Camat dan Kades Diminta Data Aset Terbengkalai
KAUR - Plt. Asisten I Setda Kaur, Drs. Sinaruddin, mengatakan pihaknya mengistruksikan seluruh camat dan kepala desa, agar mendata aset tanah Pemkab Kaur yang ada di wilayah masing - masing. "Kita minta kepada Camat untuk memberitahukan kepada seluruh kepala desa untuk mendata dan melaporkan kepada kita aset Pemkab Kaur yang terbengkalai atau pun yang telah digarap masyrakat", sampainya. "Kita...
Biaya Buat LPJ DD Rp. 18 Juta
ARGA MAKMUR - Penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kali terus berjalan. Penyidik berencana memanggil beberapa saksi lagi termasuk orang yang dibayar tersangka Sadi Darmanto, Kades Kali non aktif untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) DD. Kasi Intel Kejari Bengkulu Utara, Denny Agustian, SH, MH. menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap tersangka Sadi, diakui tersangka bahwa LPj DD tahun 2020 dibuat...
Kerugian Negara DD Batu Layang Rp. 284 Juta
ARGA MAKMUR - Dugaan korupsi dalam pelaksanaan anggaran 2019 pada Dana Desa (DD) Batu Layang, Kecamatan Hulu Palik makin menguat. Ditemukan kerugian negara Rp. 284 juta berdasarkan hasil audit Inspektorat BU sebagai tim audit yang ditunjuk Polres BU. Diantaranya pembangunan jalan, penyelenggaraan beberapa kegiatan non fisik hingga pemberdayaan masyarakat desa. Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH. melalui...
Kerja Tak Beres, Blacklist
PELABAI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si. mengingatkan seluruh rekanan pelaksana kegiatan fisik yang bersumber APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten yang telah tanda tangan kontrak segera memulai pekerjaan. "Saya harap tahun ini tidak ada proyek luncuran. Kalau memang tidak sanggup melaksanakannya mengingat faktor waktu sudah mepet atau ada kendala lain, lebih baik...
Jaksa Masih Kembangkan Dugaan Korupsi Desa Kali
ARGA MAKMUR - Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) belum menutup kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kali Kecamatan Arma Jaya. Meskipun saat ini Jaksa sudah menentapkan Sa, Kepala Desa Kali non aktif sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Jaksa juga masih menelusuri aliran dana yang diduga digunakan Sadi untuk kepentingan pribadinya. Jaksa menemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp....
Tak Terbukti Primair, Kades Divonis 2 Tahun
BENGKULU - Kepala Desa Kuripan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, Zaldi bin Tabrin akhirnya dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim PN Bengkulu, (30/8) pagi menyatakan terdakwa tidak bersalah dalam dakwaan primair JPU. Namun terbukti bersalah, sebagaimana dakwaan subsidair. Zaldi terbukti melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa...
LPJU dan Traffic Light Rusak
KOTA MANNA - Lebih dalam lima tahun Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) tanda dilengkapi oleh lampu lalu lintas atau traffic light tersebut rusak. Ketua komisi II DPRD BS, Dodi Martian mendesak ke pemerintah daerah untuk segera memperbaiki LPJU dan traffic light. "Harus mejadi perhatian, karena dengan adanya penerangan wajah kota lebih hidup dan meminimalisir kriminalitas", kata Dodi. Terkait dengan kewenangan...
Tentukan Pengelolaan Aset di Luar Daerah
SELUMA - Pemkab Seluma akan menentukan pengelolaan aset daerah yang berada di luar provinsi. Apakah nanti dikelola pihak ketiga atau dikelola Pemkab sendiri. Hal ini setelah Bupati Seluma bersama pejabat lainnya meninjau sekaligus mengecek langsung keadaan aset milik Pemkab Seluma, salah satunya yang berada di Jalan Duren III, Jakarta Selatan. Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Eryan Andesca , S.Sos....
Kerugian Negara Mulai Dihitung
BENGKULU - Pengusutan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi non fisik di Kabupaten Seluma tahun 2020 sebesar Rp. 6,1 miliar terus digeber oleh penyidik. Terbarunya, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu telah memulai proses audit perhitungan kerugian negara ke BPKP Provinsi Bengkulu. Penyidik Pidsus Kejati Bengkulu juga terus mengumpulkan alat bukti dari sejumlah saksi, mulai dari kepala sekolah, pejabat...
Aset Tersangka Pengendali Banjir Didata
BENGKULU - Dugaan korupsi pengaman sungai pengendali banjir Air Sungai Bengkulu tahun 2019 masih bergulir di persidangan. Penyidik Pidsus Kejati Bengkulu berupaya kerugian negara yang ditimbulkan pada korupsi tersebut seluruhnya diselamatkan. Sejauh ini penyidik Pidsus Kejati Bengkulu telah melakukan pendataan aset, pemblokiran rekening tiga orang terdakwa. "Sudah ada pendataan aset, diperkirakan nilainya Rp. 850 juta", jelas Jaksa Pidsus Kejati...
