Lintas Dana Parpol 2018
SELUMA - Kepala Bidang (Kabid) Ideologi dan Politik Kesbangpol Seluma, Joko Tabes mengatakan dana bantuan partai politik (parpol) tahun 2018 mencapai Rp 900 Juta. Dana tersebut telah disiapkan dan dianggarkan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Seluma dan akan disalurkan dalam waktu dekat ini.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
21052018-07-Lintas Dana Parpol 2018
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Bengkulu Selatan
Kejati Harap Kontraktor Kembalikan KN Rp 6,6 M
RBI, BENGKULU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu hingga saat ini terus menghimbau para terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Jalan di Pulau Enggano agar mengembalikan Kerugian Negara (KN). Sebab, kerugian negara dalam perkara ini lebih kurang sekitar Rp 6,9 Miliar. Sementara yang sudah dikembalikan sekitar Rp 300 Juta lebih, artinya masih banyak yang belum dikembalikan (Rp 6,6 miliar).
Lebih Lanjut Buka...
Tersangka BK, Tunggu Hasil Audit
BENGKULU, BE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, tinggal menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu. Untuk menetapkan tersangka perkara dugaan korupsi tunjangan dana beban kerja (BK) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu 2015. Tersangka dana BK ini nantinya dipastikan jumlahnya lebih dari seorang.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
21052018-01-Tersangka...
Dugaan Pungli Depan Terminal
BENGKULU - Polres Bengkulu mendesus adanya dugaan pungutan liar (pungli) di depan Terminal Sungai Hitam. Dimana setiap kendaraan angkutan umum yang melintas di depan Terminal Sungai Hitam Jalan Budi Utomo, Kelurahan Beringin Raya, diminta retribusi sebesar Rp 3.000 dan selanjutnya diberikan karcis.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut :
21052018-01-Dugaan Pungli Depan Terminal
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Provinsi Bengkulu
Utang Pemkot Rp 12,3 M, Anggaran OPD Dipangkas
BENGKULU - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berencana akan melakukan rasionalisasi anggaran disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rancangan APBD Perubahan mendatang. Pasalnya berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu Pemkot mempunyai utang sebesar Rp 12,3 Miliar.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
21052018-01-Utang Pemkot Rp 12,3 M, Anggaran OPD Dipangkas
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Provinsi Bengkulu
Hadirkan Adik Ipar RM di Perkara Enggano
BENGKULU - Jika tidak ada kendala, pada Rabu (23/5) mendatang Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan Rico Kadafi atau Rico Maddari, dalam sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan jalan lapen di Kcamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, di Pengadilan Tipikor Kota Bengkulu.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
21052018-01-Hadirkan Adik Ipar RM di Perkara Enggano
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Provinsi Bengkulu
Lusa, Ipar RM Jadi Saksi Korupsi Jalan
RBI, BENGKULU - Rabu 23 Mei 2018 mendatangan jika tidak ada aral yang melintang Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadwalkan Rico Kadafi adik ipar Gubernur Bengkulu nonaktif RM menjadi saksi di sidang korupsi proyek jalan di Pulau Enggano. Hal itu dikatakan Ketua tim Jaksa JPU perkara proyek Enggano, Adi Nuryadin Sucipto SH, HM.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
21052018-01-Lusa, Ipar RM Jadi...
KPK Geledah Salon dan SPA
KOTA MANNA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan untuk mencari barang bukti tambahan atas kasus Operasi Tangkap Operasi (OTT) terhadap Bupati BS, H Dirwan Mahmud SH dan istri mudahnya, Heni bersama ponakannya, Wati dan seorang kontraktor, Juhari alias Jukak. Jika sebelumnya(18/5) penggeledahan dilakukan di rumah pribadi Bupati Bengkulu Selatan nonatif, Dirwan Mahmud, kantor Dinas PUPR dan Kantor Bupati...
Aset Terbengkalai Rugikan Daerah
BENGKULU - Persoalan terbengkalainya aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) tak bisa dibiarkan berlaut-larut dn harus diselesaikan karena jika tidak negara akan terus dirugikan. Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota masih mencatat, sejumlah aset bangunan gedung yang terbengkalai diantaranya Gedung Balai Adet, Pasar Baru Koto I, Pasar Tanjung Gemilang Bentiring, TPI Pondok Besi, Terminal Sungai Hitam, dan sejumlah Auning Pantai...
KPK Cari Bukti Tambahan
PASAR MANNA- Petugas KPK melakukan pengambangan kasus untuk mencari bukti tambahan terkait Operasi Tangkap Tangan(OTT) terhadap Bupati Bengkulu Selatan (BS) Dirwan Mahmud Cs. Dua hari brturut-turut, petugas KPK melakukan penggeledahan. Sasarannya tidak hanya kantor dan rumah pribadi bupati, tapi juga kediaman kontraktor besar di Kabupaten BS.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
20052018-07- KPK Cari Bukti Tambahan
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten...
KPK Bidik Proyek Hotmix
KOTA MANNA - Komisi Pemberantakan Korupsi (KPK) kembali turun ke Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) , Jumat pagi (18/5). Kedatangan KPK ini diperkirakan tidak hanya mencari bukti baru terkait dugaan suap lima paket proyek Penunjukan Langsung (PL) menyeret Bupati BS (Nonaktif) Dirwan Mahmud. Tapi diduga untuk membidik proyek paket lebih besar di Dinas PUPR BS.
Lebih Lanjut Buka Link Berikut:
19052018-07-KPK...
Rp 2,2 Miliar Kerugian Negara Belum Kembali
BENGKULU - Kendati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah menyampaikan jumlah kerugian negara atas kasus dugaan korupsi proyek Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Tahun 2015 sebesar Rp 3,2 miliar. Namun hingga saat ini baru Rp 1 miliar yang dikembalikan oleh para tersangka kasus proyek yang leading sector-nya dilakukan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu tersebut.
Lebih Lanjut Buka...
Target Dapat WTP
ARGAMAKMUR - Bupati BU, Ir. Mian memerintahkan seluruh pejabat untuk mendampingi langsung tim auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam melakukan audit. Hal ini untuk menjelasakan langsung program dan penggunaan dana yang dilakukan tahun 2017 lalu. mian menegaskan akan memberi sanksi pada pejabat yang tidak bisa memberikan data yang lengkap untuk pendukung audit BPK. dia juga mengaku mendapatkan laporan ada...
