Tuntutan JPU Terhadap 12 Terdakwa BTT Seluma Berbeda-beda
SELUMA- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap 12 terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan tidak terduga (BTT) pada BPBD Seluma tahun anggaran 2022 berbeda-beda. Sidang perkara dugaan korupsi BTT Seluma ini kembali digelar Selasa 7 Mei 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bengkulu. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan oleh JPU dari Kejati Bengkulu dan Kejari Seluma.
Sumber Berita:...
BPK Sentil Pemkab Karena JPO Al Latief
KEPAHIANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu sentil Pemkab Kepahiang karena keberadaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Al Latief.
Masalahnya, JPO Al Latief yang nyata-nyata bukanlah milik pemerintah daerah, namun dibangun di atas aset daerah. Pemkab Kepahiang diminta BPK tetap melakukan pendataan. Khususnya terhadap realisasi iklan reklame yang selama ini terus terpajang di atas videotron JPO.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Realisasi PAD Sudah Mencapai Rp 35 Miliar
KOTA BENGKULU- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu untuk sektor pajak sampai dengan April sudah mencapai Rp35 miliar. Kepala Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Drs. Eddyson melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu Gitagama Raniputera, SE, MM menjelaskan capaian PAD Rp35 miliar itu dari target PAD tahun 2024 yang mencapai Rp200 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita...
DPRD Bengkulu Utara Siap Dukung Pemerintahan Bersih Pertahankan WTP
BENGKULU UTARA- Keberhasilan Pemda Bengkulu Utara dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya berturut-turut tentunya tak lepas dari peran DPRD Bengkulu Utara. Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH menjadi salah satu pejabat yang ikut mendampingi dan menerima opini tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Banpol Akan Cair 2 Kali
LEBONG- Bantuan dana Politik (Banpol) di Kabupaten Lebong, periode ini akan dicairkan dua kali. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong, M Ikram, S.Sos menerangkan, pencairan dana Banpol dilakukan dua kali, karena akan ada peralihan Periode Anggota DPRD di Kabupaten Lebong. Dari Periode 2019-2024, ke Periode 2024-2029 berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini.
Sumber Berita: Rakyat...
Rp 200 Juta Dana Kelurahan Siap Disalurkan
REJANG LEBONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menyiapkan total Rp 6,8 miliar anggaran untuk 34 kelurahan. Setiap kelurahan akan mendapatkan bantuan dana Rp 200 juta yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Setda kab Rejang Lebong, Bobby Harepa Santana, M.Si, bantuan untuk kelurahan tersebut merupakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang...
Telusuri Aliran KN Rp 4,8 Miliar RSUD Mukomuko
MUKOMUKO- Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko terus melengkapi berkas perkara tujuh tersangka yang terseret dugaan korupsi pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko dari tahun 2016 sampai 2021. Ketujuh tersangka yakni, Mantan Direktur 2016-2020, Dr Tugur Anjas, Mantan Bendahara pengeluaran BLUD 2016-2019, Andi Fitriadi, mantan Kabid Pelayanan Medis 2017-202, Harnovi, mantan Perbandaharan Verifikasi keuangan 2016-2021, Khalik, Bendahara Pengeluaran...
Pemkab Lebong 8 Kali Raih WTP
LEBONG- Pemerintah Kabupaten Lebong, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023, Jika dilihat ke belakang, WTP yang diraih Kabupaten Lebong tahun ini, merupakan yang ke delapan kalinya.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Lima Kabupaten Pertahankan WTP
Bengkulu, 3 Mei 2024. Bertempat di ruang auditorium, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada lima kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu yaitu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong. Kepala Perwakilan (Kalan) Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si.,...
Pemkab Raih WTP ke 7 dari BPK RI
KEPAHIANG- Pemkab Kepahiang di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemkab Kepahiang telah meraih 7 kali WTP, dengan 6 opini WTP diantaranya diperoleh secara berturut-turut.
Penyerahan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 ini, telah diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI...
Bawa Bengkulu Utara 7 Kali Berturut Turut WTP Bupati Mian Dapat Nilai Terbaik Dari BPK
BENGKULU UTARA- Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Bupati Bengkulu Utara Ir. H Mian. Di bawah tangan dinginnya Kabupaten Bengkulu Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut. Opini ini diterima Bupati Ir. H Mian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu Jumat 3 Mei lalu. Tak hanya itu, yang lebih membanggakan lantaran Bengkulu Utara mendapatkan opini WTP...
Lima Pemerintah Daerah Berhasil Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dan Pemerintah Kabupaten Lebong berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah diperoleh pada pemeriksaan tahun sebelumnya.
LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi...
Kerugian Negara Perkara BTT Rp 1,5 Miliar Pulih, Begini Nasib Terdakwa
SELUMA- Total kerugian negara (KN) yang timbul dalam perkara dugaan korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1,5 miliar. KN Rp1,5 miliar dalam perkara dugaan korupsi BTT BPBD Seluma 2022 yang menyeret 12 terdakwa ke persidangan telah dipulihkan seluruhnya.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Target PAD Parkir Rp80 Juta, Baru Terkumpul Segini
KAUR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di tahun sebanyak Rp 80 juta. PAD ini akan dipungut, dari 26 titik parkir yang saat ini sudah tercatat oleh Dinas Perhubungan (Dishub) selaku OPD yang menaungi. Pemungutan retribusi parkir untuk PAD ini sebelumnya mengalami kendala.
