Inspektorat Audit DD Pasar Seluma
SELUMA-Inspektorat kabupaten Seluma saat ini masih melakukan audit khusus atas pengelolan Dana Desa (DD) Desa Pasar Seluma . Hal ini dilakukan pasca adanya pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan ke Inspektorat Seluma, terkait realisasi pengelolan DD Pasar Seluma , baik fisik maupun non fisik. Inspektur Inspektorat Seluma, Dr Marah Halim membenarkan hal tersebut. Dikatakan bahwa saat ini tim audit khusus...
Audit Independen PDAM Terkendala Anggaran
KEPAHIANG-Plt. Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kepahiang Arminsyah, SE mengatakan, saat ini pihak nya tidak memiliki anggaran untuk melakukan audit independen terhadap perusahan yang dipimpin nya itu. Hal ini merespon permintaan Kabag Hukum Setda Pemkab Kepahiang beberapa waktu lalu, yang meminta agar PDAM Tirta Alami Kepahiang diaudit oleh auditor independen. '' Sudah diusulkan sejak...
Penahanan 4 Tsk Diperpanjang, Penyidik Periksa Aset
KOTA BENGKULU- Masa penahanan keempat tersangka Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri JL, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan satu miliar satu kelurahan (Samisake) Pemkot Bengkulu kembali diperpanjang hingga 3 september 2023 mendatang. Ranggi Setiyadi, SH selaku Penasihat Hukum (PH) tersangka AM, RH...
Audit Dulu PDAM Sebelum Jadi Perumda
KEPAHIANG-Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) Tirta Alami Kepahiang direncanakan berlalih status menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kepahiang . Sebelum peralihan status, PDAM Tirta Alami Kepahiang mesti diaudit terlebih dahulu. '' Kemarin di rapat (Rapat Pembebasan peralihan status PDAM menjadi Perumda, red) sudah disarankan itu diaudit independen'', ujar Kabag Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Kepahiang, Irwam Sayuti, MH. Dijelaskan Sayuti,...
Unsur OOJ Dana BOK Kaur Mesti Terpenuhi
KAUR-Kasus dugaan obstruction of justice (OOJ) tiga tersangka BSS (47) warga Desa Tolan Kampung Rakyat, Sumatera Utara, AH (58) Warga Bojong Kulur, jawa barat dan RNS (41) warga sei Rotan, Sumatera Utara dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pelaksaan dan pengelolahan dana bantuan operasional kesehatan ( BOK) di 16 puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022...
4 Pejabat Tersandung Korupsi Diberhentikan Sementara
KAUR-Empat pejabat Kaur tersandung kasus korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2022 bakal diberhentikan sementara dari jabatannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kaur masih menunggu surat penetapan tersangka dan penahan keempatnya dari Kaur. Seperti diketahui keempat ASN ini, Darmawansyah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kaur Darmawansyah , S.IP,MM. Kemudian mantan Sekretaris Dinkes Gusdiarjo yang saat...
Audit Investigasi Korupsi RSUD Mukomuko!
MUKOMUKO-Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi keuangaan RSUD Mukomuko masih terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Pengamat Hukum Pidana Ari Elcaputera SH, MH meminta dalam perhitungan kerugian negara nantinya dilakukan lembaga terkait, menggunakan sistem audit investigasi. Tidak hanya melakukan audit keuangan saja ,melainkan melakukan audit operasional dan audit kepatuhan secara menyeluruh. Agar dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pengelolahan keuangan...
TGR Temuan BPK, OPD Bandel Akan Ditagih Kejari
KEPAHIANG-Progress Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Bengkulu di Pemkab Kepahiang sudah 75 persen dari total temuan Rp 2,7 miliar. Plt. Inspektorat Kabupaten Kepahiang, Hendri mengatakan saat ini semua OPD yang memiliki, kewajiban TGR atas temuan BPK pengunaan Angaraan 2022 lalu, sudah memiliki progress semuanya. Namun, jika kedepannya ada OPD yang...
Jaksa Geram, Absensi Siswa Disita
BENGKULU SELATAN-Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan (BS) kembali mengeledah SMK IT Al Malik kemarin (1/8). Pengeledahan ini untuk mencari bukti penguat menjelang penetapan tersangka kasus dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) dan dana hibah tahun 2021-2022. Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kejari BS Hendri Hanapi SH.MH bersama tim penyidik. Kasih Intel Hendra Catur Putra menjelaskan pihaknya melakukan penekanan dan...
Rencana Lelang Randis Ditunda
LEBONG-Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melelang aset kendaraan dinas (randis) tahun ini ditunda. Alhasil dana Rp 50 juta yang sebelumnya disiapkan untuk kegiatan penertiban aset randis, dialihkan untuk penertiban aset tak bergerak berupa lahan. "Yang pasti kami akan melihat kondisi keuangan daerah. kalau dananya disiapkan di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, red), lelang randis kami laksanakan tahun...
Catatan Berita: Kepala Puskesmas di Bengkulu Ditetapkan Tersangka Korupsi Operasional Kesehatan
BENGKULU, KOMPAS.com - Kepala Puskesmas Pasar Ikan, Kota Bengkulu, RA ditetapkan sebagai tersangka Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2022. Penetapan tersangka oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu ini usai dua kali pemanggilan RA. Direktur Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol I Wayan Riko Setiawan melalui Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol...