Isi Ramadhan, BPK Perwakilan Bengkulu Gelar Berbagai Kegiatan
Bengkulu – Marhaban Yaa Ramadhan. Dalam rangka memeriahkan dan mengisi bulan Suci Ramadhan 1439 H, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan antara lain Kultum/Tauziah usai sholat Dhuhur yang disampaikan oleh Ustadz dari luar kantor BPK, infaq dan shodakoh, buka puasa bersama beserta anak yatim piatu, dan pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu. ...
Ditangkap KPK, Ini Kekayaan Bupati BS
RBI,BENGKULU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Terungkap berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di laman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn, Bupati Bengkulu Selatan berinisial DM ini, diketahui memiliki harta kekayaan dengan total Rp 2 miliar pada pelaporan terakhir 2 november 2016. Ini tentu meningkat sekitar Rp 500 juta karena pada 24 Juli 2015 senilai Rp...
Dirwan CS Tersangka
JAKARTA,BE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan (BS) Dirwan Mahmud sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan istri Dirwan, Hendrati alias Heni sebagai tersangka. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka,"ujar Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, tadi malam (16/5). Menurut Basaria, Nursilawati merupakan...
Jukak Dikenal “Pemain” Proyek PL
JUHARI Sunil alias Jukak warga Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya tersangka suap dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bengkulu Selatan (BS) H.Dirwan Mahmud oleh KPK, selasa (15/5) dikenal sebagai kontraktor "pemain" proyek penunjukan langsung (PL) di Kabupaten BS. "kalau selama ini dia (Jukak) mainnya proyek PL. Dia memang tim sukses bupati, dan sejak bupati menjabat sering kebagian...
Bendahara dan Juru Bayar Terima Uang
RBI,BENGKULU - Sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan Jalan di Pulau Enggano tahun 2016 lalu Rabu (16/5) kemarin digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Di persidangan itu dua saksi yakni mantan bendahara pengeluaran bidang Bina Marga, Naten, dan juru Bayar Nomi mengaku terima uang dari terdakwa Muja Asman. Sidang dengan agenda keterangan saksi dengan terdakwa Elfina Rofidah, Lie End...
“Kado” Ultah Dari KPK
BENGKULU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Sekitar pukul 20.20 WIB tadi malam resmi menetapkan Bupati Bengkulu Selatan (BS) H.Dirwan Mahmud dan istri mudanya Heni Dirwan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten BS tahun anggaran 2018. Total proyek Penunjukan Langsung (PL) Rp 750 Juta. Penetapan tersangka ini menjadi "kado" bagi Dirwan yang berulang tahun hari...
Bendahara dan Juru Bayar Akui Terima Uang
BENGKULU- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan lapen di Kecamatan Enggano Kebupaten Bengkulu Utara tahun 2016, kemarin (16/5) kemarin digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Sidang tersebut menghadiri 7 orang saksi dari ASN Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, yakni Anten (mantan bendahara bidang bina marga ), Nomi (Juru bayar), Rustam (mantan bendahara biro keuangan), Asaman (penanggungjawan SPJ), dan 3 orang...
Polda : 68 Titik Jalan Provinsi Rusak, Awas
RBI, BENGKULU - Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan Dit Lantas Polda Bengkulu dan jajaran, Jalan lintas mulai dari Kabupaten Kaur hingga Kabupaten Mukomuko banyak yang berlubang. Bahkan ada pembangunan jembatan belum selesai, Hal itu dikatakan Karo Ops Polda Bengkulu, Kombes Raden Slamet Santoso SH. Dipaparkan dua minggu sebelum lebaran, pihaknya berharap tidak ada lagi jalan yang berlubang. Sementara...
Kinerja Pemprov Berpotensi Lebih Anjlok
BENGKULU- Sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu menduduki peringkat ke 32 dari 34 Provinsi se-Indonesia terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah tahun 2016 yang dirilis Kemendagri baru-baru ini. Kemarin (16/5) seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov dikumpulkan untuk mendengarkan arahan dari Ditjen Otda Kemendagri.Kehadiran Ditjen Otda Kemendagri ini juga dalam acara asistensi pra-penyusunan LPPD Provinsi Bengkulu tahun...
KPK Sudah Penjarakan 27 Pejabat Bengkulu
BENGKULU,BE- Total hingga saat ini, komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap 27 pejabat di Bengkulu terkait kasus korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bengkulu Selatan (BS) Dirwan Mahmud, Istri mudanya, Heni beserta keponakan, Wati dan Juhari, pihak swasta, merupakan kasus ke lima operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Bengkulu. Namun, KPK pertama kali menangani...
KPK OTT Bupati BS dan Istri Muda
KOTA MANNA, BE- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bengkulu Selatan (BS) Dirwan Mahmud dan istri mudanya, Heni, selasa (15/5) sekitar pukul 18.15 WIB. Juru Bicara KPK RI, Febri Diansyah membenarkan adanya OTT tersebut. Tim KPK sudah beberapa hari melakukan penindakan di wilayah hukum Bengkulu.
"Empat orang sudah diamankan bersama tim. Ada Kepala Daerah/Bupati,...
Kesbangpol Serahkan LHP Parpol Tahun 2017
SELUMA - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Seluma telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik tahun 2017. Ada DPC dan DPD Partai Politik (Parpol) yang berkasnya telah selesai diperiksa BPK RI. Penyerahan berkas dilakukan langsung Kepala Kesbangpol Seluma, Drs.Khairi Sustam,M.Si, kemarin (15/5) yang disaksikan...
Gapura Tak Masuk Aset
LEBONG, BE - Badan Keungan Daerah (BKD) lebong menegaskan,dua gapura dan pagar terminal muara aman tidak masuk di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) serta tidak masuk kedalam aset daerah. Hal ini berdasarkan koordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keungan(BPK). Kepala BKD Lebong Wuwun Mirza SE MT melalui kabid aset,Amirudin Iskandar SE MAK mengatakan bahwa terminal mura aman merupakan data personel pendanaan...