Lelang Randis Terancam Batal
TUBEI - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melelang 327 unit kendaraan dinas (randis) hasil penertibn dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran, terancam batal. Dlm Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini hanya disiapkan Rp. 56 juta. Sementara dana yang dibutuhkan untuk penghapusan aset yang bergerak mencapai Rp. 150 juta.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Dana Covid-19 Desa Terindikasi Menyimpang
TUBEI - Penggunaan Dana Desa (DD) minimal 8 persen dari pagu setahun oleh 93 Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Lebong terindakasi banyak yang menyimpang. Diduga banyak desa yang keliru merealisasikannya. Atas dugaan penyimpangan DD untuk penaganan Covid-19 itu, Kapolres Lebong, AKBP. Nur Ichsan, S.IK. mengakui sebagai kesalahan administrasi sehingga tidak sampai diproses hukum. Dimintanya Pemerintah Desa segera adaptasi memahami...
Bupati Diminta Tegas Kepada Kontraktor
KOTA MANNA - Temuan BPK-RI yang saat ini sudah ditangani Kejaksaan mendapat sorotan dari banyak pihak. Dewan mendesak agar ada sikap tegas dari Bupati Gusnan Mulyadi terhadap para kontraktor yang tak taat dengan kewajiban mengembalikan kelebihan bayar. Sebab hal ini berimbas pada temuan BPK-RI yang berujung pada kegagalan meraih status WTP. Ketua Komisi II DPRD BS, Dodi Martian mengatakan...
Kades Kembalikan Kerugian Negara
ARGA MAKMUR - Inspektorat daerah sudah mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) audit pembangunan jembatan di desa Lubuk Balam, Kecamatan Air Besi tahun anggaran 2019. Hasilnya ditemukan kerugian negara Rp. 17,9 juta yang berasal dari kekurangan volume jembatan. Inspektorat juga sudah menerima bukti pengembalian dana dari Kepala Desa Lubuk Balam sesuai dengan besaran audit.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Sehat, Eks Ketua DPRD Masuk Sel
TUBEI - Status TR, mantan ketua DPRD Kabupaten Lebong 2014-2019 yang tidak dijelokan ke terali besi ruang tahanan Polres Lebong, hanya berlaku sepanjang kondisinya memang butuh perawatan insentif di RSUD. "Yang jelas tersangka belum ditahan di ruang tahanan Polres karena faktor kesehatannya yang memburuk", kata Kajari Lebong, Arief Indra Kusuma Adhi, SH, MH. saat jumpa pers Selasa (24/8).
Sumber :...
Segera Tetapkan Tersangka Korupsi DD Kayu Elang
SELUMA - Dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kayu Elang, Kecamatan Semindang Alas (SA) tahun 2019 yang diusut oleh unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Seluma dari tahun 2019 akhirnya diketahui kerugian negara (KN) sebesar Rp. 340 juta. Kapolres Seluma, AKBP. Darmawan Dwiharyanto, S.IK. melalui Kasat Reskrim AKP. Andi Ahmad Bustanil, S.IK. mengatakan, sebelumnya dari...
Inspektorat Temukan Kerugian Negara
SELUMA - Inspektur Inspektorat Seluma, Dedy Ramdani mengatakan saat ini audit terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi tengah di proses. Audit tersebut berdasarkan permintaan dari Kejari Seluma. Kejari Seluma sudah menaikkan status dari Pulbaket menjadi penyelidikan.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Bos Pamor Ganda Akan Diperiksa
ARGA MAKMUR - Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) mulai menyiapkan lanjutan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengelolaan lahan seluas 63 hektare milik pemkab BU sejak 2019. Kajari Bengkulu Utara, Elwin Agustian Khahar, SH, MH. melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH. menuturkan bahwa pihaknya sudah meminta keterangan pihak PT. Pamor Ganda (PG).
Sumber : Rakyat Bengkulu
Monev PPKM, Gubernur Bengkulu Ingatkan Segera Salurkan Bansos
Kepahiang -- Bersama dengan Forkompimda, Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Kepahiang. Dalam kesempatan ini Gubernur mengatakan pada PPKM ini penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) harus terealisasi dengan baik. Selengkapnya...
Dirobohkan 2 Tahun Lalu
BENGKULU - Kondisi pagar depan DPRD Provinsi Bengkulu belum juga dibangun, pasca dirobohkan saat pembangunan trotoar dan pelebaran jalan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu 2019 lalu. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH. menegaskan, harusnya pagar yang sebelumnya kokoh itu dibangun kembali oleh pihak ketiga sebagai penanggungjawab pembangunan. Dijelaskan Usin, perobohan pagar depan Gedung DPRD...
Lengkapi Data, Cek Fisik ke Lapangan
PINO - Pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan (BS) terus bergerak cepat dalam menuntaskan pengusutan dugaan korupsi Dana Desa (DD) Desa Air Umban, Pino. Setelah memblokir sertifikat lahan milik kepala desa (Kades) setempat yang diduga dibeli menggunakan DD desa tersebut. "Kami minta bantuan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengecekan fisik", kata Kepala...