Karena pada awal tahun 2024 yang lalu adanya peraturan baru yang...
1.118 Unit Alsintan Segera Dibagi, Ini Kriteria Kelompok Petani Penerima
PROVINSI BENGKULU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, di tahun 2024 ini akan menyalurkan 1.118 unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada seluruh kelompok tani di Provinsi Bengkulu. Bahkan, pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, memperkirakan sejumlah alat ini akan disalurkan Juni mendatang.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Digelontorkan Dana Rp1,3 Miliar, Program BSPS Belum Berjalan
LEBONG- Sampai hari ini, Senin, 29 April 2024, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lebong belum juga berjalan. Bahkan belum diketahui pasti berapa jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima program BSPS sepanjang tahun 2024. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,3 miliar untuk...
Pemkab Bengkulu Selatan Salur Dana Hibah Rp3,5 M
BENGKULU SELATAN- Sebagai bentuk support kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, Pemkab Bengkulu Selatan salurkan dana hibah Rp 3,5 miliar. Bantuan ini untuk rumah ibadah dan lembaga sosial di Bengkulu Selatan. Secara rinci dana hibah tersebut diberikan untuk 26 rumah ibadah dan 3 lembaga sosial yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Bidik Target Potensial Pajak Daerah, Salah Satunya Galian C
BENGKULU UTARA- Tahun lalu Pemda Bengkulu Utara masih gagal memenuhi target pendapatan asli daerah atau PAD. Dari Rp87 Miliar Pendapatan Asli Daerah, Pemda Bengkulu Utara 2023 lalu hanya bisa mencapai sebesar Rp81 miliar atau kurang sekitar Rp6 miliar. Salah satu target pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang dibebankan di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
DAK Pendidikan Rp 19 M untuk 9 SD
REJANG LEBONG- Sebanyak 16 sekolah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 9 Sekolah Dasar (SD) dan 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dari pemerintah pusat. Total dana sebesar Rp19 miliar. Jumlah tersebut terbagi menjadi Rp11 miliar lebih untuk SD dan Rp7 miliar lebih untuk SMP.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Lima Terdakwa OOJ Banding
PROVINSI BENGKULU- Lima terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) korupsi dana BOK Kaur tahun 2022 serentak nyatakan banding atas vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.Pernyataan banding dari lima terdakwa disampaikan melalui masing- masing Penasehat Hukumnya (PH), Senin, 22 April 2024 usai putusan dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, SH, MH.
Sumber...
Bapenda Kehabisan Karcis, Jukir Ngeluh Warga Enggan Bayar Parkir
KOTA BENGKULU- Sejumlah juru parkir (jukir) di Kota Bengkulu mengeluhkan karcis parkir yang mereka pegang sudah habis. Saat ingin mengambil ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Bapenda juga sedangkan kehabisan stok karcis parkir. Alhasil jukir memungut uang parkir tanpa menggunakan karcis. Salah seorang jukir di Pasar Panorama, Josep (41) mengatakan, karcis yang diberikan oleh Bapenda beberapa waktu lalu...
Jaksa Pikir-Pikir Vonis 1 Tahun Terdakwa Korupsi BOK Kaur
KAUR- Menanggapi vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu terhadap 4 terdakwa dugaan korupsi dana BOK Kaur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur, menyatakan sikap pikir-pikir. Hal ini disampaikan JPU Kejari Kaur, Dwi Pranoto, SH usai persidangan dengan agenda putusan, Senin 19 April 2024.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Halalbihalal Perwakilan dengan Pimpinan BPK RI
Bengkulu, 22 April 2024. Bulan Ramadan telah usai, Hari Raya Idul Fitri telah kita lewati, dan libur panjang sudah berlalu. Sekarang saatnya beraktifitas dan bekerja kembali. Namun sebelum itu, pada hari ini BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berkesempatan melakukan Halalbihalal bersama dengan Pimpinan BPK RI di Jakarta yang dilaksanakan secara daring melalui media aplikasi Zoom.
Pada acara yang spesial ini, Musola...
Penyaluran Banpol Rp 550 Juta Tunggu LHP BPK Rampung
MUKOMUKO- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan Banpol tahun anggaran 2023 diterbitkan. Untuk memproses pencairan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2024.Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Mukomuko Ali Mucshin S.Pd, M.AP. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan salah satu syarat wajib sebelum dilakukan pencairan dana Banpol.
Sumber...
Mutasi 139 ASN Bergulir Ranah Hukum
REJANG LEBONG- Polemik mutasi 139 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong pada 4 Januari 2024 lalu, terus bergulir bak bola panas. Bahkan saat ini informasinya persoalan tersebut sudah masuk ke ranah hukum dan sedang mendapatkan sorotan serius dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Rejang Lebong.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Revitalisasi Mess Pemda Dianggarkan Rp 50 Miliar
PROVINSI BENGKULU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berencana melakukan perbaikan atau revitalisasi Mess Pemda, yang terletak di Kawasan Tapak Paderi. Dana yang disediakan yakni Rp50 miliar. Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA., menuturkan revitalisasi tersebut dilakukan sebagai upaya pemanfaatan gedung yang merupakan milik Pemda Provinsi Bengkulu tersebut. Sebab selama ini, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan dari...