Lengkapi Dokumen Ke BPKP
BENGKULU- Rencana Kejaksaan Negeri (KEJARI) Bengkulu untuk segera menuntaskan perkara penyelewengan tunjangan Beban Kerja (BK) diBadan Pengelolaan Keungan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu tahun 2015, tampaknya masih membutuhkan waktu lama. Pasalnya saat ini pihak auditor dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu masih melakukan perhitungan dan audit atas kerugian negara. untuk itu BPKP Provinsi Bengkulu kembali...
Libatkan BPK dan BPKP Polda Geber Penyidikan 7 Proyek Jalan & Irigasi
BENGKULU - Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimus) Polda Bengkulu hingga saat ini masih melakukan proses pengusutan dugaan korupsi atas pembangunan proyek jalan dan irigasi. Tujuh paket pekerjaan tersebut ditahun anggaran 2017 tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Saat ini dokumen-dokumen pendukung atas tujuh proyek yang diduga bermasalah tersebut sudah diserahkan oleh penyidik kepada Badan Pemeriksaan Keungan...
Usut 7 Titik Proyek Jalan
RBI, BENGKULU - Tujuh paket proyek jalan Provinsi tahun 2017 yang dilidik Polda Bengkulu, sejak awal 2018 lalu, bakal banyak yang naik ke tingkat Penyidikan. Sebab, proses pengusutan jalan yang diduga bermasalah itu, sekarang tinggal menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.
"Ya, untuk tujuh paket jalan itu, sekarang ini kita sudah minta...
Rp 3,4 Miliar , 27 Tersangka
BENGKULU,BE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah menerima uang kerugian negara lebih kurang Rp 3,4 miliar sampai awal mei 2018. Jumlah uang tersebut diselamatkan dari lima kasus korupsi yang diselidiki Kejati Bengkulu dan jajaran serta Polda Bengkulu. Dari lima kasus korupsi tersebut setidaknya ada 27 orang tersangka dan dua tersangka korporasi ditetapkan. Sejumlah kasus sudah selesai disidang pada persidangan...
Penetapan Tsk Korupsi Jembatan Usai Lebaran
PELABAI - Jika tidak ada kendala, Usai lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lebong akan menetapkan tersangka dugaan korupsi pembangunan jembatan Desa Tik Teleu, Kecamatan Lebong Atas senilai Rp 2,3 miliar. Sesuai hasil koordinasi penyidik ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Hasil audit kerugian negara ditarget sudah awal Juni.
"Mudah-mudahan tak ada kendala. kami akan koordinasi...
Pejabat Baru Diminta Selesaikan Temuan BPK
CURUP - Bupati Rejang Lebong (RL), Dr.H.Ahmad Hijazi,SH, M.Si melalui Sekda RL R.A. Denni,SH,MM meminta kepada seluruh pejabat baru yang baru dilantik untuk segera menyelesaikan temuan BPK dari laporan keuangan Pemkab RL tahun 2017. Dimana ada 12 organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada temuan BPK. Ini disampaikan Denni saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 263 pejabat eselon, II,III, dan...
Pengusutan DD Sungai Jernih Naik Status
KEPAHIANG - Penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Kepahiang masih mengusut perkara dugaan korupsi Dana Desa (DD) Sungai Jernih, Kecamatan Seberang Musi. Kabarnya penyidik akan meningkatkan status dari penyelidikan (Lidik) jadi penyidikan (Dik) untuk perkara yang sudah lama didalam perkara tersubut. Kapolres Kepahiang AKBP.Pahala Simanjuntak, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP.Yusiady,S.IK sudah memanggil berbagai pihak terkait untuk diminta keterangan. Pengumpulan bahan...
BPK Mulai Audit Belanja APBD
ARGA MAKMUR - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu mulai datang ke Bengkulu Utara (BU), kemarin (11/5). Kedatangan tim dari BPK tersebut diterima Bupati BU, Ir.Mian beserta jajaran pejabat utama Pemkab BU. Mereka akan melakukan audit tahunan terkait belanja APBD 2017 yang sudah berlalu. Sekda BU, Dr. Haryadi MM, M.Si menegaskan, seluruh bendahara baik bendahara OPD dan bendahara...
Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti
TAIS,BE - Temuan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu, 2014, Hingga kini belum ditindaklanjuti. Temuan terhadap pekerjaan pembangunan fisik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 7 miliar sampai sekarang belum dipungut. Padahal BPK memerintahkan kepada inspektorat segera memungut kerugian negara tersebut kepada penyedia barang dan jasa. Karena dari hasil audit BPK ditemukan adanya kekurangan pekerjaan melibatkan...
Malam Kamis, Deadline APBDes 12 Kecamatan
uda SH , Menyoroti lambannya APBDes disampaikan pemerintahan desa ke pemkab mukomuko. Hingga kemarin(8/5) , baru APDes tiga kecamatan yang selesai . Sedangkan desa di 12 kecamatan lainnya masih banyak yang belum selesai. bupati merintahkan kecamatan terus proaktif. menekan desa-desa diwilayahnya menuntaskan APBDes , dia memastikan terus memantau , agar semuanya cepat tuntas sesuai harapan. sisanya 12 kecamatan lagi...
Terdakwa Korupsi Irigasi Haya Dituntut 1,5 Tahun
BENGKULU - Jaksa penuntut umum,Almannoveri dan Novita, membacakan tuntutan terdakwa korupsi pekerjaan Peningkatan Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo, Lebong Selatan. Masing-masing terdakwa dituntut hukum terbialang ringan, seragam 1 tahu 6 bulan (1,5 tahun) penjara. Juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Tuntutan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Slamet Suripto,SH MH beranggotan dua hakim...
10 OPD Serapan Anggaran Rendah
KEPAHIANG - Sebanyak 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kepahiang masih rendah dalam serapan anggaran triwulan pertama 2018. 10 OPD tak mampu mencapai target serapan anggaran 20,82 persen dari yang sudah ditentukan. 10 OPD capaian serapan anggarannya dibawah 14,89 persen dan mendapat rapor merah ini Bagian Hukum (14,89 persen) Bagian Ortala(14,81 persen) Badan Keungan Daerah (13,57 persen),...