Kejari Tunggu Hasil Audit
SELUMA - Perkara dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Cawang Kecamatan Lubuk Sandi tahun 2020 masih menunggu hasil audit dugaan kerugian negara dari Inspektorat. Kajari Seluma, Wuriadhi Paramita, SH. MH. melalui Kasi Pidsus, Ahmadi, SH. mengatakan, permohonan audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan ke pihak Inspektorat telah dilakukan sejak 8 Juni...
Insentif Nakes Seluma Tak Kunjung Dibayar
TAIS - Ternyata hingga kemarin, insentif petugas vaksinator Covid-19 dari 24 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Seluma, tak kunjung dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Seluma. "Sampai detik ini masih ada keluhan Nakes yang belum dibayarkan, padahal anggarannya sudah tersedia", sampai Ketua DPRD Seluma, Nofi Erivan Andesca, SSos. kepada wartawan. Untuk itu DPRD Seluma akan menyurati Pemerintah Kabupaten Seluma agar sesegera mungkin...
27 Paket Fisik Sudah dikerjakan
TAIS - Sekalipun dalam kondisi covid-19, pembangunan di Kabupaten Seluma tetap dilakukan. Dinas PUPR Kabupaten Seluma mengklaim pekerjaan di APBD murni sebanyak 27 paket sudah dikerjakan. "20 paket di Bina Marga untuk hotmix jalan dan 5 paket di bidang Sumber Daya Air (SDA) atau bidang pengairan serta Cipta Karya (CK) dua paket sudah dikerjakan",tegas Kepala Dinas PUPR Seluma M.Syaifullah,...
Tersisa Rp. 300 Juta Belum Dikembalikan
KEPAHIANG - Hingga saat ini, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu atas pengelolaan keuangan Kabupaten Kepahiang TA 2020 belum juga lunas 100 persen. Temuan dengan total Rp. 898.190.521 tersebar di beberapa OPD masih menyisakan sekitar Rp. 300 juta yang belum di kembalikan. Disampaikan Wakil Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP., temuan BPK RI di beberapa OPD tersebut...
Temuan Rp. 17,9 Juta Proyek Jembatan Lb Balam
ARGA MAKMUR - Inspektorat Daerah sudah menuntaskan audit terkait pembangunan jembatan Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi 2019. Jembatan gantung tersebut dibangun dari Dana Desa (DD) 2019 dengan dana sekitar Rp.300 juta. Data terhimpun RB, kerugian desa Rp. 17,9 juta ini berasal dari kegiatan pembangunan yang tak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Inspektur Inspektorat Eka Hendriyadi, SH,...
Kegiatan Pembangunan Ekonomi Jangan Sampai Mengubah Fungsi Kawasan Hutan
Bengkulu -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya hutan jangan sampai mengubah fungsi kawasan hutan itu sendiri.
Dikatakan Gubernur Rohidin, terdapat beberapa point penting dalam pengelolaan sumber daya hutan yang terintegrasi yang harus jadi perhatian bersama.
Selengkapnya...
Belanja Pemerintah Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 di triwulan pertama masih menunjukan minus 0,67 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi pada akhir 2022 ditargetkan mencapai angka plus 5 persen ke atas.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bahwa belanja pemerintah yang dialokasikan baik untuk belanja di pusat maupun daerah menjadi tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mampu...
Bentuk Tim Penataan Aset di Jalan Jalur Dua
SELUMA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma akan membentuk tim penataan aset yang berada di jalan jalur dua karena saat ini aset milik Pemkab Seluma saat ini mulai menjamur bangunan liar. Sehingga merusak tata pusat kota Kabupaten Seluma. "Kita akan menertibkan aset yang berada di sepanjang jalur dua jalur dari jembatan layang sampai simpang enam dan dari simpang enam ke...
Mantan Ketua DPRD Bersembunyi di Jawa
TUBEI - Jika tak ada kendala, bulan ini juga Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong melimpahkan berkas perkara (BP) dugaan korupsi dana rutin Sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016. "Yang pasti empat tersangka akan kami periksa lagi dalam rangka melengkapi BP, mungkin tinggal sekali pemeriksaan lagi", kata Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Lebong, Arief Indra Kusuma Adhi, SH, MH. melalui Kasi Pidsus...
Hitung NJOP Aset Terpidana Korupsi
KEPAHIANG - Tiga aset lahan yang disita Kejari Kepahiangndari terpidana korupsi yang juga mantan anggota DPRD Kepahiang, Ahmad Rizal akan dilakukan penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan demikian Kejari Kepahiang bisa melakukan proses lelang, dan uangnya digunakan untuk pembayaran Uang Pengganti (UP) sebesar Rp. 281 juta sesuai dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu atas kasus dugaan tipikor...
Polisi Periksa Mantan Kadisnakertrans
BENTENG - Dugaan korupsi PAD retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus digeber penyidik Satreskrim Polres Bengkulu Tengah (Benteng). Kapolres Benteng, AKBP. Ary Baroto, S.Ik, MH. melalui Kasat Reskrim Iptu. Imam Falucky, S.TR, S.Ik. menjelaskan, pada saat pihaknya terus mengumpulkan data-data dan bukti-bukti mengenai dugaan tindak pidana korupsi terhadap PAD retribusi TKA.
