Dinas PUPR Alokasikan Rp 80 Juta Untuk Rehab Jembatan Kompleks Perkantoran
RBI, SELUMA- Dinas PUPR Seluma saat ini tengah mengusulkan rehab jembatan semi permanen di kompleks perkantoran Pemkab Seluma yang dikondisinya sejak bebrepa terakhir rusak.
Sumber: Radar Bengkulu
Kades Pondok Baru Memaksimalkan Pengguna DD
RBI, MUKOMUKO- Jajaran Pemerintahan Desa (Pemdes) Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya tahun 2019 berhasil membangun 1 unit balai Pemasyarakatan Desa dan Pelapis Jalan Usaha Tani sepanjang 350 meter. Saat ini pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tersebut sudah dinikmati masyarakat Desa Pondok Baru.
Sumber: Radar Bengkulu
Tidak Bisa Lagi Audit Dana Desa
ARGA MAKMUR- Tahun ini ditemukan tiga desa yang mealkukan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang merupakan temuan Inspektorat atas audit khusus permintaan Aparat Penegak Hukum (APH). Namun diperkirakan dalam waktu dekat ini Inspektorat belum akan melakukan audit atas pelaksanaan DD tahun lalu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Prioritas APBDP untuk Bayar Utang
MUKOMUKO- Pemkab Mukomuko berkomitmen menyelesaikan utang dengan pihak ketiga maupun utang dengan yang lainnya. Jumlahnya mencapai Rp. 53,3 miliyar lebih. Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang dilakuakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
APBD-P Kaur Jadi Rp 839 M
BINTUHAN, BE- Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kaur Mengalami penurunan sekitar 58,4 miliyar dari Seluma sebesar Rp. 896.973.544.019.00 namun setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 839.493.491.629.60. Hal disampaikan Bupati Kaur Gusril Pausi SSos MAP dalam-dalam nota pengantar keuangan atas rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD-P 2020 paripurna DPRD Kaur, Kamis (13/8).
Sumber: Bengkulu Ekspress
Indikasi Korupsi Di Dinsos Menguat
BENGKULU- Dugaan korupsi anggaran di seluruh kegiatan Bidang Kesra di Dinas Sosial tahun 2015, semakin menguat. Sebagaimana fakta persidangan yang terungkap dari keterangan enam saksi di hadapan majelis hakim PN Tipikor Bengkulu dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kemarin (12/8).
Sumber: Rakyat Bengkulu
Kades Sungai Jerinjing Sukses Realisasikan DD Tahun 2019
RBI. MUKOMUKO- Desa Sungai Jerinjing berhasil dan sukses merealisakan Dana Desa (DD) tahun 2019. Sedikitnya, ada lima item pembangun fisik yang sudah selesai dibangun tepat sasaran dan selesai tepat waktu. Yaitu, mulai dari peningkatan pembangun jalan akses pengeluaran hasil pertanian, jembatan, hingga pembukaan badan jalan baru.
Sumber: Radar Bengkulu
Dana Desa Rawah Indah Jadi Prioritas Diaudit
TAIS, BE- Sampai saat ini untuk realisasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Seluma sama sekali belum diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Seluma. Pasalnya, anggaran untuk audit DD merupakan salah satu mata anggaran yang direfocusing, serta dipangkas oleh TAPD beberapa waktu yang lalu. Sehingga Inspektorat Seluma belum melakukan audit.
Sumber: Bengkulu Ekspress
DPRD Kaur tetapkan KUA PPS APBD-P
BINTUHAN,BE- Pemkab Kaur bersama DPRD Kabupaten Kaur mulai melakukan pembahan terkait dengan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belandan Daerah (APBD-P) Kabupaten Kaur tahun 2020.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Tranformasi Digital Wujudkan Efisiensi Anggaran Negara
RBI, BENGKULU- Pandemi Covid-19 dijasikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara. Ia mengatakan bahwa, Covid-19 mengharuskan seluruh lini birokrasi melakukan tranformasi. baik dalam kebiasaan beraktivitas maupun kebijakan penganggaran yang harus disesuailan dengan kondisi saat ini.