Serapan Anggaran Rendah
KEPAHIANG, BE - Capain target serapan anggaran di triwulan pertama 2018 masih sangat rendah. Sehingga gagal mencapai terget realisasi sebesar 20,82 persen. Saat di OPD dijajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang baru bisa dana sebesar 15,61 persen atau mengalami deviasi - 5,21 persen. Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM mengatakan, tak menyalahkan jajarannya, terkait dengan rendahnya serapan tersebut. karena...
Panitia RSMY Jangan Mengada-ada
BENGKULU - indikasi kecurangan dalam tender pembangunan proyek gedung medical centre di RSMY senilai 65 miliar dikomentari oleh pakar hukum Tata Negara Prof . Dr Juanda SH MH. Menurut dia, penambahan persyaratan yang dilakukan oleh panitia kepada peserta lelang harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Bila dalam aturan yang berlaku tidak ada penambahan persyaratan, maka panitia tidak seharusnya menambah-nambahkan persyaratan...
Dua OPD Disorot Tim Saber Pungli
BENGKULU - Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menjadi sorotan Tim Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Kedua OPD yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPM-PTSP).Sselasa (8/5) kemarin,tim Satgas Saber Pungli mendatangi dua OPD tersebut untuk melakukan sosialisasi. kendati hanya sekedar sosialisasi , namun dengan...
Penghentian Kades Limbur Lama Tunggu Keputusan Inkrah
KEPAHIANG, BE - Proses penghentian jabatan Kepala Desa (Kades) Limbur Lama , Riduan Siswandi belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Karena pemkab masih menunggu dugaan perkara korupsi Dana Desa(DD) yang menjerat kades memiliki hukum tetap atau inkrah.Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkab Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan SH menjelaskan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan menunjuk Pjs kades tidak dapat...
10 Desa Tak Bisa Cairkan DD dan ADD
BENTENG, BE - Hingga saat ini masih ada 10 desa diKabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang belum bisa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dikarenakan ke 10 desa tersebut belum menyerahkan syarat yang dibutuhkan untuk proses pencairan yakni dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018.
“Baik DD maupun ADD dari sepuluh desa di...
Mark UP Anggaran Di Benteng Menguat
BENGKULU - Tim Penyidik Pidana Kusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas dugaan perkara korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Benteng. Dua sprindik tersebut ditunjukkan unyuk Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah (DPPKAD)Benteng. Dalam waktu dekat dikabarkan sejumlah pejabat tinggi Benteng, satu persatu diundang oleh timpenyidik Kejati untuk dilakukan...
Pemeriksaan Saksi Jalan Kroya Tuntas
BENGKULU - Selesai sudah pemeriksaan seluruh saksi-saksi perkara dugaan korupsi Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Kroya Bengkulu Tengah. Pamungkasnya kemarin, kuasa hukum terdakwa menghadirkan saksi adecharge ir. Jawoto sumahaya, dosen Fakultas teknik universitas prof. Dr. Hazairin,SH Bengkulu. Majelis hakim kembali melanjutkan sidang pekan depan, agenda pemeriksaan terdakwa yang saling bersaksi antar terdakwa. Ketiganya, Syamsul Bahri ,SE, ST,MM selaku Kuasa...
Rp 215 Juta Dikembalikan
BENGKULU - Setelah pekan lalu mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 850 juta, kemarin (7/5) terdakwa korupsi pembangunan jembatan Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur tahun 2015, Indrajaya mengembalikan lagi kerugian negara sebesar Rp 215 juta. Pengembalian ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melalui Kuasa Hukum Soheri, SH. Dengan demikian, sudah Rp 1,065 miliar dari jumlah Rp 1,2 kerugian negara atas perkara...
Sekda Ingatkan Kades Agar Tidak Mark Up
KOTA BINTUHAN - Banyaknya Kades yang berurusan dengan penegak hukum karena Dana Desa (DD) jadi perhatian Pemkab Kaur. Sekda Kaur Nandar Munadi, S.Sos,M,Si di hadapan para kades dan camat di lantai dua kemarin (7/5) kembali mengingatkan agar kades tidak main-main dalam penggunaan DD. Nandar berharap kepala desa dapat membelanjakan DD sesuai prioritas pembangunan desa hasil musyawarah. Jangan sampai kegiatan...
Pensiunan Diminta Kembalikan Aset
BENGKULU,BE - Masih banyaknya mantan pejabat yang belum mengembalikan Kendaraan Dinas (Kernas), membuat Pemerintahan Kota Bengkulu mengambil tindakan. Sebab,sejak pensiun, para pejabat tersebut belum ada itikad baik ataupun mengkonfirmasi untuk pengembalian aset negara yang dibawanya, padahal sudah tidak memiliki hak lagi atas fasilitas tersebut.
"Ya, tadi sudah kita gelar rapat menyikapi belasan aset milik daerah seperti mobil dan motor...
Total Pengembalian KN Rp 1,06 Miliar
BENGKULU,BE - Kejaksaan Tingi (Kejati) Bengkulu kembali menerima pengembalian uang Kerugian Negara (KN) dari kasus korupsi proyek pembangunan jembatan Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu tahun 2015, Senin (7/5). Terdakwa yang mengembalikan uang kerugian negara tersebut adalah Indrajaya kontraktor pada proyek tersebut. Dengan demikian, total uang kerugian negara yang sudah dikembalikan pada kasus korupsi tersebut sekitar Rp 1,06...
Kadis PUPR Seluma Minta Sumpah Mati
BENGKULU - Setelah empat kali mangkir dari panggilan jaksa Penuntut Umum (JPU), akhirnya Kadis PUPR Kabupaten Seluma, Muhamad Syaipulah (49) didampingi staf PUPR Seluma, Berna, hadir di persidangan. Keduanya bersaksi atas terdakwa kasus penipuan proyek, Reno Andriansyah dan Cherli. Muhamad Syaipulah tampak gugup dan gemetar ketika pertama ditanya Majelis Hakim diketuai Admiral,SH,MH dan Hascaryo,SH,MH dalam persidangan, kemarin (7/5). Alasannya...