Sumber :Rakyat...
Inspektorat Temukan Kerugian Negara
ARGA MAKMUR - Inspektorat Bengkulu Utara (BU) melakukan audit investigasi pada dugaan kerugian negara yang terjadi di Desa Batu Layang. Audit tersebut merupakan permintaan dari penyidik Polres BU yang melakukan pengusutan terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Batu Layang.
Sumber :Rakyat Bengkulu
Direktur Reserse Kriminal Khusus Kunjungi BPK
Bengkulu, 18 Agustus 2021. Siang hari sekitar pukul 11.30 WIB, Plh. Kepala Perwakilan Muhammad Hidayat beserta Kepala Subauditorat Bengkulu I Ranni Agriadi, Kepala Subauditorat Bengkulu II Indra Syahputra, dan Kepala Subbagian Humas & Tata Usaha Kepala Perwakilan Rony Setyo Kurniawan, menerima kunjungan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Kompol Aries Andi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu AKBP Andi Arisandi beserta jajaran Polda Bengkulu...
Plh. Kalan Hadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 76
Bengkulu, 17 Agustus 2021. Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat memenuhi undangan Gubernur Bengkulu pada acara Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Hari Ulang Tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Bengkulu.
Acara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah. Hadir pula Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)...
Defisit di APBDP Capai Rp. 48,6 M
KEPAHIANG - Pemkab Kepahiang beberapa waktu lalu telah menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Perubahan TA 2021 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang. Diketahui dalam APBDP TA 2021 defisit anggaran mencapai Rp. 48,6 miliar.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Dua PNS PUPRHub Dipanggil Jaksa
TUBEI - Hari ini 2 PNS di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong bakal diperiksa jaksa penyidik Seksi Intelejen, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong terkait pekerjaan hotmix Ketenong-Sebelat Ulu tahun 2020 senilai Rp. 4,7 miliar yang diduga bermasalah.
Sumber :Rakyat Bengkulu
Penggunaan Mobnas Sesuai Peruntukan
MUKOMUKO - Penggunaan mobil dinas (mobnas), Pemkab harus lebih hati-hati. Diharapkan kejadian seorang kepala daerah terjerat hukum, hanya karena persoalan pinjam pakai mobnas tidak terulang di Kabupaten Mukomuko. Ini dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Mukomuko, Antonius Dalle, S.IP. Guna memastikan itu, ia menyebut komisi akan menjadwalkan pertemuan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Enam Mobnas Hanya Diparkirkan
MUKOMUKO - Ditengah masih kekurangan mobil dinas (mobnas) jabatan, malah sebanyak enam unit mobil dinas milik Pemkab tidak digunakan sama sekali. Terdiri dari 2 unit Mitsubishi Pajero, 2 unit Toyota Fortuner dan 2 unit Toyota Avanza. Mobil tersebut seluruhnya kini terpakir di gudang aset Pemkab di BKD Mukomuko lantaran BKD belum mendapat petunjuk pemamfaatan dari Bupati maupun dari Sekda...
Usai Diperiksa Langsung Ditahan
MUKOMUKO - Tersangka BI dan Asw, kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Mukomuko, PT. Mukomuko Maju Sejahtera (MMS) resmi ditahan (12/8). Penyidik Kejari Mukomuko menyimpulkan kedua tersangka tidak memiliki itikad baik dan tidak memiliki tanggung jawab. Sebab tidak ada membuat rencana penggunaan anggaran penyertaan modal dan tidak membuat kajian internal...
Dugaan Korupsi Pakaian Linmas Naik Penyidik
MUKOMUKO - Pengusutan dugaan korupsi kegiatan belanja pakaian pakaian Linmas dan atribut Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Mukomuko naik Penyidikan. Penyidik Kejari Mukomuko menemukan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum dalam belanja di tahun 2020 dengan nilai pagu harga penilaian sendiri (HPS) sebesar 841,2 juta.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Serunya Ketika Para Pemeriksa BPK – BPKP Berlaga
Bengkulu, 12 Agustus 2021. Menindaklanjuti pembahasan terkait bentuk jalinan persahabatan antara BPK dengan BPKP pada saat kunjungan Kepala Perwakilan BPKP ke Kantor BPK pada 3 Agustus 2021 lalu yang beritanya dapat dibaca pada tautan:
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Kunjungi BPK
Maka, pada tanggal 11 - 12 Agustus 2021 diadakanlah pertandingan eksebisi antara BPK dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Pertandingan eksebisi...
Temuan BPK Rp. 4 Miliar Sudah Dikembalikan
SELUMA - Temuan BPK-RI Perwakilan Bengkulu hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2020, yang jumlahnya mencapai Rp. 4 miliar saat ini sudah dituntaskan oleh seluruh OPD terkait, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan kata Inspektur Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Rhamdani. Diantaranya di Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas PUPR, Sekretariat DPRD Seluma dan Dinas Kesehatan. Guna untuk memastikan...
