Kepahiang Kembali Raih WTP
KEPAHIANG- Pemerintah Kabupaten Kepahiang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP kali diberikan kepada Pemkab Kepahiang atas LHP LKPD TA. 2022 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu.Kepala BPK RI perwakilan Bengkulu Muhammad Toha Arafat, menyerahkan langsung predikat WTP kepada Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU, pada Jumat (12/5) pukul 10.00 WIB.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Pemkot Raih WTP BPK Lima Kali Berturut-turut
KOTA BENGKULU- Kerja Keras Walikota Bengkulu dan Wakil WaliKota berserta jajaran berbuah manis. Jumat (12/5), Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
WTP, Meski Ada Temuan
PROVINSI BENGKULU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2022. Terhitung, WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itú, merupakan keenam kalinya, secara berturut-turut setiap tahunnya.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Dua Kali WTP, Kado Terbaik HUT Seluma
SELUMA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dapat dikatakan ini merupakan kado terbaik di hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Seluma ke-20.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kabupaten Bengkulu Tengah Raih WTP Ke 10
BENGKULU TENGAH- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, empat tahun berturut-turut. Dimulai dari Laporan Keuangan Tahun 2019,2020,2021,2022.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kepahiang Lima Kali Raih WTP
KEPAHIANG- Pemerintah Kabupaten Kepahiang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. LHP tersebut jumat (12/5) pukul 10.00 WIB, diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu Muhamad Toha Arafat.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Seluma Naik, Kaur Turun
Jumat, 12 Mei 2023. Rangkaian terakhir penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dituntaskan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. Sebelumnya, BPK telah menyerahkan sembilan LHP LKPD Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Bengkulu Utara, Pemkab. Bengkulu Selatan, dan Pemkab. Rejang Lebong pada tanggal...
Mukomuko Mampu Pertahankan WTP 6 Kali
MUKOMUKO- Prestasi cemerlang diraih Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Mukomuko, karena mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Pemkab Benteng Raih WTP Ke 10
BENGKULU TENGAH- Prestasi gemilang kembali didapat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2022, Pemda Benteng meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Piagam penghargaan WTP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhamad Toha Arafat, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jumat (12/5) kemarin.
Sumber Berita:...
Lebong Pertahankan 7 Kali WTP
LEBONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-7 kalinya secara benturut-turut (2016-2022) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Bengkulu memberikan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 yang sebelumnya telah diperiksa oleh pihak BPK. Penyerahan Opini WTP untuk Kabupaten Lebong, secara langsung diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi...
Tortama KN V Serahkan LHP Provinsi Dengan Opini WTP
Hari ini, Jumat 12 Mei 2023, Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Bapak Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFrA., ERMCP. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2022 pada acara Rapat Paripurna Pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu.
Tortama KN...
Pagi Ini BPK Serahkan LHP Lima Entitas
Pada hari ini, Jumat 12 Mei 2023, sejak pukul 08.30 WIB Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah mulai diramaikan dengan kedatangan para tamu undangan dari berbagai entitas. Kondisi tersebut terjadi karena BPK pada hari ini menyerahkan secara bersamaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 pada lima entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kota (Pemkot.) Bengkulu,...
Seluma Naik, Kaur Turun
Bengkulu – Humas BPK
Tahun Anggaran 2022 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Kaur harus merelakan kehilangan predikat tertinggi dari pengelolaan keuangan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini dapat dipertahankan dari tahun ke tahun. Sebaliknya, kabar baik bagi Pemkab. Seluma setelah tahun lalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka dengan pembenahan yang dilakukan oleh Pemkab. Seluma yang didukung...
Provinsi Bengkulu WTP Enam Kali Berturut-Turut
Bengkulu – Humas BPK
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2022. Keberhasilan Pemprov Bengkulu mempertahankan opini WTP tersebut merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.
Laporan...
Kota, Mukomuko, Benteng, Kepahiang, dan Lebong Pertahankan WTP
Bengkulu – Humas BPK
Hasil kerja keras yang selama ini dilakukan berbuah manis bagi kelima Pemerintah Daerah ini. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, kelimanya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah diperoleh pada pemeriksaan tahun sebelumnya.
LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhamad...
