Kemana Uang Pajak Ratusan Juta?
KEPAHIANG - Bedasarkan data yang di kumpulkan RB selama bulan juni, OPD paling banyak menggunakan pajak randisnya adalah sekretariat daerah (Setda) dengan 76 unit dan di susul oleh dinas kesehatan (Dinkes) sebanyak 51 unit dan dinas pertanian sebanyak 48 unit.
Sumber:Rakyat Bengkulu
14 Desa di Mukomuko Ajukan Penyaluran Dana Desa Tahap II
Mukomuko (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menyebutkan 14 dari 148 desa sudah mengajukan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar 40 persen.
"Baru 14 desa yang mengajukan DD dan ADD tahap II sejak bulan Maret sampai sekarang," kata Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Padli dalam...
Kejagung Setor Rp253 Miliar ke Kas Negara dari Kasus Korupsi IM2
Kejaksaan Agung menyetor uang sebesar Rp253 miliar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara dari terpidana Indar Atmanto dalam perkara korupsi terkait kerja sama penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum pada PT Indosat Mega Media (IM2). Indar merupakan mantan Direktur Utama IM2 yang dihukum pidana penjara selama 8 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor...
Rejang Lebong Kembali Raih Predikat WTP, Bupati Himbau OPD Tetap Maksimal Bekerja
REJANG LEBONG – Alhamdulilah (segala puji Allah SWT) Daerah Rejang Lebong dibawah komando kepemimpinan SAHE (Syamsul-Hendra) kembali berhasil meraih dan mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari hasil audit pemeriksaan yang dilakukan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ini.
Dalam hal ini, Bupati Rejang Lebong Drs Syamsul Effendi,MM saat dijumpai dan diwawancarai Jurnalis MCRL dilapangan usai dari kegiatan penyerahan...
Bupati BU Sukses Raih Lima Kali WTP dari BPK RI
Bengkulu Utara, Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian bersama Ketua DPRD Kabupaten BU beserta jajaran menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 dan instansi terkait lainnya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kamis (13/04/2022).
Dalam penyerahan LHP tersebut, Bupati BU Ir H Mian didampingi Sekretaris...
Dugaan Korupsi DD Jabi Masuk Penghitungan KN
BENGKULU UTARA - Penyidikan dugaan tindak pindana korupsi Dana Desa (DD) Jabi Kecematan Napal Putih 2021 sepertinya akan memasuki tahapan akhir. Ini setelah kamis lalu penyidik kejaksaan Negri Bengkulu Utara (BU) melakukan cek fisik dengan ahli dan auditor.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Tak Sanggup Bayar TGR, Sita Aset
BENGKULU SELATAN - Pemkab Bengkulu Selatan (BS) mempertegas soal Tungggakan Ganti Rugi (TGR), jika kontraktor tidak bisa memiliki alasan jika tidak memiliki dana untuk melunasi, maka solusi yang diberikan adalah berupa penyitaan aset agar bisa digunakan ke bank sebagai alterantif pelunasan.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Mantan Kades Bandung Marga Divonis 15 Bulan Penjara
LEBONG - Majelis hakim Pengadilan Negri (PN) Tipikor Bengkulu kemarin (17/6) menjatuhkan vonis 15 bulan penjara terhadap Drs, Rahmat, mantan kades Bandung Marga Kecematan Bermani Ulu, Lebong.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Proyek Rp 5,7 miliar Mangkrak
KOTA BENGKULU - Pembangunan puskesmas Kampung Bali yang terletak di keluarahan Tengah Padang sampai saat ini masih mangkrak. Proyek yang memiliki nilai sebesar Rp 5,7 Miliar itu terbengkalai dan tidak bisa di manfaatkan.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Selesaikan Temuan Rp 1,4 M Sebelum 11 Juli
KEPAHIANG-Kalaksa BPBD Kabupaten Kepahiang Ir.Taufik optimis pihaknya mampu menyelesaikan temuan BPK atas 11 proyek pembangunan dari dana hibah BNPB TA 2020 lalu sebesar Rp 1,4 M tersebut sebelum 11 Juli Mendatang. Menurutnya secara teknis pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan tindak lanjut atas temuan BPK tersebut dan ia optimis sebelum masa 60 hari yang diberikan BPK untuk penyelesaian temuan,...
Pembahasan LKPJ Bupati Tunggu Naskah LHP BPK
SELUMA - Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas nota pengantar / penjelasan Bupati Seluma terhadap Raperda Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanan APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021. Sejumlah catatan dan rekomendasi disampaikan oleh setiap fraksi. Namun untuk pembahasan di tingkat sampai anggota DPRD Seluma saat ini, belum menerima naskah LHP BPK sehingga tidak bisa melakukan pembahasan. DPRD meminta...
Kades Tinggalkan Utang Pajak 2021
ARGA MAKMUR - Hingga memasuki semester kedua tahun ini, masih ada desa yang diduga menunggak pajak dana desa (DD) tahun 2021. Ada beberapa desa yang belum melaporkan bukti pembayaran atau pelunasan pajak DD 2021 ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sedangkan masa bakti kades saat ini hanya tersisa satu bulan lagi, meskipun mayoritas kades masih maju kembali dalam pilkades. Kepala...