Mobnas Rusak Parah, Bupati Setuju Dilelang
MUKOMUKO - Mobil dinas (mobnas) yang kondisinya rusak parah, dan sudah berusia 7 tahun disetujui Bupati Mukomuko untuk dilelang. Apalagi jika biaya perbaikan maupun pemeliharaan mobnas tidak sedikit. "Saat ini sudah ada sinyal dari Bupati. Untuk mobnas yang umurnya diatas 7 tahun, dipersilahkan untuk dilelang. Tetapi dengan catatan, kondisi mobil sudah rusak parah", kata Kepala Badan Keuangan Daerah Mukomuko,...
Ganti Kepala OPD Tak Becus
KEPAHIANG - Banyaknya program Pemkab Kepahiang yang tidak terlaksana, disayangkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang, Drs. H. Thobari Muad, SH, MH. Tak hanya satu program saja yang tidak terlaksana, tetapi banyak program yang sudah disusun sedemikian, namun tetap tidak terlaksana. Thobari meminta Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU. mengambil langkah untuk mengevaluasi sejumlah kepala OPD yang...
Pemkot Beli Mobnas Rp. 1,4 Miliar
BENGKULU - Di masa pandemi covid-19 ini, Pemkot Bengkulu diketahui melakukan pengadaan mobil dinas (mobnas) baru sebanyak 3 unit dengan total nilai mencapai 1,4 miliar.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Desak Kejari Periksa Kabid BM
LEBONG UTARA - Tokoh masyarakat Lebong Anwar Thalib meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong segera memeriksa Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan ( PUPRHub) Kabupaten Lebong, Haris Santoso, ST. berkaitan dengan sejumlah pekerjaan jalan tahun 2020 yang disinyalir bermasalah.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Proyek GPON Jakpro Bermasalah, BPK Temukan Penyimpangan Rp104,1 Miliar
Jakarta – GPON atau gygabite passive optic network merupakan proyek yang dikuasakan kepada PT Jakarta Infrastuktur Propertindo (PT JIP) di Tahun 2017 hingga Tahun 2018. Jumlah ketidaksesuaian nilai proyek adalah senilai Rp221,19 Miliar.
“Pada PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) terdapat pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi, yang dilakukan dalam Tahun 2015 hingga 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp221,19 miliar,” bunyi laporan BPK...
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Kunjungi BPK
Rabu, 3 Agustus 2021. Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat bersama para pejabat terkait menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto di ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik Km. 8 Kota Bengkulu.
Dalam kunjungan yang berlangsung santai ini, Iskandar Novianto menyampaikan beberapa informasi dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi...
Segera, 2 Kasus Diusut Kejati Diajukan Audit
BENGKULU - Dua kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Bengkulu telah naik ke penyidikan. Diantaranya, dugaan mark up belanja barang dari dana BOS Afirmasi non fisik Rp.6,1 miliar di Kabupaten Seluma dan program replanting sawit tahun 2019-2020 di Bengkulu Utara sebesar Rp.150 miliar. Dalam waktu dekat penyidik akan mengajukan audit kerugian negara yang dilakukan BPK-RI atau BPKP Perwakilan Bengkulu....
Kejari Baru Janji Tuntaskan PR
BENGKULU - Tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu telah resmi berpindah dari tangan Irene Putrie, SH, MH ke Yunita Arifin, SH, MH mulai 2 Agustus 2021. Yunita Arifin seusai sertijab memastikan akan meneruskan tugas yang sudah dijalankan Kajari sebelumnya.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Eks Ketua DPRD Lebong Diburu
TUBEI - Posisi mantan Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Teguh Raharjo (TR) semakin tersudut. Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Tubei kemarin (2/8), hakim tunggal Jona Agusmen, SH. mengeluarkan putusan menolak seluruh permohonan gugatan yang diajukan. TR ditetapkan tersangka atas dugaaan korupsi dana rutin di Sekretariat DPRD Lebong tahun 2016 oleh jaksa adalah sah karena sudah memenuhi 2 alat...
Belum 50 Desa Cairkan DD Tahap II
ARGA MAKMUR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) meminta desa-desa mempercepat serapan anggaran Dana Desa (DD) tahap II termasuk mengajukan pencairan anggaran. Kepala Dinas PMD Ir. Budi Sampurno meminta desa-desa mempercepat serapan anggaran sehingga bisa melakukan pencairan tahap II. Sehingga pembangunan dan perputaran ekonomi di desa bisa lebih cepat ditengah pandemi Covid-19.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Rp. 17 Juta TGR Proyek Jembatan Lubuk Balam
ARGA MAKMUR - Inspektorat Daerah informasinya sudah memasuki tahap akhir audit proyek pembangunan jembatan gantung 2019 di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi. Infonya, hasil audit menemukan indikasi kelebihan bayar Rp.17 juta. Inspektur Inspektorat Daerah Eka Hendriyadi, MM, MSi mengakui jika memang audit sudah memasuki tahap akhir. Namun auditor tetap melakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam...
