Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala
Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2011, Pasal 6
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD;
Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD; dan
...
Nama Bengkulu Diabadikan di Singapura
Nama Bengkulu atau yang pada zaman kolonial Inggris dikenal dengan nama Bencoolen diabadikan di Singapura. Pada salah satu wilayah di negara pulau itu terdapat jalan dan wilayah yang diberi nama Bencoolen. Penamaan Bencoolen pada salah satu wilayah itu untuk mengenang pertukaran wilayah jajahan antara Inggris dengan Belanda. Tidak sedikit pula warga Bengkulu asli yang kemudian pindah ke Singapura dan...
Mata Dapat Memperlihatkan Kejujuran
Tahukah anda bahwa seseorang berbohong atau tidak dapat dilihat dari mata orang tersebut?
Beberapa orang memiliki kemampuan untuk menipu orang lain dengan mudah. Namun, saat seseorang berbohong, biasanya bisa dilihat dari fisiknya. Salah satunya adalah dengan mengamati mata lawan bicara Anda. Mengapa demikian?
Ketika menjawab pertanyaan dan bola mata orang tersebut bergerak ke arah kiri kemungkinan jawabannya jujur. Sedangkan bila bergerak...
Call for Papers Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
BPK RI menerbitkan Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (ISSN 2460-3937) dua kali dalam setahun. Jurnal ini menerima naskah ilmiah hasil penelitian maupun non penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.
Sehubungan dengan rencana penerbitan Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume II Nomor 2, Edisi Desember 2016, kami mengundang para pemeriksa, peneliti,...
Pendapat BPK kepada Pemerintah
Pendapat BPK ini disampaikan kepada pemerintah karena dari hasil pemeriksaan BPK selama ini, BPK masih menjumpai adanya permasalahan-permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan pada kementerian negara/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
Download PDF
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (ISSN 2460-3937) Volume II No 1, Edisi Juni 2016
Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan nasional. Salah satu isu sentral perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini adalah lemahnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi, sehingga perencanaan pembangunan dapat efektif mendukung pembangunan nasional yang terpadu dan komprehensif...
Dana Parpol Jadi Temuan BPK
TAIS,BE – Penggunaan anggaran bantuan untuk partai politik (Parpol) pada 2015 banyak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK itu tidak segera ditindaklanjuti oleh parpol yang mendapatkan bantuan dana, maka dana bantuan dana parpol 2017 mendatang terancam tidak disalurkan lagi.
“LHP BPK untuk dana bantuan parpol sudah diserahkan ke seluruh parpol yang memiliki wakil di...
LHP BPK Selesai, Dana Banpol Siap Dicairkan
MUKOMUKO – Partai politik (Parpol) pemilik kursi di DPRD Mukomuko segera terima dana bantuan Pemda Mukomuko. Ini setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Banpol tahun 2015 tuntas, dan diserahkan ke Pemda Kamis kemarin (4/8).
LHP diserahkan langsung kepada Wakil Bupati Mukomuko, Haidir, S.IP. LHP ini tidak bakal mempengaruhi pencairan dana Banpol tahun...
Dewan Pastikan Temuan BPK Hanya Administrasi
ARGA MAKMUR – Ketua DPRD Bengkulu Utara (BU) Aliantor Harahap, SE menegaskan tidak ada temuan kerugian negara yang sifatnya menguntungkan pihak lain. Hal ini terkait temuan kerugiaan negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD BU 2015 sebesar Rp 1,7 miliar.
Ali menerangkan ada sebesar Rp 390 juta yang menjadi temuan BPK adalah adanya kesalahan proses administrasi keuangan....
Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Bengkulu, 22 Juli 2016. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara TA 2015 kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah di Ruang Rapat Kepala Perwakilan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan juga sebagai penanggungjawab pemeriksaan LKPD TA 2015. Acara penyerahan dan penandatanganan berita acara...
Dana Bergulir Ratusan Juta Jadi Temuan BPK
KEPAHIANG, BE – Penyaluran dana bergulir Pemda Kepahiang tahun lalu kembali menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Totalnya mencapai Rp 533 juta yang mesti diselesaikan oleh eksekutif supaya tak menjadikan catatan buruk pengelolaan keuangan daerah.