Mobnas di 21 OPD Menunggak Pajak
MUKOMUKO - Miris, informasinya puluhan unit mobil dinas (mobnas) milik Pemkab Mukomuko yang tersebar di 21 OPD, menunggak pajak. Dengan nilai mencapai 137,2 juta lebih. Tunggakan itu terdata sepanjang tahun 2021. Dan informasinya juga, tunggakan pajak tersebut belum kunjung dibayar oleh Pemkab Mukomuko. Total, mobnas yang menunggak, jumlahnya mencapai 63 unit, tersebar di 21 OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko....
Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa
CURUP - Joko Darmono, mantan Kepala Urusan Perencanaan Desa Lubuk Ubar Kecamatan Curup Selatan melaporkan dugaan korupsi penggunaan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 - 2021 di salah satu desa di kecamatan itu. Laporan itu dimasukkan ke Kejati Bengkulu beberapa waktu lalu. Informasi saat ini Kejari Rejang Lebong tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan atas...
Saksi Sebut Kadis Dapat Fee 10 Persen
BENGKULU - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu kembali menggelar sidang dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi di Dinas Pendidikan Seluma tahun 2020. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Dicky Wahyudi Susanto, SH. itu menghadirkan empat saksi untuk didengarkan keterangannya. Dalam sidang kemarin, empat saksi memberikan keterangan yang cukup menarik. Dimana mereka mengaku kalau proyek pengadaan laptop...
Temuan Rp. 1,2 Miliar di Sekretariat Dewan
SELUMA - Pemerintah Kabupaten Seluma tahun ini kembali mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Padahal tahun lalu sempat mencicipi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini, lantaran terdapat sejumlah temuan mulai dari keuangan, aset dan catatan admnistrasi. Namun salah satu penyebab gagalnya Pemkab Seluma...
Ada 21 Catatan atas LHP BPK
KEPAHIANG - Meskipun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021, namun ada beberapa catatan yang harus diselesaikan. Bupati Kepahiang menyebutkan ada 21 catatan yang harus segera dituntaskan dalam waktu 60 hari pasca diterimanya LHP BPK pada 13 Mei 2022 lalu....
WTP Kado HUT Kota Curup
Kabupaten Rejang Lebong (RL) sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten RL Tahun Anggaran 2021. Hasilnya untuk keempat kalinya secara berturut - turut Kabupaten RL berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menjadi salah satu kado spesial HUT Kota CURUP ke-142. Bupati RL didampingi Sekda RL mengungkapkan, menyambut gembira atas kembali diraihnya opini WTP dari...
Selesaikan Aset Mantan Bupati dan Wabup
BENTENG - Pemkab Benteng mendapatkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk segera menyelsaikan permasalahan aset mantan bupati dan mantan wabup periode 2017 - 2022. Hal itu berdasarkan LHP BPK yang sudah diserahkan ke Pemkab Benteng pada 13 Mei. Sekda Benteng menerangkan, salah satu poinnya Pemkab Benteng diminta melakukan penatausahaan dan pengamanan aset pemda terkhusus...
Parpol Sudah Bisa Ajukan Pencairan
KEPAHIANG - Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang tuntas menyampaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu kepada 10 Parpol di Kabupaten Kepahiang. Dengan itu pula seluruhnya sudah bisa mengajukan permohonan untuk proses pencairan dana hibah Banparpol tahun 2022. Sudah tidak ada permasalahan (temuan) dari hasil audit tersebut. Sebagaimana dikemukan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang. " Kalau kita lihat...
Dua Kaur dan Dua Kadun Diperiksa
ARGA MAKMUR - Jaksa Kejari BU masih melanjutkan pemeriksaan saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Jabi, Kecamatan Napal Putih tahun anggaran 2021. Jaksa sudah melayangkan penggilan untuk pemeriksaan hari ini. Saksi yang akan diperiksa sebanyak empat orang, yakni dua Kepala Urusan (Kaur) dan dua Kepala Dusun (Kadun) Desa Jabi. Kasi Intel Kejari BU mengatakan keempat saksi...
Wajib Pertahankan Opini WTP
KOTA MANNA - Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), diketahui Bengkulu Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas capaian ini Sekda BS mengaku suatu bukti nyata jika Pemda depannya kita meraih WTP lagi, katanya. Dikatakan Sekda, keberhasilan tersebut berkat kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda BS dalam bekerja....
Wabup : Terima Kasih Tim Sudah Bekerja
KOTA MANNA - Setelah tujuh tahun tidak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, akhirnya Pemkab Bengkulu Selatan meraih WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas LKPD Kanbupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021. Wakil Bupati BS Rifai Tajuddin mengatakan capaian tersebut merupakan kerja keras tim Pemkab BS. Dan atas raihan tersebut, Wabup...
Akhirnya BS Raih WTP
KOTA MANNA - Setelah terakhir pada tahun 2015 lalu, Bengkulu Selatan (BS) meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibawah pemerintahan Bupati BS, H. Reskan Effendi, SE. dan Wakil Bupati Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA. Namun bersyukur tahun ini BS kembali bisa meraih predikat WTP dibawah kepimpinan Bupati BS, Gusnan Mulyadi, SE, MM. dan Wakil Bupati BS, H. Rifai...
Pencairan Dana Banpol Tunggu Rekomendasi Gubernur
KEPAHIANG - Hingga saat ini, seluruh Parpol di Kabupaten Kepahiang telah menyampaikan usulan pencairan dana Banpol Ke Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang. Hanya saja untuk proses pencairan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Lantaran terganjal rekomendasi dari Gubernur Bengkulu yang belum terbit. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepahiang menjelaskan, belum bisa disalurkannya dana Banpol tersebut lantaran rekomendasi Gubernur terkait kenaikan dana...