Kejari Terkendala Tenaga Ahli
KOTA MANNA - Hampir satu tahun bergulir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan (BS) memastikan perkara dugaan penyelewengan dana desa (DD) di Desa Air Umban, Kecamatan Pino tetap berlanjut. Untuk memperkuat bukti Kejari masih menunggu tenaga ahli dari universitas yang akan menghitung kerugian negara.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Status Penyidikan Anggaran Satpol PP Harus Dipertegas
BENGKULU - Sampai Saat ini penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu belum memberikan kepastian nasib dari penyidikan tiga tahun anggaran yakni 2017-2019 Satpol PP Kota Bengkulu. Meskipun hasil kerugian negara dari BPKP sudah keluar dan rangkaian penyidikan sudah selesai, namun belum ada keputusan apakah kasus ini akan bermuara pada penetapan tersangka atau di SP3.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Membedah Masalah Rendahnya Serapan Anggaran COVID Daerah
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi covid-19 dari seluruh provinsi baru mencapai Rp5,78 triliun per 15 Juli 2021. Angka itu setara 29,18 persen dari pagu anggaran sebesar Rp19,8 triliun.
Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi belanja penanganan covid-19 tertinggi yakni Rp12,39 triliun setara 34,57 persen dari pagu. Sedangkan, Provinsi...
Rp. 338 Juta Proyek Fiktif Kades Kali
ARGA MAKMUR - Kepala Desa Kali Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara (BU) Sadi Karmanto (46) kemarin dijebloskan ke penjara. Ia digiring penyidik Kejaksaan Negeri BU ke penjara terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD) 2020 yang dikelolanya. Penyidik menemukan indikasi kerugian negara Rp. 338,47 juta dan menentapkan Sadi pukul 15.30 WIB kemarin sebagai tersangka. Kejari BU Elwin Agustian Khahar, SH,...
Kejari Selamatkan Uang Negara Rp. 345,5 Juta
KEPAHIANG - Dalam satu semester 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang berhasil menyelamatkan uang negara Rp.345,5 juta. Uang tersebut berasal dari dua kasus korupsi pengadaan lahan eks kantor Camat Tebat Karai Tahun 2015, dan Korupsi Pengelolaan Dana Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Kasus DD dan ADD Belumai I Naik Dik
CURUP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong (RL) berlahan tapi pasti, terus melakukan proses hukum dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) tahun 2017 hingga tahun 2019. Bahkan informasi terbaru, prosesnya sudah ditingkatkan penyidik dari penyelidikan (lid) menjadi penyidikan (dik). Hal ini disampaikan Kajari RL Yadi Rahman Sunaryadi, SH,...
Selain Kades, Bakal Ada Tersangka Lain
BENTENG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah (Benteng) menetapkan Kepala Desa (Kades) Tanjung Raman Dodi Erianto sebagai tersangka dalam tindak pidana dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019. Setelah Dodi, Kejari Benteng mamastikan bakal ada tersangka lainnya dalam kasus ini. Selain Dodi penyidik Kejari Benteng juga memeriksa beberapa orang lainnya, terdiri dari bendahara desa, sekretaris desa dan penyelenggara...
Mudahkan Kelola Keuangan Daerah, Pemkab BU Gandeng BPKP Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu
Arga Makmur - Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan dan penggunaan Aplikasi Kas Umum Daerah Kab. Bengkulu Utara pada Bank Bengkulu dengan Aplikasi SIMDA Keuangan di Balai Daerah Bengkulu Utara.
Selengkapnya...
Laporan Keuangan DPD Dapat Predikat WTP
Jakarta – Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-15 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut. Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini diberikan untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.Selengkapnya...
Eid Ul Adha 1442 H BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Bengkulu, 22 Juli 2021. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu kembali melaksanakan pemotongan hewan qurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS hingga Nabi Besar Muhammad SAW sampai dengan umatnya saat ini.
Walaupun kondisi rakyat Indonesia masih berjuang melawan pandemi COVID-19 beserta varian-varian baru lainnya yang bermunculan, semangat untuk berbagi tidak pernah pupus dari qolbu para...
Gubernur Rohidin Sampaikan Nota Penjelasan atas Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020
Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Sisa Perhitungan), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (29/6).
Penyampaian Nota penjelasan ini merupakan amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Keuangan Negara. “Di mana disebutkan, Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada...
844 Unit Randis Nunggak Pajak
SELUMA - Sebanyak 844 unit kendaraaan dinas (randis) milik Pemkab Seluma tercatat hingga saat ini belum melakukan pembayaran pajak kendaraan. Total tunggakan pajak randis di Pemkab Seluma mencapai Rp. 1,2 Miliar. Hal ini tak sejalan dengan apa yang menjadi himbauan pemerintah agar masyarakat taat dalam membayar pajak.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Dana Rp.3,5M Untuk Pembelian Mobnas
SELUMA - Pemkab Seluma menyediakan anggaran di APBD sebesar 3,5 Miliar untuk pembelian mobil dinas (mobnas). Mobnas yang ada saat ini dinilai sudah terlalu lama, dan harus diganti untuk menunjang transportasi pejabat. Kabag Umum Setda Seluma, Najamudin mengatakan pengadaan mobnas akan dilakukan di Bagian Setda Seluma. Mekanisme pengadaan semuanya melalui UKPBJ dan nominal unit mobil sudah ada di katalog....