3 Tsk Ngaku Penjabat Kejagungan
KAUR-Jaksa mencium adanya perbuatan menghalang-halangi proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur tahun anggaran 2022. Terungkap, dari hasil pendalaman tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur, setidaknya ada 3 oknum yang mengaku-ngaku sebagai pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung). Diduga ketiganya menghubungi para kepala puskesmas di Kaur, mereka mengaku...
Jaksa Amankan Laptop Hingga HP
KAUR- Kejaksaan Negeri( Kejari) Kaur terus pengembangan penyidikan dugaan penyalagunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2022. Diduga melibatkan 16 pusekesmas se- kabupaten kaur serta pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur. Kemarin Kejari Kaur melakukan pengeledahan di empat tempat puskesmas. Yakni Puskesmas Tanjung Iman, Puskesmas Padang Guci, Puskesmas Kaur Utara,dan Puskesmas Muara Sahung.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jangan Biarkan Aset Terbengkalai
LEBONG- Banyaknya aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Lebong yang hingga saat ini masih terbengkalai, menjadi perhatian serius wakil rakyat. Disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Wilyan Bacthiar, S.IP, Pemkab Lebong harus segera melakukan pendataan ulang atas seluruh aset yang dimiliki.''Kita tahu ,semua aset yang ada dibangun atau dibeli dari uang negara atau daerah , jadi jangan dibengkalaikan,' tegas Wilyan. Dicontohkan, banyak aset...
OPD Siap-Siap Ditagih Jaksa
KEPAHIANG- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kepahiang, Dr. Hartono,M.pd meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi (TGR). Atas temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu, tahun anggaran 2022. Saat ini TGR baru dibayar oleh sejumlah OPD 65 persen dari total temuan Rp 2,7 miliar. ''Pengembalian temuan dari BPK ini sifatnya wajib, maka harus segera diselesaikan....
Estimasi KN Proyek Lahan Tol Bertambah
KOTA BENGKULU- Estimasi kerugian Negara ( KN) dalam dugaan korupsi proyek pembebasan lahan tol sesi Bengkulu-Taba Penanjung tahun anggaran 2019-2020 semakin bertambah dari perkiraan awal penyidik Rp 18 miliar. Ini setelah penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengunakan metode Scientific Evidence (SE) atau pembuktian ilmiah dalam menghitung ganti rugi lahan tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu,Dr.Heri Jerman,...
Pengembalian Temuan BPK 65 Persen
KEPAHIANG- Wacana penagihan Tuntutan Ganti Rugi ( TGR) OPD melalui surat Kuasa Khusus (SKK) oleh Inspektorat. Tampaknya hanya diberlakukan untuk beberapa OPD saja. Plt Inspektorat Kepahiang Hendri mengatakan sejauh ini pembayaran TGR cukup berjalan lancar. Sudah hampir 65 persen TGR yang sudah dibayarkan oleh sejumlah OPD di Kabupaten Kepahiang. Inspektorat berkoordinasi dengan pihak Kejari untuk melakukan penagihan secara SKK''....
2 Minggu Hitung KN Dugaan Korupsi BOK
KAUR- Proses penyidikan dugaan penyalagunaa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Kaur terus bergulir. Saat ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur telah memberikan dokumen yang disita pada saat pengeledahan beberapa waktu lalu ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dokumen itu akan menjadi salah satu bahan perhitungan kerugian Negara dalam kasus ini....
Pengusutan 2 Kasus Besar Korupsi, Kejari BS Pastikan On Progress
BENGKULU SELATAN- Dua kasus dugaan korupsi besar yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan (BS), tetap dalam pantauan masyarakat,Yakni, dugaan korupsi Dana Baznas dan dugaan korupsi dana BOS SMK IT AL Malik. Kasus Baznas sudah memasuki tahap persidangan di PN Tipikor Bengkulu, terdakwa 1 orang Sedangkan dugaan korupsi SMK IT AL Malik memasuki tahap penyidikan,namun belum penetapan tersangka. Menanggapi...
Tanggung Renteng KN Asrama Haji, Sinyal Tsk Lain
KOTA BENGKULU- Meskipun ada penitipan uang sebesar Rp 450 juta dari pihak tersangka PT Bahana Krida Nusantara (BKN), proses hukum terhadap dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 dengan pagu Rp38 miliar masih terus dilanjutkan penyidik pidsus Kejati Bengkulu. Disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Dr. Heri Jerman, SH,MH penitipan uang Rp 450 juta...
Dugaan Korupsi RSUD Mukomuko Jaksa Dalami Claim BPJS
MUKOMUKO-Dalam pengungkapan dugaan korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko, Kejari tidak hanya fokus pada pemeriksaan pengadaan obat saja. Belum lama ini Kejari Mukomuko juga memanggil pimpinan BPJS Kesehatan Mukomuko untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dana claim BPJS yang diajukan RSUD Mukomuko. Sesuai dengan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2021. Dokumen sudah disita Kejari Mukomuko,...
Dugaan Korupsi BOS SMK IT Menguat Kejari Temukan Fakta Fakta Mengejutkan
BENGKULU SELATAN- Penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan mark up jumlah siswa di SMK IT AL Malik Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) masih berlanjut. Terbaru tim Jaksa Kejari BS kembali mendatangi sekolah tersebut. Ternyata tidak sesuai laporan pihak sekolah. Kejari BS Hendra Hanafi, saat timnya turun ke sekolah (11/7) lalu, fakta di lapangann sekolah sangat sepi....