Sumber: Radar Bengkulu
41 Warga Desa Talang Buai Terima BLT-DD
RBI,MUKOMUKO- Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat Desa Talang Buai, Menetapkan Sebanyak 41 Kepala Keluarga (KK) di Desa Talang Buai sebagai penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). mereka yang ditetapkan sebagai penerimaan bantuan tersebut, adalah warga yang kurang mampu, dan terdampak langsung Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sumber: Radar Bengkulu
Kejari Terima KN Desa Bukit Harapan
MUKOMUKO, BE- Penyidik Kejaksaan Negara (Kejari) Mukomuko telah menerima hasil audit dugaan kerugian negara (KN) pengolaan dana desa tahun anggaran 2016-2017 di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Sinergitas Tindak Lanjut LHP BPK RI
BENGKULU- Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyepakati sinergritas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/ atau unsur pidana dengan Kepolisian RI (Polri) dan kejaksaan. Hal ini merupakan bagian dari ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA. dengan Kapolri Jendral Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. dan Jaksa Agung RI Dr. H....
Dana Tiga Kelurahan Terancam Ditarik
KOTA BINTUHAN- Dana tiga Kelurahan di Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBN tahun 2020, terancam ditarik oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya sampai saat ini tiga Keluarahan itu tidak mencairkan dana Kelurahan tersebut.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Pemkab Akan Audit DD Rawa Indah
SELUMA- Puluhan warga Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo mendatangi Kantor Bupati Seluma kemarin (10/8) pagi. Mereka menuntut adanya kejelasan mengenai permasalahan yang timbul didesa tersebut. Bupati Seluma diminta mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penonaktifan Kadaes Rawa Indah, Rubi Marto saat ini, serta meminta audit realisasi Dana Desa (DD) tahun 2017-2020.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Auditor Tunggu Laporan KJPP
KEPAHIANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang mengklaim bahawa Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Jakarta telah selesai melakukan penghitungan harga pengadaan lahan eks Kantor Camat Tebat Karai (TK) Tahun Aanggaran 2015. Hanya saja hasil penghitungan yang dilakukan KJPP tersebut belum bisa disampaikan kepada auditor negara untuk penghitungan kerugian Negara (KN), karna masih menunggu laporan tertulis resmi dari KJPP terlebih dahulu.
Sumber: Rakyat...
Enam Dokumen DD Disita Jaksa
KEPAHIANG- Sebanyak enam dokumen terkait pengelolaan Dana Desa (DD) Daspetah I, Kecamatan Ujan Mas tahun anggaran 2018, disita Jaksa Penyidik Kejari Kepahiang. Dokumen berada di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kepahiang, yang digeledah jaksa, kemarin (10/8) dari pagi hingga siang hari. Tiga OPD, yakni Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kantor Camat Ujan Mas.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Baru Selesai Perencanaan, Belum Pekerjaan Fisik
MUKOMUKO- Banyaknya pekerjaan yang sudah tuntas perencanaan, namun belum berujung dilaksanakan fisiknya, membuat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Mukomuko khawatir. Apalagi dari pengajuan pekerjaan yang diusulkan anggarannya itu, sudah tuntas perencanaannya mencapai 30%.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Kasus DD Pondok Bakil Tinggal Penetapan Tsk
AGA MAKMUR,- Kejari BU tinggal menetapkan tersangka dalam kasusu dugaan korupsi Dana Desa (DD) Pondok Bakil tahun 2017-2018. Sementara sejak Mei 2019 lalu, Kades Pondok Bakil, Abu Sama sudah mengundirkan diri dari jabatannya sebagai Kades.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Polda Periksa Pemimpin DPRD Seluma
BENGKULU, BE- Dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyam (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas di DPRD Seluma 2017, masih disalami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Polda Periksa Pemimpin DPRD Seluma
BENGKULU, BE- Dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyam (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas di DPRD Seluma 2017, masih disalami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu
Sumber: Bengkulu Ekspress
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Selenggarakan Pemotongan Hewan Qurban
Humastu – Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 H, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan pemotongan hewan Qurban yang dilaksanakan pada hari ke empat lebaran Idul Adha, Selasa (03/08/2020) yang langsung dibuka oleh kepala Sub Auditorat II BPK Provinsi Bengkulu Indra Syahputra, Acara pemotongan hewan qurban ini dilaksanakan di halaman Parkir kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Jumlah hewan yang...
Kerugian Rp196 Juta, Satu Lagi Tsk Dana Desa
ARGA MAKMUR - Sepertinya tak akan lama segera ada satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD). Pasalnya, Jaksa Kejari Bengkulu Utara (BU) sudah mengantongi hasil audit kerugian negara DD Pondok Bakil Kecamatan Napal Putih.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Ahli Fisik Turun Periksa DD Kayu Elang
SEMIDANG ALAS, BE - Jajaran Polres Seluma, saat ini masih terus memeriksa kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas (SA), Kabupaten Seluma. Saat ini penyidik Tipikor Polres Seluma, sudah mendatangkan dan menurunkan ahli fisik.
