Bahkan OPD dijajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang ditunggu hingga senin (28/5) harus melengkapi berkas tersebut, agar pengguna anggaran tahun 2017 lalu tak menjadi kerugian negara.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
25052018-08-SPPD Jadi Temuan BPK
Sumber : Bengkulu Ekspress
Entitas : Kabupaten Kepahiang
Kejati Pastikan Usut Moge RM
RBI,BENGKULU - Ketua tim jaksa penuntut umum (JPU) perkara korupsi proyek Jalan di Pulau Enggano, Adi Nuryadin Sucipto SH,MH memastikan akan mengusut kasus terkait moge (motor gede) Ridwan Mukti. Karena sesuai dengan pengakuan terdakwa Lie Eng JunDirektur Kuasa PT Gamaly Alam Sakti (Gasak) pernah memberikan uang kepada Rico Kadafi Maddari Rp 500 juta. "Ya, seperti yang kita liat dipersidangan...
Direktur Akui Serahkan Rp 500 Juta Ke Ipar RM
RBI,BENGKULU - Direktur Kuasa PT Gamely Alam Sakti, Lie Eng Jun mengakui menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Rico Kadafi Maddari adik kandung Lily Martiani Maddari istri dari gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti. Atas pengakuan terdakwa itu, hakim memerintahkan jaksa untuk mencari barang buktinya. Demikian sidang lanjutan perkara kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Laven sepanjang 6 kilo meter...
TSK Korupsi SMK Tunggu Audit BPKP
RBI, BENGKULU - Kapolres Bengkulu, AKBP Prianggodo Heru Kunfrasetyo, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP Indramawan S.Ik mengatakan untuk Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK IT Arsitek Kota Bengkulu tahun 2016. Hingga saat ini sudah banyak saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan.
Lebih Lanjut Buka Link Berkiut:
23052018-02-Tsk Korupsi SMK Tunggu Audit BPKP
Sumber : Radar Bengkulu
Entitas : Kota...
Mekanisme Setoran Denda Perda Ternak Disorot BPK
MUKOMUKO - Mekanisme setoran denda dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2011 tentang Penerbitan Ternak jadi sorotan Badan Pemriksa Keuangan (BPK). Ini BPK menyalahkan tata cara penyetoran denda hewan ternak yang terjaring rasia ke kas daerah (Kasda). Menurut Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Mukomuko, Ramadani, SE, M.Si mestinya total denda disetorkan...
Kejari Segera Tetapkan Tsk
SELUMA - Pengusutan dugaan korupsi pembangunan SMKN 6 Seluma di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma memasuki babak baru. Setelah status pengusutan naik dari penyelidikan, minggu depan dipastikan penetapan tersangka.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
23052018-03-Kejari Segera Tetapkan Tsk
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Seluma
Proyek Dibidik KPK Pernah jadi Temuan
KOTA MANNA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat saat ini masih mendalami hasil pengggeledahan dua ahri berturut-turut di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) atas kasus suap yang menyeret Bupati BS (Nonaktif), Dirwan Mahmud. Dugaan penggeledahan dilakukan lembaga antirasuah ini karena membidik dugaan suap untuk paket lebih besar di Dinas PUPR, seperti hotmix.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
23052018-07-Proyek Dibidik KPK Pernah...