PH : Apresiasi Jika Ada Tsk Baru Samisake
KOTA BENGKULU- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu baru menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan satu miliar satu kelurahan (Samisake) Pemkot Bengkulu tahun 2013. Masa penahanan keempat tersangka, yakni Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri JL diperpanjang hingga 4 Agustus. Alasan penyidik masih...
Knowledge Transfer Sharing Hadirkan Kristian Gage Dari ANAO
Bengkulu, 13 Juli 2023. Kristian Gage, Senior Advisor Australian National Audit Office (ANAO) untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Bumi Rafflesia - Bengkulu dalam rangka acara Financial Audit Coaching and Knowledge Transfer Sharing (KTS) dengan mengambil dua tema yaitu Application of International Auditing Standards for Planning Financial Audits dan Preserving The Integrity of The Supreme...
Merata Aset Tanah di Lebong Berisiko Dicatut
LEBONG- Perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penertiban aset tak bergerak berupa lahan dan bangunan belum sepenuhnya dijalankan Pemerintah Kabupaten Lebong. Sejak tahun 2020, sampai saat ini baru 240 bidang tanah yang dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah. Artinya baru 40 persen dari total aset 626 bidang tanah yang menyebar di 12 kecamatan. selebihnnya, 60 persen aset lahan daerah...
TGR Tak Dikembalikan Jaksa Bakal Bertindak
BENGKULU TENGAH- Batas akhir tindaklanjut rekomendasi atau catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Pemkab Benteng, Rabu (12/7). OPD yang mendapatkan catatan diminta menyelesaikan semua rekomendasi tersebut. Sekda Benteng, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP mengatakan ia akan berkoordinasi dan meminta inspektorat merincikan persentase tindaklanjut yang telah dilakukan OPD atas catatan yang diberikan oleh BPK. Ia berharap semua...
Jaksa Panggil Dinas PUPR, Permasalahan TGR
BENGKULU SELATAN- Pihak rekanan belum melunasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atau kelebihan bayar temuan BPK RI, pada sejumlah kegiatan proyek di Dinas PUPR Bengkulu Selatan (BS). Padahal batas akhir pelunasan sudah berakhir. BPK RI Bengkulu memberikan waktu 60 hari sejak temuan BPK. Namun waktu 60 hari tersebut belum juga dimanfaatkan dengan baik oleh pihak rekanan. Sehingga diberikan waktu tambahan...
TGR Belum Tuntas
KEPAHIANG- Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hasil audit LKPD Kabupaten Kepahiang TA2022 hingga saat ini belum tuntas. Padahal jadwal akhir pengembalian TGR hanya tersisa tiga hari lagi. ''Sekarang itu baru 60 persen yang sudah dikembalikan (dari total Rp 2,7 miliar,red) 12 Juli,'' ungkap Plt. Inspektorat Kabupaten Kepahiang, Hendri, kemarin (9/7). Namun Hendri tidak bisa menyebutkan beberapa nominal TGR yang...
Tuntaskan Temuan Inventarisir Randis
KEPAHIANG- Inventarisir Kendaraan Dinas (Randis) yang dilakukan Bagian Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang sudah tuntas dilakukan. Hasil secara umum ditemukan beberapa Randis yang menunggak pajak. Randis yang dipreteli peralatanya atau tidak sesuai standar,dan ada beberapa Randis yang belum bisa dihadirkan. Dengan alasan masih dibawah oleh pejabat lama dan masih digunakan oleh pejabat...
Data Aset Minim, Pemkab MM Akan Inventarisir Ulang
MUKOMUKO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko dalam waktu dekat akan mulai mendata ulang seluruh aset milik daerah. Termasuk jika ada aset yang hilang. Baik itu aset barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Mukomuko, Dr.Abdiyanto, SH, M.Si, CLA. "Seluruh barang yang menjadi aset milik daerah wajib harus jelas keberadaannya. Maka dari itu sangat diperlukan inventarisasi yang...
Agustus Penetapan Tersangka RSUD MM
MUKOMUKO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko mengejar target pengungkapan dugaan korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko. Jika tidak ada halangan, Agustus mendatang bakal ada tersangka. Hal ini disampaikan Kepala Kejari Mukomuko, Rudi Iskandar, SH, MH. Baik pimpinan RSUD, jajaran bagian keuangan, pelayanan medis dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, terus dipanggil jika keterangannya dibutuhkan penyidik. Terkait isi dokumen yang disita...
Sisa 7 Hari, OPD Harus Selesaikan Catatan BPK
BENGKULU TENGAH- Inspektorat Benteng mendata masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan catatan atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Sedangkan waktu yang diberikan oleh BPK RI Provinsi Bengkulu hanya menyisahkan tujuh hari lagi. Inspektur Kabupaten Benteng, Welldo Kurniyanto,SE,MM, CGCAE menjelaskan, BPK RI Provinsi Bengkulu memberikan waktu selama 60 hari tersebut, saat ini...
68 Proyek Belum Tuntas Lelang
BENGKULU UTARA- Meskipun sudah memasuki pertengahan tahun, dari 163 paket pekerjaan fisik,masih ada 68 paket proyek yang sampai saat ini sudah berjalan dan sebagian besar sudah di atas 60 persen. Dari 60 paket yang sampai saat ini belum tuntas lelang tersebut berupa pekerjaan fisik, dan hanya beberapa pekerjaan konsultan. Hal ini menjadi sorotan lantaran dikhawatirkan pekerjaan tersebut akan dikerjakan...