Exit Meeting BPK, Ketua DPRD BU Dorong Profesinalisme Anggaran
BENGKULU UTARA- Ketua DPRD Bengkulu Utara (BU) hadir dan menyampaikan penekananya dalam acara exit meeting antara Pemkab BU dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terkait komitmen DPRD dalam melakukan pemerintahan yang bersih. Dalam penekanannya, Sonti menegaskan jika salah satu fungsi DPRD BU adalah fungsi pengawasan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kenaikan Banpol Belum Dapat Direalisasikan
MUKOMUKO- Meskipun usulan kenaikan dana bantuan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2023 telah disetujui Pemprov Bengkulu, namun belum bisa direalisasikan. Penyebabnya, keterbatasan APBD Kabupaten Mukomuko. Kami tahu ada kenaikan dana banpol yang telah disetujui, namun yang akan direalisasikan masih akan tetap sama dengan Tahun sebelumnya sebesar Rp 5.494 per suara, kata Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)...
Yakin TGR Rp 600 Juta Lunas
BENGKULU SELATAN- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, Novianto berkomitmen untuk melunasi tuntutan ganti rugi (TGR) Rp 600 juta. TGR Tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, atas pertanggungjawaban penggunaan APBD 2022, beberapa waktu yang lalu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Awal Bulan Depan, Dana Banparpol Cair
BENGKULU TENGAH- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) belum bisa memproses pencairan dana bantuan Partai Politik. Sebab pencairan baru bisa dilakukan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah terbit atau sudah selesai.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
LHKPN Wajib Lapor pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022
Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut: klik disini
TGR Dinas PUPR dan Dikbud BS Capai Rp 1,5 Miliar
BENGKULU SELATAN- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI beberapa waktu lalu menyebutkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPD) Bengkulu Selatan (BS) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) BS mencapai Rp 1,5 miliar Secara rinci Dinas PUPR Rp 1 miliar dan Dinas Dikbud BS Rp 500 juta. Hanya saja untuk...
Wawali Target Raih WTP
KOTA BENGKULU- Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wayudi memimpin apel gabungan di kantor Inspektorat Kota Bengkulu, Jumat (28/4). Dalam apel tersebut sekaligus bersilaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1444 hijriah. Namun Wawali juga memberikan penekanan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan semangat kerja serta menargetkan tahun 2023 ini agar bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait pengelolaan keuangan daerah.
Sumber...
Opini WTP, Dewan Bahas LKPj APBD 2022 Bupati
BENGKULU UTARA- DPRD Bengkulu Utara (BU) melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2022 Raperda ini merupakan raperda yang wajib dibahas DPRD setiap semester pertama setiap tahun untuk menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Polisi Masih Dalami Kota Tuo
KOTA BENGKULU- Minat rekreasi masyarakat yang cukup tinggi pascapandemi rupanya tak juga menjadikan wisata Kota Tuo sebagai pilihan untuk dikunjungi Pascaambruk Februari lalu, kondisi objek wisata Kota Tuo terlihat sepi dikunjungi masyarakat di libur Idul Fitri tahun ini. Pantauan RB di lokasi, Rabu (26/4) hanya ada beberapa pengunjung yang mendatangi objek wisata tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tersangka Kasus Tol Ditetapkan Usai Lebaran
PROVINSI BENGKULU- Proses pembuktian ilmiah dalam dugaan korupsi korupsi ganti rugi tanam tumbuh lahan area Tol seksi Bengkulu -Taba Penanjung 2019-2020 yang ditangani Tim Penyidik Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menuai hasil. Mengarah kepada perhitungan kerugian tahap keuangan negara.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BS Kembali Raih WTP
BENGKULU SELATAN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS)Predikat WTP diterima atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BS Tahun Anggaran 2022. Setelah BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2022 di Kantor BPK Perwakilan Bengkulu. Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan langsung BPK kepada Bupati BS, Gusnan Mulyadi...
WTP Kelima Pemkab Rejang Lebong
REJANG LEBONG- Pemkab Rejang Lebong (RL) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten RL Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), kemarin (14/4). Predikat ini merupakan yang kelima diraih RL secara berturut- turut, yakni pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.
Sumber...
BU, BS, dan RL Kembali WTP
Bengkulu, 14 April 2023. Bertempat di Auditorum Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Plh. Kepala Perwakilan, Ibu Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., CSFA., CertDA. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada tiga entitas sekaligus yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara, Pemkab Rejang Lebong, dan Pemkab Bengkulu Selatan....