BS WTP Setelah 8 Tahun Menanti
Pada hari ini, Jumat 27 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu. LHP ini merupakan LHP yang terakhir diserahkan untuk pemeriksaan LKPD TA 2021 yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan...
Raih WTP, Optimis LPj APBD Mulus
ARGA MAKMUR - Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata menyampaikan nota pengantar Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Keuangan APBD 2021 dalam Paripurna APBD. Disampaikan setelah BU mendapatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Arie menuturkan tahun ini BU kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga ia optimis pembahasan Raperda tersebut akan berjalan mulus hingga nantinya disahkan dalam paripurna...
Kelebihan Pembayaran Harus Diselesaikan
BENTENG - Pemkab Benteng menggelar rapat membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021, kemarin. Rapat ini langsung dipimpin Sekda Benteng dihadiri semua Kepala OPD di Pemkab Benteng. Kepala Inspektorat menjelaskan, cukup banyak Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang harus ditindaklanjuti. Dalam rapat yang digelar bersama seluruh kepala OPD, sudah...
Pembayaran SPH Tunggu TGR
KEPAHIANG - Meski akan melakukan pembayaran Surat Pengakuan Hutang (SPH) atas pembangunan waterpark tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3,2 miliar, namun Disparpora Kabupaten Kepahiang belum bisa merealisasikannya dalam waktu dekat. Menurut Kepala Disparpora Kabupaten Kepahiang, Tedy Adeba, berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, pembangunan tahap I waterpark tersebut memunculkan sejumlah temuan yang mengharuskan...
Klaim Tuntaskan 80 Persen Temuan BPK
KEPAHIANG - Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang mengklaim bahwa Pemkab Kepahiang telah menuntaskan 80 persen hasil audit LKPD Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang, Ardiansyah mengaku tinggal 20 persen lagi penyelesaian atas temuan BPK tersebut. Dia optimis dalam 60 hari pasca keluarnya LHP BPK pada 13 Mei lalu, seluruh...
Tiga Parpol Diwarning
CURUP - Audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap penggunaan bantuan dana Partai Politik (Parpol) TA 2021 sudah selesai. Bahkan hasilnya tersebut sudah diterima Badan Kesbangpol Kabupaten RL dan selanjutnya disampaikan ke masing - masing Parpol penerima bantuan dana Parpol. Dijelaskan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten RL kepada RB, meskipun tidak menyebut nama Parpol yang mendapatkan peringatan dari...
Herwin Apresiasi Raih WTP
BENGKULU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Bengkulu TA 2021. Opini WTP itu sudah didapatkan sebanyak 5 kali berturut - turut, sejak tahun 2017 lalu. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu H. Herwin Suberhani, SH, MH. mengatakan, WTP yang diraih 5 tahun berturut - turut itu perlu diapresiasi. Meski telah mendapatkan WTP,...
Pemkab Kaur Raih WTP
KAUR - Menjelang HUTnya yang ke 19, Kabupaten Kaur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Bengkulu, terhadap LKPD Kabupaten Kaur 2021, hasilnya Pemkab Kaur berhak diberikan opini WTP. Bupati Kaur, Lismidianto didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kaur, dan jajarannya menerima secara langsung penghargaan dari BPK RI Perwakilan Bengkulu tersebut.
Sumber : Rakyat Bengkulu
Opini Seluma Turun Lagi
Pada hari ini, Jumat 20 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.
LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat yang juga memuat opini terkait dengan kewajaran penyajian...
Kota Bengkulu dan Kaur WTP Lagi
Pada hari ini, Jumat 20 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) kepada dua entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.
LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad...
Sabet WTP LAGI !
BENGKULU - Untuk kelima kalinya Pemprov Bengkulu berhasil mempertahankan opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2017 atas LKPD TA 2021. Kendati demikian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tetap mengingatkan agar dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan penganggaran. Serta mendorong dan memotivasi Pemprov untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban APBN. " Kita memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Bengkulu TA 2021 ",...
WTP Kelima untuk Provinsi Bengkulu
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2021. Keberhasilan Pemprov Bengkulu mempertahankan opini WTP tersebut merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)...
WTP Kelima untuk Provinsi Bengkulu
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Bengkulu mempertahankan opini WTP tersebut merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.
Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Dr. Beni Ruslandi, S.E., M.Com., Ak., CA., CSFA, CFrA., menyampaikan opini WTP...
WTP Kedua Era Sapuan – Wasri
MUKOMUKO - Pemkab Mukomuko kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) atas LKPD Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ). Dan opini WTP ini merupakan kali kedua era pemerintahan Sapuan - Wasri. Hadir langsung saat penyerahan LHP di Kantor BPK Perwakilan Bengkulu, Bupati Mukomuko, Ketua DPRD Mukomuko dan Penjabat Sekda Mukomuko.
Sumber :...
Lebong 8 Kali Raih WTP
TUBEI - Pemkab Lebong kembali menoreh prestasi di bidang penyusunan dan pelaporan keuangan. Bahkan penghargaan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) itu telah 8 kali diterima Pemkab Lebong dimulai sejak tahun 2013 untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2012. Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) tahun anggaran 2021 itu diterima...