35 Desa Tak Kunjung Selesaikan APBDes
TAIS,BE - Sebanyak 35 desa di Kabupaten Seluma, masih belum menyelesaikan penyusunan alokasi pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sebagian besar evaluasi yang sudah dilakukan kecamatan ditemukan kesalahan mendasar sehingga APBDes tersebut tak kunjung selesai. Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) terpaksa melakukan pemeriksaan ulang dan pengembalian APBDes yang salah ke masing-masing desa. Kepala Dinas PMD Zaimi Tuhib Mpd kepada BE...
ASN dan Honorer Penerimaan Dana BK Konsekuensi Waktu Pengambalian Berakhir
RBI,BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu I Made Sudarmawan SH,MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan SH mengatakan, waktu bagi ASN dan Honorer penerima dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 berakhir. Sesuai dengan waktu yang diberikan tim penyidik maka tidak ada lagi perpanjangan waktu, dan konsekuensi bagi penerima dana BK tersebut segera dikaji.
"Ya, sudah...
Waktu Kembalikan Dana BK Habis
BENGKULU, BE - Waktu untuk mengembalikan uang kelebihan bayar tunjangan dana Beban Kerja |(BK) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, telah habis. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menyatakan, tidak akan memperpanjang lagi pengembalian uang tersebut. Sampai saat ini baru sekitar 84 ASN dan honorer yang mengembalikan dengan total uang Rp...
Terdakwa Korupsi Setor KN Rp 1,06 Miliar
RBI,Bengkulu - Lagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, menerima itikad baik dari terdakwa korupsi. Senin, (7/5) Penasihat hukum PH terdakwa Indrajaya dalam hal ini Soheri kembali mendatangi Kejati Bengkulu, untuk mengembalikan uang Rp 215 Juta. Sebelumnya ia juga sudah mengembalikan uang ke Kejati Rp 850 Juta. Jadi, total uang negara yang sudah dikembalikan oleh kontraktor pengerja jembatan tersebut Rp 1,06...
Hati-hati SPJ DD dan ADD
KEPAHIANG - Saat ini kedua tersangka dugaan korupsi Dana Desa(DD) Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir (BI) masing-masing, Rd dan konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas berinisial, Ar masih ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang. Proses melengkapi berkas dakwaan terhadap kedua tersangka yang saat ini dititipkan dilapas kelas IIA Curup tersebut masih digenjot penyidik agar nanti dapat dilakukan pelimpahan ke pengadilan...
Dari Rp 29 M, DD Terserap Rp 15 M
KOTA BINTUHAN - Penyerapan Dana Desa(DD) dari APBN tahun 2018 baru Rp 15 miliar. Jumlah ini baru 55 persen dari jumlah DD tahap pertama yang harus dicairakan sebesar Rp 29 miliar. Pasalnya sampai kini baru 111 desa yang telah merealisasikan DD tahap pertama. Sisanya sekitar 81 desa lagi , belum mengajukian pencairan, DD tahap pertama karena masih banyak desa...
TPP Seluma Salahi Permendagri
BENGKULU, BE - Koordinasi tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, ke Biro Hukum Kemetrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait aturan pemberian dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Seluma,2017, sudah ada hasilnya. Ahli dari biro hukum kemendagri serta ahli tentang Peraturan Pemerintah (PP) menegaskan pemberian TPP Yang kini dilidik kejati tersebut menyalahi aturan. Hal tersebut dikatakan Kejati Bengkulu, Baginda Polin Lumban...
Jaksa Lakukan Penyidikan
BENGKULU - Kejaksan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk perkara dugaan korupsi dana Tunjangan Pengasilan Pegawai (TPP) di kabupaten seluma tahun 2017. Nilainya mencapai Rp 50 miliar. Dimana dalam perkara ini ada indikasi kerugian negara mencapai 12 miliar. Diungkapkan kejati Bengkulu Bainda Polin Lumban Gaol, SH MH melalui Apidsus Hendri Nainggolan ,...
TPP Seluma Segera Naik Ke Penyidikan
RBI, BENGKULU - Kasus Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) di Kabupaten Seluma tahun 2017 mencapai 50 miliar yang terindikasi merugikan negara sebesar 12 miliar yang dilidiok Kejati Bengkulu ini berpotensi besar naik ke penyidikan. Sebab hasil pertemuan tim Penyidik Kejati Dengan Boro Hukum Kemendagri minggu lalu, ada saksi ahli yang mengatakan pengucuran TPP tersebut menyalahi aturan di Kemendagri. Hal itu...
50 Desa Belum Cairkan DD
ARGAMAKMUR - Rencana percepatan serapan Dana Desa (DD) yang ditarget Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD) Tahun ini gagal. Pasalnya masih ada 50 desa yang belum mencairkan dana desa tahap I hingga memasuki bulan mei ini. Kepala Dinas PMD Ir. Budi Sampurno menerangkan sampai kini desa yang belum mengajukan pencairan tersebut didampingi kusus oleh Kasi Pemerintahan Desa (Pemdes) masing-masing kecamatan. "kita...
SPP Dinas Jadi Temuan BPK RI
KEPAHIANG - Angaran perjalanan dinas menjadi salah satu objek temuan indikasi kerugian negara dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu. Dana SPP dinas Pejabat dan ASN dalam APBD 2017 Kabupaten kepahiang jadi temuan karena danya kekurangan berkas laporan oleh bendahar terkait. temuan SPP Dinas diakui kepala inspektorat daerah, Harun S.E yang saat ini bisa dklarifikasi secara tuntas...
Rp 671 Juta Kerugian Negara Belum Kembali
BENGKULU - Sebanyak Rp 900 juta uang negara dari dua perkara korupsi , kemarin (4/5) sekitar pukul 15.00 wib dikembalikan kekas negara melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Uang tersebut berasal dari koasus korupsi pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur 2015, yang diserahkan oleh Indra Jaya selaku kontaktor dengan nilai Rp 850 juta. Selanjutnya Rp 50 juta berasal dari kasus...