Kejati Kantongi Estimasi Kerugian Negara
BENGKULU TENGAH- Penyidikan ulang kasus dugaan korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS, dengan nilai kontrak Rp 49 Miliar di Kejaksaan Tinggi Bengkulu masih terus bergulir. Bahkan saat ini penyidik tengah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, untuk menghitung kerugian Negara dari proyek jembatan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 ini.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kenaikan Banpol Disetujui
MUKOMUKO- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko masih menunggu tahapan yang tengah berjalan sebelum melakukan proses pencairan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2023. Pencairan bisa dilakukan ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan Banpol Tahun Anggaran 2022 lalu sudah diterbitkan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pencairan Banpol Tunggu Hasil Audit BPK
REJANG LEBONG- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rejang Lebong mengaku siap untuk melakukan pencairan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2023. Hanya saja hal itu baru bisa dilakukan ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan Banpol Tahun Anggaran sebelumnya sudah diterbitkan
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pembuktian Struk BBM Rp 15 Juta
SELUMA-Dari empat saksi yang diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk hadir pada sidang lanjutan perkara korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma Tahun2017, Hanya satu saksi yang hadir. sementara tiga saksi lainnya tidak hadir tanpa keterangan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Ahli Berhasil Ungkap Nilai Ganti Rugi
PROVINSI BENGKULU- Proses pembuktian ilmiah dalam dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh lahan area Tol seksi Bengkulu- Taba Penanjung 2019-2020 yang ditangani tim penyidik khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menuai hasil. Mengarah kepada perhitungan kerugian keuangan Negara.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Sehari BBM WK Dewan Rp 300 Ribu
SELUMA-Empat saksi di hadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dalam sidang lanjutan korupsi bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma Tahun 2017 dengan terdakwa Mantan Ketua DPRD Kabupaten Seluma Husni Thamrin dan mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi dan Mantan Wakil Ketua II Okti Fitriani.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
DD Nanti Agung Terancam Naik Penyidikan
SELUMA- Jangka waktu 60 hari pengembalian temuan kerugian negara pada pengelolaan Dana Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019-2021 berakhir Jumat 31 Maret lalu. Dari total dugaan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Seluma, sekitar Rp 359,2 juta masih tersisa Rp 75,2 Juta lagi yang belum dikembalikan
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Fokuskan Banpol Kegiatan Pendidikan
LEBONG- Sepuluh Partai Politik di Kabupaten Lebong diingatkan profesional dalam mengelola dana bantuan politik(Banpol). Penggunaanya harus tepat sasaran. Enam puluh persen untuk kegiatan Pendidikan politik dan hanya empat puluh persen untuk operasional parpol. ujar Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong, M Ikhram, S.Sos.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Rekanan Belum Diperiksa
BENGKULU TENGAH- Penyidikan ulang kasus dugaan korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS, dengan nilai kontrak Rp 49 Miliar di Kejaksaan Tinggi Bengkulu masih terus bergulir. Bahkan saat ini penyidik tengah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, untuk menghitung kerugian Negara dari proyek jembatan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 ini.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Catatan Berita: 72 PPPK KESEHATAN REJANG LEBONG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan 72 pendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah itu dinyatakan lulus seleksi. "Dari 91 orang yang mendaftar dan mengikuti seleksi dengan sistem computer assisted test atau CAT yang dinyatakan lulus 72 orang, saat ini mereka masih menunggu penerbitan...
Catatan Berita: Mako Brimob di Lebong, Polda Bengkulu Terima Hibah Rp1 M dan Lahan 10 Ha
BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Irjen Pol. Drs. Armed Wijaya, MH, Kamis 12 Januari 2023 menerima kunjungan dan silaturahmi dari Bupati Lebong Kopli Ansori. Selain sebagai wadah silaturahmi dan perkenalan kepada Kapolda Baru.
Pemkab Lebong, memberikan hibah atas tanah seluas lebih dari 10 hektare untuk pembangunan Kompi Brimob.
Tak hanya itu anggaran sebesar Rp1 miliar juga akan digelontorkan guna...
Catatan Berita: Diduga Korupsi Rp 968 Juta, Mantan Ketua DPRD Seluma dan Wakilnya Ditahan
KOMPAS.com-Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu menahan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Husni Thamrin serta wakilnya Okti Fitriani dan Ulil Umidi. Ketiganya ditahan mulai Senin (16/1/2023) setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Setwan Seluma tahun 2018. Usai memenuhi panggilan...