TGR Lama Belum Selesai, Timbul Temuan BPK Terbaru
BENGKULU SELATAN- Hingga pertengahan April 2024, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) perjalanan dinas anggota dan Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan belum lunas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan kembali ingatkan anggota DPRD dan Setwan untuk segera menyelesaikan pengembalian TGR. Diketahui, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu Januari 2024 menyebut ada kelebihan bayar atas perjalanan dinas anggota DPRD Bengkulu Selatan.
Sumber Berita: Rakyat...
Pengelola Pantai Laguna Tertutup, PAD Rp 18,5 Juta
KAUR- Pengunjung Pantal Laguna ketika libur lebaran lalu membludak. Diperkirakan mencapai 15 ribu wisatawan. Anehnya, pengelola Pantai Laguna setor retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 18,5 juta. Padahal jika dikalikan jumlah pengunjung dengan tiket masuk setiap orangnya Rp15 ribu di hari pertama dan Rp 10 ribu di hari kedua, pendapatan pihak pengelola Pantai Laguna diperkirakan mencapai...
Dugaan Korupsi BUMDes Terkait Sekda Akan Dilimpahkan ke Pidsus
MUKOMUKO- Penyelidikan dugaan korupsi aset dan penghasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berangan Mulya, Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dipastikan berlanjut. Tim Intelijen Kejari Mukomuko memastikan perkara itu akan segera dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus (Pidsus). Artinya, besar kemungkinan kasus ini akan naik ke tahap penyidikan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Baru 70 Bidang Lahan Siap Dilimpah Penerbitan Sertifikat
LEBONG- Di tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menargetkan penerbitan sertifikat hak milik untuk 129 bidang lahan yang masuk daftar aset daerah. Dari jumlah itu, hingga Kamis, 18 April 2024, Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong baru selesai menyiapkan berkas administrasi untuk penerbitan sertifikat 70 bidang lahan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Optimalkan PAD dari 82 Titik Parkir
REJANG LEBONG- Setelah diberlakukannya kembali penarikan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Rejang Lebong, sedikitnya ada 82 titik parkir yang sudah kembali diaktifkan penarikan retribusinya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rejang Lebong, Rachman Yuzir, M.Si. Ia mengatakan saat ini pihaknya juga sudah menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) terbaru untuk 82 juru parkir yang akan bertugas di...
Yakin Tak Bersalah, Terdakwa Perkara Jas Kaur Minta Bebas
KAUR- Dalam sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pleidoi perkara korupsi pengadaan Jas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kaur terdakwa meminta bebas dari tuntutan. Sidang ini, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis, 18 April 2024 diketuai Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
SPJ Fiktif Catering Setwan Capai RP1 Miliar
SELUMA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menghadirkan empat saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi belanja operasional Setwan Seluma tahun anggaran 2021. Perkara ini menyeret tiga terdakwa, meliputi mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021, Rahmat Efendi Tanjung, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021 M. Husni.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Disiapkan Anggaran Pembebasan Lahan Pembangunan Gedung PN
BENGKULU TENGAH- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah akan mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Tengah. Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP mengatakan, ia telah meminta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menyusun alokasi dana tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pemda Akan Bangun Rumah Dinas Wagub
BENGKULU TENGAH- Pemkab Bengkulu Tengah akan membangun rumah dinas (Rumdin) Wakil Bupati (Wabup). Saat ini Kabupaten Bengkulu Tengah baru memiliki Rumdin Bupati, sedangkan Rumdin Wabup belum dibangun. Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs.Rachmat Riyanto, ST, M.AP menjelaskan ia telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menyusun dan merancang pembangunan Rumdin Wabup. Termasuk besaran dana yang akan dialokasikan...
Polemik Mutasi Terus Bergulir
REJANG LEBONG- Mutasi pejabat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong pada 4 Januari 2024 masih berpolemik. Evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tak kunjung dilaksanakan Pemkab Rejang Lebong. Karena itu, 139 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam daftar mutasi tersebut berencana akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Target PAD Parkir RP 11 Miliar, Bapenda Optimalkan Pasar Panorama
KOTA BENGKULU- Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) parkir Rp11 miliar. Untuk mencapai target tersebut, salah satu titik parkir yang akan dioptimalkan adalah parkir di Pasar Panorama.Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Bengkulu Drs. Eddyson menjelaskan, saat ini titik parkir di Pasar Panorama sudah banyak ditempati pedagang kaki lima (PKL).
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkpnya)
Keterlaluan Kalau Target PAD Retribusi Kebersihan Tak Tercapai
LEBONG- Bupati Lebong, Kopli Ansori meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih optimal memungut retribusi kebersihan dan pemakaian kendaraan bermotor. Tahun 2024 ini DLH hanya dibebankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp24 juta untuk retribusi kebersihan dan penggunaan kendaraan bermotor. "Artinya Rp2 juta sebulan, keterlaluan kalau dengan angka segitu realisasi PAD retribusi kebersihan dan penggunaan kendaraan bermotor tidak juga tercapai," kata...