Inspektorat Dalam Kasus Kades Tahan DD Rp 277 Juta
SELUMA- Inspektorat Daerah Kabupaten Seluma telah menerima laporan dari masyarakat terkait Kepala Desa (Kades) Kemang Manis Kecamatan Semidang Alas, diduga menahan uang Dana Desa (DD) tahap kedua sebesar Rp 277 juta. Laporan ini merupakan susulan setelah sebelumnya Bendahara Desa Kemang Manis, Kecamatan Semidang Alas, Wahyu Cahyanto dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemang Manis, Sutrisno pada Selasa (27/6) malam...
Puluhan ASN Tak Mampu Rawat Randis, Kembalikan
KEPAHIANG- Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kepahiang berbondong-bondong mengembalikan kendaraan dinas (Randis) roda dua. Alasannya, merasa tidak lagi mampu merawat kendaraan tersebut.''Ada puluhan sepeda motor yang dikembalikan ke bagian aset setelah diinventaris. Alasan mereka tidak sanggup merawat'' kata Kasih Intelejen, Kejari Kepahiang, Nanda Hardika,SH, kemarin(5/7). Sebagaimana diketaui, Bagian Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang menggandeng Kejaksaan Negeri...
Pastikan Semua Temuan BPK Diselesaikan
SELUMA- Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Saluma saat ini masih fokus dalam menyelesaikan semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dikeluarkan pada mei lalu. Namun dipastikan sebelum mencapai waktu 60 hari, dipastikan semua temuan sudah dituntaskan. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma, H. Hadianto,SE,M.Si yang mengatakan bahwa meskipun sudah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemkab...
Bulan Ini Banpol Cair
KAUR- Bantuan partai politik (Banpol) di Kabupaten Kaur diperkirakan akan cair bulan ini. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah didapatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaur. Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kaur, Rindayani SE mengungkapkan, semua persyaratan untuk pencairan Banpol semuanya sudah siap. Baik, syarat administrasi dari...
Setelah Randis, Mulai Inventarisir Tanah
KEPAHIANG- Bagian Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Kepahiang juga akan menginventarisir aset lainnya milik Pemkab Kepahiang. Setelah tuntas melakukan inventarisir kendaraan dinas (Randis), bagian aset BKD dan Kejari Kepahiang melanjutkan inventarisir tanah."Tanah ini akan juga rentan disalah gunakan. Maka akan kita inventarisir juga",Kata kasi Intelijen Kejari Kepahiang, Nanda Hardika,SH kemarin(4/7). Tujuan dari inventarisir tanah...
Apa Kabar Tersangka Samisake?
KOTA BENGKULU- Masa penahanan empat tersangka dugaan korupsi program Samisake berakhir Senin (26/6) lalu sejak ditahan oleh penyidik Pidsus Kejari Bengkulu 6 juni lalu. Hingga kemarin, keempat tersangka yakni, Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri dari AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri JL belum Diketahui apakah masa penahanan diperpanjang...
Belasan Saksi Diperiksa, Lanjut Penghitungan KN
SELUMA- Proses penyidikan pada kasus dugaan korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022, sudah memasuki perhitungan kerugian keuangan negara oleh penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Meski sedang dalam proses pergantiaan. Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, proses penyidikan terus berlanjut. Disampaikan Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombespol Dodi Ruyatman melalui PS. Kasubdit Tipidkor Reskrimsus Polda Bengkulu Kompol Khoiril...
Dugaan Korupsi Lahan Tol, Pelapor Desak Tetapkan Tsk
PROVINSI BENGKULU- Penyidikan dugaan korupsi ganti rugi lahan area Tol seksi Bengkulu Taba Penanjung 2019-2020 yang estimasi kerugian keuangan negaranya mencapai Rp 18 miliar, hingga kemarin belum ada tersangka. Kasus ini sudah dinaikan statusnya menjadi penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sejak 21 Juli 2022 lalu. Direktur Lembaga Peduli Hukum Bengkulu (LPHB), Achmad Tarmizi Gumay SH, MH selaku pelapor...
Masa Penahanan 4 Tsk Samisake Habis
KOTA BENGKULU- Masa Penahanan empat tersangka dugaan korupsi program Samisake berakhir Senin (26/6)lalu sejak ditahan oleh penyidik Pidsus Kejari Bengkulu 6 juni lalu. Empat tersangka itu yakni, Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri AM , Ketua Koperasi Skip Mandiri RH dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri JL. Penasihat Hukum (PH) ketga tersangka RH,AM dan JL...
Pengembalian TGR Baru 70 Persen
BENGKULU TENGAH- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah ( Benteng) ,terus mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu . Pasalnya , hasil pemeriksa auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu ,menemukan ada beberapa tuntutan ganti rugi (TGR) atas pengunaan anggaran tahun2022 yang harus diselesaikan atau dikembalikan.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Dewan Minta Percepat Perbaikan Kota Tuo
KOTA BENGKULU- Objek wisata kota tuo yang berada dikelurahan pasar Bengkulu hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah kota. Pasalnya bangunan yang memakan anggaran puluhan miliar tersebut dibiarkan terbengkalai. Anggota DPRD kota, Pudi Hartono menanyakan pertanggungjawaban terkait bangunan kota tuo tersebut. Dan diminta agar Pemkot mempercepat proses perbaikan agar bisa di manfatkan kembali.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Catatan Berita: Gubernur Bengkulu minta kabupaten/kota gratiskan BPHTB untuk PTSL
Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya menggratiskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk pengurusan sertifikat lahan masyarakat lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Untuk PTSL di masyarakat, saya minta bupati dan wali kota bisa menggratiskan PTSL, BPHTB juga dinolkan, bukan dinaikkan," katanya di Bengkulu, Rabu.