Dana bergulir menjadi temuan diketahui dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015. DPRD meminta Bupati Kepahiang...
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Atas pengelolaan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan...
Butuh Komitmen, Tuntaskan Temuan BPK
KOTA MANNA – Masih amburadulnya aset menjadi kendala bagi Pemda Bengkulu Selatan (BS) untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Untuk menuntaskan permasalahan aset, menurut Sekda BS, Rudi Zahrial, SE dibutuhkan komitmen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Aset selalu jadi temuan BPK. Sebenarnya kalau ada komitmen dari SKPD untuk menyelesaikan aset, maka permasalahan aset bisa tuntas. Khususnya...
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Atas pengelolaan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan dalam...
Pemerintah Provinsi Bengkulu Gagal Pertahankan Opini WTP
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan langsung oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., C.A. kepada Ketua DPRD Provinsi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Paripurna...
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Atas pengelolaan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan dalam...
BPK Buka Puasa Bersama Anak Yatim
18 Ramadan 1437 H bertepatan dengan 23 Juni 2016, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengadakan acara buka puasa bersama anak-anak yatim di wilayah Kota Bengkulu. Acara yang rutin dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tiap tahunnya pada Bulan Ramadhan ini berlangsung di ruang Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengundang tiga puluh orang anak yatim...
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Atas pengelolaan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan dalam...
Lima Kabupaten/Kota Peroleh WDP, Satu WTP
Pada hari ini, Selasa 31 Mei 2016, bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Kepala Perwakilan juga sebagai Penangungjawab Pemeriksaan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Ketua DPRD dan Pimpinan Daerah pada enam entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten...
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU, KABUPATEN KAUR, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, KABUPATEN REJANG LEBONG, KABUPATEN MUKOMUKO DAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Atas pengelolaan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan dalam...
LHP LKPD Pertama Raih Opini WTP
Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan Pemerintah Daerah pertama yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 (unaudited) kepada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sehingga Kepahiang juga merupakan Kabupaten pertama yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 (audited). LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan juga sebagai penangungjawab pemeriksaan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang dan Bupati Kepahiang...
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Atas pengelolaan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan dalam...
Rangkaian Kegiatan Awal Kepala Perwakilan di Bengkulu
Tak kenal maka tak sayang...... mengenali daerah baru dengan menghadiri berbagai kegiatan yang dilaksanakan pihak Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal lainnya di Provinsi Bengkulu.
Hal ini pulalah yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan yang baru, bapak Yuan Candra Djaisin, untuk memahami daerah baru penugasan beliau. Mengadakan rapat mingguan mengawali hari-hari kerja setiap awal minggu, menghadiri undangan Gubernur Bengkulu dalam rangka Gerhana...
Tinjauan Yuridis atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Tinjauan Yuridis atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Perda Kepahiang 2013 – 5
Perda Nomor 5 Tahun 2013 PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
Perda Kepahiang 2013 – 4
Perda Nomor 4 Tahun 2013 PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG KEPADA PDAM TIRTA ALAMI
Perda Kepahiang 2013 – 2
Perda Nomor 2 Tahun 2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 5 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PEMDA KEPAHIANG
Perda Provinsi Bengkulu 2015 – 5
PERDA BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2015 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI BENGKULU TA 2014
Perda Provinsi Bengkulu 2015 – 3
PERDA BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERDA PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 2008 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH
Perda Provinsi Bengkulu 2015 – 2
PERDA BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2015 PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI DI PROVINSI BENGKULU
Perda Provinsi Bengkulu 2015 – 1
PERDA BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2015 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 37
PERGUB NO 37 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN TAMBAHAN KEPADA PNS
Pergub Bengkulu 2015 – 36
PERGUB NO 36 TAHUN 2015 PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN ATAU PEKERJAAN DI PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 34
PERGUB NO 34 TAHUN 2015 PENGANKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS BLUD POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 33
PERGUB NO 33 TAHUN 2015 TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BLUD POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 31
PERGUB NO 31 TAHUN 2015 SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 30
PERGUB NO 30 TAHUN 2015 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 29
PERGUB NO 29 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
Pergub Bengkulu 2015 – 28