Sidang Putusan Dugaan Korupsi BOK Kaur, Dijadwalkan Pasca Lebaran
KAUR- Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, menjadwalkan sidang dengan agenda Putusan perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Kaur, 21 April mendatang.Hal ini disampaikan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Darmawansya, Ricke James Yunsen dan Indah Fuji Astuti, Sopian Siregar, SH., MKn.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Siapkan Rp4 Miliar Untuk Sarpras Rumah Adat dan Gedung MPP
MUKOMUKO- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, belum menyimpulkan jenis atau nama kegiatan lanjutan pembangunan sarana dan prasarana rumah adat Mukomuko di tahun ini. Karena anggaran yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp1,5 miliar tidak disetujui 100 persen. Namun dipastikan pengerjaan akan tetap dilakukan, meskipun anggaran yang disetujui hanya Rp580 juta.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dana Pilkada 2024 Baru Masuk 60 Persen
KEPAHIANG- KPU Kabupaten Kepahiang memastikan dana hibah Pilkada serentak 2024 dari Pemkab sudah masuk sebanyak 60 persen. Dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kepahiang 2024 untuk KPU Kabupaten Kepahiang sebesar Rp16,2 miliar. Ketua KPU Kabupaten Kepahiang, Ikrok membenarkan dana hibah Pilkada sudah masuk. Pihaknya tinggal menunggu 40 persen sisa, sebagaimana yang telah disepakati dalam Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD).
Sumber Berita: Rakyat...
Penasihat Hukum Terdakwa Yakin Bukan Tipikor
KAUR-Penasihat Hukum para terdakwa dugaan Korupsi Pengadaan Jas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kaur, meyakini kalau perkara ini bukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur, pada Persidangan, Selasa 2 April 2024 di PN Tipikor Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Eks Hotel Pemda Ini Akan Disulap Jadi Hotel Berbintang
BENGKULU SELATAN- Pemkab Bengkulu Selatan berencana menyulap hotel Duta Beach menjadi hotel berbintang di kawasan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna. Eks Hotel pemda tersebut telah dilirik oleh investor. Baru-baru ini investor Indonesia berencana akan menyulap alias mengubah Hotel Duta Beach di Pantai Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna, jadi hotel berbintang.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Fantastis Anggaran Pakaian DPRD Habiskan Rp 607 Juta
KAUR- Sekretariat Dewan Kabupaten Kaur, di tahun ini kembali merogoh kocek yang cukup besar hanya untuk pembelian pakaian dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur masa bakti tahun 2024-2029. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang telah disiapkan untuk pembelian pakaian dinas tersebut mencapai Rp 607 juta.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Renovasi Dua Unit Jembatan Gantung Habiskan Dana 1,4 M
BENGKULU SELATAN- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan jembatan Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya dan jembatan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis diperbaiki tahun 2024 ini. Dua jembatan ini berstatus jembatan gantung, dan kini kondisi dua jembatan tersebut dalam keadaan rusak berat.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Anggaran Pengerjaan DDTS Kurang Rp 65 Miliar
PROVINSI BENGKULU- Pembangunan dan penataan Kawasan Wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) saat ini masih berlangsung. Bahkan, pihak Pemprov Bengkulu juga sudah melakukan pembebasan lahan dan pembangunan Jembatan Elevated. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST., M.Si., mengatakan secara total kebutuhan untuk DDTS ini sekutar 75 miliar. Namun, saat ini anggaran yang tersedia...
Serapan DAK Fisik Masih Nihil, BKD Menunggu Regulasi Terbaru
BENGKULU TENGAH- Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat ini serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Kabupaten Bengkulu Tengah masih nihil atau belum ada sama sekali serapan. Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Sub Koordinator Perbendaharaan, Adeansah Putra, SE menjelaskan, serapa masih nihil karena memang pusat belum mentransfer anggarannya dari...
Dinas Perikanan Dapat DAK Tematik KSPP Rp 4,9 Miliar
MUKOMUKO- Di tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko telah berhasil mendapatkan titik terang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Bidang Kelautan Perikanan. Yang merupakan program Nasional bersifat strategis dalam jumlah terbatas, yang diusulkan pada 2023 lalu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Mediasi Sengketa Batas Wilayah Diagendakan Ulang
PROVINSI BENGKULU- Rapat mediasi pembahasan sengketa batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dan Lebong, terpaksa diagendakan ulang.Rapat yang digelar di Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Kamis, 4 April 2024, merupakan tindaklanjut dari putusan sela Mahkamah Konstitusi (МК)
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
10 Masjid Terima Hibah Dari Pemprov Bengkulu
PROVINSI BENGKULU- Pelaksanaan Safari Ramadan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam rangka memeriahkan pelaksanaan Ramadan 1445 Hijriah. Safari Ramadan tuntas, 10 masjid terima hibah dari Pemprov Bengkulu Kegiatan rutin Pemprov Bengkulu yang gelar setiap tahun ini dimulai di Kabupaten Kaur, pada tanggal 14 Maret 2024 di Masjid Al Farizi desa Beriang Tinggi. Kecamatan Tanjung Kemuning.
Serta ditutup di Kota...
Pelabuhan Kahyapu Solusi PSN Enggano
BENGKULU UTARA- Pendistribusian material ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara mengalami kendala. Transportasi dan pintu masuk menuju pulau menjadi hambatan utama dalam kelancaran proyek ini.
Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA, bersama instansi terkait, aparat penegak hukum, serta kontraktor pelaksana langsung mengambil tindakan mencari solusi untuk mengatasi...