Kejati Siapkan Lima JPU
BENGKULU - Kejati Bengkulu, menerima dua berkas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) di Sekretarian DPRD Seluma tahun 2017 dari penyidik Polda Bengkulu. Kasi Penkum Kejati Bengkulu menerangkan kedua berkas yang diterima yakni dugaan Tipikor kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas atau operasional di Sekretariat DPRD Seluma. Kasus ini menyeret tiga pimpinan DPRD Seluma pada tahun...
Lebong dan Mukomuko Kembali WTP
Pada hari ini, Selasa 17 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) kepada dua entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dan Pemkab Mukomuko di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.
LHP yang diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat...
WTP Kelima Pemkab Kepahiang
KEPAHIANG - Pemkab Kepahiang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) atas Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI tahun anggaran 2021. Predikat ini merupakan yang kelima di raih Kabupaten Kepahiang, atau juga WTP yang keempat secara berturut - turut di bawah kepemipinan Bupati Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU....
Benteng Raih WTP ke Sembilan
BENTENG - Pemkab Bengkulu Tengah kembali mampu mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Opini ini terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021. Dengan raihan WTP ini, maka total Kabupaten Benteng sudah mendapatkan sembilan kali WTP. Piagam penghargaan WTP langsung diterima Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH. Dia mengucapkan terimakasih...
Bengkulu Tengah dan Kepahiang Pertahankan WTP
Prestasi membanggakan berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah dan Pemkab Kepahiang. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemkab Kepahiang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat pada acara penyerahan LHP atas...
Bola Panas Fulus BKD
KEPAHIANG - Jika melihat belanja di BKD secara global dalam kurun 3 tahun terakhir secara umum memang mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 lalu total belanja BKD yang tercantum dalam SIRUP LKPP sebesar Rp. 14 miliar. Tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 29,7 miliar dan tahun ini meledak menjadi Rp. 170,4 miliar. Anggaran logistik kantor BKD Kabupaten Kepahiang juga terus mengalami...
Didakwa Tiga Pasal Berlapis
BENGKULU - Mantan Camat Muara Bangkahulu, Asnawi Amri, terdakwa korupsi menjual atau menghilangkan aset atau lahan milik Pemkot Bengkulu di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, kemarin mengikuti sidang perdana yang digelat Pengadilan Tipikor Bengkulu. Asnawi didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana...
Pencairan Dana Banparpol Tunggu Hasil LHP BPK
BENTENG - Badan Kesbangpol Benteng belum bisa melakukan pencairan Dana Bantuan Partai Politik (Banparpol). Hal ini dikarenakan Badan Kesbangpol masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Kesbangpol Benteng mengatakan tahun ini total dana Banpol untuk delapan fraksi di DPRD Kabupaten Benteng sebesar Rp. 993 juta. " Kalau untuk syarat lainnya, saat ini sudah selesai semua,...
Dua Mantan Pejabat Bawaslu Kaur, Tsk Korupsi
KAUR - Pasca penetapan tersangka dana hibah Bawaslu Kaur, Kajari Kaur, Muhammad Yunus, SH, MH. memastikan, untuk calon tersangka penggunaan dana hibah di KPU Kaur sebesar Rp. 25 miliar akan ditetapkan pasca lebaran Idul Fitri tahun ini. Terkait dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Kaur tahun 2018 - 2019 sudah menetapkan dua tersangka, keduanya yakni mantan Kepala Sekretariat Bawaslu berisial...
Audit Kerugian Negara Tuntas Sebelum Lebaran
MUKOMUKO - Dipastikan, proses pengusutan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kecamatan Ipuh akan berlangsung lebih cepat. Pasalnya, audit kerugian negara atau audit investigasi tidak membutuhkan waktu lama. Apalagi penyidik Kejari Mukomuko tidak sampai meminta bantuan BPKP untuk mengaudit kerugian negara. Melainkan meminta langsung Inspektorat Daerah (Ipda) Mukomuko,...
Rekomendasi BPK Harus Tuntas 14 Hari
ARGA MAKMUR - Bupati Bengkulu Utara (BU) Ir. H. Mian mengumpulkan seluruh OPD, kemarin. Selain menggelar buka bersama, Bupati juga menyampaikan apresiasinya karena BU kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya. Namun Bupati memberikan deadline (batas waktu) khususnya bagi OPD terkait dalam penyelesaian rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Bupati...
Raih WTP Empat Kali Berturut – turut
CURUP - Kabupaten Rejang Lebong (RL) sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten RL TA 2021. Hasilnya, untik keempat kalinya secara berturut - turut Kabupaten RL berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bupati RL didampingi Sekda RL mengungkapkan, menyambut gembira ataa kembali diraihnya opini WTP dari BPK tersebut. Apalagi ini menjadikan...
Lima Kali Bupati Mian Antar BU Raih WTP BPK
ARGA MAKMUR - Tangan dingin Bupati Bengkulu Utara (BU) Ir. H. Mian dalam mengelola pemerintahan dan melakukan pembangunan makin tak terbantahkan. Untuk kelima kalinya, berturut - turut Bupati Mian mengantarkan BU meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini tersebut diterima langsung Bupati Mian dan Ketua DPRD di Kantor...
Rejang Lebong WTP Lagi
Pada hari ini, Kamis 14 April 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) yang pertama di tahun ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.
LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat yang juga...
Opini Pertama Tahun Ini, BU WTP
Pada hari ini, Kamis 14 April 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) yang pertama di tahun ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.
LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat yang juga...
Pekan Depan Tuntutan Korupsi DD Kroya
BENTENG - Sidang dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kroya Kecamatan Pagar Jati tahun 2019 pada saat ini masih berlangsung. Bahkan pada pekan depan akan memasuki tahapan sidang pembacaan tuntutan untuk empat terdakwa yang terdiri dari perangkat desa Kroya yang terlibat dalam kasus korupsi. Pada saat ini Kejari Benteng sudah melakukan aset tracking terhadap harta terdakwa utama dalam hal ini...
BPKP Audit Dugaan Korupsi RDTR
BENTENG - Kejari Bengkulu Tengah sudah meminta dilakukan penghitungan kerugian negara (KN) atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013. Jaksa juga melakukan penyitaan dua dokumen yang berbentuk surat yang didapatkan dari pihak penyedia di Bandung, Jawa Barat. Kasi Pidsus Kejari Benteng menjelaskan, dari dua dokumen yang disita tersebut pihaknya telah menemukan alat bukti...
Berkas Mantan Kades Dilimpahkan ke JPU
ARGA MAKMUR - Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) akan segera menyerahkan berkas dugaan korupsi Dana Desa (DD) Karya Pelita 2017 ke penuntut. Berkas tersebut adalah berkas tersangka Suhardi alias Ujang Suhardi yang merupakan mantan Kepala Desa Karya Pelita. Kasi Intel Kejari BU menuturkan jika saat ini penyidik sudah dalam tahap pemeriksaan akhir berkas. Meskipun tak menutup kemungkinan adanya...
Penertiban Aset Kendaraan Dinas
KOTA MANNA - Setelah pemeriksaan BPKP beberapa waktu lalu, Pemkab Bengkulu Selatan kembali melakukan penertiban aset berupa kendaraan dinas di masing - masing OPD. Penertiban ini dilakukan guna mengecek kelayakan Barang Milik Negara baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Sementara itu Bupati BS telah memerintahkan agar seluruh kendaraan dinas di 29 OPD dan Kecamatan serta Sekretariat Daerah dan...
Bakal Segera Audit Kerugian Negara
MUKOMUKO - Kasus pengusustan dugaan korupsi bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diusut Kejari Mukomuko, bakal segera memasuki babak baru. Yakni audit potensi kerugian negara, akibat dari perbuatan sejumlah pihak yang bermain dalam program Kementerian Sosial tersebut. Dan untuk menghitung kerugian negara itu, Kejari Mukomuko meminta bantuan dari BPKP. Sebelumnya, dikasus ini, diprediksi jumlah tersangkanya bisa sampai belasan...
Aset Terpidana Korupsi Terlacak
BENGKULU - Kejari Bengkulu telah menelusuri aset kekayaan Dewi Hastuti terpidana kasus korupsi lahan Pemkot Bengkulu tahun 2015. Kasi Intelejen Kejari Bengkulu mengatakan, sudah ada beberapa aset yang didata oleh tim pidsus Kejari Bengkulu. Hanya saja aset yang sudah terdata nilainya belum sesuai dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Dewi yakni Rp. 4,7 miliar. Untuk itu Kejari masih berupaya...
Tunggu Verifikasi BPK
SELUMA - Dana Bantuan Partai Politik (Banpol) bagi partai politik pemenang Pemilu tahun 2019 atau yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Seluma tahun ini telah dianggarkan Rp. 1 miliar. Namun untuk pencairan masih menunggu verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penggunaan tahun lalu. "Masih seperti tahun lalu Rp. 8 ribu persurat suara sah dan dianggarkan Rp. 1 miliar untuk 10...
Komite IV Tantang Calon Anggota BPK Sampaikan Kebenaran Hasil Audit Sepenuhnya
Jakarta, Berlanjut pada sesi 2, uji kelayakan diikuti oleh calon anggota BPK RI yakni Firmansyah, dan Dadang Suwanda, Sementara Didi Apriadi mengundurkan diri. Dadang, panggilan Dadang Suwanda, menyampaikan paparan dalam uji kelayakan dan uji kepatutan ini bertajuk Hubungan Kelembagaan BPK-RI Dengan DPD-RI untuk Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dadang memaparkan pentingnya pemerintah daerah dan alasan penting mengapa...
Soal Aset, Pemkab BS Minta Pendampingan BPKP
MANNA – Persoalan aset dan laporan keuangan Pemkab Bengkulu Selatan, Bupati sengaja meminta pendampingan pihak BPKP dengan tujuan agar pencapaian untuk meraih opini terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Gusnan Mulyadi mengharapkan bimbingan dan pendampingan BPKP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan serta pendampingan dalam Reviu Laporan Keuangannya yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama...
BPK Sayangkan Ada 1.241 Perjalanan Dinas Dewan Provinsi di Tengah Pandemi, Nilainya Rp 28.9 Miliar
BENGKULU, Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020, BPK menyebutkan, ada anggaran 1.241 perjalanan dinas luar daerah membebani anggaran Rp 28.9 miliar dari alokasi anggaran Rp 31,038 miliar. Meski tak menyebut ada potensi kerugian negara, BPK menyayangkan adanya penggunaan anggaran perjalanan dinas di tengah pada masa pandemi Covid-19. Saat itupula diketahui, kegiatan tidak menggunakan fasilitas penginapan atau hotel...