Dia mengatakan awalnya memang...
Catatan Berita: Gubernur Bengkulu kembali Terima Opini WTP dari BPK RI yang ke-6 Kalinya
BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP tersebut diraih untuk ke-6 kalinya dari BPK RI terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
Opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara...
Catatan Berita: KPK Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi di Bengkulu
BENGKULU, RADARBENGKULUONLINE.COM - Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Bengkulu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan serangkaian kegiatan rapat koordinasi di Provinsi Bengkulu.
Rangkaian kegiatan berlangsung selama lima hari sejak Senin - Jumat, 3 - 7 Oktober 2022 dengan sejumlah instansi. Yaitu Rapat Koordinasi terkait Monitoring Center for Prevention...
Catatan Berita: Kota Bengkulu targetkan retribusi parkir Rp9 miliar
Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu menargetkan pendapatan pajak atau retribusi parkir pada 2023 sebesar Rp9 miliar, mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mengalami kenaikan.
"Untuk target retribusi parkir tepi jalan umum masih sama seperti sebelumnya, karena mengingat pertumbuhan ekonomi di 2023 terus membaik," kata Kepala Bapenda Kota Bengkulu Eddyson, di Kota Bengkulu, Minggu.
Ia...
Catatan Berita: 415 kendaraan Pemkab Rejang Lebong ikut pemutihan pembayaran pajak Rejang Lebong
Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Sebanyak 415 kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, baik jenis roda dua maupun empat yang menunggak pembayaran pajak mengikuti program pemutihan.
Kasi Penagihan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Kantor Samsat Kabupaten Rejang Lebong Ananto Supratno saat dihubungi di Rejang Lebong, Kamis, saat ini pihaknya tengah melaksanakan...
Dana Banpol Belum Cair
SELUMA- Hingga saat ini dana bantuan partai politik (Banpol) belum cair. Dana untuk menunjang kegiatan partai politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Ketua DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos yang juga ketua DPCDIP Seluma mengeluhkan adanya keterlambatan dalam proses pencairan. '' Hingga saat ini belum ada tanda tangan pencairan, padahal...
Jaksa Bongkar Mark Up Siswa SMK IT
BENGKULU SELATAN- Tim Penyidik Jaksa Kejari Bengkulu Selatan (BS) menyebut sudah ada 15 saksi dipanggil dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Dana Hiba SMK IT AL Malik tahun 2021-2022. ada beberapa faktor terungkap pascanaik kepenyidikan, jumlah siswa disekolah tersebut tidak lebih dari 23 siswa. Sementara yang terdata sebagai penerima dana BOS mencapai 211 siswa. Sehingga...
Terkait LHP BPK, Dewan Keluarkan 7 Rekomendasi
KEPAHIANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Tindak Lanjut LHP BPK RI Terhadap LKPD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran (TA) 2022, di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kepahiang, kemaren (26/6). Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP saat memimpin Rapat Paripurna Menyampaikan, Bahwa Komisi-komisi DPRD telah selesai membahas LHP BPK RI TA...
24 Bos Obat Diperiksa Kejari
MUKOMUKO- Upaya mengungkap Kasus dugaan Tindak pidana Korupsi Keuangan RSUD Mukomuko terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Dalam waktu dekat, 14 Bos atau Pimpinan pemasuk obat diperiksa. Sebelumnya sudah ada sepuluh pimpinan Pemasok Obat diperiksa tim Penyidik Kejari Mukomuko terkait utang Rp 14 miliar RSUD Mukomuko. Total 24 Bos Obat diperiksa Kejari.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Manfaatkan Banpol Untuk Menunjang Pemilu
LEBONG- Sepuluh Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Lebong diingatkan profesional dalam mengelola dana Bantuan politik (Banpol). Penggunaannya harus tepat sasaran. Salah satunya mencerdaskan Masyarakat dengan memberikan Pendidikan Politik guna menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dikatakan sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong, M Ikhram, S.Sos, hanya 40 persen dari total Banpol yang diterima Parpol dibolehkan untuk Operasional...
Jadwal Ulang Inventarisasi Randis
KEPAHIANG- Inventarisir Kendaraan Dinas (Randis) milik Pemkab Kepahiang akan dijadwalkan ulang. Lantaran hasil Inventarisasi oleh bagian aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang beberapa waktu lalu, banyak Randis yang tidak berada di lokasi. Dengan alasan masih digunakan untuk kepentingan Kedinasan. "kan sudah dijadwalkan ulang, Randis itu harus dihadirkan sesuai undangan yang kita berikan" ujar Herwin.
Sumber...
Penyidikan BOK Puskesmas , 8 Saksi Diperiksa
KOTA BENGKULU- Penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu terus melakukan penyidikan terkait dugaan pemotongan atau pungutan liar dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Ikan ,Kota Bengkulu tahun 2022. Dimana terjadi dugaan pemotongan pada item biaya perjalan dinas setiap pegawai yang menerima uang tersebut. total dana BOK di Puskemas Pasar Ikan 2022 Rp 833,719 Juta. setiap kegiatan perjalanan dinas, penerima di...