Jangan Ada Lagi ASN Dipenjara Karena Korupsi
MUKOMUKO- Sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Mukomuko berhasil diungkap Kejari Mukomuko maupun Polres Mukomuko. Dari sejumlah kasus itu, sudah puluhan ASN maupun pensiunan ASN di Kabupaten Mukomuko harus meringkuk dalam penjara karena terbukti melakukan korupsi.Tak ingin jumlah ASN di Kabupaten Mukomuko
terus berkurang karena dipenjara dan dipecat lantaran korupsi,
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Audit Tuntas Bengkulu Utara Kembali Target Opini WTP
BENGKULU UTARA- Setelah lebih dari satu bulan melaksanakan audit di Pemda Bengkulu Utara. Kemarin, 3 April 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu tuntas melakukan audit dan melakukan exit meeting dengan seluruh pejabat Pemda Bengkulu Utara. Exit Meeting ini dilakukan tanda tuntasnya pelaksanaan audit yang dilakukan selama lebih dari satu bulan belakangan ini
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Terbukti Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua KONI Kepahiang Divonis 15 Bulan
KEPAHIANG- Terdakwa mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kepahiang, Andreano Trovillian divonis 1 tahun 3 bulan, atau setara dengan 15 bulan pidana penjara. Terdakwa Andreano terbukti korupsi dana hibah KONI Kepahiang Tahun Anggaran 2021-2022, yang disalurkan oleh Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Realisasi DAK Fisik Triwulan 1 Nihil, Ternyata Ini Penyebabnya
PROVINSI BENGKULU- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Provinsi Bengkulu, hingga triwulan I atau Maret 2024 ini masih nihil. Ini penyebabnya. Ternyata penyebabnya dikarenakan terkendala regulasi pusat. Dikatakan Kepala Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, dari hasil monitor yang dilakukan pihaknya, seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu memang belum ada yang merealisasikan DAK Fisik.
Sumber Berita: Rakyat...
Empat Terdakwa OOJ Minta Dibebaskan, 1 Minta Diringankan
KAUR- Sidang dugaan Perintangan Penyidikan atau obstruction of justice (OOJ), dugaan Korupsi dana BOK Kaur tahun 2022 kembali digelar di PN Tipidkor Bengkulu, dengan agenda pleidoi. Dalam pleidoi tersebut, empat terdakwa minta dibebaskan. Yakni terdakwa Ardiansyah Harahap, Rahmat Nurul Safril, Upa Labuhari dan Rianti Faulina. Sedangkan, terdakwa Bambang Surya Saputra hanya meminta diringankan hukumannya. Pleidoi ini dibacakan dalam sidang...
2 Terdakwa Korupsi Pengadaan Jas Dituntut 1 Tahun 2 Bulan Penjara
KAUR- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kaur, menuntut dua terdakwa dugaan Korupsi pengadaan Jas di Dinas PMD Kaur, dengan Pidana Penjara 1 tahun 2 Bulan. Dua terdakwa dalam perkara ini, meliputi Asdyarman mantan Kepala Dinas PMD Kaur dan Ramadhansyah selaku broker dalam pengadaan jas tersebut. Tuntutan itu dibacakan JPU Kejari Kaur, di Persidang dengan agenda tuntutan JPU di Pengadilan...
Empat Entitas Menyampaikan Laporan Keuangan Secara Daring
Bengkulu, 31 Maret 2024. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menerima Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 secara daring melalui media aplikasi Zoom dari empat entitas yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebagai tanda LKPD Unaudited telah disampaikan oleh entitas dan diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, maka pada kegiatan ini...
Pembangunan Jalan Dua Jalur Bintuhan Terhambat Izin UKL UPL
KAUR- Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) untuk rencana pembangunan jalan dua jalur di Kota Bintuhan belum juga rampung.
Padahal beberapa waktu sebelumnya, Bupati Kaur H. Lismidianto SH MH, dalam rapat meminta agar izin secepatnya diurus paling lambat selesai tanggal 11 Maret yang lalu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Korupsi Samisake Terbukti Vonis Berbeda, Paling Tinggi 3 Tahun
KOTA BENGKULU- Mejelis Hakim Pengadilan Negri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis berbeda kepada empat terdakwa korupsi pengelolaan dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tahun anggaran 2013. Sidang beragendakan pembacaan putusan digelar Rabu, 27 Maret 2024 diketuai Fauzi Isra, SH, MH.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BKN Minta 106 Pejabat Dimutasi Dikembalikan Lagi ke Jabatan Semula
REJANG LEBONG- Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terhadap 139 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 4 Januari 2024, memunculkan persoalan. Hal ini terlihat dari surat yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1110/B-AK.02.02/ SD/F.IV/2024 tanggal 16 Februari 2024. BKN meminta kepada Pemkab Rejang Lebong untuk mengembalikan lagi sebanyak 106 PNS dari 139 PNS yang dimutasi tersebut...