Penerima Rampung Diperiksa Empat Tersangka Samisake Segera Ditahan
KOTA BENGKULU- Proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan Satu Millar Satu Kelurahan (Samisake) Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tahun 2013 oleh penyidik khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. saat ini masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara, yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
OPD Wajib Tindak Lanjuti Temuan BPK
PROVINSI BENGKULU- Badan Permeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Bengkulu mulai melaksanakan audit terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Bengkulu tahun anggaran 2022. diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov, untuk menindaklanjuti jika terdapat temuan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dik, Jembatan TB Terunjam Diduga Kekurangan Volume
BENGKULU TENGAH- Usai ambil alih dan lakukan penyidikan ulang atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam BCS yang dikerjakan oleh PT Asria Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 49 miliar lebih. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu selain telah menemukan perbuatan melawan hukum pada konstruksi jembatan tersebut, saat ini masih dilakukan pengumpulan...
Eks Ketua Komisi dan Badan Dihadirkan JPU Kompak Hanya Terima Rp 1,5 Juta Per Bulan
KOTA BENGKULU- Sidang pembuktian pada perkara dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Senin (27/3).
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dana Bantuan Parpol Belum Bisa Dicairkan
SELUMA- Dana bantuan Partai Politik (parpol) untuk 10 parpol pemenang Pemilu 2019, tahun ini sebesar Rp 887 Juta. Besaran bantuan tersebut sama dengan anggaran tahun nya 2022 lalu.Kepala Badan Kes- bangpol Seluma, Dadang Kosasi menjelaskan dana bantuan tersebut belum dapat dicairkan dalam waktu dekat. "Hingga saat ini dana tersebut belum dapat dicairkan, karena Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu...
PH Usut Keterlibatan Dinas
KOTA BENGKULU- Mengerucutnya pemeriksaan dilakukan Kejari Bengkulu kepada tersangka korupsi dana Samisake, AM selaku Ketua Koperasi Sanip Mandiri, mendapati fakta keterlibatan beberapa pihak saat itu. Sebagaimana diakui Penasihat Hukum (PH) tersangka AM, Ranggi Setiyadi, SH, kliennya merupakan pensiunan PNS itu saat mengelola Koperasi Sanip Mandiri terjadi.kemacetan setoran.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tolak Klaim Faktor Alam, FPPB Lapor ke KPK
KOTA BENGKULU- Melihat lambatnya upaya pengusutan yang dilakukan aparat penegak hukum (APH), terhadap ambruknya bangunan objek wisata Kota Tuo. Desakan kembali muncul dari Forum Pemuda Peduli Bengkulu (FPPB). Hal tersebut disampaikan Ketua FPPB, Feri Vandalis. Disebutkan Feri dari kalangan pemuda pun saat ini sudah miris melihat bangunan tersebut, dan bertanya tanya seperti apa penegakan hukum yang dilakukan APH.
Sumber Berita:...
Tarif Pesawat Haji Naik, Minta Legal BPKP dan BPK
PROVINSI BENGKULU-Seluruh maskapai penerbangan kompak menaikan harga sewa pesawat untuk keberangkatan jamaah haji tahun 2023. Harga terendah di angka Rp 12 miliar. Sedangkan, anggaran yang disiapkan Pemprov Bengkulu sebesar Rp 6 miliar. Sehingga pada tender pertama gagal atau tidak maskapai yang melakukan penawaran.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Pemkab Kembali Kelola Masjid Agung
KEPAHIANG- Masjid Agung Baitul Hikmah akan kembali dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Sebelumnya dikelola oleh Yayasan Baitul Hikmah. Pengembalian aset dari yayasan ke Pemkab Kepahiang berdasarkan instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu, berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Tahun ini masjid agung akan kembali dikelola Pemkab Kepahiang. Kata Sekda Kepahiang Dr.Hartono, M.Pd
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Benang Kusut Uang Jaga Malam RSUD Curup
REJANG LEBONG- RSUD Curup belakangan cukup menjadi sorotan publik di Kabupaten Rejang Lebong. Khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong. Pasalnya banyak rumor berkembang mengenai kinerja Rejang dari manajemen di RSUD Curup tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Usai Penyitaan Dokumen Periksa Saksi-saksi
MUKOMUKO- Kejaksaan Negeri Mukomuko mulai melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan korupsi di RSUD Mukomuko. Ini dilakukan untuk mengkonfrontir data-data yang didapat jaksa penyidik dari sejumlah dokumen yang disita dari RSUD Mukomuko beberapa waktu lalu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Mahasiswa Desak APH Usut Tuntas
KOTA BENGKULU- Desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas ambruknya bangunan Kota Tuo di Pasar Bengkulu kian kencang. Kali ini dari kalangan organisasi mahasiswa Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Bengkulu, Ralan Tampubolon mengatakan terdapat kejanggalan ambruknya bangunan Kota Tuo yang telah menghambiskan uang negara miliaran rupiah itu. Padahal bagunan sebagai objek wisata di pinggir sungai tersebut...