Utang TGR, Kejari Panggil Kontraktor
KOTA MANNA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan segera memanggil kontraktor atau rekanan di Dinas PUPR Kabupaten BS ata Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI. Pemanggilan ini sebagai upaya menyelesaikan TGR di Dinas PUPR yang masih mencapai Rp. 1,2 miliar. Batas 60 hari tindak lanjut BPK telah selesai, lalu Inspektorat Kabupaten BS memberi kelonggaran hingga 4 April lalu....
PDAM Cicil Utang Pajak Temuan BPK
ARGA MAKMUR - PDAM Tirta Ratu Samban sebelumnya sempat keberatan dengan adanya kewajiban pajak atas pemasangan baru saluran air ke rumah pelanggan. Kewajiban pajak Rp. 2,8 miliar ini sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas temuan tersebut, PDAM sempat mengajukan keberatan. Sebab PDAM merasa bahwa pasang baru dengan penempatan alat hitung aliran, tidak masuk dalam objek kena pajak...
Hari Ini Batas Akhir Pengembalian TGR
KOTA MANNA - Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan telah memberikan kelonggaran terhadap pihak rekanan atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di tiga OPD Kabupaten BS. Dan hari ini batas akhir pengembalian TGR oleh Inspektorat. Apabila tidak Inspektorat menyerahkan sepenuhnya ke APH. Adapun tindak lanjut temuan BPK RI di masing - masing OPD telah berakhir 22 Maret lalu. Namun diberi kelonggaran hingga...
Telusuri Aliran Samisake
BENGKULU - Aparat penegak hukum diharapkan dapat menelusuri aliran dana pinjaman bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) Pemerintah Kota Bengkulu. Untuk memastikan apakah penerima bantuan dan penggunaannya sudah sesuai regulasi. Mengingat, hingga akhir perjanjian kerja sama tahun 2020 masih Rp. 12,01 miliar pinjaman belum dikembalikan. Perjanjian kerjasama ditandatangani pada 18 Desember 2013. Sampai 18 Desember 2020 dengan masa 7...
Utang TGR di deadline 4 April
KOTA MANNA - Setelah meminta petunjuk pada BPK RI, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan memberi tenggang waktu hingga 4 April 2022 pelunasan TGR temuan BPK RI Rp. 1,583 miliar pada Dikbud Kabupaten BS. Inspektur Inspektorat BS menegaskan pihaknya tidak akan memberi kelonggaran apabila telah berdiskusi dengan pihak APH. Selain di Dikbud, Inspektur juga menyebutkan sisa TGR temuan BPK masih ada...
Polemik Samisake Tabrak Aturan
BERDASARKAN Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LHP LKPD) Kota Bengkulu tahun 2020, hingga sampai kerja sama berakhir pada 2020 pengembalian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rp. 1,63 miliar. Atau 11,97 persen dari kewajiban Rp. 13,64 miliar. Masih 12,01 miliar belum dikembalikan. Polemik ini menabrak Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan...
Dugaan Korupsi Jembatan Menggiring Ada 2 Tsk
BENGKULU - Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu saat ini telah menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan jembatan Menggiring Besar, Desa Air Punggur, Kabupaten Mukomuko tahun 2018 lalu. Ada dua orang tersangka, yang telah ditetapkan penyidik. Yakni AF selaku Direktur Utama dan SR selaku bagian keunagan perusahaan pemenang tender. Dari hasil audit BPKP ditemukan adanya kerugian negara...
Gusnan : Bukti Serius Bekerja
KOTA MANNA - Tahun kedua masa kepemimpinan Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi dan Wakil Rifai Tajuddin berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD dari BPK RI. Capaian tersebut diungkap Gusnan Mulyadi merupakan bentuk keseriusan bekerja. Dengan berhasilnya meraih WTP tersebut, Gusnan menegaskan bahwa seluruh pihak harus lebih bekerja keras lagi. Sebab tugas...
Seluruh OPD Harus Tanggung Jawab
TUBEI - Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong mengingatkan seluruh OPD jajaran Pemkab Lebong segera menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalaupun belum bisa menyelesaikan temuan kelebihan bayar, paling tidak OPD mengguyur, penyelesaian temuan pelanggaran administrasi atas penggunaan anggaran selama 14 tahun, sejak tahun 2006 hingga 2020. Sesuai surat yang disampaikan BPK, Pemkab Lebong diminta menyelesaikan semua temuan itu, dalam...
Samisake Macet
TAHUN 2012 Pemkot Bengkulu menetapkan arah kebijakan APBD Kota dalam bentuk penyaluran pinjaman bergulir. Awalnya dijagokan menjadi program pemberdayaan ekonomi lokal; Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Program didukung Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Dari BLUD sendiri tidak menuntut masyarakat untuk mengembalikannya secara langsung. Kepala...
KN Korupsi DD Batu Layang Belum Dikembalikan
ARGA MAKMUR - Setelah melakukan pembuktian dengan pemeriksaan saksi dan ahli dan saksi yang meringankan hingga pemeriksaan terdakwa. Kejari BU Perdhana Probo, SH, MH. melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH. menuturkan JPU saat ini masih menyusun tuntutan JPU akan meminta majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dan terbukti melakukan korupsi. Jika berkaca dari tuntutan JPU dalam perkara- perkara korupsi...