Pembukaan Jalan 17 KM Air Nipis Ulu Manna Berlangsung
BENGKULU SELATAN- Rencana Pemerintah Bengkulu Selatan membuka jalan penghubung Air Nipis Ulu-Manna mulai direalisasikan. Pembukaan jalan yang rencananya sepanjang 17 KM itu, saat ini sedang dikerjakan untuk jalan sepanjang 6 KM. Pembangunan jalan peng
hubung Air Nipis-Ulu Manna ini telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, karena bersentuhan dengan hutan lindung.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Target Pajak Meningkat Perketat Pajak Galian C
BENGKULU UTARA- Tahun ini target pendapatan pajak Bengkulu Utara secara keseluruhan meningkat. Peningkatan tertinggi dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau pajak Galian C. Peningkatan terjadi lebih dari 100 persen dari Rp 2,1 miliar tahun 2023, targetnya meningkat tahun ini menjadi Rp 4,7 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Catatan Berita: Tarif Parkir di Kota Bengkulu Resmi Naik, Motor Rp2 Ribu, Mobil Rp3 Ribu
KBRN, Bengkulu: Mulai awal Maret ini, tarif parkir di Kota Bengkulu resmi mengalami penyesuaian. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu, Gita Gama, tarif parkir untuk motor naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000, sementara tarif untuk mobil naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000.
Perubahan tarif ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Bengkulu nomor 1 tahun 2024 yang mengatur retribusi tarif...
Catatan Berita: Kejari Bengkulu Tengah Selidiki Dugaan Korupsi Kredit Rumah Rp 5,5 M
Bengkulu Tengah - Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah sedang menyelidiki dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit perumahan. Dalam kasus ini, diduga negara dirugikan hingga Rp 5,5 miliar.
Penyidik Kejari Bengkulu Tengah masih mendalami dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit perumahan di kabupaten Bengkulu Tengah. Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Tengah, Gusmilyansyah mengatakan kerugian atas dugaan korupsi itu ditaksir Rp 5,5 miliar. Pihaknya pun sudah...
Catatan Berita: Pencairan Dana BOS Rejang Lebong Tahap Pertama Mencapai Rp19 Miliar
Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap pertama di wilayah itu mencapai Rp19 miliar.
Ketua Satuan Kerja BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rejang Lebong Hanapi saat dihubungi di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan pelajar yang menerima dana BOS di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebanyak...
Catatan Berita: Nilai Sistem Merit Manajemen ASN di Bengkulu Terendah se-Sumatera
Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat nilai terendah dalam penerapan sistem merit pada manajemen ASN. Hal itu berdasarkan hasil verifikasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI) di wilayah Sumatera.
Pemprov pun berupaya untuk memperbaiki hal tersebut, dibantu oleh KASN RI yang sudah memfasilitasi mereka.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri mengatakan, saat ini sedang dilakukan penilaian merit sistem...
Dinas PMD Usulkan ADD Disalurkan Setiap Bulan
BENGKULU TENGAH- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan setiap bulan. Bukan seperti selama ini, ADD disalurkan tiga bulan sekali atau per triwulan. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs.Hendri Donal,SH,MH mengungkapkan,
usulan ini pihaknya sampaikan kepada Pemkab Bengkulu Tengah dikarenakan anggaran ADD ini mayoritas untuk pembayaran gaji aparatur Desa
Sumber Berita:...
2 Proyek Jalan DAK 2024 Dimulai, Anggaranya Capai Rp 8 M
KEPAHIANG- Mengunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024, 2 proyek pengerjaan jalan hotmik di Kabupaten Kepahiang mulai berjalan. Dengan alokasi DAK Rp8 miliar lebih, proyek tersebut adalah jalan hotmix Taba Mulan 2 senilai Rp5,7 miliar, serta jalan Desa Suro Ilir-Wisata Musi Indah senilai Rp2,5 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Vonis Korupsi Asrama Haji, JPU Kita Juga Banding
PROVINSI BENGKULU- Menanggapi upaya perlawanan banding dua terdakwa mantan Direktur Cabang PT. Bahana Krida Nusantara (BKN), Suharyanto dan Panca Saudara Silalahi. Yang divonis bersalah oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu dalam perkara korupsi Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020-2021 yang menimbulkan kerugian negara Rp1.28 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tiga Ahli Perkuat Dugaan Perkara Korupsi Dana BTT Seluma
SELUMA- Pembuktian perkara dugaan korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma tahun ang- garan 2022 terus berlanjut. Kemarin, 25 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu meng hadirkan tiga saksi ahli ke dalam persidangan
Sumber Berita:Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Gubernur Bengkulu Serahkan Surat Persetujuan Hibah Lahan Pemprov ke Kantor Kemenag Kepahiang
PROVINSI BENGKULU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyerahkan surat Persetujuan Gubernur Bengkulu terkait hibah lahan (tanah) milik Pemprov kepada Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kepahiang di Masjid Nurul Jannah Desa Babakan Bogor Kabupaten Kepahiang, Jumat 22 Maret 2024.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tahap Finishing Jelang RS Pratama Beroperasi
MUKOMUKO- Proses pembangunan Rumah Sakit (RS) Patama yang berada di Desa Air Buluh Keсаmatan Ipuh yang dikerjakan PT Belimbing Sriwijaya, sudah mencapai 99 persen.
Setelah tahapan finising ini, RS tersebut sudah siap beroperasi. Hal ini disampaikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinkes Kabupaten Mukomuko, Jajat Sudrajat S.KM.
Sudrajat menyebut persentase 99 persen ini memasuki tahapan finising membersihkan sisa-sisa pengerjaan fisik.
Sumber...
12 Lembaga “Kecipratan” Dana Hibah, Ini Rinciannya
SELUMA- Sebanyak 12 Lembaga mulai dari Instansi vertikal dan badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan kecipratan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. 12 lembaga di lingkungan Pemkab Seluma yang kecipratan dana hibah ini jelas sudah berbadan hukum. Anggaran dana hibah kepada 12 lembaga ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, yang disalurkan Pemkab Seluma melalui...