Pemantauan TLRHP BPK Semester I 2021 Dengan Prokes Ketat
Bengkulu, 28 Juni 2021. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Semester I TA 2021 yang mengundang seluruh Inspektorat se-Provinsi Bengkulu dan entitas terkait lainnya seperti PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dan PT Bengkulu Mandiri. Acara pembukaan Pemantauan TLRHP BPK Semester I TA 2021 dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi...
Keberadaan Tornas Banyak Tak Jelas
MUKOMUKO - Ternyata Pemkab Mukomuko sudah punya 1.524 unit kendaraan dinas (Randis). Rinciannya 327 unit mobil roda empat dan 1.180 motor dinas (Tornas).
Hasil pengecekan sementara kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko Agus Sumarman, MPH, MM. tim mendapati adanya sejumlah Randis tidak diketahui keberadaannya.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Penyidik Pastikan Ada Tersangka Lain
BENGKULU - Kejari Bengkulu hingga saat ini terus melakukan pengembangan dalam perkara korupsi aset Lahan Bentiring Pemda Kota Bengkulu. Meskipun sudah ada dua terdakwa yakni Dewi Astuti selaku Direktur PT. Tiga Putera Mandiri dan Malidin selaku Mantan Lurah Bentiring, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bengkulu terus melakukan pengembangan. Yakni untuk mengungkap keterlibatan pihak lainnya sesuai fakta yang ditemukan saat...
Kerugian Negara Masih Dihitung
KAUR - Untuk Menentukan Kerugian Negara (KN) atas dugaan kasus korupsi pemeliharaan BUS sekolah di Dinas Perhubungan dengan anggaran Rp. 900 juta tahun 2020 Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur menghadirkan tim Auditor dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk menggelar audit kerugian negara dari kegiatan operasional dan pemeliharaan BUS sekolah. Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, SH, MH. melalui Kasi Intel, A. Ghufroni,...
Tiga Aset Diusulkan Dikelola Pihak Ketiga
Curup - Tidak hanya pengadaan atau pembangunannya saja yang membutuhkan biaya, namun beberapa aset daerah juga sangat membutuhkan biaya dalam pengelolaannya. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong berencana akan mengajukan tiga aset daerah untuk dikelola oleh pihak ketiga. Dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten RL H.R.A.Denni, SH, MM kepada RB kemarin, tiga aset tersebut yaitu Gedung Serba Guna (GSG),...
Temuan Aset Dinas Tuntas
Kota Manna - Pemkab Bengkulu Selatan (BS) memastikan temuan BPK RI terkait dengan penggunaan aset dinas berupa lahan bangunan dan kendaraan dinas, tuntas 100 persen. Sebab saat ini temuan BPK di sektor pengelolaan aset sudah menunjukan grafis yang positif, karena dari total temuan Rp. 90 miliar, saat ini tunggakan tersisa Rp. 16 miliar. Atau Rp. 74 miliar sudah tuntas.
Sumber:...
Bupati Syamsul Siap Pertahankan WTP
CURUP - Bupati Rejang Lebong (RL) Drs. Syamsul Effendi, MM menyampaikan, mereka siap untuk mempertahankan Status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang sudah diraih beberapa tahun anggaran belakangan ini.
Karena hal ini menjadi salah satu tugas penting serta tantangan dan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) RL.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Baru Dua OPD Selesaikan TGR
TUBEI - Dari 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong yang masuk catatan masih meninggalkan kasus kelebihan bayar senilai Rp. 652 juta atas anggaran kegiatan tahun 2020, baru dua OPD yang menyelesaikannya. Yakni, Sekretariat DPRD sejumlah Rp. 78,6 juta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp. 100 juta. Sesuai catatan BPK, semua kasus kelebihan bayar itu...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2020 Provinsi Bengkulu Kembali Raih WTP
Bengkulu – Humas BPK, Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020. Dengan capaian ini berarti Pemerintah Provinsi Bengkulu meraih WTP empat kali berrturut-turut.
Prestasi membanggakan tersebut disampaikan Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM.,...
Menko Airlangga Apresiasi Penyaluran KUR Melalui BPD
JAKARTA – Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah mencapai angka Rp 73,98 triliun. Padahal dana yang dialokasikan pemerintah hanya sekitar Rp 16,25 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual, Jumat (21/5/2021) mengatakan bahwa dana KUR tersebut disalurkan kepada 422.501 debitur.Selengkapnya...
Kota Tetap WTP
Bengkulu, 19 Mei 2021. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga Pemkot Bengkulu berhasil mempertahankan opini WTP yang telah diperolehnya selama tiga tahun berturut-turut.
Plh. Kepala Perwakilan BPK...
Kota Tetap WTP
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga Pemkot Bengkulu berhasil mempertahankan opini WTP yang telah diperolehnya sejak pemeriksaan LKPD TA 2018 lalu.
Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu,...