Dua Terdakwa Korupsi Kembalikan Kerugian Negara
BENGKULU, BE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menerima uang pengembalian kerugian negara dua kasus korupsi dengan total Rp 900 juta, Jumat(4/5) sore. Dari tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur 2015. Kemudian dari kasus tersangka pengadaan bibit kedelai di Dinas Ketahan Pangan Provinsi Bengkulu 2015. Terdakwa Indra Jaya selaku kontraktor pembangunan Jembatan Desa Padang Leban mengembalikan...
Indara dan Evarini Kembalikan Uang Negara Rp 850 Juta
RBI, BENGKULU - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati)Bengkulu, kembali berhasil membujuk kasus tersangka korupsi agar mengembalikan uang negara. Seperti pada Jumat(4/5) dua orang keluarga tersangka korupsi mendatangi Kejati untuk mengembalikan uang kerugian negara. Tersangka yang mengembalikan yaitu Indara Jaya selaku kontraktor dalam kasus korupsi pembangunan Jembatan di Padang Leban , Kabupaen Kaur, Provinsi Bengkulu tahun 2015. Total uang yangdikembalikan...
Pencairan Insentif UP Tak Prosedural
BENGKULU - Pencairan sebagian dana insentif upah pemungutan pajak 2017 oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPK) Provinsi Bengkulu Heru Susanto diduga diluar prosedural dan melangkahiaturan yang berlaku. Sebab UP dicairalkan sebelum peraturan Gubernur nomor 73 tahun 2016 tentaang TPP direvisi. Yakni berdasarkan SP2D pada bulan september 2017 untuk pembayaran triwulan I dan II tahun 2017 Rp 907 juta dan...
Anggaran 8 OPD Jadi Temuan BPK
KEPAHIANG, BE - Audit penggunaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang,2017 hampir dirampungkan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Temuan sementara diketahui ada 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terindikasi merugikan keuangan negara dalam mengelola anggaran tahun lalu. Kepala Inspektorat Daerah Harun SE AK MSi mengatakan, berkas temuan sementara sudah diserahkan kepada masing-masing OPD. Seluruh OPD...
DD Tujuh Desa Dilaporkan Bermasalah
TAIS, BE - Sejak digulirkannya Dana Desa (DD) terhitung 2015. Sejauh ini, DD sebanyak tujuh desa di Kabupaten Seluma, bermasalah. Dilaporkan warga atas dugaan adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam penggunaannya. Kepala Inspektorat Kabupatn Seluma Ramlan Fahmi SH kepada BE kemarin (3/5) menuturkan, "Dua desa sudah masuk keranah penegak hukum dan masih dalam proses, sedangkan lima desa lagi masih dalam...
Tujuh Desa Bermasalah DD
SELUMA - Semenjak digulirnya Dana Desa (DD) oleh pemerintahan pusat,mulai tahun 2015 lalu, suah tujuh desa di Kabupaten Seluma dilaporkan oleh masyarakat akan penyelewengan dana ratusan juta itu. Malah dua diantaranya, Lubuk Resam Seluma Utara dan Tawang Rejo Kecamatan Air Periukun sudah naik ketahap penyidikan .
“Ya, dua desa sudah masuk keranah hukum yang masih dalam proses penyidikan,...
Perpub TPP Dibatalkan
SELUMA - Akhirnya Peraturan Bupati (Perpub) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS Seluma besarannya mencapai Rp 65 miliar resmi dibatalkan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Irihadi, M.Si saat dikonfirmasi usai acara Sosialisasi BSPS di Bappeda, kemarin (3/5). Diketahui Irihadi, setelah dibatalkannya Perpub ini maka akan dibahas kembali besaran TPP yang akan diberikan kepada 3000 kelebih PNS...
Kejari Segera Tetapkan Tsk Korupsi di DPPKAD Kota
RBI, BENGKULU - Pasca perpanjangan waktu untuk pengembalian dana Beban Kerja (BK) yang diberikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu tempo hari, rabu (2/5) Kejari kembali didatangi itikad baik dan penerima dana BK tersebut. Hingga sekaramg sudah mencapi 84 orang yang sudah mengembalikan dengan total Rp 120 juta.
“Ya, sekarang kita msaih menerima bagi ASN dan honorer penerima dana BK itu...
Konsultan Pengawas Terima Uang Korupsi Proyek Enggano
RBI, BENGKULU - Sidang kasus korupsi pembangunan pryek jalan Laven di Pulau Enggano di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Rabu , (2/5) kembali menguak fakta baru . Sebab, dua orang selaku pengawas konsultan pengawas dalam pengerjan proyek tersebut ikut menerima uang dari terdakwa Lieng Jun yang diduga dari hasil korupsi proyek enggano. majelis hakimpun langsung memerintahkan Jasa Penuntut Umum...
Kepala BPKD Disebut Terima UP
BENGKULU - Selain Gubernur Bengkulu (nonaktif) Ridwan Mukti dan pimpinan aparat selaku tim pembina , ternyata Badan Pengelolaan Keungan Daerah(BPKD) Provinsi Bengkulu,Heru Susanto juga diduga menerima upah pungut insentif pajak yang yang dicairkan pada tahun 2017 selama 3 triwulan. Ini dikatakan oleh kassubag TU BPKD Provinsi Bengkulu selaku tim teknis tim UPT kabupaten Rejang Lebong, Rofik Sumantri. Saya...
Mark Up DD dan SPJ Fiktif
KEPAHIANG - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Limbur lama Kecamatan Bermani Ilir. Dua orang ditetapkan penyidik sebagai tersangka, karena diaangap paling bertanggung jawab dalam pengunaan DD dengan total sebesar 1,1 miliar. Kedua tersangka yakni kades limbur lama, RD dan konsultan perencana sekaligus...
Waktu Pengembalian Dana BK Diperpanjang
BENGKULU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu memberikan tambahan waktu kepada para ASN di BPKAD Kota untuk mengembalikan tunjangan dana Beban Kerja (BK) tahun 2015. jika sebelumnya dealine mengembalikan selisih tunjangan danaBK tersebut pada akhir April., diperpanjang hingga minggu pertama Mei 2018. Diungkapkan Kejari bengkulu I Made Sudarmawan SH MH melalui kasi pidsus Oktalian Darmawan SH, penambahan waktu ini lantaran...