Sumber: Rakyat Bengkulu
LHP Diberikan, Haring Bahas Masalah Jalan
ARGA MAKMUR - Setelah sempat ditunda yang menyebabkan molornya pengesahan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, kemarin (27/7) DPRD Bengkulu Utara (BU) melanjutkan hearing. Ini setelah seluruh dewan mengaku sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya hanya dipegang oleh Ketua DPRD.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Inspektorat Segera Gelar Audit Keuangan Desa
KEPAHIANG - Inspektorat Kabupaten Kepahiang dalam waktu dekat ini akan melakukan audit pengelolaan keuangan di 105 desa. Tujuan dari audit ini untuk memastikan tata kelola keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Bahas LHP BPK, Panitia Kerja Kepahiang Melakukan Rapat Internal
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembentukan Panja itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Kepahiang.Selengkapnya...
Penetapan Tsk Tunggu Saksi Ahli
KOTA BINTUHAN - Penyelidikan Dana Desa (DD) Gramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 yang ditangani unit Tipikor Polres Kaur sampai saat ini belum juga dilakukan penetapan tersangka.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Desak Tuntaskan Korupsi di Setwan Seluma
BENGKULU - Made Sukiade, SH selaku kuasa hukum mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretaris Dewan (Setwan) Kabupaten Seluma, Fery Lastoni meminta Deskrimsus Polda Bengkulu yang baru, untuk melanjutkan penanganan dugaan korupsi anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di Setwan Seluma tahun 2017.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Pembangunan GOR Seluma Ada Temuan BPK Rp 403 Juta
SELUMA - Proyek pembangunan Gedung Olaharaga (GOR) Seluma yang dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 13,4 miliar, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilainya sekitar Rp 400 juta. Mendapati ada temuan BPK tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Seluma akan mengupayakan melakukan pengembalian.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Penyelesaian Rekomendasi BPK RI Terus Berlanjut
RBI, KEPAHIANG - Mendapat predikat opini Wacana Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2019, Pemkab Kepahiang dituntut segera menyelesaikan rekomendasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari BPK RI. Jika tidak direalisasikan dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka bisa menimbulkan tindakan hukum.
Sumber : Radar Bengkulu
Belajar Pembahasan LHP-BPK
KEPAHIANG - DPRD Kabupaten Kepahiang kembali kedatangan tamu dalam rangka saling bersilaturahmi dan sharing mengenai tugas pokok dan fungsi dewan. Kali tamu dari dua DPRD sekaligus, yakni DPRD Kota Jambi dan DPRD Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Tindaklanjuti Temuan BPK, Inspektorat Surati 6 OPD
SELUMA - Inspektorat Kabupaten Seluma surati sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Seluma. Ini berkaitan temuan BPK RI Perwakilan Bengkulu.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Penyelesaian Rekomendasi BPK RI Terus Berlanjut
RBI, KEPAHIANG - Mendapat predikat Opini Wacana Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2019, Pemkab Kepahiang dituntut segera menyelesaikan rekomendasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari BPK RI.
Sumber: Radar Bengkulu
Pembangunan GOR Seluma Ada Temuan BPK Rp 403 Jt
SELUMA - Proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Seluma yang dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13,4 miliar, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilainya sekitar Rp400 juta.