Samisake Tersangka Sampai Jamin Sertifikat ke Dinas Koperasi
KOTA BENGKULU- Selain mencuatnya persoalan badan hukum Koperasi Sanip Mandiri yang dikelola tersangka AM selaku Ketua Koperasi bukti dalam dugaan kasus korupsi dana bantuan satu miliar satu kelurahan (Samisake) Pemkot Bengkulu tahun 2013 oleh Kejari Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan penyidik khusus Kejari Bengkulu terungkap juga bahwa, tersangka AM sampai menjaminkan sertifikat rumahnya kepada pihak Dinas Koperasi saat itu sebagai...
Inspektur Geram, Dokter Mangkir Panggilan
BENGKULU SELATAN- Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) Hamdan Syarbaini mengaku geram karena dokter di RSUD HD Manna mangkir dari panggilan Inspektorat saat dilaku akan diaudit. Sebelumnya Bupati BS Gusnan Mulyadi memerintahkan Inspektorat Daerah (Ipda) BS untuk melakukan audit terhadap kinerja para dokter spesialis yang ada di RSUD Hasanuddin Damrah Manna.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Polresta Masih Lidik Kota Tuo
KOTA BENGKULU- Desakan agar aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas ambruknya Kota Tuo kian kencang. Polresta Bengkulu masih melakukan penyelidikan. "Masih dalam tahap penyelidikan," kata Kapolresta Bengkulu, Kombes Aris Sulistiyono, SIK melalui Kabag Ops Polresta Bengkulu, Kompol Jufri.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Rp 1,2 M Siap Dibagikan ke 10 Parpol
KEPAHIANG- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepahiang telah menyiapkan anggaran Rp 1,2 miliar untuk dibagikan ke 10 partai politik (parpol). Merupakan bantuan untuk parpol (Banpol) di tahun 2023 ini. "Sudah kita siapkan Rp 1,2 miliar," kata Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol, Kepahiang, Musi Dayan, kemarin (15/3)
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dugaan Kelalaian Perencanaan Hingga Pelaksanaan Menguatkan
KOTA BENGKULU-Ambruknya objek wisata Kota Tuo makin menjadi sorotan. Pengamat Tata Ruang Fakultas Teknik Unib, Mohammad Nur Dita Nugroho, ST, MSc menyebutkan, dari kacamata akademik tata ruang, ambruknya bangunan objek wisata Kota Tuo tak lepas dari adanya dugaan kelalaian analisis pada tahap perencanaan. Hingga pelaksanaan yang juga dinilai kurang matang.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BPK Audit Keuangan 10 Kab Kota Pemprov
Provinsi Bengkulu- Audit keuangan 10 kabupaten/kota dan Pemprov Bengkulu, mulai digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Ini setelah diserahkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) tahun anggaran 2022 oleh Pemda se-Provinsi Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Cari Struk BBM Untuk SPJ Fiktif
SELUMA- Delapan saksi kembali dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi SPBU (tipikor) Bengkulu.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dampingi OPD Percepat Laporan Keuangan
KEPAHIANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Diserahkan langsung oleh Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU kepada Kepala Subauditorat Bengkulu II BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ronald Sinaga.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
386 Bidang Aset Tanah Belum Sertifikat
LEBONG- Dari 626 bidang tanah yang masuk aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, belum seluruhnya tersertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sesuai data di Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, 386 bidang belum dilengkapi sertifikat.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Borong Proyek dan Bayar Utang
KOTA BENGKULU- Hasil penyidikan penggunaan dana bantuan satu miliar satu kelurahan (Samisake) Pemkot Bengkulu tahun 2013 oleh Kejari Bengkulu, semakin menguatkan indikasi penggunaan dana pemerintah ini untuk kepentingan pribadi.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BPK Temukan Randis Tanpa Nopol dan STNK
BENGKULU SELATAN- Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu memeriksa kendaraan dinas (Randis) yang dimiliki ODP di jajaran Pemkab Bengkulu Selatan (BS) kemarin (9/3). Pantauan RB, ada 10 OPD yang dikumpulkan BPK untuk diperiksa randisnya. Total 495 randis jenis mobil dan motor diperiksa. Rinciannya 393 unit sepeda motor dan 02 unit mobil.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dewan Desak Proyek Gedung RSUD Diaudit
REJANG LEBONG- Pembangunan gedung perawatan 4 lantai di RSUD Rejang Lebong menuai sorotan DPRD Rejang Lebong. Gedung yang diperuntukkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tersebut, dinilai dewan tidak tuntas dan jauh dari ekspektasi yang diharapkan masyarakat.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Uang Jaga Malam Wajib Dikembalikan