Dana Hibah Pilkada Kepahiang untuk KPU Rp 16,2 Miliar
KEPAHIANG- Dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kepahiang 2024 yang siap dicairkan untuk KPU Kabupaten Kepahiang sebesar Rp 16,2 Miliar. Alokasi dana tersebut sudah berada di pos Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang Musi Dayan, S.Si, Minggu 24 Maret 2024 menerangkan alokasi dana Pilkada siap dicairkan kapanpun KPU Kepahiang melayangkan usulan pencairan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Iftar Jama’i BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Bengkulu, 21 Maret 2024. Marhaban ya Ramadhan, bulan Ramadhan adalah bulan yang membawa banyak keberkahan dan sebagai sarana menabung amal untuk meraih ridha Allah SWT. Sehingga, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Dharma Wanita Persatuan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan bertajuk Iftar Jama’i bertempat di Auditorium lantai tiga Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dihadiri seluruh pegawai dan keluarga....
KN Rp 60 Juta Dugaan Korupsi PMD Kaur Ditanggani Inspektorat
KAUR- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur dalam hal ini tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah selesai melakukan penghitungan Kerugian Negara (KN) terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyaluran dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2021 beberapa waktu yang lalu. Hasilnya setelah dilakukan penghitungan atas dugaan korupsi dana APBD tahun 2020-2021 tersebut, ditemukan KN kurang lebih sekitar Rp...
Dugaan Penggelapan Aset Mobnas Belum Tuntas
MUKOMUKO- Mobil dinas Pemerintah Kabupaten Mukomuko berupa ambulans jenis Toyota Innova dan Mitsubishi Maven, diperkirakan hilang pada tahun 2018 lalu, hingga saat ini belum dilakukan sidang. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), sebelumnya telah merencanakan digelarnya sidang dalam upaya menyelamatkan aset Daerah tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023
Memenuhi ketentuan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu AKIP tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dilaksanakan terhadap empat komponen Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Reviu bertujuan untuk:
Memperoleh informasi tentang...
Jaksa Dalami Keterlibatan Tersangka Jilid II
KOTA BENGKULU- Jilid II penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 terus berlanjut. Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari)Bengkulu, Qori Mustikawati, SH,MH menyebut, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain pada jilid II Samisake
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita...
Gelombang Pertama: Tiga Kabupaten Menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023
Bengkulu, 4 Maret 2024. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan Kepala Daerah kepada BPK untuk diperiksa, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 Maret.
Untuk itu, pada hari ini BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menerima Penyampaian LKPD Unaudited Tahun 2023 dari tiga entitas...
Gelombang Kedua: Mukomuko, Kepahiang, Lebong Serahkan LK Unaudited
Bengkulu, 4 Maret 2024. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu Muhamad Toha Arafat dalam kegiatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong pada sambutannya menyampaikan bahwa setelah BPK menerima LKPD Unaudited pada hari ini, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab...
Dugaan Tipikor RSUD Mukomuko Bulan Ini Penetapan Tsk Massal
MUKOMUKO- Penanganan kasus RSUD Mukomuko yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Yang statusnya sudah tahap penyidikan, Kejari Mukomuko pastikan dalam minggu ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan auditor oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu rampung. Sehingga, jika tidak ada halangan di awal Maret ini akan dilakukan penetapan tersangka berjamaah.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Perkara Korupsi Pengadaan Jas Kaur Besok JPU Hadirkan Tujuh Saksi, Termasuk Bupati Kaur
KAUR- Sidang kedua perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan jas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tahun Anggaran 2022 akan digelar besok, Selasa 5 Maret 2024. Dalam sidang kedua besok, yang menyeret dua terdakwa, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kaur, Asdyarman, S.Sos dan Rahmadansyah diduga broker atau makelar, beragendakan pemeriksaan saksi.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tiga tersangka Cicil Pengembalian KN
SELUMA- Tiga tersangka kasus korupsi belanja operasional Sekretariat DPRD (Setwan) Seluma 2021 melalui keluarganya kembali melakukan cicilan pengembalian Kerugian Negara (KN). Uang KN tersebut diserahkan ke Kajari Seluma Kamis 29 Februari 2024. Total KN yang dikembalikan Rp 173 juta. Rinciannya dari tersangka MH sebesar Rp 73 Juta, RE Rp.50 juta dan SA sebesar Rp 50 juta.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita...
Versi Inspektorat TGR DPRD Lebih Rp 3,5 M
BENGKULU SELATAN- Selama ini Sekretariat dan DPRD Bengkulu Selatan menyebut total Tuntutan Ganti Rugi (TGR) perjalanan dinas tahun 2023 lalu Rp 3,5 miliar. Berbeda dengan yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan belum lama ini, total TGR yang harus dikembalikan mencapai Rp 3,7 miliar. Artinya ada selisih terbilang besar mencapai Rp 200 juta. Inspektur Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Bengkulu Selatan,...
Sekretariat Dewan Akui Sudah Mencicil TGR Rp 3,5 Miliar
Bengkulu Selatan- Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mengakui sudah mencicil Tuntutan Ganti Rugi (TGR) perjalanan dinas anggota DPRD Tahun 2023. Jumlah yang sudah dicicil 30 sampai 40 persen dari jumlah Tuntutan Ganti Rugi yang harus dikembalikan Rp.3,5 Miliar. Tuntutan Ganti Rugi Rp.3,5 miliar tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Januari 2024 lalu
Sumber Berita: Rakyat...