Kejari Perpanjang Waktu Pengambilan Uang BK
BENGKULU, BE - Kejaksaan Negeri Bengkulu (Kejari), memperpanjang waktu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer Badan Pendapatan Keungan dan Aset Daerah ( BPKAD) Kota Bengkulu, mengembalikan kelebihan uang bayar tunjangan dana Beban Kerja (BK). Jika sebelumnya kejari memberi waktu hingga akhir April, waktu pengembalian sampai minggu pertama Mei 2018. kejari Bengkulu I Made Sudarmawan SH MH melalui Kasi...
Ada Temuan, Empat Desa Dideadline Inspektorat
KOTA MANNA-Tahun ini Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menindaklanjuti pengaduan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) di empat Desa. Hasilnya, ada temuan indikasi kerugian negara sehingga keempat desa ini dideadline selama 60 hari untuk mengembalikan uang Negara tersebut.
"Untuk tahun ini ada 4 desa yang dilaporkan ke Ipda (Inspektorat Daerah) terkait DD/ADD,"
Ujar Ipda Kabupaten...
Kejati Tunggu Jawaban Kemendagri, Kasus TPP Seluma
RBI, BENGKULU - Kasus Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Seluma yang terindikasi merugikan negara Rp 12 Miliar itu hingga sekarang terus berlanjut. Sebab, perkembangan terbaru sejauh ini, Kejaksaan Tinggi(Kejati) Bengkulu, sudah mengutuskan tim berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta untuk mempertanyakan payung hukum terkait dengan pengucuran TPP Di Kabupaten Seluma tahun 2017 tersebut.
"Ya,kemarin Pak Aspidsus, Hendri...
Jemput Tersangka TPP Lahan MAN 2
BENGKULU - Tim Penyidik tipikor Polres Bengkulu berencana akan melakukan penjemputan terhadap kedua tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) aliran dana perkara korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013. Kedua tersangka yakni MA dan VS yang saat ini berada diluar Bengkulu. Penjemputan ini juga terkait dengan penelusuran rekening koran dari kedua tersangka yang sebelumnyas sempat dilakukan...
Ini Perkembangan Kasus DPPKAD Kota
RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu I Made Sudarwaman SH,MH mengatakan, audit Kerugian Negara (KN) dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 masih ada kendala. Yaitu, dokumen tentang prosedur yang tidak dilakukan dalam proses pencairan dana BK tersebut.
"Ya,kata pihak BPKP mereka butuh dokumen itu. jadi, itulah yang menjadi ada sedikit...
Kepsek dan Ketua Yayasan , Suami Istri
BENGKULU - Penyidik Unit Tipikor Polres Bengkulu menemukan beberapa fakta baru dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan SMKIT Arsitek di Kelurahan Bentiring Tahun 2016. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa pelaksanaan proyek tersebut tak lain adalah Kepala SMKIT Arsitek yakni Edi Pancawarman. Menariknya pengerjaan proyek pembangunan senilain Rp 2,6 miliar yang dilaksanakan tersebut adalah di bawah naungan yayasan yang...
Kemungkina Ada Tersangka Jilid II
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi(Kejati) Bengkulu hingga saat ini masih terus melakukan pengembangan atas perkara korupsi proyek pembangunan jalan lapen di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016. Kendati saat ini perkara tersebut tengah menyidangkan sebanyak 6 terdakwa, namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam perkara ini.
Lebih Lanjut Baca Link Berikut:
27042018-06-Kemungkinan Ada Tersangka Jilid...
Mark Up Material, Rugi Rp 490 Juta
Perkara Korupsi Preservasi jembatan Air Lirik Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, mulai disidangkan PN Tipikor Bengkulu. Sidang perdana yang mendudukan, Karsono, Direktur PT Menarabaja Sarana Sakti sebagai terdakwa digelar kemarin (26/4), dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Novita,SH.,MH dan Noveri,SH,MH, menyebutkan dalam dakwaan, perbuatan Karsono melakukan mark up (pengelembungan harga) material, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 490...
Dirsus Pastikan Lanjut Lidik 7 Titik Jalan Rusak
Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Ahmad Tamizi SH mengatakan, khusus untuk proses penyelidikan tujuh titik proyek pembangunan jalan Provinsi dipastikan terus berlanjut.
"Ya,tujuh titik proyek jalan yang sudah dilidik Polda Bengkulu, selama ini tetap terus kita lanjutkan. Namun untuk proses penyelidikan tentu melewati beberapa proses yang sekarang masih terus kita lakukan," ucapnya Kamis, (26/4).
Setelah proses tahapan penyelidikan...
Mantan Sekwan RL Dituntut 1,5 Tahun
Jaksa Penuntut Umum Kejari Rejang Lebong, Mario Vegas, SH menuntut ketiga terdakwa korupsi SPPD fiktif DPRD Rejang Lebong masing-masingnya 1,5 tahun penjara. Selain pidana pokok, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda Rp.50 juta, subsidair 3 bulan penjara.
Lebih Lanjut Baca Link Berikut:
26042018-09-Mantan Sekwan RL Dituntut 1,5 Tahun
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Rejang Lebong
Pihak Ketiga Boleh Kerjakan RAB DD
Kegiatan Workshop yang dilaksanakan Kabupaten Kaur ini membahas tentang RAB Dana Desa yang mana dalam pembuatan RAB DD boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga . Itu berlaku jika dalam satu desa tidak ada tenaga ahli untuk membuat RAB.
Lebih Lanjut Baca Link :
26042018-04-Pihak Ketiga Boleh Kerjakan RAB DD
Sumber : Rakyat Bengkulu
Entitas : Kabupaten Kaur
Dua Tsk DD Padang Beriang Dilimpahkan
Setelah dinyatakan P21 alias lengkap, dua tersangka korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Padang Beriang Kecamatan Pino Raya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkulu Selatan (BS), Selasa (24/4). Bersama tersangka mantan Kades Sapirin dan mantan bendahara Didit Suprianto, ikut diserahkan Barang Bukti (BB). Ini merupakan kali ketiganya penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres BS menuntaskan...