REJANG LEBONG- Direktur RSUD Curup dr. Rheyco Viktoria, Sp.An akhirnya angkat bicara soal temuan BPK terkait uang jaga malam para ASN tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Curup tahun anggaran 2022. Hal ini setelah kemarin (6/3), manajemen RSUD Curup memenuhi panggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Rejang Lebong.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kontrak Diputus, Jalan Hanya Dibangun 1 Km
REJANG LEBONG- Komisi III DPRD Kabupaten Rejang Lebong akan memanggil pejabat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) dan rekanan dari CV. Benakat Jaya Konstruksi. Pemanggilan ini terkait proyek pembukaan jalan Desa Seguring Kecamatan Curup Utara - Kayu Manis.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Estimasi Kerugian Rp 13 Miliar
PROVINSI BENGKULU- Dugaan korupsi pembebasan lahan proyek pembangunan jalan tol Bengkulu - Taba Penanjung terus didalami penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati)Bengkulu. Untuk menambah bukti, penyidik menggunakan motode scientific evidence terseb atau pembuktian ilmiah dalam proyek tol tersebut.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Kepsek Pakai BOS Untuk Pribadi
KOTA BENGKULU- Penyidikan dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan Polresta Bengkulu di beberapa sekolah di Kota Bengkulu sudah memeriksa 50 saksi.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Drs.Sehmi, M.Pd mengatakan temuan dugaan penyalahgunaan dana BOS tersebut terjadi di tahun 2019-2020 kemudian dilakukan audit
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Temuan Rp 130 Juta 50 Saksi Diperiksa
KOTA BENGKULU- Penyidikan dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan Polresta Bengkulu di beberapa sekolah di Kota Bengkulu sudah memeriksa 50 saksi dari pihak sekolah dan Dinas terkait.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Polisi Dalami Kerugian Negara Kota Tuo
KOTA BENGKULU- Terkait ambruknya bangunan objek wisata Kota Tuo bernilai miliaran rupiah, Polresta Bengkulu diketahui telah melakukan penyelidikan pada tahap pengumpulan data dan bukti-bukti, terhadap dampak dan akibat ambruknya bangunan tersebut. Kabag Ops Polresta Bengkulu, Kompol Jufri saat diwawancarai mengatakan Polresta Bengkulu melakukan pendalaman terkait kerugian keuangan negara pascaambruknya bangunan Kota Tuo tersebut.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
643 Randis Nunggak Pajak Hampir Rp 1 M
KEPAHIANG- Tidak hanya kendaraan pribadi di Kabupaten Kepahiang yang menunggak pembayaran pajak. Lebih parah lagi, ratusan kendaraan dinas (randis) Pemkab Kepahiang tak dibayar pajaknya. Data UPTD Samsat Kepahiang, total 643 randis berupa mobil (R4) maupun sepeda motor (R2) menunggak pajak dengan nilai tagihan hampir Rp 1 miliar.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Uang Dinas Malam RSUD Jadi Temuan
REJANG LEBONG-Pembayaran uang jaga malam untuk tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Curup tahun 2022, dikabarkan menjadi temuan BPK. Angka temuan pun tidak tanggung- tanggung yakni Rp 1,4 miliar untuk pembayaran honor dinas malam sekitar 300 orang nakes bulan Januari - Oktober 2022.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kejari Tanggapi Kota Tuo Ambruk
KOTA BENGKULU- Kejaksaan Negeri Bengkulu menanggapi terkait ambruknya bangunan objek wisata Kota Tuo Kota Bengkulu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu,Dr. Yunitha Arifin, SH, MH melalui Kasi Intelejen Kejari Bengkulu Riky. Musriza, SH, MH.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
BKD Turunkan Tim Telusuri Aset
KEPAHIANG- Badan Keuangan Daerah (BKD)Kabupaten Kepahiang bakal menurunkan tim, menelusuri aset Pemkab di Desa Daspeta. Tim melibatkan personiel dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk meninjau dan mengukur lahan tanah seluas 1 hektar tersebut. Kedatangan personel BKD guna memastikan kondisi lahan, serta memastikan kebenaran adanya oknum yang telah menjual belikan lahan milik Pemkab Kepahiang.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Optimis Kembali WTP
BENGKULU SELATAN- Pemkab Bengkulu Selatan (BS) semakin percaya diri untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Pemkab BS menargetkan WTP berturut-turut hingga 2024.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Bangunan Kota Tuo Ambruk
KOTA BENGKULU- Aset wisata Kota Tuo diKelurahan Pasar Bengkulu mengalami kerusakan yang cukup parah, Jumat (24/2). Kondisi tersebut disebabkan pondasi bangunan tidak kuat sehingga bergeser, dan tidak lagi mampu menopang bangunan dengan baik.