Proses Hukum Seluruh Penerima Uang BBM
SELUMA- Penasihat Hukum mantan Wakil Ketua DPRD Seluma , Okti Fitriani,Ilham Patahillah ,SH,MH,Cme bersikukuh meminta aparat penegak hukum untuk memproses seluruh pihak yang menerima bantuan uang bahan bakar minyak (BBM) di sekretariat DPRD Seluma Tahun Anggaran 2017.''Secara hukum sesuai keterangan ahli keuangan negara ,tanpa terkecuali terhadap semua penerima ,kami minta secara hukum kepada penyidik yang berwenang, diproses secara hukum,''...
Temuan Dikembalikan Rp 312 Juta
PROVINSI BENGKULU- Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah telah mengelar sidang. Hasil Kerugian Negara ditataran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Bengkulu, pada amar putusan baru dikembalikan Rp312 Juta. Sementara masih ada ratusan juta lagi, belum dikembalikan ke kas negara . Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Drs H Hamka Sabri mengatakan ,pengembalian uang ke kas negara sesuai amar putusan...
Inspektorat Tambah 20 Pegawai
SELUMA- Pemkab Seluma menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lantaran skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) masih tergolong rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Ada tiga solusi yang diberikan KPK, salah satunya meningkatkan dan memperbanyak SDM di Inspektorat Kabupaten Seluma. Terkait hal itu, Sekda Seluma, H.Hadianto SE, M.Si mengatakan akan menindaklanjuti masukan dari KPK dengan cara...
Perwal Atur Samisake Lewat LKM Bukan Koperasi
KOTA BENGKULU- Hingga Kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu baru menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Dana Bantuan satu miliar satu Kelurahan (Samisake) Pemerintah Kota Bengkulu (Pemkot) Bengkulu tahun 2013. Pascaditahannya keempat tersangka Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH dan bendahara Koperasi Skip Mandiri JL proses penyidikan masih...
Ketua DPRD: Anggaran Untuk Pemeliharaan Randis Kemana
KEPAHIANG- Hasil inventarisir yang dilakukan Bagian Aset BKD Kabupaten Kepahiang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang beberapa minggu terakhir ini menjadi menjadi sorotan. Karena hasil inventarisir menemukan banyak kendaraan dinas (Randis) yang menunggak pajak, dan tidak terawat. bahkan empat unit sepeda motor dinyatakan hilang.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dalami Mark Up Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Penyidik Periksa Penerima
PROVINSI BENGKULU- Tim penyelidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali melakukan pemeriksaan kepada warga penerima ganti rugi lahan area Tol seksi Bengkulu-Taba Penanjung 2019-2020. ''Dari kemarin memang, ada beberapa petugas kita mintai keterangan, masih warga disana. itu kita teliti satu persatu, untuk mengetahui beberapa mark up-nya, ataupun kerugian keuangan negaranya,'' sampai Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus...
Dua Kabupaten Disoroti KPK
PROVINSI BENGKULU- Dalam rangka merevitalisasi koordinasi Pemberantas korupsi di Provinsi Bengkulu, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruangan Polda Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (20/6). Pada rakor ini, KPK RI lebih memfokuskan atau piloting dari Kabupaten Lebong. Berdasarkan keterangan, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan ( Kasatgas Korgah) KPK Wilayah Maruli Tua Manurung, ada cukup...
Kasus Samisake Seret Keterlibatan Pihak Lain
KOTA BENGKULU- Hari ke-15 pasca ditahannnya keempat tersangka Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mndiri AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri JL dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan satu miliar satu kelurahan (Samisake) Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tahun 2023. Hingga kemarin Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu baru menetapkan empat tersangka dalam...
Dugaan Korupsi RSUD Melebihi Prediksi
MUKOMUKO-Upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko dengan utang Rp.14 miliar terus berlanjut. Kepala Kejari Mukomuko ,Rudi Iskandar,SH,MH mengatakan manajemen RSUD Mukomuko sangat koperatif untuk dapat membantu mengungkap kasus tindak pidana korupsi keuangan RSUD.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Empat Randis Pemkab Kepahiang Hilang
KEPAHIANG- Dari Hasil Inventarisir yang di lalukan Bagian Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang,diketahui ada empat kendaraan dinas (Randis) roda dua di nyatakan hilang . Inventarisir ini dilalukan sejak senin (12/6)hingga minggu(18/6). empat randis ini milik tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Kepahiang.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Belum Ada Laporan Pengembalian TGR
REJANG LEBONG- Pemkab Rejang Lebong belum menerima laporan sudah berapa tuntutan ganti rugi (TGR) yang telah di kembalikan Organisasi perangkat Daerah(OPD) saat ini sudah melewati masa 60 hari untuk penyelesaian TGR atas laporan pengelolahan keuangan Pemkab Rejang Lebong Tahun 2022.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
TGR Jatuh Tempo, Kejari Bertindak
BENGKULU SELATAN- Kejari BS segera mengambil langkah lebih lanjut terkait belum tuntasnya pengembalian tuntutan ganti rugi (TGR) penggunaan anggaran dinas PUPR dan Dinas Dikbud Bengkulu selatan .sesuai ketentuan pengembalian TGR sudah harus tuntas maksimal 60 hari terhitung sejak keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 14 April 2023 .
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
KN BOS Berpotensi Lebih Rp 300 juta
BENGKULU SELATAN- Selain mendalami Dugaan Pengadaan komputer di SMK IT Al Malik yang diduga Fiktif, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan (BS) Menemukan dugaan Mark Up atau Pengelembungan jumlah Siswa-Siswi untuk pengajuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). dijelaskan kepala Kejari BS, Hendri Hanafi,SH,MH usai melalukan penggeledahan beberapa waktu lalu di SMK IT Al Malik ,pihak nya telah mengamankan data...