Baru 2 Dewan Lunasi TGR
KAUR- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur mencatat baru 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur yang melakukan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). TGR itu hasil audit yang dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023 yang lalu, terkait anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur. Sementara sisanya, masih ada 24 orang anggota Dewan dan 1 mantan anggota dewan yang hingga saat...
Satu Dewan Baru Nyicil Rp 20 Juta
BENGKULU SELATAN- Satu anggota DPRD Bengkulu Selatan sudah menyicil Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp 20 juta. Tuntutan ganti rugi ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk perjalanan dinas tahun 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI pada awal Januari 2024, terungkap ada temuan kelebihan bayar sekaligus tuntutan ganti rugi. Hal itu harus diselesaikan...
Pemeriksaan Saksi Korupsi BOK Kaur Ditunda Pekan Depan
KAUR- Sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi dan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Kaur, Tahun Anggaran 2022 akan dilanjutkan kembali pekan depan. Perkara ini menyeret empat terdakwa ke Persidangan, meliputi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaur, Kepala Puskesmas Kaur Utara, Kapus Kaur Tengah, dan Sekretaris Dinkes Kaur.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kejari Siap Bantu Pemulihan Kelebihan Bayar Rp 3,5 Miliar
BENGKULU SELATAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan telah sepakat membantu upaya pemulihan kelebihan bayar perjalanan dinas anggota DPRD Bengkulu Selatan Tahun 2023 lalu.Sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kelebihan bayar perjalanan dinas anggota mencapai Rp 3,5 miliar. Oleh sebab itu DPRD Bengkulu Selatan meminta bantuan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan membantu melakukan pemulihan kelebihan bayar tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita...
Dugaan Korupsi Setwan Seluma 2021 Sisa KN Rp 600 Juta Masih Tunggu Jaksa
SELUMA- Meski kasus dugaan korupsi pada belanja operasional Sekretariat DPRD Seluma Tahun 2021 masih berlanjut usai naik ketahap II. Namun Jaksa Kejari Seluma masih memberikan waktu untuk 3 tersangka melakukan pengembalian sisa kerugian Negara (KN) Sebesar Rp.600 juta. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Wuriadhi Paramitha, SH,MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH,MH.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita...
3 Tsk Tetap Ditahan Dugaan Korupsi Sekretariat DPRD Seluma Segera Disidangkan
SELUMA- Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) belanja operasional Sekretariat DPRD Seluma Tahun 2021 semakin dekat menuju meja hijau persidangan. Terbaru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma tengah menyusun dakwaan untuk dipersidangan nantinya. Hal ini diketahui, pasca penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Seluma menyerahkan berkas perkara ketiga tersangka yang terseret dugaan korupsi belanja operasional Sekretariat DPRD Seluma...
Yayasan Dilarang Lanjutkan Pembangunan Masjid Agung
KEPAHIANG- Kedepan sesuai rekomendasi BPK, yayasan dilarang lanjutkan pembangunan Masjid Agung Baitul Hikmah seperti yang terjadi selama ini. Kelanjutan pembangunan mesti dilaksanakan langsung Pemkab Kepahiang di bawah Dinas terkait. Kelanjutan pembangunan Masjid Agung ini sendiri menjadi temuan BPK 2022, setelah Pemkab Kepahiang mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 2 Miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BPK Audit APBD 2023 Pemprov Triwulan IV
BENGKULU UTARA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu akan mengaudit realisasi APBD 2023 Pemprov Bengkulu triwulan IV. Yang menjadi fokus pemeriksaan adalah pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan. Kemudian kondisi fisik infrastruktur yang dibangun di triwulan IV namun belum dilakukan pemeriksaan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Laporan Kinerja Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan tolak ukur atas siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2023 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam...
Dua Dinas Disorot LHP BPK
SELUMA- Dua Dinas di Kabupaten Seluma jadi sorotan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca,S.Sos. Dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Seluma yang tercatat di LHP BPK.ada dua Dinas yang memiliki banyak catatan yakni Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Berita: Rakyat...
Ratusan Juta Temuan BPK di Dinas PUPR
KEPAHIANG- Ratusan juta rupiah jadi temuan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang. Temuan BPK ini, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepahiang Tahun 2022. Temuan BPK itu diantaranya ada kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pemeliharaan berkala/ rehabilitasi dan rekonstruksi/ peningkatan kapasitas struktur jalan Simpang Kota Bingin-Lubuk Penyamun sebesar Rp...
Pelajari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
SELUMA- Pemerintah Kabupaten Seluma telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu. Menyikapi hal tersebut Inspektorat Kabupaten Seluma, mempelajari lebih lanjut laporan itu dan segera berkirim surat ke OPD khususnya, OPD yang terdapat temuan dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Tuntaskan Pengembalian Temuan BPK Rp 2,4 Miliar
KEPAHIANG- Sudah memasuki Tahun Anggaran 2024, penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepahiang Tahun 2022 masih jadi pekerjaan rumah (PR). Laporan terakhir, jumlah pengembalian temuan BPK nyaris menembus angka Rp 3 miliar, persisnya Rp 2,7 Miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)