TGR Rp 1,081 Miliar Rawan ke APH
KOTA MANNA - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dikbud) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menyisakan Rp 1,081 miliar dari total TGR tersebut,dikbud BS telah tiga kali mediasi dengan pihak kontraktor. Kepala Dikbud Kabupaten BS, Novianto S.Sos M.Si saat dikonfermasi mengatakan,hingga saat ini pihak kontraktor atau rekanan baru menyelesaikan TGR sebesar Rp 500 juta...
TGR Rp. 1,081 Miliar Rawan ke APH
KOTA MANNA - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bengkulu Selatan menyisakan Rp. 1,081 miliar dari total TGR Rp. 1,583 miliar. Sehingga besarnya TGR tersebut, Dikbud BS telah tiga kali mediasi dengan pihak kontraktor. Namun pihak kontraktor minta negoisasi diberi waktu pelunasan TGR hingga Mei 2022. Sementara itu Inspektur Inspektorat BS...
Dugaan Korupsi Pertambangan Tunggu Audit
BENGKULU - Penetapan tersangka dugaan korupsi pertambangan di Bengkulu Tengah (Benteng), masih menunggu hasil audit. Saat ini Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu, masih melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pertambangan di Kabupaten Benteng tersebut. Penyidik masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP
Sumber : Rakyat Bengkulu
TGR Dikbud Tersisa Rp 1,2 M
KOTA MANNA - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkulu Selatan (BS) menyisakan Rp 1,201 miliar. Kendati demikian, Inspektur Inspektorat BS, Hamdan Syarbaini S.Sos. mengatakan, pihaknya masih memberi kelonggaran untuk membayar TGR. Apabila TGR masih rendah, akan menjadi penghalang pemkab BS untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Apabila TGR belum...
Insentif 121 Nakes Diduga “Disunat”
TUBE - Walaupun insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun 2021 sudah dibayar lunas sesuai klaim Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong. Dalam prakteknya, pihak Dinkes dan RSUD Lebong menyunat insenstif sebesar Rp 2,4 miliar yang seharusnya dibayarkan penuh untuk nakes yang menangani pasien Covid-19. Kami menerima insentif melalui transfer ke rekening yang dipakai untuk pembayaran gaji. Selain itu, teknis penghitungan pembayaran...
April, Lelang 33 Randis Dimulai
KOTA MANNA - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) segera menggelar lelang 11 unit mobil dan 22 unit sepeda motor. Kabid Pengelolaan Aset BPKAD BS, Syahrial mengatakan 11 unit roda dua sudah masuk draf lelang. Sementara itu, Bupati BS Gusnan Mulyadi selalu menegaskan di setiap kesempatan agar tidak ada temuan BPK lagi terkait aset....
Telisik Aset Pemprov pada Yayasan Semarak
BENGKULU - Kepala Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I Maruli Tua mendorong agar dilakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Kami juga mendorong agar gubernur sebagai pimpinan provinsi untuk lebih mengoptimalkan tim atau satgas di Pemrov dalam penelusuran aset yang ada pada Yayasan Semarak. Inikan tindak lanjut hasil progres rapat yang...
SPj Banpol 2021 Diserahkan ke BPK
KAUR - Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari partai politik (Parpol) yang menerima bantuan dana tahun 2021 lalu, diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Kepala Badan Kesbangpol Kaur, Deki Zulkarnain, SSTP, MM. menjelaskan parpol yang mempunyai perwakilan di DPRD Kaur yang menerima bantuan dana tersebut sebanyak 12 parpol. Dikatakanya, disetiap parpol mendapat bantuan berdasarkan hasil perolehan suara pemilu dengan...
Kejari Pulihkan Aset Pemkot RP 865 Juta
BENGKULU - Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu berhasil memulihkan aset pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Berupa tujuh unit kendaraan roda empat senilai Rp. 865 juta yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga. Mobil Dinas (Mobnas) yang berhasil ditarik ini, kemudian diserahkan ke Pemkot Bengkulu. Kepala Kejari Bengkulu Yunitha Arifin didampingi Kasi Intel Kejari Bengkulu, Riky Musriza dan Kasi...
Kades Bantah Selewengkan DD
ARGA MAKMUR - Persidangan perkara korupsi Dana Desa (DD) Batu Layang Kecamatan Hulu Palik kemarin kembali digelar. Iskandar Zulkarnain yang kini berstatus Kades non aktif diambil keterangannya. Dalam pemeriksaan terdakwa kemarin Iskandar membantah jika ia menyelewengkan uang DD sebanyak Rp. 280 juta lebih yang tercatat sebagai kerugian negara. Ia mengakui ada menggunakan sebagian dana itu untuk membayar utang material...
Jalan Berlubang Terbengkalai
BENGKULU - Salah satu titik Jalan Bhayangkara Kelurahan Sidomulyo tepatnya di persimpangan Hibrida menuju RSMY, kondisinya rusak parah. Sudah lebih lima bulan ini, jalan berlubang berukuran cukup besar itu terbengkalai. Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suraso, ST. ketika dikonfirmasi kemarin mengatakan, untuk Jalan Hibrida memang merupakan kewenangan pihaknya. Sementara kerusakan jalan disimpang Hibrida memang merupakan kewenangan Dinas...