Ratusan Randis Nunggak Pajak
KAUR- Sebanyak 500 Unit Kendaraan Dinas (Randis) Milik pemerintah Kabupaten (pemkab) Kaur hingga saat ini belum Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Total tunggakan pajak Randis di Pemkab Kaur mencapai Rp 522.051.500. sebagian besar Randis yang belum membayar pajak tersebut adalah kendaraan roda dua atau motor .
Sumber Berita : Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Dokter Penerima Uang Jasa Bakal Diperiksa
MUKOMUKO- Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko terus menggeber pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan, sehingga RSUD Mukomuko terlilit utang Rp.14 miliar. Setelah bos pemasuk obat diperiksa ,penyidik mengagendakan untuk memeriksa dokter yang bertugas di RSUD Mukomuko .baik dokter spesialis maupun dokter umum yang menjadi penerima uang jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dibangun dengan dana pinjaman pusat investasi pemerintah...
10 Bos obat diperiksa
MUKOMUKO- Sepuluh bos atau pimpinan pemasok obat RSUD Mukomuko telah memenuhi panggilan kejaksaan negeri (Kejari) Mukomuko mereka diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi utang RSUD mukomuko mencapai Rp 14 Miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dituntut 1,5 Tahun Pidana Penjara Eks Pimpinan Dewan Lakukan “Perlawanan”
SELUMA- Meski kerugian keuangan Negara dalam perkara korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 senilai Rp 968 juta telah pulih. Tiga unsur Mantan Ketua Husni Thamrin, Mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi dan Mantan Wakil Ketua II Okti Fitriani terdakwa jilid III dalam perkara ini tetap dituntut pidana penjara.
Sumber...
Dugaan Korupsi SMK IT ,Pengadaan Komputer Fiktif
BENGKULU SELATAN- Perkembangan terbaru hasil penyidikan kejari Bengkulu Selatan (BS), Mendapati indikasi bahwa pengadaan komputer di SMK IT Al Malik ternyata fiktif.ada laporan pembelian, namun tak ada barangnya. Hal ini disampaikan Kejari BS, Hendri Hanafi melalui Kasi Intelijen Hendra Catur Putra.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tersangka RSUD Mukomuko Paling Sedikit Tiga Orang
MUKOMUKO- Tahapan demi tahapan untuk menetapkan tersangka kasus dugaan Korupsi RSUD Mukomuko semakin dimaksimalkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko dapat dipastikan minimal tiga orang bakal ditetapkan sebagai Tersangka dan Terancam menjadi Tahanan Jaksa di Kejari Mukomuko.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
3 Terdakwa Mantan Pimpinan DPRD Seluma Dituntut Hari Ini
SELUMA- Tiga terdakwa mantan unsur pimpinan DPRD Seluma yakni mantan Ketua Husni Thamrin, Mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi dan Mantan Wakil Ketua II Okti Fitriani dijadwalkan akan menjalani sidang tuntutan hari ini (13/6). Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
81 Kendaraan Dinas Pemda Kaur Rusak
KAUR- Aset kendaraan Dinas Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kaur saati ini berjumlah 902 unit. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 81 unit kendaraan yang dinyatakan rusak dan sudah tidak di operasikan Lagi. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur Junaidi mengatakan, kendaraan dinas yang rusak itu rinciannya, 14 unit mobil dan 67 unit motor. Kendaraan...
Jaksa Cek Randis Milik Pemkab Kepahiang
KEPAHIANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, senin (12/5) turun ke semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk mengecek kondisi Kendaraan Dinas (Randis). Pengecekan yang dilakukan Kejari Kepahiang ini dalam rangka penertiban Randis. Karena ada beberapa Randis yang tidak diketahui lagi kondisi dan letaknya.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
1.293 Rekomendasi BPK Selesai Ditindaklanjuti
PROVINSI BENGKULU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu Masih Mendapatkan Catatan Terkait temuan Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bedasarkan Data Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan laporan pemantauan semester II tahun 2022, tercatat 2.088 rekomendasi temuan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
PH : Usut Keterlibatan Pihak Lain
KOTA BENGKULU- Dari Pemeriksaan penyidik Terakhir Sebelum Klien nya ditahan RH dan JL pengurus Koperasi skip Mandiri di salah satu Kelurahan di kecamatan Ratu Agung, Membeberkan bahkan salah satu Mantan Lurah ikut meminjam dana bergulir Samisake yang sampai kemarin diduga belum melunasi pinjaman nya.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dana BOK Puskesmas di Sidik Polda
KOTA BENGKULU- Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu Mengusut Dugaan Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pasar Ikan Kota Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
OPD Diminta Tindak Lanjuti Temuan BPK
BENGKULU TENGAH- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten bengkulu Tengah (Benteng), Drs Rachmat Riyanto ST MAP Meminta agar seluruh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Menyelesaikan Temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Kejari Bedah SPj Utang RSUD Rp 14 M
MUKOMUKO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko terus mengejar target untuk segera menetapkan Tersangka dalam Dugaan Kasus Korupsi Utang Obat RSUD Muko muko Rp 14 M. Kejaksaan Negeri Mukomuko Rudi Iskandar SH, MH melalui Kasi pidsus Agung Malik Rahman Hakim, SH MH Membenarkan seluruh tim tengah sibuk membedah Dokumen Surat Pertanggungjawaban (spj) , Nota Permintaan barang dan bukti bukti pembayaran Manajemen...