Raih Predikat WTP dari BPK, Kado HUT ke 18 Seluma
SELUMA – Setelah penantian panjang sejak berdirinya Kabupaten Seluma selama hampir 18 tahun belum pernah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), tahun ini Kabupaten Seluma mendapatkan predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Allhamdulilah ini merupakan suatu kebanggaan bagi Pemkab Seluma karena setelah penantian panjang kita tidak pernah meraih...
Temuan BPK Rp 16 M, Ganjal BS Raih Opini WTP
KOTA MANNA, bengkuluekspress.com – Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi SE MM mengaku bersedih dengan opini pengelolaan pemerintahan BS tahun ini. Pasalnya sejak 6 tahun lalu atau tepatnya 2015 lalu, BS selalu meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan selalu gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dirinya mengaku kegagalan ini lantaran masih ada temuan BPK yang belum...
WTP Pertama Kali Bagi Seluma Sejak Berdiri
Bengkulu, 10 Mei 2021. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seluma TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak berdiri, barulah saat ini Seluma meraih predikat tertinggi yang dapat diberikan BPK atas pengelolaan keuangan yang...
13 Tahun Perjuangan Seluma Peroleh Opini WTP
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seluma TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP kali ini merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh Pemkab Seluma karena sejak 2008 atau selama 13...
Kaur Berhasil Pertahankan WTP
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kaur TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga Pemkab Kaur berhasil mempertahankan opini WTP yang telah diperolehnya pada pemeriksaan LKPD TA 2019 lalu.
Kepala Subauditorat I...
Kaur Berhasil Pertahankan WTP
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kaur TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga Pemkab Kaur berhasil mempertahankan opini WTP yang telah diperolehnya pada pemeriksaan LKPD TA 2019 lalu.
Kepala Subauditorat I BPK Perwakilan Provinsi...
Masih Ada Temuan BPK, Makan-Minum Rp 1,2 M
TAIS, bengkuluekspress.com – Selangkah lagi Pemkab Seluma akan meraih wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) RI tahun 2020 memuat banyak catatan untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, yang salah satunya soal temuan di beberapa OPD. Salah satu temuan yang mencolok yaitu di Sekretariat Daerah (Setda) yakni biaya makan-minum yang temuannya mencapai Rp 1,2 miliar...
Quintrick WTP Pemkab Lebong Berlanjut
Bengkulu, 5 Mei 2021. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebong TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP telah dipertahankan selama lima tahun berturut-turut oleh Pemkab Lebong dari pemeriksaan LKPD TA 2016 hingga...
Quintrick WTP Kabupaten Lebong
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebong TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP telah dipertahankan selama lima tahun berturut-turut oleh Pemkab Lebong dari pemeriksaan LKPD TA 2016 hingga saat...
6 Tahun BS Belum Beranjak Dari Opini WDP
Bengkulu, 4 Mei 2021. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Pemkab Bengkulu Selatan TA 2020 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diketahui bahwa selama enam tahun berturut-turut sejak LKPD TA 2015 Pemkab Bengkulu Selatan belum beranjak dari...
Kepahiang dan Mukomuko Kompak Dapatkan WTP
Bengkulu, 4 Mei 2021. Prestasi membanggakan berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang dan Pemkab Mukomuko karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, kedua Pemkab ini diganjar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP bukanlah hadiah dari BPK namun atas kerja keras Pemkab Kepahiang dan Mukomuko...
WTP Lagi Untuk Kabupaten Kepahiang
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhammad Hidayat menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kepahiang TA...
Kabupaten Bengkulu Selatan Tetap WDP
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Pemkab Bengkulu Selatan TA 2020 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diketahui bahwa selama enam tahun berturut-turut sejak LKPD TA 2015 Pemkab Bengkulu Selatan belum beranjak dari opini...
Mukomuko Pertahankan WTP Kesekian Kalinya
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mukomuko TA 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian Pemkab Mukomuko berhasil mempertahankan opini WTP yang telah didapat tahun lalu.
Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi...
Opini LKPD TA 2020 Bengkulu Tengah, WTP
Bengkulu, 3 Mei 2021. Prestasi membanggakan berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, Pemkab Bengkulu Tengah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal tersebut disampaikan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat, pada kegiatan penyerahan LHP atas LKPD...
Bengkulu Tengah Berhasil Pertahankan WTP
Bengkulu – Humas BPK
Prestasi membanggakan berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal tersebut disampaikan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muh. Hidayat, pada kegiatan penyerahan LHP atas LKPD TA...
Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan tolak ukur atas siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2020 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam...
RL Kembali Raih WTP di Pemeriksaan LKPD TA 2020
Bengkulu, 20 April 2021. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, tercatat tiga kali berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rejang Lebong mendapat opini WTP dari BPK yaitu sejak LKPD TA 2018 s.d. TA 2020.
Hal tersebut disampaikan Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhammad Hidayat, pada...
Kabupaten Rejang Lebong Raih WTP Tiga Kali Berturut-Turut
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, tercatat tiga kali berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendapat opini WTP dari BPK yaitu sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 s.d. TA 2020.
Hal tersebut disampaikan Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhammad Hidayat, pada...