Sumber Berita : Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Lahan Pemkab Diduga Dijual
KEPAHIANG- Lahan tanah seluas 1 hektar yang merupakan aset milik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang diduga telah dijual. Lahan tersebut berada di Desa Daspetah yang diduga sudah lama dijual oleh oknum pelaku tak bertangung jawab dan saat ini sudah menjadi pemukiman penduduk.
Sumber Berita: Bengkulu Ekspress
(Berita Selengkapnya)
Baru Setahun Lebih Sudah Ambruk
KOTA BENGKULU- Bangunan wisata Kota Tuo di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ambruk pada Kamis (23/2) malam. Bangunan tersebut sebenarnya sudah menunjukan tanda-tanda bakal ambles, karena beberapa bulan terakhir sudah mengalami keretakan. Bangunan ini dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bengkulu dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Pembangunan Kawasan Wisata ini memakan...
Bupati: Kepala OPD Harus Kooperatif
REJANG LEBONG- Bupati Rejang Lebong, Drs. H.Syamsul Effendi, MM menegaskan kepada seluruh kepala OPD di jajaran Pemkab Rejang Lebong agar bersikap kooperatif dalam penyajian kelengkapan data yang diminta tim auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Hal tersebut disampaikan Bupati saat entry meeting bersama tim BPK Perwakilan Bengkulu
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Bupati Targetkan Opini WTP Ke-6
BENGKULU UTARA- Bupati Bengkulu Utara (BU), Ir. H. Mian menargetkan Pemkab BU kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keenam kalinya. Upaya ini ditempuh dengan berbagai cara untuk memastikan realisasi APBD BU sesuai aturan.
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kejari Deadline Tiga Bulan Kembalikan Kerugian Negara
MUKOMUKO- Kejaksaan Negeri Mukomuko memberi peringatan kepada pihak RSUD Mukomuko agar dapat segera mengkoordinir pengembalian kerugian negara dari proyek gagal gedung rawat inap VIP RSUD Mukomuko yang dikerjakan CV Fajar Bhakti. Kejari memberi deadline atau tempo tiga bulan
Sumber Berita: Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
LKPD Belum Lengkap
REJANG LEBONG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, kemarin (15/2) tuntas melakukan audit pemeriksaan pendahuluan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022. Dari audit yang dilakukan hampir sebulan tersebut, ditemukan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan belum lengkap.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Usulan Kenaikan Dana Banpol Cukup Fantastis
MUKOMUKO- Usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko terkait dinaikkannya dana bantuan bagi partai politik (Banpol), besarnya terbilang fantastis. Bagaimana tidak, kenaikkannya hampir 200 persen. Dari sebelumnya Rp 5.495 per suara sah Pemilu, menjadi Rp 15.000 per suara sah.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Samsat Ditantang Bongkar Data Randis Nunggak
BENGKULU SELATAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Selatan, Sukarni, minta data real dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) atau Samsat BS, terkait klaim jumlah tunggakan pajak Kendaraan Dinas (randis) milik Pemkab BS.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Inspektorat Audit DD Pematang Tiga
BENGKULU TENGAH- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah ( Benteng) melakukan ekspos kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) Pematang Tiga Tahun 2020/2021, kemarin (14/2). Setelah Itu dilakukan melaksanakan penyerahan dokumen kelengkapan kepada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk segera melakukan audit terkait kerugian negara.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Penyidik Turun Periksa Penerima Samisake
KOTA BENGKULU- Tim Penyidik Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri(Kejari) Bengkulu masih berjibaku memeriksa sejumlah penerima bantuan Satu Miliar Satu Kelurahaan (Samisake) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2013 yang telah dilakukan penyidikan sejak September 2022 lalu.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jelang Pemilu, Parpol Dapat Rp 1,6 Miliar