Belum Cairkan DD
Target pencairan Dana Desa (DD) tahap I tuntas April ini, dipastikan tak tercapai. Hingga kini masih ada 80 desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap I. Hal ini bukan hanya berimbas pada keterlambatannya pembangunan didesa. Tetapi sedikitnya ada 1.100 perangkat desa mulai dari Kades,sekdes,tiga kasi, kadun,dan perangkat masjid belum menerima honor sejak awal tahun lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat...
50 ASN Kembalikan Dana BK Rp 160 Juta
Pasca diultimatum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, sejauh ini sudah 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKAD Kota Bengkulu mengambalikan dana Beban Kerja (BK) tahun 2015. Total dana yang sudah dikembalikan ke kas negara melalui Kejari Bengkulu mencapai Rp 160 Juta. Kajari Bengkulu I Made Sudarmawan, SH,MH mengungkapkan, yang harus dikembalikan oleh para ASN BPKAD yang menerima tunjangan BK tahun 2015...
Keterlambatan Pencairan ADD Dikeluhkan
Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) sampai saat ini terbilang lambat. Hal ini berbeda dengan Dana Desa (DD) yang sudah ada pencairan 20 persen beberapa waktu. "Kami berharap, ADD juga bisa demikian," terang Kades Pasar Pedati,Kecamatan Pondok Kelapa, Rahaya. Menurut Rahaya, pihak desa sangat berharap ADD bisa turun dalam waktu dekat. Kalau memang ada...
Korupsi makan Minum TSK Baru Segera Diperiksa
Perkara tindak pidana Korupsi makan minum di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014, masih berlanjut. Penyidik kejaksaan negeri Mukomuko, memastikan ada calon tersangka baru.
"Sudah kita pastikan ada tersangka barunya, tinggal melakukan pemanggilan”
Tegas kejari Mukomuko, Agus Irawan Yusti sianto SH,. MH dikonfirmasi Bengkulu Ekspress, kemarin (23/4).
Untuk calon dan jumlah tersangka masih dirahasiakan. Karena penyidik masih bekerja dalam...
Berkas DD 4 Desa Disampaikan Ke BKD
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Saroni didamoingi Kabid pemerintahan Desa dan Kelurahan, Eka Purwanto kemarin (23/4), pagi menyampaikan dari 148 Desa, sebanyak 31 Desa telah menyampaikan APBDes di OPD tersebut. Dari pulunan desa tersebut sebanyak 4 desa yang sudah melakukan verifikasi, diteken Bupati hingga berkas nya disampaikan ke Badan Keungan Daerah (BKD) untuk proses lebih lanjut...
Sidang Korupsi Jalan Kroya Kembali Ditunda
Sidang dugaan korupsi pembangunan jalan tugu hiu simpang Kroya Padang Jati menuju Karang Panggung Kembali digelar. Mendudukkan tiga terdakwa Syamsul Bahri ,SE,ST,MM selaku kuasa pengguna anggaran (KPA),Sahril ST selaku pejabat peklaksana, teknis kegiatan (PPTK) dan R Ferdi selaku kontraktor. Sidang kemarin (23/4) dengan agenda pemeriksaan saksi yang tertunda ketiga kalinya, karena saksi ahli dari BPKP yang mesti dihadirkan JPU...
Kejati Terus Bidik Temuan BPK Di Benteng
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH.,M.Hum melalui Apidsus Kejati Hendri Ninggolan SH,MH mengatakan, kasus penyelewengan anggaran sesuai sesuai dengan temuan BPK senilai Rp 9 miliar diKabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) tahun 2016 sejauh ini kasus n ya terus berlanjut.
“Kasus temuan BPK Rp 9 miliar dibenteng itu, sudah ditindak lanjuti sekitar 70 persen. Dalam penindakan itu...
Kejati Pastikan Usut TPP Rp 50 M Seluma
Gedung kejaksaan tinggi (Kejati) Bengkulu Seni, (23/4) didatangi masyarakat Kabupaten Seluma yang mengatasnamakan Lembaga Pamer Hati Pembangunan Seluma (LPPS). Kedatangan mereka pertama memberikan support sepenuhnya Penyidik Kejati Bengkulu , dalam mengusut tuntas kasus TPP Rp 50 M dikabupaten Seluma 2017 yang berbaur ada indikasi dugaan korupsi tersebut.
“Kedatangan kami tidak banyak kami minta penyidik kejati agar menegakkan hukum...
Bupati : Silahkan Usut TPP Seluma
Terkait adanya masyarakat Seluma yang melakukan unjuk rasa di Kejati Bengkulu, Senin siang (23/4). Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH mempersilahkan penegak hukum mengusut tambahan perbaikan penghasilan (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.
“Silahkan saja melakukan pengusutan toh anggaran TPP belum sempat dibagikan kepada ASN Seluma dan anggaran tersebut masih tersimpan dikas daerah,”
Kata bupati Seluma H...
Bupati Persilakan Usut TPP Seluma
Bupati seluma H . Bundra Jaya, SH.,MH menegaskan permasalahan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) Untuk PNS Kabupaten Seluma tahun 2017, Silakan diusut Kejati Bengkulu. Terutama temuan terkait Rp. 12 miliar hasil audit BPK pada audit tersebut.
“Silahkan saja toh anggaran TPP belum sempat dibagikan kepda PNS Seluma , anggaran tersebut masih tersimpan di kas daerah"
Ujar Bundara, kepada awak media kemarin...
Bendungan Sengkuang Terbengkalai
Ketuan DPRD Bengkulu Utara (BU), Aliantor Harahap SE mengaku kecewa atas tidak selesainya proyek Bendungan Sengkuang di Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP). Ia meminta agar Bupati BU, Ir Mian dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) BU, Heru Susanto ST.
"Pekerjaan itu bukan nilainya kecil, tapi pagu anggarannya Rp 4,9 Miliar. Bayangkan bagaimana...
Jaksa Temukan Kuitansi Palsu
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah melakukan penyidikan secara intensif terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran mencapai Rp 9 miliar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Benteng tahun 2016. Berdasarkan hasil penyelidikan, saat ini tim penyidik Kejati Bengkulu menemukan beberapa kuitansi yang dipalsukan dari perkara yang masuk dalam temuan BPK tersebut.
"Ya ada temuan BPK Rp 9 miliar, namun 70 persen...