3 Terdakwa Jilid I BPNT Divonis LHP Rp 1,11 M Sebut Suldin Dan ASN Dinsos
MUKOMUKO- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada tiga Terdakwa dalam Perkara Korupsi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 - 2021 Kabupaten Muko Muko.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
3 Mantan Pimpinan DPRD Seluma Mengaku Tidak Tahu Syarat Bukti Pembelian BBM
SELUMA- Tiga Terdakwa Mantan Ketua Husni Thamrin, dan Mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi dan Mantan wakil Ketua II Okti Fitriani Diperiksa keterangannya di muka persidangan kemarin. Dalam Perkara Dugaan Korupsi Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Seluma 2017.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jaksa Belum Tetapkan Tsk Dana BOS SMK IT AL Malik
BENGKULU SELATAN- Sekalipun Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Korusi Dana BOS dan Hibah SMK IT AL Malik tahun 2021 dan 2022 naik Penyidikan, Kejari Bengkulu Selatan (BS) belum menetapkan Tersangka.Kejari tak ingin gegabah menetapkan seseorang sebagai Tersangka bila bekum mengantongi cukup bukti yang kuat.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Wabup Tegaskan Soal WTP Bukti Komitmen Pemerintah
BENGKULU UTARA- Wakil Bupati Bengkulu Utara (BU) Arie Septia Adinata,SE.M.AP. Menegaskan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah bukti komitmen Pemkab BU. Terutama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Audit BPK Tuntas, Parpol Bisa Cairkan Banpol
KEPAHIANG- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepahiang, Musi Dayan,S.Si mengatakan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengguna anggaran Bantuan Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2022 lalu. Dengan selesainya audit tersebut, maka 10 Partai Politik (Parpol) yang mendapatkan Banpol Tahun Anggaran 2023 sudah bisa mengajukan pencairan Banpol ke Kesbangpol Kabupaten...
Dugaan Korupsi RSUD Panggil Pemasok Obat
MUKOMUKO- Pengungkapan kasus dugaan korupsi utang RSUD Mukomuko yang mencapai Rp 14 Miliar, terus berjalan. Sebanyak 35 karung dokumen laporan pertanggung jawaban manajemen RSUD Mukomuko Tahun 2016-2021 sudah disita penyidik Kejari Mukomuko. Saat ini berkas yang diperiksa sudah mencapai dokumen tahun 2018.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dana Banpol Rp 887 Juta Cair
SELUMA- Setelah drama yang cukup panjang, dana bantuan Partai Politik (Parpol) ditahun ini sebesar Rp 887 Juta, akan segera dicairkan dalam waktu dekat. Dana tersebut untu 10 Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Seluma pada Pemilu 2019. Kepala Badan Kesbangpol Seluma Dadang Kosasi, MT membenarkan hal tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Minta OPD Segera Selesai Temuan BPK
PROVINSI BENGKULU- Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini disampaikan pada saat Rapat Paripurna Pengumuman DPRD Provinsi Bengkulu, dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dana Banpol Cair
LEBONG- Sepuluh Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Lebong sudah bisa mengajukan pencairan dana bantuan Partai Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah menginput data kegiatannya ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Lebong 2023.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
6 Kali WTP Tak Jamin Dapat Hadiah DID
MUKOMUKO- Meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2022 mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merupakan enam kali secara berurutan didapat Mukomuko, tak jadi jaminan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID)
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dewan Ingatkan Eksekutif Tindaklanjuti LHP BPK RI
BENGKULU SELATAN- DPRD Bengkulu Selatan (BS) ingatkan agar Pemkab BS segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait LHP Tahun 2023. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD BS, desakan DPRD BS tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap upaya Pemkab BS agar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada Tahun 2024 mendatang.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Mangkrak, Puskesmas Tengah Padang Ditambah Rp 5 Miliar
KOTA BENGKULU- Pembangunan Puskesmas dua lantai milik Pemkot Bengkulu di Kelurahan Tangah Padang Kota Bengkulu diam ditempat.Hal membuat beberapa masyarakat sangat menyayangkan. Pasalnya bangunan yang sebelumnya berupa kantor Kelurahan disulap Pemkot menjadi Puskesmas, namun mangkrak tanpa kejelasan penyelesaian pembangunan.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Temuan BPK, Dinas Angsur TPTGR Rp 80 Juta
BENGKULU SELATAN- Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan kelebihan bayar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Selatan (BS) sebesar Rp 1,3 Miliar. Dari jumlah itu, baru Rp 80 Juta yang dibayar dari Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Adanya temuan lebih bayar di OPD tersebut, sama seperti Tahun sebelumnya.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Penyedia Obat Kembali Dipanggil Dugaan Korupsi Utang Obat RSUD Mukomuko
MUKOMUKO- Sekitar dua bulan berlalu, usai tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko menggeledah dan menyita sejumlah berkas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko 2016-2020. Saat ini, penyidik menunggu hasil dari rekapan Bendahara BLUD RSUD, untuk dilakukan pengkajian oleh penyidik.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tersangka Diperiksa Lagi Dalami Penerima Fiktif Samisake
KOTA BENGKULU- Jalan Panjang proses penyidikan dugaan kasus korupsi dana bantuan Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013 masih terus berlangsung. Hingga Kamis (16/5), Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu baru menetapkan empat tersangka.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Terima Enam Catatan dari BPK
BENGKULU TENGAH- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) kembali mampu mempertahankan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jumat (12/5). Meskipun mampu kembali meraih WTP, BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tetap memberikan catatan atau rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Benteng
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)