Sumber: Rakyat Bengkulu
TGR Aset Muncul Lagi
KEPAHIANG, BE - Walaupun mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019 yang didapat Kabupaten Kepahiang. Namun ada rekomendasi yang harus segera dipenuhi atau ditindaklanjuti jajaran eksekutif, diantaranya terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) aset yang harus dilaksanakan OPD terkait.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Tuntut LHP BPK Dibagikan
BENGKULU - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menuntut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dibagikan kepada masing masing dewan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Bupati Sesalkan Seluma Dapat WDP
TAIS, BE - Bupati Seluma H Bundra Jaya SH, MH kembali menyesalkan karena sampai saat ini Kabupaten Seluma masih menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan, sejak Kabupaten Seluma berdiri, belum pernah sekalipun Seluma menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Bahas LHP BPK, Panja Rapat Internal
KEPAHIANG - Panitia Kerja (Panja) DPRD Pembahasan LHP BPK RI, kemarin (6/7) menggelar rapat internal dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2019.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Puluhan Aset Belum Bersertifikat
KEPAHIANG - Kurang lebih 36 aset berupa bangunan beserta tanah milik Pemkab Kepahiang, hingga saat ini belum memiliki sertifikat. Jumlah tersebut terdiri dari 6 bangunan milik Dinas Kesehatan dan 30 bangunan sekolah di bawah naungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Kontraktor Bakal Gigit Jari
MUKOMUKO - DPRD Mukomuko memberi sinyal kalau utang daerah tidak bisa dibayar lunas tahun ini. Pembayaran utang daerah harus disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan keuangan daerah.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Dewan Awasi Catatan BPK
MUKOMUKO, BE - Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, M. Ali Saftaini SE menyampaikan, berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu mengenai pengelolaan keuangan Pemkab Mukomuko tahun 2019 lalu ada beberapa catatan.
Sumber: Bengkulu Ekspress
Inspektorat Prov Buat Surat Teguran ke OPD
RBI, BENGKULU - Ini menindak lanjut hasil temuan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Inspektorat membuat surat teguran ke seluruh OPD di Provinsi Bengkulu. Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu, Henny Kauri mengatakan, saat ini pihaknya sedang membuat surat teguran ke seluruh OPD.
Sumber: Radar Bengkulu
Inspektorat Akan Perluas Audit DD
ARGA MAKMUR - Setiap tahun belakangan ini memang tidak seluruh desa di Bengkulu Utara (BU) yang berjumlah 215 dilakukan audit oleh Inspektorat. Audit hanya dilakukan dengan cara sample tiap kecamatan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
DPRD Bentuk Tim Penelusuran Aset
KOTA MANNA - Pasca diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) beberapa waktu lalu, Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kembali gagal meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Jika Tak Kembalikan KN, DD 2 Desa Diproses
KOTA BINTUHAN - Setelah menerima salinan hasil audit dana desa (DD) tahun 2019, dua kepala desa (Kades) di Kabupaten Kaur, diberikan batas akhir hingga 17 Agustus untuk mengembalikan kerugian negara (KN) yang ditemukan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
DPRD Bentuk Panja Temuan LHP – BPK
KEPAHIANG - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, kemarin (2/7) DPRD Kabupaten Kepahiang menggelar rapat paripurna pembentukan Panitia Kerja (Panja) diruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Kepahiang.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Perangkat Desa Bakal Tsk Korupsi Lagi
ARGA MAKMUR - Setelah Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) menetapkan tersangka dan memenjarakan Kades Tanjung Raman Arga Makmur, sepertinya akan ada perangkat desa yang menyusul ke penjara terkait korupsi.
Sumber: Rakyat Bengkulu
571 Rekomendasi Belum Selesai Ditindaklanjuti
BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendapatkan apresiasi membanggakan.
Sumber : Bengkulu Ekspress
Tindaklanjuti LHP BPK, Dewan Bakal Panggil OPD
RBI, MUKOMUKO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019. Meskipun Pemkab Mukomuko menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE mengatakan, berdasarkan LHP BPK tetap ada sejumlah catatan.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Kejari Usut Rehab Gedung Dispendik
SELUMA - Proyek Rehab Gedung Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Seluma sampai saat ini masih berpolemik. Bagaimana tidak, proyek yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 800 juta tahun 2019 lalu tidak terselesaikan dan belum bisa dimanfaatkan karena masih dalam proses pengahpusan aset.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Dewan : Selesaikan Rekomendasi BPK RI
RBI, KEPAHIANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepahiang, minta Pemerintah Kabupaten Kepahiang segera menyelesaikan rekomendasi laporan keuangan BPK RI. Kendati Pemkab Kepahiang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2019, namun masih ada beberapa laporan keuangan yang harus diselesaikan .