Jaksa Akan Panggil Kades Nunggak Pajak
ARGAMAKMUR - Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) siap membantu Pemkab BU mengumpulkan pajak. Apalagi Kejari BU sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal membantu peningkatan pendapatan daerah dalam hal pajak dan retribusi. Kejari BU, pradana Probo, SH, MH. melalui kasi intel Denny Agustian, SH,MH. menuturkan akan berkoordinasi dengan Bapenda terkait desa -desa yang belum melakukan...
Kerugian Rp 2 Miliar, Seluruh Dokumen Hangus
SELUMA - Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Seluma yang berada di Kompleks Perkantoran Pemkab Seluma di Aur Gading Kecamatan Seluma kemari (19/3) sekitar pukul 10.00 WIB dilalap si jago merah. Akibatnya, tidak hanya bangunan, namun seluruh dokumen penting di dalam kantor ludes dilalap api. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Arian sosial, SP, M,SI. mengatakan, pihaknya belum bisa merincikan dokumen dan...
Usut Proyek Jalan Bukit Makmur
ARGA MAKMUR - Anggota DPRD Bengkulu Utara (BU) Febri Yurdiman, SE. meminta aparat hukum turun tangan terkait dengan Proyek Jalan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Bengkulu Utara. "Jika perlu aparat hukum harus turun. Ini aneh, pekerjaan baru 3 bulan tuntas, namun sudah rusak berat. Artinya ada masalah", tegas Febri. Ia meminta aparat hukum untuk turun memastikan penyebab...
Optimis Kembali Raih WTP
LEBONG, BE - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lebong optimis kembali akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk ke- 6 kalinya secara berturut -turut. Hal ini Pemkab Lebong yang langsung dipimpin oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebong tahun anggaran 2021 di kantor BPK RI Perwakilan...
Lanjutan Usut Dua Kasus Dugaan Korupsi
KAUR - Kajari Kaur yang baru, M.Yunus SH,MH. siap melanjutkan kasus-kasus yang saat ini masih ditangani Kajari. Sementara di bidang intel, tambah Yunus, ada kegitan Jaksa menyapa yang akan dilaksanakan, dan bidang Datun minggu depan akan dilaksanakan MOU dengan beberapa Kepala OPD di jajaran Pemkab Kaur. Sementara itu, Kajari didampingi Kasi Intel, Carles Aprianto,SH,MH. menyampaikan di hari pertama bertugas,...
Saksi Titip KN Rp 47 Juta
CURUP - Kejaksaan Negri (Kejari) Rejang Lebong (RL), kemarin pagi menerima titipan Rp 47 Juta. Uang tersebut bersumber dari dua saksi yang berbeda. masing-masing Rp 45 Juta dari Saini dan Rp2 juta dari Redi. Dijelaskan Kajari RL Yadi Rachmat Sunaryadi, SH,MH melalui Kasi Pidsus Arya Marsepan, SH kepada, selesai penyerahan, Rp 45 juta dari Saini diakui berasal dari uang...
Tersangka BUMDes Fiktif Segera Sidang
CURUP - Penyidik Saksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negri (kejari) Rejang Lebong (RL) menuntaskan proses penyidikan kasus dugaan pendirian BUMDes Fiktif di Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR) tahun anggaran (TA) 2018. Tuntasnya Penyidikan Kasus tersebut, seiring dengan telah dinyatakannya lengkap atau P.21 Berkas Perkara (BP) tersangka RA oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari RI. Diketahui dalam...
Inspektorat Pelototi DD
KOTA MANNA - Terkait instruksi Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi beberapa waktu yang lalu agar Inspektorat BS memplototi Dana Desa (DD) khususnya DD 8 Persen untuk Covid-19, Inspektur Inspektorat Hamdan Syarbaini siap mengawasi DD Tersebut. DD 8 Persen ini diharapkan memacu percepatan penanganan Covid-19. Oleh sebab itu Bupati BS Gusnan Mulyadi mengharapkan pihak Desa dapat memaksimalkan DD tersebut,...
Proyek RHL Dipertanyakan
KAUR - Adanya indikasi kerugian negara dalam proyek pengerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) di HL BT Raja Mendara Kabupaten Kaur, Proyek ini melalui Balai Pengelolan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu. Berdasarkan data terhimpun RB, pengerjaan bersifat multiyears tiga tahun pengerjaan yakni tahun 2019, 2020, 2021. Pada Desember 2021 telah dilakukan serah terima pekerjaan dengan Dinas Lingkungan Hidup...
Jaksa Akan Buktikan Kerugian Negara
ARGA MAKMUR - Hari ini sidang dengan kasus korupsi Dana Desa Batu Layang dengan terdakwa Iskandar Zulkarnain (Kades nonaktif) kembali di gelar. Kejari BU, Elwin Agustian Khahar, SH.MH. melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH,MH. menuturkan jika JPU kembali menghadirkan saksi untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi. JPU akan membuktikan adanya perbedaan antara anggaran yang digunakan dengan fisik dilapangan....
Seleksi Direktur PDAM Tunggu Hasil Audit
CURUP - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Rejang Lebong (RL) Saat ini bersama Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukti Kaba Kabupaten RL menunggu hasil audit BPK. Sekda Kabupaten RL sekaligus Dewan Pengawas Yusran Fauzi, ST. menyebutkan mereka masih menunggu perkembangan hasil audit BPK RI dari Direktur yang lama. Dilanjutkan Yusran, saat ini direktur dijabat Pelaksana Tugas...