PERGUB NO 28 TAHUN 2015 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 27
PERGUB NO 27 TAHUN 2015 BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI
Pergub Bengkulu 2015 – 26
PERGUB NO 26 TAHUN 2015 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 25
PERGUB NO 25 TAHUN 2015 JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG JASA BLUD POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 24
PERGUB NO 24 TAHUN 2015 TARIF LAYANAN BLUD POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 23
PERGUB NO 23 TAHUN 2015 PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPARTO PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 21
PERGUB NO 21 TAHUN 2015 PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 20
PERGUB NO 20 TAHUN 2015 PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMDA PROV BENGKULU TAHUN 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 19
PERGUB NO 19 TAHUN 2015 PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BEGKULU TAHUN 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 18
PERGUB NO 18 TAHUN 2015 PENETAPAN PERSENATSE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMDA DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 17
PERGUB NO 17 TAHUN 2015 rencana kerja pemerintah daerah provinsi bengkulu tahun 2016
Pergub Bengkulu 2015 – 16
PERGUB NO 16 TAHUN 2015 PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 15
PERGUB NO 15 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 14
PERGUB NO 14 TAHUN 2015 TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pergub Bengkulu 2015 – 13
PERGUB NO 13 TAHUN 2015 PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BENGKULU TA 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 12
PERGUB NO 12 TAHUN 2015 PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU TA 2015
Pergub Bengkulu 2015 – 11
PERGUB NO 11 TAHUN 2015 PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 9
PERGUB NO 9 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERGUB NOMOR X.03 TAHUN 2008 TANTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MUKA BAGI PNS
Pergub Bengkulu 2015 – 8
PERGUB NO 8 TAHUN 2015 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pergub Bengkulu 2015 – 7
PERGUB NO 7 TAHUN 2015 TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MESS PEMERINTAH
Pergub Bengkulu 2015 – 6
PERGUB NO 6 TAHUN 2015 PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BARAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Pergub Bengkulu 2015 – 5
PERGUB NO 5 TAHUN 2015 TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBRANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN
Pergub Bengkulu 2015 – 4
PERGUB NO 4 TAHUN 2015 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU
Pergub Bengkulu 2015 – 3
PERGUB NO 3 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Pergub Bengkulu 2015 – 2
PERGUB NO 2 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,DPRD DAN PNS
Pergub Bengkulu 2015 – 1
PERGUB NO 1 TAHUN 2015 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2015
Perbup Seluma 2014 – 33
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAB SELUMA PADA PT.BANK BENGKULU TA 2014
Perbup Seluma 2014 – 30
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, AJUDAN DAN SOPIR PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 20
PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 29
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERBUP 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Perbup Seluma 2014 – 26
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP 29 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Perbup Seluma 2014 – 24
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 23
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERBUP 24 TAHUN 2013 TENTANG PETUNUK PELAKSANA PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011
Perbup Seluma 2014 – 22
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG PADA DINAS KEHUTANAN
Perbup Seluma 2014 – 21
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN DAN TATA KERJA BAPPEDA
Perbup Seluma 2014 – 19
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014 TUGAS POKOK, SUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 18
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2014 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 17
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2014 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 16
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2014 TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN DAN TATA KERJA DINAS PEKERJA UMUM KAB SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 15
PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2014 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 13
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2014 STANDAR BIAYA MASUKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 14
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014 TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
Perbup Seluma 2014 – 12
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 SOP PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
Perbup Seluma 2008 – 12
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 11
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 PERUBAHAN PERBUP SELUMA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Perbup Seluma 2014 – 10
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Perbup Seluma 2014 – 9
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KEBUPATEN SELUMA
Perbup Seluma 2014 – 7
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA 2014
Perbup Seluma 2013 – 6
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 PENCABUTAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA DENDA BAGI PELAPOR PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING MELAMPAUIBATAS