Sumber : Radar Bengkulu
Pengusutan DD tebat Pacur, Tetap Lanjut
ARGA MAKMUR – Setelah jaksa tetapkan Kepala Desa Tanjung Raman Arga Makmur jadi tersangka. Polres Bengkulu Utara (BU) juga segera menyusul. Polres BU sekarang tengah fokus menuntaskan pengusutan degaan korupsi Dana Seda (DD) Tebat Pacur Kecamatan Kerkap.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Kasus Kolam Renang “Seret” Anggota DPRD
ARGA MAKMUR – Kasus dugaan korupsi menjebloskan Kades Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara (BU) akan melebar. Jaksa menyebut masih dalam pengembangan. Tak menutup kemungkinan ada tersangka lain jika ada petunjuk baru dalam penyidikan yang saat ini dilakukan.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Raih Hattrick WTP Prestasi Tak Berhenti
BENGKULU – Prestasi membanggakan kembali ditorek pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan meraih kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu
Sumber : Rakyat Bengkulu
Temuan BPK Capai Rp 1,041 Miliar
TAIS, BE - Setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterbitkan, saat ini terdapat temuan sebesar Rp 1,041 miliar yang harus diselesaikan oleh empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Seluma.
Sumber : Bengkulu Ekspress
Empat Kabupaten WTP, Satu WDP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 secara bertahap. Hingga Selasa (23/6) sudah 5 (lima) kabupaten menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 4 (empat) kabupaten mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 (satu) kabupaten mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Selengkapnya...
Provinsi Bengkulu Raih WTP Tiga Tahun Berturut-turut
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019. Dengan capaian ini berarti Pemerintah Provinsi Bengkulu meraih WTP tiga kali berrturut-turut.
Unduh Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemprov Bengkulu.
Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019 Provinsi Bengkulu Raih WTP Tiga Tahun Berturut-turut
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019. Dengan capaian ini berarti Pemerintah Provinsi Bengkulu meraih WTP tiga kali berrturut-turut.
Prestasi membanggakan tersebut disampaikan Anggota V BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA., pada saat memberikan sambutan secara daring dalam kegiatan...
WTP Terganjal Aset
RBI, SELUMA - Hingga usianya yang sudah mencapai 17 tahun, cita-cita Kabupaten Seluma untuk meraih predikat laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nampaknya masih jauh dari harapan.
Sumber: Radar Bengkulu
Potensi KN di Dinas PUPR Rp800 Juta
KOTA MANNA - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan ada potensi Kerugian Negara (KN) Rp800 Juta di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Potensi KN itu lewat kelebihan bayar pada pekerjaan fisik tahun 2019.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Kerugian Negara Capai Rp169 Juta
KOTA BINTUHAN - Diam-diam Inspektorat Kabupaten Kaur telah merampungkan audit dana desa (DD) tahun 2019, untuk desa Babat Kecamatan Tetap dan Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Dewan Bakal Bentuk Pansus
KEPAHIANG - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, Pemkab Kepahiang dinyatakan clear and clean, sehingga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sumber: Rakyat Bengkulu
DD Pondok Bakil Dilidik
ARGA MAKMUR – Agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) sepertinya akan padat hingga akhir tahun ini. Setalah menjebloskan Kades Tanjung Raman ke penjara, dalam kasus dugaan korupsi BUMDes 2017-2018, jaksa kini masih memiliki “PR” melakukan penyelidikan Dana Desa (DD) Pondok Bakil Kecamatan Napal Putih.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Tersandung Kolam Renang Rp 460 Juta
ARGA MAKMUR- Kades Tanjung Raman Arga Makmur Bengkulu Utara (BU), Suranto kemarin dijebloskan ke penjara oleh penyidik jaksa Kejaksaan Negeri BU sore kemarin. Ia dipenjara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BUMDes 2017-2018 dengan kerugian negara (KN) Rp 120 Juta.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Pemerintah Kabupaten Seluma Kembali Raih WDP
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Kabupaten Seluma kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019. Hal tersebut berarti selama dua belas tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Seluma belum pernah sekalipun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Unduh Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemkab Seluma.
BPKP Siap Audit PD Bimex
BENGKULU, BE – Dirksi Perusahaan Daerah (PD) Bimex mengklaim telah mengirim surat permintaan audit kepada lembaga auditor, baik Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)
Sumber : Bengkulu Ekspress
Bupati Rosjonsyah 6 Kali Bawa Lebong Raih Opini WTP
LEBONG, BE – Untuk ke 4 kalinya atau Quattrick, dibawah kepemimpinan Bupati Lebong H Rosjonsyah,.S.Ip,Msi, Kabupaten Lebong mampu mempertahankn opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan di masa 2 Periode kepemimpinannya Lebong berhasi meraih 6 kali WTP.
Sumber : Bengkulu Ekspress
17 Tahun Mekar, Seluma Belum Pernah Raih WTP
KABUPATEN SELUMA – Kabupaten Seluma sejak mekar 17 tahun lalu sampai kini belum pernah meraih penghargaan berupa pedikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu.