BENGKULU UTARA- Tahun ini Pemkab Bengkulu Utara Kembali akan Menyalurkan dana bantuan keuangan (Bankeu) bagi Partai Politik (Parpol). Setahun menjelang Pemilu 2024, Pemkab dan DPRD BU sepakat menaikkan besaran dana bankeu.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tunggakan Randis Capai Rp 982 Juta
BENGKULU SELATAN- Tercatat ada 601 Kendaraan Dinas (Randis) milik Pemkab Bengkulu Selatan Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).Jika ditotalkan tunggakan Ratusan Kendaraan Dinas Tersebut mencapai Rp 982 Juta.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kades Kinal Jaya Abaikan Panggilan JPU
BENGKULU UTARA-Salah satu saksi yang di minta hadir oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Kepala Desa (Kades) Kinal Jaya Kecamatan Pinang Raya, Bengkulu Utara, Sarwan Doyo, Kembali mangkir untuk ketiga kali.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Ditemukan SPJ Fiktif
MUKOMUKO-Sejak naik ke tahap penyidikan akhir Desember 2022 lalu, tim penyidik Pisdus Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko terus Melakukan Pendalaman. Dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
KN Rp 248 Juta Belum Diganti
BENGKULU UTARA-Mantan Pjs Kepala Desa (Kades) Tanjung Alai, Kecamatan Napal Putih, Bengkulu Utara (BU) Herwansyah, divonis hanya 20 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Rugikan Negara Rp 107 Juta, Dituntut 15 Bulan
SELUMA-Empat terdakwa perkara dugaan korupsi APBDesa padang genting kecamatan seluma selatan, kabupaten seluma tahun anggaran 2017 dituntut 15 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Divonis Kasus Korupsi Kades Belum Disanksi
BENGKULU UTARA-Dua kepala desa di Bengkulu Utara yang terjerat kasus korupsi berstatus nonaktif. Yakni Ferdinal Agustianto Kades Jabi, kecamatan napal putih nonaktif yang sudah berstatus terpidana dengan vonis 1 tahun penjara.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Dana Perjalanan Dinas Dewan Rp 10,2 Miliar
REJANG LEBONG-Anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 mencapai angka yang cukup fantastis, Rp 10,2 Miliar. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 lalu dimana perjalanan dinas menghabiskan Rp 11,4 miliar.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Kerugian Negara di Desa Nanti Agung Capai Rp 300 Juta
SELUMA-Kapolres Seluma AKBP Arief Eko Prasetyo, S.IK, MH, melalui Kasat Reskrim Polres Seluma Iptu. Dwi Wardoyo mengatakan, dugaan penyimpangan yang dilakukan pada dana desa (DD) di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo, menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 Juta lebih.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Tiga Saksi Tahu Pengumpulan Fee
BENGKULU UTARA-Empat saksi dihadapkan Jaksa Penuntun Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam sidang lanjutan pembuktian perkara dugaan terima fee proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkulu Utara (BU).
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Maret Penetapan Tsk Dugaan Korupsi RSUD MM
MUKOMUKO-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Rudi Iskandar SH, MH mengatakan Maret nanti, ditargetkan sudah ada tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko (MM) tahun 2016-2021.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Jaksa Segera Ekspos Hasil Audit DD Pematang Tiga
BENGKULU TENGAH-Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah (Benteng) memastikan hasil audit yang dilakukan tenaga ahli konstruksi terhadap pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Pematang Tiga tahun 2020/2021 telah selesai.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
DD Batu Tugu Disidik
BENGKULU SELATAN-Kepala desa dan bendahara Desa Batu Tugu, telah disarankan mengembalikan dugaan kerugian negara atas pengelolaan dana desa (DD) Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo. Namun, hingga batas waktu yang sudah diberikan kerugian negara tidak juga dikembalikan.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)
Ekspos KN 3 Paket Jalan Mukomuko Dengan BPKP
MUKOMUKO-Proses penyidikan kasus korupsi anggaran tiga paket pekerjaan jalan Kabupaten Mukomuko di Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko 2021, telah dilakukan ekspos dengan BPKP Perwakilan Bengkulu, terkait kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
Sumber Berita : Rakyat Bengkulu
(Berita Selengkapnya)