Sumber : Rakyat Bengkulu
WTP Keempat Untuk Kabupaten Lebong
Bengkulu – Humas BPK
Prestasi membanggakan diraih Pemerintah Kabupaten Lebong yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019. Capaian tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Lebong berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
Unduh Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemkab Lebong.
BS Kali Ketiga Gagal Raih WTP
KOTA MANNA – Pemkab Bengkulu Selata (BS) kembali gagal raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sumber : Rakyat Bengkulu
Pemkab Kaur Raih Opini WTP dari BPK
KOTA BINTUHAN - Pemerintah kabupaten kaur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Pemkot Kembali Raih WTP
BENGKULU, BE - Pemerintah kota Bengkulu tahun ini kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2019, kemarin (24/6)
Sumber : Bengkulu Ekspress
Pemkab Kepahiang Raih WTP Ketiga
RBI, KEPAHIANG - Dimasa kepemimpinan Bupati Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU dan wakil Bupati , Nety Herawati, S.Sos, Pemkab Kepahiang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) untuk yang ketiga kalinya.
Sumber : Radar Bengkulu
Kaur Kembali Raih WTP Setelah Dua Tahun WDP
Bengkulu – Humas BPK
Setelah dua tahun berakhir mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akhirnya Pemerintah Kabupaten Kaur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019.
Unduh Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemkab Kaur.
Tiga Kali Beruntun Mukomuko
MUKOMUKO - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemkab Mukomuko, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD itu diserahkan BPK Bengkulu di kantor BPK Bengkulu, kemarin.
Sumber: Rakyat Bengkulu
4 Kabupaten WTP, 1 WDP
BENGKULU - BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 secara bertahap. Hingga kemarin sudah 5 kabupaten menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 4 kabupaten mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian dan 1 Kabupaten mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Sumber: Rakyat Bengkulu
Kota Bengkulu Berhasil Pertahankan WTP
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian Pemerintah Kota Bengkulu berhasil mempertahankan opini WTP yang telah didapat tahun lalu.
Unduh Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemkot Bengkulu.
WTP Untuk Kabupaten Kepahiang
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Kabupaten Kepahiang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang TA 2019.
Unduh Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemkab Kepahiang.
Audit Dana BOS Mundur
SELUMA – Insperktorat Kabupaten Seluma sebelumnya berencana akan melakukan audit pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 pada April lalu. Hanya saja, karena dalam situasi pandemic covid 19 pelaksanaan Audit dana BOS terpaksa di tunda.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Kabupaten Bengkulu Selatan Kembali Dapat Opini WDP
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2019. Hal tersebut berarti selama lima tahun berturut-turut sejak LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan opininya tidak beranjak dari opini WDP.
Unduh Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemkab Bengkulu Selatan.
3 Kali Pemkab BU Raih WTP
ARGA MAKMUR, BE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) kembali meraih prestasi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten BU tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu, kemarin (22/6).
Sumber: Bengkulu Ekspress
Opini WTP Untuk Benteng
BENGKULU - BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) tahun anggaran 2019.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Penyaluran DD Meningkat
BENGKULU – Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra menyampaikan ada peningkatan Penyerapan Dana Desa (DD) unruk Kabupaten Bengkulu Tengah per 17 Juni 2020. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk pagu awal dari semula Rp 113, 99 miliar pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 pagu awalnya menjadi Rp 112, 46 miliar
Sumber : Rakyat Bengkulu
Bupati RL Kembali Terima WTP
CURUP – Bupati Rejang Lebong (RL) Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si kemaron menerima langsung penyerahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bengkulu tahun 2019. Opini WTP ini merupakan kedua kalinya secara berturut-turut sejak Bupati Hijazi memimpin Kabupaten RL bersama Wakil Bupati H. Iqbal Bastari, S.Pd,...
Pansus Ancam Bubarkan PD Bimex
BENGKULU, BE – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Bimex menjadau Perseroan Terbatas (PT) mulai melakukan pembatasan di DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam pembahasan awal ini, Anggota Pansus Raperda Bimex , Usin Andisyah Putra Sembiring menegaskan kondisi PD Bimex saat ini sedang sakit, sessiao dengan hasil yang dilakukan BPK dan BPKP pada tahun 2015 lalu.
Sumber :...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019 Kabupaten Mukomuko Raih WTP Tiga Kali Berturut-Turut
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, tercatat tiga kali berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko mendapat opini WTP dari BPK yaitu sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 s.d. TA 2019.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama, pada saat kegiatan penyerahan...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019 Opini WTP Untuk Bengkulu Tengah
Bengkulu – Humas BPK
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu TA 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama, pada saat kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2019, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Senin, 22 Juni...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019 Rejang Lebong Berhasil Pertahankan WTP
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2019. Prestasi membanggakan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Andri Yogama, pada kegiatan penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Senin, 22 Juni 2020.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019 Kabupaten Bengkulu Utara Raih WTP Tiga Kali Berturut-Turut
Bengkulu – Humas BPK
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, tercatat tiga kali berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mendapat opini WTP dari BPK yaitu sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 s.d. TA 2019.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama, pada saat...
Alih Status PD Bimex Menjadi Perseroan Daerah
Dari Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin, 15 Juni 2020, sebanyak 8 fraksi menyetujui pembahasan ke tingkat selanjutnya, terhadap Raperda tentang perubahan status Badan Hukum Perusahaan daerah Bimex menjadi Perseroan Daerah, dengan beberapa catatan. Di antaranya, agar dilakukan audit investigatif terkait keuangan salah satu BUMD tersebut dan dibahas dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus). Selengkapnya...
Tunggu Penetapan Tsk DD
ARGA MAKMUR - Kejaksaan Negeri BU menangani dua kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD). Satu kasus yakni DD Pondok Bakil Kecamatan Napal Putih tahun anggaran 2018, dan satu lagi DD Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Audit Jadi Syarat Wajib Perubahan PD Bimex
BENGKULU, BE - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang perubahan status badan hukum PD Bimex Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi SIP MM menegaskan, audit harus dilakukan terlebih dahulu terhadap PD Bimex, sebelum status badan hukum berubah dari Perusahan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Sumber: Bengkulu Ekspress
Rp 1,2 Miliar Jadi Temuan BPK
KEPAHIANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih melakukan verifikasi terhadap hasil audit yang telah dilakukan kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kepahiang.
Sumber: Rakyat Bengkulu
PD Bimex Bakal Diaudit Inspektorat
BENGKULU, BE - Meskipun Gubernur Bengkulu. Dr. H. Rohidin Mersyah menolak mengaudit Perusahaan Daerah (PD) Bimex Bengkulu, diam-diam Direksi PD Bimex saat ini telah mengajukan surat ke BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk diminta melakukan audit sebelum berubah status badan hukum PD Bimex tersebut menjadi perseroan terbatas (PT)
Sumber: Bengkulu Ekspress
Rehab Balai Adat Tunggu Apip
BENGKULU - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan akan melakukan rehabilitasi Balai Adat untuk disulap menjadi Rumah Singgah (RS) Covid 19.
Sumber: Rakyat Bengkulu
Terkait BLT DD, Warga Datangi Kantor Camat
SELUMA - Polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, puluhan warga Desa Bakal, kemarin (17/6) datangi Kantor Camat Talo Kecil. Kedatangan para warga menyampaikan kekecewaan terkait dugaan penyaluran bantuan yang diduga tidak tepat sasaran
Sumber: Rakyat Bengkulu
Gubernur Tolak Audit PD Bimex
BENGKULU, BE – Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah menolak permintaan dewan untuk melakukan audit investigasi terhadap PD Bimex, sebelum diubah badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT)
Sumber : Bengkulu Ekspress
DD Diusut Polisi, Mantan Kades Menghilang
KOTA BINTUHAN – Pengusutan digaan korupsi dana desa (DD) Desa Wayhawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur oleh Polres Kaur saat ini terhambat. Lantaran, mantan kades, Mindiran saat ini diduga menghilang. Penyidik Unit Tipikor i membutuhkan keterangan Mindiran, yang bertanggungjawab dalm pengelolaan DD di Desa Wahawqang tersebut.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Kades Hanya Kembalikan Rp 30 Juta Uang BUMDes
ARGA MAKMUR – Kades Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Sranto akhrnya mengembalikan uang BUMDES yang menjadi temuan Inspektorat atas audit khusu permintaan Kejakasaan Negeri BU. Namun dari Rp 120 Juta temuan penyimpangan dana, Suranto hanya mengembalikan sebesar Rp 30 Juta.
Sumber : Rakyat Bengkulu